Pemprov Sebut Hunian Vertikal Jadi Solusi Keterbatasan Lahan di Jakarta – Page 3

Sementara itu, Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menempatkan sektor perumahan sebagai mandat utama sekaligus prioritas pembangunan.

Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Andira Reoputra menegaskan, fokus utama BUMD ini diarahkan pada empat lini bisnis strategis, yakni housing (perumahan), properti komersial, properti sewa (perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hotel), serta infrastruktur.

“Tugas kami adalah memastikan penyediaan hunian dan kawasan komersial yang terpadu agar warga memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” kata Andira.

Dia melanjutkan, di sektor hunian terjangkau, Sarana Jaya telah menyelesaikan berbagai proyek strategis. Misalnya, di kawasan Pondok Kelapa, program Hunian Terjangkau Milik (HTM) yang sebelumnya dikenal DP 0 persen sudah mencapai 98 persen penyelesaian.

“Tercatat, ada sebanyak 740 unit komersial yang dijual dengan harga Rp500-600 juta per unit dengan tipe dua kamar,” ucap Andira.

Kemudian, lanjut dia, di kawasan Cilangkap, Sarana Jaya juga menyiapkan 1 tower dengan sekitar 700 unit, ditambah pembangunan baru sebanyak 480 unit. Dengan begitu, tersedia lebih dari 1.100 unit hunian terjangkau yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Di sisi lain, Pemprov Jakarta sebelumnya menargetkan penyediaan 19.800 unit hunian terjangkau. Memang, sebagian besarnya merupakan tanggung jawab dari Sarana Jaya.

Keberhasilan ini turut diperkuat oleh portofolio aset strategis perusahaan yang tersebar di Kuningan, Sudirman, hingga Pondok Kelapa, dengan nilai aset mencapai Rp 7 triliun.