Kediri (beritajatimcom) – Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bekerja sama dengan SuaR Indonesia (Suara Perempuan dan Anak Rentan) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kelompok Rentan di Aula Balai Desa Doko.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat marginal dalam proses perencanaan serta pembangunan daerah agar lebih inklusif dan berkeadilan.
Acara yang bertema “Memperkuat Peran Kelompok Rentan dalam Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Kediri” ini menjadi forum strategis untuk memastikan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin, menyampaikan apresiasi dan menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang berpihak kepada semua warga tanpa terkecuali.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kelompok Rentan Pemerintah Kabupaten Kediri di Aula Balai Desa Doko.
“Forum ini menjadi ruang penting untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari proses pembangunan. Pembangunan daerah adalah milik kita bersama, tanpa memandang latar belakang maupun kondisi sosial ekonomi,” ujar Solikin.
Ia menekankan bahwa hasil Musrenbang Tematik Kelompok Rentan diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta menjadi bahan masukan dalam Musrenbang tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS) disebut sangat penting agar kebijakan dan program bantuan benar-benar berbasis data, akurat, dan tepat sasaran.
Sebagai wujud nyata keberpihakan terhadap masyarakat rentan, Solikin menyoroti program Sekolah Rakyat (Boarding School) yang diperuntukkan bagi warga miskin di Kabupaten Kediri. Program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Kita tidak ingin jika orang tuanya miskin, anaknya juga miskin. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kelompok Rentan Pemerintah Kabupaten Kediri di Aula Balai Desa Doko.
Solikin berharap Musrenbang Tematik ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha dalam membangun Kabupaten Kediri yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.
“Kita berharap forum ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha agar pembangunan di Kabupaten Kediri benar-benar berpihak kepada semua. Dari Kediri untuk Kediri, dari warga untuk warga,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Kediri, Joko Suwono, menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam setiap proses perencanaan pembangunan. “Keterlibatan kelompok rentan bukan hanya formalitas, melainkan strategi untuk memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar tercermin dalam dokumen perencanaan,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kediri, Yuli Marwanto, menambahkan bahwa sinergi multipihak menjadi kunci keberhasilan pembangunan inklusif.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga nonpemerintah agar program pembangunan menjangkau semua lapisan masyarakat,” tuturnya.
Musrenbang Tematik ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor, termasuk Staf Khusus Bupati Bidang Sosial, Dyah Saktiana, dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Bambang Triyono Putro.
Diskusi difasilitasi oleh Direktur SuaR Indonesia, Sanusi, yang menekankan pentingnya memperkuat peran kelompok rentan dalam meningkatkan derajat kesehatan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Kediri. [ADV PKP/nm/but]