Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) jor-joran dalam melepas beras ke masyarakat. Salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan menambah batas pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog hingga maksimal 5 pak per konsumen alias 25 kilogram (kg) dari yang sebelumnya hanya 2 pak atau 10 Kg.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menyampaikan bahwa pelebaran batas maksimal pembelian beras ini merupakan bagian dari pemutakhiran dan penajaman petunjuk teknis penyaluran beras SPHP pada 2026.
“Semula batas maksimal pembelian sebanyak 2 pak per konsumen atau 10 kilogram. Ke depan, direncanakan batas maksimal pembelian beras SPHP tahun 2026 dapat berada di 5 pak per konsumen atau 25 kg,” kata Sarwo dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (18/1/2026).
Menurutnya, pemerintah telah membuka penyaluran beras SPHP untuk seluruh lapisan masyarakat maupun berbagai jenis pengecer.
Dia menyebut beras SPHP tersedia untuk pasar modern maupun pasar tradisional, serta instansi-instansi yang akan melaksanakan program SPHP. Gerai ritel modern pun tak luput dari sasaran.
Di samping adanya alokasi penyaluran baru pada tahun ini, pihaknya juga masih menyalurkan sisa alokasi tahun 2025 hingga memenuhi target.
“Kebijakan Kementerian Keuangan melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog, beras SPHP 2025 masih dapat diperpanjang sampai dengan 31 Januari 2026,” terangnya.
Sementara itu, alokasi beras SPHP 2026 baru akan disalurkan mulai Februari sebesar 1,5 juta ton. Sarwo menyebut beras SPHP perlu terus disalurkan untuk memberi efek penekan ke harga beras umum di pasaran, di samping adanya proyeksi peningkatan produksi beras.
Adapun dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026, per Januari ini, Bapanas mencatat produksi beras nasional di Januari dapat berada di 1,79 juta ton dan Februari dapat mencapai 2,98 juta ton.
“Sementara puncak panen raya diperkirakan di Maret dan April yang dapat mencapai hingga 5 juta ton untuk masing-masing bulannya,” pungkasnya.
Pekerja mengangkut beras di gudang Bulog
Beras SPHP Satu Harga
Perum Bulog juga tengah berencana menerapkan beras satu harga eceran tertinggi (HET) untuk jenis beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Kami sudah menghitung untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP-nya, bukan beras premium, ya,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Dia menjelaskan, rencana HET beras SPHP yang dijual kepada masyarakat nantinya ialah sebesar Rp12.500 per kilogram.
Sementara itu, di tingkat pengecer, Bulog akan menerapkan harga Rp11.000 per kilogram dari beras SPHP di gudang Bulog di seluruh Tanah Air.
“Keluar gudang itu dari gudang bulog, jadi para pengecer itu mendapat keuntungan Rp1.500,” ujar Rizal.
Ketika ditanya kapan rencana ini akan mulai berlaku, dia menyampaikan bahwa pada prinsipnya, jajaran kementerian hingga Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau.
Namun demikian, Bulog masih menunggu arahan lebih lanjut, khususnya mengenai peningkatan margin fee penugasan serapan pemerintah yang sebesar 7%. Hal ini akan menentukan mekanisme subsidi silang dalam penerapan beras SPHP satu harga di seluruh Tanah Air.
Sebelumnya, pemerintah tengah berancang-ancang menerapkan skema beras satu harga eceran tertinggi (HET) pada 2026, beralih dari yang saat ini terbagi ke dalam tiga zona. Pemerintah ingin harga beras baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa memiliki harga jual yang sama, seperti skema yang telah berjalan dalam penjualan bahan bakar minyak.
Stok beras di salah satu gudang
Pinjaman Lunak Rp39,1 Triliun
Dalam menjalankan sejumlah inisiatif serta target serapan jagung dan beras yang besar, Perum Bulog mendapatkan suntikan dana berupa pinjaman lunak senilai Rp39,1 triliun.
“Tambahan dana Bulog untuk pengadaan beras 4 juta ton, dan 1 juta ton jagung itu mendapat dukungan Rp39,1 triliun dengan skema pinjaman OIP [operator investasi pemerintah] dengan bunga rendah,” kata Rizal.
Menurutnya, skema pinjaman OIP tersebut hanya dikenakan bunga sebesar 2%, jauh lebih rendah dari biaya bunga di perbankan yang bisa mencapai 7%.
Dengan demikian, Rizal mengaku bahwa Bulog tidak akan terlalu terbebani dari segi operasional dalam peningkatan serapan beras dan jagung.
“Kalau menggunakan biaya bunga komersial yang di atas 7%, ini agak berat untuk Bulog menghandle tersebut,” ujar purnawirawan TNI berbintang tiga ini.
Terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan panen raya padi nasional dapat berlangsung lebih awal pada Februari 2026, dibandingkan umumnya yang berlangsung pada Maret.
Zulhas menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan dalam rangka peningkatan target stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4 juta ton pada tahun ini.
“Diperkirakan produksinya lebih tinggi dari pada tahun 2025, sekitar 5-10% lebih tinggi lagi,” kata Zulhas.
Menurutnya, pemerintah menargetkan stok cadangan beras di gudang Perum Bulog dapat dipertahankan pada angka 4 juta ton setiap tahunnya hingga 2029 mendatang.
Oleh karenanya, Zulhas menyebut bahwa pembangunan 100 gudang Perum Bulog yang baru akan dilaksanakan pada tahun ini.