Jakarta –
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2025 terbesar sepanjang sejarah, yakni Rp 91,34 triliun. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat berharap Jakarta menjadi kota bisnis dengan skala global.
“Mendorong Jakarta sebagai kota bisnis berskala global dengan melakukan perbaikan terhadap permasalahan fundamental seperti perumahan terjangkau, sampah, air bersih, pengurangan emisi, limbah, mobilitas, dan sebagainya,” ujar Penasehat Fraksi Demokrat DPRD DKI Mujiyono kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).
Selain itu, Demokrat juga meminta Pemprov Jakarta meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, peluang karir dan pekerjaan, peluang bisnis serta penyediaan ruang publik hingga menciptakan ekosistem inklusif dan berkembang.
“Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial dan hibah. Pengalokasian belanja untuk memenuhi urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemenuhan belanja pegawai. Memenuhi kegiatan tahun jamak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mujiyono juga menyarankan agar APBD berjalan optimal untuk memfokuskan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Di antaranya infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Lakukan evaluasi program secara berkala, lakukan evaluasi terhadap kinerja program secara berkala untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Terapkan sistem pengadaan yang transparan: Gunakan sistem pengadaan yang transparan dan kompetitif untuk menghindari korupsi dan memastikan harga yang wajar,” katanya.
APBD 2025 Jakarta
“Anggaran DKI Jakarta akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, yaitu Rp 91,34 Triliun. Tentu saja ini menjadi berkah bagi Jakarta dengan program yang nyata, konkret, bagus, berdampak, serta menyejahterakan masyarakat,” kata Teguh saat memberikan arahan awal tahun kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).
Oleh sebab itu, dia mengimbau seluruh jajaran perangkat daerah, wali kota, dan bupati di wilayah Jakarta mencermati belanja anggaran di wilayah kerja masing-masing. APBD Jakarta 2025, ujar dia, harus dialokasikan tepat sasaran.
“Kita juga mendukung program pemerintah pusat, sekaligus menyukseskan lima abad Jakarta. Sinergi ini penting untuk menjadikan Jakarta kota global, kota bisnis, dengan infrastruktur, dan pelayanan yang semakin modern,” ucapnya.
(azh/dnu)
