Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di kisaran 5,2%, sekaligus menyiapkan fondasi bagi akselerasi ekonomi yang lebih tinggi pada 2026.
Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan bahwa capaian pertumbuhan tahun ini dan tahun depan diharapkan menjadi batu loncatan menuju fase ekspansi yang lebih kuat yaitu target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.
“Jangka menengah, kita punya target yang cukup tinggi. Jadi kalau dalam RPJMN, ini [pertumbuhan ekonomi] 8% di 2029, sehingga setiap tahun, setiap momentum yang bisa kita manfaatkan, itu jadi critical gitu ya,” ujar Ferry dalam diskusi Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Ferry menjelaskan, strategi mencapai target tersebut dibangun dalam dua horizon waktu yaitu jangka pendek dan jangka menengah. Caranya, dengan menjaga keseimbangan antara agregat supply (penawaran) dan agregat demand (permintaan).
Dari sisi penawaran, pemerintah memperkuat transmisi likuiditas dan mendorong efisiensi regulasi. Ferry menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di sistem perbankan untuk meningkatkan likuiditas domestik, khususnya bagi sektor-sektor produktif yang menjadi motor pertumbuhan.
Selain itu, sambungnya, pemerintah menyiapkan berbagai insentif pajak serta mendorong agenda deregulasi dan debottlenecking guna memperlancar proses perizinan dan proyek strategis.
Dia mengungkapkan, pemerintah juga baru meluncurkan Satuan Tugas Akselerasi Program Prioritas Pemerintah yang memiliki pokja khusus untuk mengawal proses debottlenecking.
“Pokja debottlenecking ini diharapkan bisa menjadi bagian penting dalam menjaga dan mendorong agregat supply,” tuturnya.
Sementara dari sisi permintaan, pemerintah mulai membuka blok anggaran yang sebelumnya tertahan dalam APBN guna mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Menurut Ferry, langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pembukaan keran belanja APBN agar program strategis pemerintah dapat segera berjalan dan menstimulasi perekonomian.
Dia mengaku bahwa percepatan belanja berbagai kementerian/lembaga besar menjadi fokus utama pengawasan pemerintah. Realisasi belanja akan terus dimonitor agar selaras dengan outcome ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja. “Yang penting juga adalah penciptaan lapang kerjanya. Itu juga kita akan monitor di dalam Pokja yang di Satuan Tugas Akselerasi Program Strategis Pemerintah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk memperkuat investasi dan sektor riil seperti yang sudah diumumkan beberapa waktu terakhir mulai dari program magang untuk lulusan baru perguruan tinggi, pembebasan pajak penghasilan karyawan (PPh 21) sektor pariwisata dan padat karya, hingga perpanjangan PPh final UMKM 0,5% hingga 2029.
Ferry menjelaskan, dua komponen utama pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi yang menyumbang sekitar 82% terhadap produk domestik brutoa akan terus coba dijaga melalui peningkatan likuiditas di perbankan dan pasar keuangan. “Sehingga overall [secara keseluruhan], kita harapkan tadi bisa tumbuh lebih tinggi, dari situ kita harapkan ada penciptaan lapangan kerja,” tutupnya.