TRIBUNJAKARTA.COM – Wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri semakin menguat akan terjadi.
PDIP sudah memasang ancang-ancang pertemuan dua tokoh nasional itu dengan mempersiapkan kebijakan politik.
Pihak Prabowo yang diwakili Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan pihak Megawati yang diwakili Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, sudah memberikan sinyal positif.
Kerja Sama Politik
Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah, mengatakan, partainya akan menawarkan kerja sama politik pada pertemuan Prabowo-Megawati.
Sebagai pemimpin tertinggi partai banteng, Megawati sendiri yang akan merumuskan kerja sama itu.
“Namun demikian, bagaimana nanti format kerja sama politik antara PDI-P dengan Pemerintahan Prabowo, nanti akan ditentukan langsung oleh Ibu Mega,” kata Basarah ditemui Kompas.com di Pendopo Hadi Negoro, Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (4/4/2025).
Menurut Basarah, kerja sama itu merupakan manifestasi dari semangat gotong royong yang menjadi inti dari nilai-nilai Pancasila.
“Dalam konteks pemerintahan Prabowo ini, PDIP ingin bergotong royong menyukseskan pembangunan nasional,” ujarnya.
Namun ia menegaskan, kerja sama tidak harus dalam bentuk bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan seperti saat ini.
“Ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan dalam konteks menjaga keselamatan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional,” kata Basarah.
Menanggapi kemungkinan tidak adanya partai oposisi jika PDIP bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo, Basarah menyatakan bahwa partainya tidak menganut konsep oposisi maupun koalisi secara formal.
Menurut dia, dalam sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia, fungsi pengawasan bisa dilakukan oleh partai politik melalui kader yang duduk di parlemen, bukan dari luar pemerintahan.
“Di sana (Undang-Undang tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD) diatur hak-hak parpol di parlemen. Hak menyetujui atau menolak RAPBN, hak membuat undang-undang bersama pemerintah, dan hak pengawasan,” tuturnya.
Saat ditanya kemungkinan PDIP menempatkan kadernya di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Basarah mengatakan hal tersebut adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati. Meski begitu, ia optimistis komunikasi antara Megawati dan Prabowo akan tetap terjaga.
“Pada intinya, apa pun pola hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo, di atas semua itu hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega sangat baik,” pungkasnya.
Puan dan Dasco
Diberitakan sebelumnya, Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP dan putri Megawati, mengatakan, pertemuan ibunya dengan Prabowo akan terjadi tak lama lagi.
“Secepatnya,” ujar Puan usai menghadiri open house Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025) dikutip dari YouTube KompasTV.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra, mengklaim hal yang sama.
Namun, Dasco enggan mengungkapkan secara pasti kapan pertemuan itu akan terjadi.
Dasco mengatakan, mereka sudah sepakat pertemuan itu akan terjadi secepatnya.
“Nah itu sama-sama, sepakat, itu secepatnya. Secepatnya itu kapan, ayo kita tunggu saja,” kata Dasco.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5188549/original/077215800_1744697377-WhatsApp_Image_2025-04-15_at_13.00.26__1_.jpeg?w=250&resize=250,140&ssl=1 "Prabowo Terima Wakil PM Rusia di Istana Siang Ini, Perkuat Diplomasi dan Perluas Kerja Sama – Page 3")
