Penambahan Berbagai Satuan di TNI Diharapkan Bukan untuk Pelemahan Demokrasi Nasional 11 Agustus 2025

Penambahan Berbagai Satuan di TNI Diharapkan Bukan untuk Pelemahan Demokrasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Analis Intelijen dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengingatkan agar penambahan berbagai satuan baru di tubuh TNI tetap menjunjung prinsip akuntabilitas, dan tidak dimanfaatkan untuk melemahkan demokrasi.
“Catatan kami terhadap kebijakan ini haruslah diiringi dengan sejumlah penguatan. Yang pertama, akuntabilitas komando, memang pembentukan berbagai unit militer tersebut bertujuan untuk pertahanan, bukan untuk tujuan pelemahan demokrasi,” ujar Ngasiman saat dihubungi, Senin (11/8/2025).
Ngasiman menekankan, pembentukan satuan baru merupakan kewenangan penuh presiden. Oleh karena itu, langkah penambahan satuan di TNI bisa dianggap sebagai bagian dari strategi memperkuat pertahanan nasional.
Apalagi, Presiden Prabowo Subianto berlatar belakang militer dan pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sehingga dinilai memahami dinamika di lingkungan strategis.
“Pada dasarnya presiden ingin membangun militernya berkekuatan penuh. Saya melihatnya ini sebagai bentuk persiapan presiden menghadapi perkembangan lingkungan strategis terkini, di mana intensitas penggunaan militer semakin menonjol hampir di semua kawasan,” kata Ngasiman.
Selain itu, lanjut Ngasiman, kebijakan Prabowo juga bisa dilihat sebagai langkah antisipatif menghadapi situasi global yang diwarnai konflik, perang dagang, dan intensifnya perebutan sumber daya.
“Ini juga ada korelasinya dengan lawatan atau kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden dalam beberapa bulan terakhir ke sejumlah negara yang merepresentasikan poros Global South dan Global North,” kata Ngasiman.
Ngasiman menambahkan, selain pembentukan satuan militer baru, ada dua hal yang harus diperkuat, yakni doktrin operasi yang mutakhir dan modernisasi alutsista.
“Percuma punya banyak pasukan dan unit komando, tetapi peralatannya tidak mampu bersaing,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, yakni Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, Kodam XXI/Raden Inten, Kodam XXII/Tambun Bungai, Kodam XXIII/Palaka Wira, dan Kodam XXIV/Mandala Trikora.
Peresmian dilakukan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatsus Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
Dalam kesempatan itu, Presiden juga meresmikan 14 komando daerah Angkatan Laut, tiga komando daerah Angkatan Udara, satu komando operasi udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, serta sejumlah satuan tempur dan pendukung lainnya.
Prabowo menegaskan, pembentukan satuan-satuan baru tersebut adalah bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara di tengah ketidakpastian global.
“Indonesia tidak mau memihak blok mana pun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat, dan untuk itulah hari ini saya melantik enam Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru,” kata Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.