Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi tahun anggaran 2026 mencapai 9,84 juta ton dengan total anggaran Rp46,87 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menuturkan alokasi pupuk tahun depan disiapkan untuk memastikan kebutuhan petani dan pembudidaya ikan tetap terpenuhi.
“Pupuk untuk tahun depan, baru dalam sejarah pertama kali pupuk turun 20% tahun ini. Tahun depan kita cadangkan, ada tetap 9,5 juta [ton pupuk] untuk pertanian dan tadi juga dari perikanan 295.000 ton, dengan total kira-kira plafon anggaran Rp46 triliun,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas SPHP jagung dan pupuk bersubsidi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Dia menjelaskan bahwa fluktuasi harga pupuk global menjadi salah satu faktor pemerintah menjaga fleksibilitas plafon anggaran.
“Nilainya Rp46,87 triliun, plafon bisa turun bisa naik. Tetapi yang paling penting pupuk itu kan volumenya, harga itu bisa turun bisa naik, kayak sekarang harganya turun,” ujarnya.
Jika diperinci, untuk sektor pertanian, pemerintah menyiapkan 9,55 juta ton pupuk dengan plafon Rp45,93 triliun, ditujukan kepada 14,1 juta NIK petani. Rinciannya meliputi 4,42 juta ton urea, 4,47 juta ton NPK, 81.179 ton NPK formula, 558.273 ton pupuk organik, serta 16.499 ton ZA.
Adapun untuk sektor perikanan, anggaran sebesar Rp941,47 miliar dialokasikan untuk 295.686 ton pupuk bagi 101.678 NIK pembudidaya ikan. Pupuk tersebut terdiri atas 125.397 ton urea, 86.455 ton SP-36, dan 83.834 ton pupuk organik.