Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah mengatakan perlu adanya tim investigasi independen untuk menelusuri dan membenahi masalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dosen Hukum Universitas Trisaksi itu menjelaskan pembentukan tim investigasi independen melibatkan publik dan tidak hanya berasal dari internal Badan Gizi Nasional (BGN).
“Harusnya ada tim investigasi yang independen. Bukan dari internal BGN. Jadi melibatkan publik untuk ikut investigasi karena kan persoalan MBG ini kan dari hulu ke hilir. Jadi ada persoalan yang tidak saja ke tata kelola BGN, kepada dapurnya sendiri,” katanya kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025).
Dia menuturkan keberadaan tim investigasi independen bersifat permanen selama program MBG terus direalisasikan. Trubus menyebut tim investigasi independen dapat diisi oleh para akademisi, ikatan ahli gizi, teknokrat, sampai mahasiswa.
Trubus menyampaikan permasalahan MBG cukup kompleks karena berasal dari hulu ke hilir. Mulai dari proses pemasakan hingga pendistribusian. Dia mengingatkan pemerintah harus mulai memperketat sertifikasi kepada seluruh petugas BGN, khususnya bagian juru masak.
Mengingat masih adanya juru masak atau pihak yang menangani menu MBG belum mendapatkan sertifikat, termasuk tim pengawas.
Pemerintah juga didesak memperhatikan sterilisasi dapur yang diduga bermasalah hingga mengakibatkan keracunan.
“Tapi dapur MBG ini termasuk SDM-nya belum disertifikasi. Belum di sekolah dilatih juga belum gitu. Pokoknya asal masak. Nah, materialnya begitu banyak kan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah perlu memperkatat suplier yang menyokong bahan-bahan makanan. Pasalnya, dia mengatakan banyak suplier yang baru bekerja sama sehingga berpotensi mengganggu kualitas menu MBG.
“Semua petugas [harus tersertifikasi] semua petugas yang masak, termasuk yang masak. Harus disertifikasi semua karena kan itu higienis,” tuturnya.
Trubus menilai pemerintah hanya mengejar kuantitas, bukan kualitas agar penyaluran MBG sampai akhir tahun mencapai target yang ditentukan.
Lebih lanjut, pemerintah diminta merombak tata kelola dan sistem MBG secara menyeluruh sehingga penyelenggaraan MBG berjalan maksimal.