Awal Mula Bentrok Pecah
Kerusuhan antaretnis mulai terjadi di Manipur pada Rabu (3/5) pekan lalu, setelah aksi protes yang digelar oleh kelompok etnis minoritas Kuki memicu bentrokan dengan kelompok etnis Meitei yang lebih mayoritas di negara bagian itu.
Bentrokan itu meluas hingga memicu kerusakan para pada kendaraan-kendaraan dan properti setempat.
Kelompok etnis Meitei merupakan komunitas mayoritas Hindu yang kebanyakan tinggal di ibu kota Imphal dan menyumbang lebih dari 50 persen penduduk negara bagian Manipur, yang total berpenduduk 3,5 juta jiwa menurut data sensus India tahun 2011.
Sedangkan kelompok etnis Naga dan Kuki merupakan dua kelompok suku minoritas yang sebagian besar beragama Kristen dan menyumbang sekitar 40 persen penduduk Manipur. Kelompok etnis ini memiliki status ‘Scheduled Tribe’ yang memberikan mereka hak kepemilikan tanah dan perbukitan dan hutan setempat.
Kebanyakan anggota kelompok etnis ini tinggal di area perbukitan Manipur. Sejumlah anggota kelompok etnis Meitei juga ada yang tinggal di area perbukitan, meskipun kebanyakan tinggal di dataran rendah Manipur.
Status ‘Scheduled Tribe’ diakui oleh konstitusi dan kelompok etnis maupun suku yang secara resmi untuk memegang status itu menikmati perlindungan tertentu.
“Ini merupakan tindakan afirmatif untuk memastikan komunitas terpinggirkan terwakili dan memberikan reservasi dan kuota di lembaga pendidikan dan pekerjaan pemerintahan,” jelas seorang jurnalis setempat, Arunabh Saikia, yang meliput wilayah tersebut.
Awal kerusuhan antaretnis pecah di distrik Churachandpur yang banyak ditinggali anggota kelompok suku Kuki, ketika ada aksi memprotes tututan kelompok Meitei untuk juga ditetapkan berstatus ‘Scheduled Tribe’.
“Suku-suku meyakini pemberian status ‘Scheduled Tribe’ kepada Meitei akan menjadi pelanggaran hak mereka karena mereka mengklaim sebagai bagian populasi yang terpinggirkan, dan bukan Meitei,” jeas Saikia kepada Al Jazeera.
Menurut Saikia, kelompok suku Kuki dan suku-suku lainnya meyakini Meitei sudah menjadi komunitas dominan dan ‘mengambil keputusan dalam politik negara bagian’, sehingga tidak bisa diberikan tindak afirmatif itu.
Saikia menjelaskan bahwa wilayah kesukuan di bagian timur laut India menikmati perlindungan konstitusional tertentu, dan ada kecemasan di antara mereka bahwa dengan status ‘Scheduled Tribe’ berarti Meitei bisa memiliki tanah di area perbukitan.
(lir/fas)
