BEKASI – Pembangunan Sekolah Rakyat tahap II bakal segera dimulai pada September 2025. Rencananya, pembangunan Sekolah Rakyat tahap ini akan membutuhkan lahan lebih luas ketimbang tahap I.
Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta agar pemerintah daerah setempat bisa menyediakan lahan clean dan clear.
“Untuk tahap II tanahnya harus dari pemerintah daerah (Pemda), itu harus clean dan clear,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo kepada wartawan usai meninjau Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 7 Juli.
Dody menjelaskan, bahwa tanah yang disediakan oleh Pemda tidak boleh lahan bersengketa alias memiliki sertifikat tanah lengkap.
“Clean and clear tuh maksudnya sertifikatnya ada, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) ada, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ada, baru kami oke untuk kerjakan,” ucapnya.
Dia pun memastikan, nantinya anggaran pembangunan Sekolah Rakyat tahap II ini berasal dari Kementerian PU. “Kalau anggaran dari Kementerian PU,” tegas Dody.
Lebih lanjut, kata Dody, Kementerian PU akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II. Rencananya, pembangunan Sekolah Rakyat tahap II bakal dilakukan di 100 lokasi seluruh Indonesia.
Menurut Dody, pembangunan satu Sekolah Rakyat itu membutuhkan anggaran sekitar 100 miliar.
“Tahap II yang 100 lokasi itu tergantung luasannya, ya. Kalau luasannya sekitar 5,5 (hektare) kami mungkin (menggelontorkan anggaran) total sekitar Rp200-an miliar, ya, all in, termasuk mebel dan seterusnya,” tuturnya.
Sementara untuk tahap 1, Kementerian PU sedang mengerjakan renovasi 100 Sekolah Rakyat dengan anggaran sekitar Rp1,2 triliun.
“Karena hanya renovasi dan pekerjaan sedang (alasan anggaran renovasi Sekolah Rakyat lebih kecil),” jelas Dody.
Adapun Sekolah Rakyat tahap I direncanakan mulai menerima murid pada Juli 2025 ini.