JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) memperluas struktur pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 dengan membentuk tujuh komisi. Langkah ini menandai perubahan format Rakernas yang sebelumnya hanya terdiri dari tiga komisi, sekaligus menunjukkan penajaman agenda partai dalam merespons tantangan nasional.
Rakernas I PDIP 2026 dibuka bertepatan dengan peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan dan digelar hingga 12 Januari 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Rakernas kali ini menjadi momentum penting bagi partai untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kritik dan otokritik, guna menentukan arah perjuangan ke depan.
“Rakernas ini menjadi momentum kritis bagi partai untuk melakukan evaluasi, kritik, otokritik, serta menentukan arah masa depan dalam menjawab persoalan bangsa,” kata Hasto di Ancol, Sabtu, 10 Januari malam.
Menurut Hasto, pembentukan tujuh komisi merupakan bentuk keseriusan partai dalam menempatkan isu-isu kerakyatan sebagai prioritas utama.
“Ini menunjukkan partai menaruh skala prioritas terhadap berbagai persoalan pokok rakyat,” ujarnya.
Tujuh komisi yang dibentuk mencakup spektrum isu yang lebih luas dan spesifik. Pertama, Komisi Sikap Politik diarahkan untuk membahas dinamika internal dan eksternal partai, termasuk sikap terhadap perkembangan politik nasional dan Pilkada.
Kedua, Komisi Program dibagi ke dalam sejumlah subkomisi, seperti pemerintahan, kerakyatan, dan hubungan internasional, dengan fokus pada isu desentralisasi hingga tata kelola pemerintahan daerah.
Sementara itu, Komisi Organisasi ditugaskan memperkuat konsolidasi struktur partai hingga tingkat ranting, termasuk agenda rekrutmen kader dan pendidikan politik berjenjang.
PDIP juga membentuk Komisi Pemenangan Pemilu yang akan merumuskan strategi menghadapi pemilu legislatif dan Pilkada mendatang. Komisi ini menjadi bagian dari konsolidasi awal menuju kontestasi politik ke depan.
Kelima, Komisi Pemuda dan Komunikasi Politik. Komisi ini merespons proyeksi pemilih muda yang diperkirakan mencapai 56 persen pada Pemilu 2029, sekaligus merancang pendekatan komunikasi politik yang lebih relevan dengan generasi tersebut.
Selain itu, Rakernas membentuk Komisi Perempuan dan Anak untuk membahas perlindungan serta persoalan spesifik yang dihadapi kelompok perempuan dan anak. Ketujuh, membentuk Komisi Lingkungan Hidup dan Mitigasi yang Bencana diarahkan untuk menjawab persoalan kerusakan ekologis dan risiko bencana yang kian meningkat.
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menegaskan, perubahan struktur komisi ini merupakan hasil evaluasi dari Rakernas sebelumnya.
“Jika pada Rakernas sebelumnya hanya ada tiga komisi—yaitu politik, organisasi, dan program—maka pada Rakernas pertama pascakongres ke-6 ini, komisi dibuat lebih fokus dan substansial. Tujuannya untuk menjawab tantangan masa depan serta isu politik penting terkini,” ujar Djarot.
Djarot menambahkan, seluruh komisi dirancang untuk menyerap aspirasi dan masukan dari peserta Rakernas yang berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia.
Hasil pembahasan dari masing-masing komisi nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis dan sikap politik resmi PDI Perjuangan, yang akan dibacakan pada penutupan Rakernas, Senin, 12 Januari 2026.