Mojokerto (beritajatim.com) – Jelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025 besok, Pemerintah Kabupaten (Pemkan) Mojokerto menggelar rapat koordinasi pembinaan wilayah. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forkopimca dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto.
Rapat yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto pada, Kamis (24/4/2024) kemarin bertujuan untuk memastikan peringatan May Day dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Mengingat Kabupaten Mojokerto merupakan daerah industri padat pekerja, kewaspadaan dan sinergi lintas sektor menjadi fokus utama.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dalam sambutannya menekankan pentingnya kerja sama seluruh elemen pemerintah bersama TNI, Polri, serta tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah. “Ini adalah isu tahunan dan mungkin kita semua yang berada di sini sudah memiliki pengalaman masing-masing bagaimana agar Mei Day ini berjalan lancar, kondusif, dan tidak menghambat jalannya pemerintahan,” ungkapnya.
Gus Barra (sapaan akrab, red) menjelaskan bahwa penetapan upah minimum bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Karena itu, pihaknya berharap para pemangku kepentingan memberikan edukasi kepada para pekerja mengenai sistem pengupahan yang berlaku.
“Bukan kita yang menetapkan UMR/UMK. Ada di pihak provinsi, sehingga berkoordinasi saja, kalau memang untuk lewat saja, ya dipersilahkan. Tetapi kalau demonya ke kita, kita akan susah, karena kita tidak bisa menentukan kebijakan apapun terkait UMR ini,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Mojokerto, Bambang Purwanto, memaparkan bahwa sekitar 171.900 warga Mojokerto bekerja di sektor industri, jumlah tersebut setara dengan 26,9 persen dari total angkatan kerja yang ada. “Maka, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek punya peran penting dan bertanggung jawab untuk bisa menjaga kondusifitas wilayah,” ujarnya.
Sehingga para pemangku wilayah tersebut harus memetakan potensi-potensi yang akan memicu disharmonisasi. Sehingga jika terjadi disharmonisasi, terjadi sebuah kondisi yang tidak kondusif, maka akan mempengaruhi secara keseluruhan jalannya Pemkab Mojokerto dan iklim investasi sangat dipengaruhi oleh stabilitas daerah.
“Ketidaknyamanan di satu wilayah bisa menyebabkan investor menarik diri dan memilih daerah lain. Kalau daerah tidak kondusif, maka investasi juga tidak akan tertarik masuk ke Mojokerto. Kalau tidak kondusif, maka perusahaan-perusahaan yang ada ini akan beralih ke wilayah luar Mojokerto. Sehingga ini bagian penting yang harus dijaga,” tandasnya.
Forum tersebut juga menyepakati perlunya pemetaan potensi pergerakan buruh oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), agar langkah antisipasi bisa disiapkan sejak dini. Pendekatan humanis dan komunikasi aktif dengan serikat pekerja disebut sebagai kunci utama menciptakan situasi yang harmonis.
“Informasikan kondisi-kondisi potensi terkait dengan pergerakan serikat-serikat pekerja, sehingga yang ada di wilayah nanti akan tanggap, bisa mengkomunikasikan dengan baik atau menyampaikan aspirasi dengan komunikasi yang baik. Maka akan terjalin harmonisasi di antara kita, sehingga Mojokerto tetap aman, damai, kondusif, dan terkendali,” pungkasnya. [tin/aje]