Jakarta, Beritasatu.com – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J Vermonte menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengenal konsep program 100 hari kerja.
Menurutnya, seluruh program pemerintahan dirancang untuk dilaksanakan selama lima tahun masa jabatan meskipun beberapa program terlihat sebagai langkah jangka pendek di mata publik.
“Pemerintahan Prabowo sebenarnya tidak mengenal program 100 hari. Dalam konteks sistem presidensial Indonesia, program-programnya dirancang untuk lima tahun masa pemerintahan,” ujar Philips dalam konferensi pers daring, Senin (27/1/2025).
Philips menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dalam 100 hari pertama. Menurutnya, kritik dan masukan dari publik dapat menjadi evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan.
“Kalau kita perhatikan Asta Cita (visi misi Prabowo), sebagian besar programnya bersifat struktural meskipun masyarakat sering melihatnya sebagai quick wins. Padahal, itu adalah bagian dari rencana jangka panjang,” jelas Philips.
Philips mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah dijalankan sejak awal Januari 2025. Program ini, menurutnya, bukan sekadar kegiatan makan bersama di sekolah, tetapi merupakan langkah strategis jangka panjang.
Menurut dia, program makan bergizi gratis memiliki tujuan strategis dan prasyarat struktural yang harus dipenuhi. Contohnya, Jepang sudah menjalankan program serupa selama 80 tahun, India selama 30 tahun, dan China selama 5-10 tahun.
“Pemerintahan Prabowo juga ingin program makan bergizi gratis menjadi bagian dari pembangunan jangka panjang,” tambah Philips terkait program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo.