Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengerahkan sebanyak 220 personel untuk memperkuat penanganan bencana Hidrometeorologi Tahun 2025. Pengukuhan personel dilakukan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dalam Apel Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi.
Apel di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto tersebut digelar pada, Rabu (3/12/2025) kemarin. Dari total 220 personel tersebut, 90 personel di antaranya merupakan anggota BPBD, sementara 130 lainnya adalah relawan mitra BPBD yang selama ini menjadi ujung tombak penanganan darurat.
Apel diawali doa bersama untuk para korban bencana di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera. Dalam kesempatan itu, Bupati Albarraa menyampaikan belasungkawa dan mengimbau seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan seiring tingginya intensitas bencana di sejumlah daerah.
“Kabupaten Mojokerto memiliki tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi, baik yang dipicu faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia. Ancaman bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, penanggulangan bencana harus menjadi tanggung jawab bersama,” ungkapnya.
Gus Barra (sapaan akrab, red) memberikan apresiasi khusus kepada para relawan yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan di lapangan. Ia juga mengingatkan bahwa bencana bisa terjadi sewaktu-waktu, seperti angin kencang yang melanda beberapa desa di awal tahun serta tanah longsor yang menelan korban jiwa di Jalur Pacet–Batu pada 8 April 2025.
“Relawan bekerja tanpa terikat waktu. Ini tugas mulia yang membutuhkan keberanian, ketegasan, dan keikhlasan. Ada lima arahan strategis untuk mengoptimalkan peran Posko Terpadu Bencana Hidrometeorologi, yaitu monitoring cuaca dan potensi bencana secara berkala, aktivasi sistem peringatan dini secara cepat dan tepat sasaran,” katanya.
Kesiapan jalur evakuasi, logistik, dan fasilitas darurat, penguatan komunikasi berjenjang dari desa hingga kabupaten serta pengutamaan keselamatan petugas dan masyarakat. Gus Barra juga menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh, mulai mitigasi, edukasi kebencanaan, respons cepat saat darurat, hingga pemulihan pasca bencana.
“Kepada seluruh jajaran segera menindaklanjuti setiap informasi peringatan dini dari BMKG agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin,” tegas orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin memastikan seluruh unsur pendukung posko telah siap beroperasi. “Posko Bencana Hidrometeorologi beroperasi 24 jam. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat melalui sistem komando yang terintegrasi,” jelasnya.
Ia menyebut kolaborasi dengan relawan, perangkat desa, TNI, Polri, serta berbagai stakeholder lain menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana di daerah. Rinaldi juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di kawasan rawan banjir, longsor, dan angin kencang.
“Peran masyarakat sangat penting, baik dalam kesiapsiagaan maupun penyampaian informasi awal. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda bencana,” tambahnya.
Dengan pengukuhan personel dan penguatan posko ini, Pemkab Mojokerto berharap penanganan bencana Hidrometeorologi 2025 dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. [tin/ian]