PDIP: Jangan Ubah Kehendak Rakyat di PSU Pilkada Papua – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) meminta seluruh pihak menghormati hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua, Rabu (6/8/2025).

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Advokasi Ronny Talapessy, semua pihak yang berkontestasi harus menerima hasil PSU secara adil dan jujur, tanpa melakukan tindakan yang mencederai hak politik masyarakat.

“Kami menilai ada upaya atau indikasi eskalasi kecurangan yang ingin mengubah hasil perolehan suara dalam pleno berjenjang. Intimidasi terhadap panitia pemungutan suara (PPS) bahkan terhadap Bawaslu Provinsi Papua dan KPU kabupaten/kota,” kata Ronny dalam keterangan tertulis diterima, Jumat (8/8/2025).

Ronny mencatat, berdasar hasil hitung cepat atau quick count Poltracking Indonesia dengan data 100 persen masuk, pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Benhur Tomi Mano–Constant Karma yang diusung PDI Perjuangan unggul 50,85 persen.

Sementara, paslon nomor urut 02, Matius Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, memperoleh 49,15 persen. Diketahui, metode hitung cepat ini menggunakan multistage random sampling dengan margin of error ±1,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Ronny menduga, ada pihak yang mencoba bersepakat dengan penyelenggara pilkada untuk mengubah hasil perolehan suara, termasuk adanya dugaan campur tangan dari penyelenggara pemerintahan hingga aparat kepolisian. Dia menilai dugaan itu dianggap wajar, mengingat salah satu pesaing Benhur–Constant adalah mantan Kapolda Papua.

“Contohnya, pada Kamis (7/8) malam terjadi intimidasi oleh oknum kepolisian terhadap ketua dan anggota Panitia Distrik di Sentani Timur. Kejadian serupa, lanjutnya, juga terjadi sebelumnya di Kabupaten Kepulauan Yapen,” ungkap dia.

“Kami ingatkan agar jangan mengintervensi kehendak rakyat. Kalau rakyat mau pasangan BTM dan CK yang menang ya sudah, jangan diubah hasilnya,” imbuh Ronny.

Ronny menegaskan, pihaknya mendorong penegakkan keadilan dan kemakmuran sesuai amanat UUD 1945. Dia pun meminta Bawaslu harus lebih ketat mengawasi perhitungan suara.