JABAR EKSPRES – Meski anggaran sanitasi tahun ini lebih kecil dibanding tahun sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi tetap berkomitmen menuntaskan persoalan sanitasi dan kekumuhan di wilayahnya.
Tahun lalu, Cimahi mendapatkan alokasi anggaran Rp10 miliar, sementara tahun ini memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp7,1 miliar untuk bidang sanitasi.
Namun, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, menegaskan kekurangan anggaran ini akan diatasi dengan tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui efisiensi anggaran yang diimplementasikan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
BACA JUGA: Larangan Dipakai Mudik, Mobil Dinas Baru ASN Cimahi Jadi Sorotan
“Kita bahas juga roadmap ke depan mengenai penuntasan kekumuhan dan sanitasi bagi lingkungan,” ujar Adhitia saat ditemui di Aula B Pemkot Cimahi, Rabu (26/3/25).
Berdasarkan data Pemkot Cimahi, saat ini terdapat sekitar 121 ribu rumah di Cimahi. Dari jumlah tersebut, sekitar 21 ribu rumah belum memenuhi standar sanitasi sehat, baik karena tidak memiliki septic tank maupun masih menerapkan Open Defecation Free (ODF) yang tidak layak.
“Masih banyak lagi yang berkaitan dengan sanitasi di permukiman Kota Cimahi,” ungkap Adhitia.
Menurutnya, Pemkot akan merumuskan tambahan anggaran untuk sektor sanitasi dalam perubahan anggaran mendatang.
“Mungkin masih ada slot untuk kita isi di bidang sanitasi,” tambahnya.
BACA JUGA: Antisipasi Lonjakan Pemudik di Cimahi, Posko Istirahat Disiapkan
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, Endang, menjelaskan dari alokasi DAK 2025 sebesar Rp7,1 miliar, sebagian besar akan digunakan untuk memperbaiki sistem sanitasi warga yang belum memiliki fasilitas layak.
“Di satu sisi, kita masih dihadapkan dengan banyaknya warga yang memiliki rumah tetapi belum dilengkapi septic tank dan pengolahan air limbah domestik yang layak,” kata Endang.
Bahkan, ia mengungkapkan sekitar 20 ribu rumah masih membuang limbah domestik langsung ke sungai atau saluran air, yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Kalau ini belum bisa ditangani segera, dampaknya sangat besar, termasuk pada kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga masalah stunting,” tegasnya.