JABAR EKSPRES – Momen Idul Fitri 1446 H di Kota Cimahi berlangsung lebih kondusif setelah pemerintah menertibkan sejumlah bazar ilegal yang berdiri di pelataran depan Gedung DPRD.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketertiban dan mengantisipasi potensi aksi premanisme selama perayaan Lebaran.
Kawasan Alun-Alun Cimahi kini tampak lebih tertata dan bersih setelah Wali Kota Ngatiyana menertibkan PKL liar, sementara Wakil Wali Kota Adhitia Yudhistira turut memastikan area tersebut tetap nyaman.
Banyak pemudik memanfaatkan posko mudik untuk beristirahat, sementara sebagian lainnya memilih bersantai di pelataran Alun-Alun Cimahi, tak jauh dari Masjid Agung Cimahi.
BACA JUGA: Bandung Diprediksi Diserbu Wisatawan pada Libur Lebaran 2025, Wali Kota Siapkan Langkah Antisipasi
Ngatiyana, menegaskan langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menindak premanisme di wilayahnya.
Menurutnya, tindakan tersebut juga mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ini berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 900 Tahun 2025. Secara serentak, di seluruh Jawa Barat, pada jam yang sama, setiap kepala daerah melaksanakan apel yang sama,” ujar Ngatiyana saat ditemui awak media, Selasa (1/4/2025).
Ia menekankan, kebijakan ini bukan semata-mata keputusan kepala daerah, melainkan berdasarkan arahan yang lebih tinggi sebagai dasar dalam menjalankan tugas.
“Ini bukan kebijakan sepihak dari kepala daerah, tetapi mengikuti petunjuk dan perintah dari provinsi, apalagi sudah ada surat keputusan dari gubernur,” tegasnya.
Senada dengan Ngatiyana, Adhitia Yudhistira, menyatakan bahwa bagi oknum-oknum yang masih melanggar aturan akan diberikan pembinaan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
BACA JUGA: Hampir 50 Persen Warga Cimahi Mudik, Pemkot Perketat Keamanan Lingkungan
“Sudah ada MoU antara Pak Gubernur dengan Kapolda, termasuk poin-poin pembinaan bagi teman-teman yang masih melanggar aturan,” ujar Adhitia.
Ia menambahkan bahwa program pembinaan tersebut mencakup pendidikan bela negara dan berbagai pelatihan lainnya.
“Kita ikut kebijakan gubernur saja, mumpung instrumen dan mekanismenya sudah tersedia,” katanya.
Upaya pemberantasan premanisme di Cimahi semakin diperkuat setelah Wali Kota berhasil menertibkan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Cimahi.
