Pemerintah Diminta Percepat Green Jobs untuk Anak Muda dan Transparansi Pengelolaan Energi Nasional – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Youth Energy Council (YeC), yang lebih dikenal sebagai Dewan Energi dan Lingkungan Nasional, menemui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menyampaikan aspirasi anak muda Indonesia untuk adanya pekerjaan di sektor hijau (green jobs) dan pengelolaan energi nasional yang transparan dan akuntabel. 

Hal tersebut secara resmi dirumuskan dalam lima poin kebijakan dan diserahkan langsung kepada Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno di Senayan, Jakarta Pusat.

Hadir dalam audiensi ini, YeC Chairman, Fadli Rahman, serta para tokoh muda pendiri YeC lain, yang juga aktif di sektor energi dan lingkungan, yaitu Ferro Ferizka  (Founder Pijar Foundation), Billy Mambrassar (Founder Containder), dan Arfan Arlanda (Founder Jejakin). 

Mereka menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya datang dari kalangan organisasi atau komunitas pemuda, tetapi juga dari para inovator dan pelaku industri yang peduli terhadap masa depan energi Indonesia.

“YeC mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam sektor energi dan lingkungan yang merupakan keinginan anak muda Indonesia,” kata YeC Chairman Fadli Rahman dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025).

Aspirasi ini dirumuskan setelah YeC mengadakan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia, mengadakan forum diskusi bersama hampir 1.000 anak muda sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap keberlanjutan energi dan kualitas lingkungan di Indonesia. 

Dari hasil forum diskusi tersebut, Chairman YeC menyerahkan white papper yang berisi 5 isu atau poin yang harus diselesaikan oleh pemerintah saat ini yang menjadi keresahan anak muda.

Pertama yakni Transparansi Tata Kelola Energi: Mencegah Korupsi dan Inefisiensi

“Poin utama yang disampaikan dalam audiensi ini adalah tuntutan YeC terhadap transparansi dalam tata kelola energi nasional. Mereka menyoroti bagaimana sektor energi di Indonesia masih rentan terhadap inefisiensi dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya serta distribusi subsidi energi,” kata Fadli.

Menurut Fadli, pemerintah harus lebih serius dalam memastikan bahwa kebijakan energi dikelola dengan transparan dan berbasis data yang akurat.

“Industri energi adalah sektor yang sangat strategis dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun, jika tata kelolanya tidak transparan, kita tidak hanya kehilangan potensi investasi besar di energi terbarukan, tetapi juga berisiko mengalami kebocoran anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur energi hijau,” ujar Pemuda yang juga merupakan Direktur Strategis Pertamina NRE ini.

Dia juga menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan sistem yang lebih terbuka dalam distribusi subsidi energi dan pengalokasian investasi di sektor energi terbarukan. 

“Kami menuntut keterbukaan data terkait subsidi energi, proyek infrastruktur, serta skema investasi di sektor energi terbarukan agar masyarakat dapat mengawal penggunaan anggaran negara secara lebih transparan,” tambahnya.

Billy Mambarasar selaku Sekretaris Jendral YeC yang juga pendiri Start Up Containder, juga menyoroti perlunya percepatan transisi ke energi bersih dengan kebijakan yang lebih akuntabel.

“Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan energi fosil jika ingin mencapai target Net Zero Emission 2060. Perlu ada strategi nasional yang jelas, terukur, dan berbasis data dalam pengembangan energi terbarukan, agar Indonesia tidak tertinggal dibandingkan negara lain,” jelas Billy.

Kedua yakni Polusi Udara dan Sampah: Krisis yang Kian Mendesak

Selain itu, YeC menyoroti buruknya pengelolaan sampah yang berkontribusi besar terhadap polusi udara. 

Kualitas udara di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung semakin memburuk akibat pembakaran sampah yang tidak terkendali serta pengelolaan limbah yang masih tradisional.

Menurut YeC, solusi utama untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan kapasitas ekonomi sirkular serta mendorong industri untuk lebih aktif dalam daur ulang dan pengolahan sampah secara berkelanjutan.

“Pemerintah harus lebih serius dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, termasuk teknologi waste-to-energy. Sebagian besar sampah di Indonesia masih berakhir di TPA tanpa ada solusi jangka panjang, padahal di negara lain, sampah bisa menjadi sumber energi alternatif,” kata dia.

Arfanda selaku Pendiri Start Up JEJAKIN, yang menjabat sebagai Wakil Ketua YeC bidang lingkungan menekankan pentingnya insentif bagi industri daur ulang agar lebih banyak perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan limbah secara bertanggung jawab.

“Kami membutuhkan lebih banyak investasi di sektor ini, serta regulasi yang lebih ketat terhadap industri yang menghasilkan limbah berbahaya,” tambah Arfan.

Ketiga, Percepatan Green Jobs: Janji yang Harus Direalisasikan

YeC juga menegaskan bahwa kebijakan ini telah dirumuskan oleh Dewan Pakar YeC, yang terdiri dari ilmuwan dan insinyur berpengalaman. 

Salah satu sorotan utama dalam rekomendasi ini adalah percepatan penciptaan Green Jobs yang masih jauh dari target pemerintah.

YeC menekankan bahwa tanpa kesiapan tenaga kerja hijau, transisi energi hanya akan menjadi wacana belaka. 

“Banyak negara di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina telah mulai mengintegrasikan tenaga kerja hijau dalam strategi industrinya, sementara di Indonesia, langkah tersebut masih berjalan lambat,” katanya.

Keempat yakni Ketersediaan LPG dan BBM yang Berkualitas: Energi untuk Semua

Kelangkaan LPG dan isu kualitas BBM yang masih belum optimal juga menjadi perhatian utama dalam rekomendasi ini. 

YeC menyoroti perlunya distribusi LPG yang lebih merata ke daerah terpencil serta percepatan implementasi BBM ramah lingkungan dengan standar Euro 5 atau Euro 6.

Kelima, Banjir dan Krisis Iklim: Perlu Mitigasi Jangka Panjang

Dalam beberapa tahun terakhir, banjir semakin sering melanda berbagai daerah di Indonesia. 

YeC menekankan bahwa mitigasi banjir tidak bisa hanya mengandalkan proyek drainase, tetapi harus mencakup upaya rehabilitasi lingkungan dan penguatan resiliensi ekosistem.

Salah satu penyebab utama banjir adalah deforestasi dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. 

“Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam menjaga kawasan hutan lindung dan daerah resapan air, serta meningkatkan investasi dalam restorasi ekosistem sungai dan hutan bakau,” kata Arfan.

Selanjutnya, sebagai organisasi pemuda yang telah menjangkau lebih dari 10.000 anggota di seluruh Indonesia, YeC menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan energi dan lingkungan, khususnya 5 poin utama yang sudah diserahkan kepada Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.

“Kami akan terus mendesak pemerintah agar rekomendasi ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan. Anak muda harus berperan aktif dalam menentukan masa depan energi dan lingkungan Indonesia,” tutur Fadli Rahman.