JAKARTA – Menteri Energi dan SUmber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembahasan divestasi saham tambahan PT Freeport Indonesia masih berlangsung hingga saat ini. Ia menargetkan pembahasan ini akan rampung pada Oktober mendatang dengan besaran saham di atas 10 persen.
“Nah tahapan-tahapan ini yang sekarang kita lakukan. Nanti kalau sudah selesai, saya rencana mungkin di awal di Oktober, baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport,” ujar Bahlil kepada awak media, Jumat, 26 September.
Bahlil juga menegaskan dirinya telah bertemu dengan pemangku jabatan di Freeport-McMoRan Inc dan Freeport Indonesia untuk berdiskusi terkait perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI setelah 2041.
Asal tahu saja, divestasi saham tambahan ini merupakan syarat perpanjangan IUPK PTFI.
Nantinya, saham tersebut akan masuk ke Indonesia melalui holding tambang MIND ID dan sebagian akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua.
Terkait harga saham tambahan, Bahlil memastikan akan dilakukan dengan harga serendah-rendahnya, bahkan tanpa biaya apapun alias gratis.
“Tidak ada nilai valuasinya, jadi sangat kecil sekali. Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah, dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID,” tandas Bahlil.
Menurut Bahlil, penambhan sahm dan pembahas perpanjangan IUPK ini perlu segera dilakukan mengingat produksi PTFI diprediksi akan mencapai puncak produksinya pada 2035.
Dia menilai, hal ini dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada pemerintah dan Freeport terkait eksplorasi masih bisa dilanjutkan untuk mempertebal cadangan Freeport.
“Kalau tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport ini itu di 2035. Begitu di 2035 dia akan menurun. Begitu dia akan menurun, dampaknya kepada produktivitas dari para perusahaan dan juga pendapatan negara, lapangan pekerjaan, dan juga ekonomi di daerah dan nasional,” tandas Bahlil.