JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan tidak akan terganggu meski pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp15 triliun.
Ia menegaskan, penyesuaian anggaran hanya dilakukan terhadap proyek-proyek fisik, seperti pembangunan baru puskesmas dan sekolah, yang jumlahnya akan dikurangi tahun depan.
“Untuk puskesmas sebenarnya enggak dikurangi, operasionalnya tetap. Yang dikurangi adalah pembangunan yang bersifat fisik. Bahkan dalam waktu dekat ada dua puskesmas baru yang akan kita bangun, kemudian ada revitalisasi. Semua tetap mendapat anggaran,” kata Pramono di Jakarta International Velodrome, Kamis, 23 November.
Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal akibat pengurangan dana transfer dari pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan.
“Untuk kesehatan dan pendidikan tidak ada yang dikurangi. Yang dikurangi semuanya adalah hal yang bersifat pembangunan fisik,” tegasnya.
Pramono menambahkan, untuk menutup kekurangan pembiayaan proyek infrastruktur, Pemprov DKI menyiapkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta, BUMD, dan BUMN.
“Creative financing ini akan digunakan untuk membangun fasilitas publik, termasuk rumah sakit baru. Sekarang ini Rumah Sakit Sumber Waras sudah mulai kita bersihkan. Minggu depan saya akan lihat lapangan dan segera kita tindak lanjuti untuk pembangunan rumah sakit baru,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengatakan, pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat membuat sejumlah proyek fisik di Jakarta perlu ditunda atau disesuaikan.
Beberapa proyek yang tertunda antara lain pembangunan Rumah Susun Rorotan IX tahap 2, GOR Cendrawasih dan Kemakmuran, Stadion Sepak Bola Taman Sari, serta Gelanggang Remaja Jagakarsa.
Selain itu, juga ada pengurangan proyek rehabilitasi puskesmas dari 12 menjadi 5 lokasi, pengurangan rehab sekolah dari 22 menjadi 5 lokasi dan satu sekolah cagar budaya, serta penundaan pembangunan gedung pemerintahan di sejumlah titik.
“Itu pilihan yang diambil sesuai hasil audit inspektorat terhadap realisasi kegiatan 2024–2025 yang menjadi dasar pertimbangan penundaan dalam RAPBD 2026,” kata Atika dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin.