Pemprov Kepri Libatkan Pokmaswas Atasi Pencemaran Laut Timur Bintan Megapolitan 5 Mei 2025

Pemprov Kepri Libatkan Pokmaswas Atasi Pencemaran Laut Timur Bintan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 Mei 2025

Pemprov Kepri Libatkan Pokmaswas Atasi Pencemaran Laut Timur Bintan
Tim Redaksi
RIAU, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau
(Kepri) melibatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (
Pokmaswas
) untuk memperkuat pengawasan laut di kawasan timur
Pulau Bintan
yang rawan pencemaran dan pelanggaran aktivitas perairan.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan, Pokmaswas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Oleh karena itu, Pokmaswas disebut sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian laut di perairan timur Pulau Bintan.
“Pokmaswas ini menjadi bagian garda terdepan untuk lautan yang ada di provinsi Kepulauan Riau,” ujar Nyanyang dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokmaswas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan, Kepri, Senin (5/5/2025).
Menurut Nyanyang, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan wilayah pesisir sangat dibutuhkan mengingat luasnya wilayah laut Kepri dan terbatasnya pengawasan dari instansi pemerintah.
Selain itu, berbagai wilayah di Kepri, di antaranya bagian timur, barat, dan utara memiliki permasalahan tersendiri, ada yang rawan pencemaran dan ada pula yang rawan pelanggaran oleh kapal-kapal.
Salah satu masalah yang sering terjadi di perairan Timur Bintan adalah tumpahan minyak dan limbah B3.
“Kadang-kadang kita yang di daerah Timur kalau sudah angin Utara bulan Oktober, November, Desember, Januari, anginnya sangat kuat, maka suka ada tumpahan-tumpahan yang buang minyak, yang buang oli, yang buang limbah B3,” kata Nyanyang.
Karena itu, menurut Nyanyang, pembentukan Pokmaswas menjadi penting untuk membantu Pemerintah Kepri dalam mengawasi permasalahan tersebut.
Sementara itu, Fisheries and Aquaculture Program Manajer Konservasi Indonesia (KI), Burhanuddin, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung langkah pemerintah daerah dalam menjaga wilayah perairan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
Ia menekankan posisi strategis Kepri sebagai beranda Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia sehingga pengelolaan wilayah lautnya menjadi sangat penting.
“Ini merupakan salah satu wilayah yang cukup strategis untuk bisa kita tetapkan sebagai salah satu wilayah konservasi. Maka dari itu, peran dari pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, lembaga penelitian atau universitas yang ada di sini selayaknya sudah harus bekerja sama,” kata Burhanuddin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.