Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mulai melakukan pemetaan pejabat eselon III sebagai bagian dari rencana penataan birokrasi. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan proses mutasi eselon II yang hingga kini masih menunggu pertimbangan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, mengungkapkan pihaknya telah mengantongi sejumlah nama pejabat eselon III yang akan dipetakan sesuai dengan latar belakang dan kompetensi. Namun, nama-nama tersebut belum diajukan ke pemerintah pusat.
“Siapa ke mana itu kita sudah tahu, sesuai kompetensi yang ada. Tapi untuk eselon III memang belum kita ajukan,” ujarnya, Rabu (17/9/2025).
Menurut Rozi, pemetaan ini penting agar penempatan pejabat sesuai dengan prinsip the right man on the right place. Dengan begitu, setiap mutasi jabatan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, untuk pejabat eselon II, sebanyak 20 kepala OPD telah mengikuti uji kompetensi pada 28–29 Agustus 2025 lalu. Seluruh nama peserta asesmen itu sudah diajukan ke BKN untuk diproses lebih lanjut.
Dari hasil uji kompetensi, sebagian pejabat diperkirakan tetap menduduki posisinya, sementara lainnya kemungkinan akan digeser. “Siapa di mana, nanti menunggu hasil setelah pelantikan,” terang Rozi.
Namun, pelaksanaan mutasi eselon II masih harus menunggu keluarnya Pertek BKN serta persetujuan dari sejumlah instansi terkait, seperti Inspektorat, Satpol PP, dan Dukcapil. Selain itu, rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri juga dibutuhkan sebelum Pemkab Bondowoso dapat melantik pejabat baru.
Rozi berharap seluruh tahapan administrasi tersebut bisa segera selesai agar mutasi tidak berlarut-larut. Untuk eselon III, Pemkab memastikan sudah menyiapkan peta awal penempatan pejabat, meski prosesnya dilakukan bertahap.
“Prosesnya memang bertahap, tapi arah dan kompetensinya sudah jelas,” pungkasnya. [awi/beq]