JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di tiga provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Hal itu sebagaimana tertuang dalam penandatanganan kontrak yang dilakukan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin, 17 November, dan disaksikan oleh Menteri PU Dody Hanggodo.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pentingnya keberlanjutan dan kualitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat demi mendukung pemenuhan akses pendidikan layak dan merata di seluruh Indonesia.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya pemerintah untuk memastikan setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas,” ujar Dody dalam keterangan resminya, Selasa, 18 November.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto berpesan kepada para PPK dan penyedia jasa konstruksi yang akan melaksanakan kontrak agar melakukan rencana mitigasi dan antisipasi cermat dari segala risiko yang berakibat pada keterlambatan.
Serta menjaga kualitas pekerjaan dan melakukan pengadaan material tepat dengan mengutamakan produk dalam negeri.
“Pastikan pekerjaan yang dilaksanakan tepat mutu, waktu, biaya, administrasi dan manfaat, mengingat pelaksanaan konstruksi Sekolah Rakyat di tiga provinsi ini cukup singkat yaitu sekitar 240 hari kalender,” terangnya.
Terdapat empat kontrak paket pembangunan Sekolah Rakyat yang ditandatangani. Paket pertama, yaitu pembangunan SR di Kalimantan Tengah, meliputi empat lokasi di Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya. Paket pekerjaan SR itu memiliki nilai kontrak Rp985,9 miliar.
Paket kedua, yakni pembangunan SR di Kalimantan Selatan yang mencakup tiga lokasi di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru.
Nilai kontraknya sebesar Rp700 miliar.
Paket ketiga, ialah pembangunan SR di Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi dua paket.
Pertama mencakup lima lokasi di Kabupaten Sidrap, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Barru dan Kabupaten Tanah Toraja dengan nilai kontrak Rp1,23 triliun.
Sementara paket pembangunan di Sulawesi Selatan kedua mencakup empat lokasi di Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Sinjai, dengan nilai kontrak mencapai Rp974 miliar.