Pemerintah Diminta Hati-hati Ambil Keputusan Soal Komisi Ojol – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi protes pada 20 Mei 2025, menuntut penurunan komisi yang dinilai terlalu besar. Potongan 20 persen dari aplikator dianggap membebani dan mereka mendesak pemerintah untuk turun tangan.

Namun, ekonom mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil langkah populis tanpa kajian menyeluruh. Sebab, ekosistem digital seperti layanan transportasi dan pengantaran online melibatkan banyak pihak, dari mitra pengemudi, perusahaan aplikasi, konsumen, UMKM, hingga investor dan penyedia logistik.

“Industri ojol, taksol, dan kurir online menyumbang sekitar 2% terhadap PDB Indonesia. Bila komisi dipaksakan turun, dampaknya bisa sangat besar,” ujar Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

Penurunan komisi bisa menurunkan daya beli pengemudi dan berdampak pada sektor lain. Ia menyebut, hanya 10–30% mitra yang bisa beralih ke sektor formal, 1,4 juta orang terancam kehilangan pekerjaan, dan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp 178 triliun.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menanggapi tuntutan ini dengan hati-hati. Ia menekankan bahwa masing-masing aplikator punya skema potongan berbeda, dan pengemudi bebas memilih.

“Keempat aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive punya skema dan pasar berbeda. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan ekosistem,” ujarnya.