Liputan6.com, Jakarta Komitmen untuk membasmi para mafia di sektor minyak dan gas (migas) disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Hal tersebut diungkapkan Bahlil ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada Jumat (14/3/2025).
Sebelumnya, Bahlil bercerita bahwa banyak mafia yang bermain dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax. Ia menganggap butuh keberanian untuk melawan pihak-pihak yang mengacaukan kualitas BBM. Tak lupa Bahlil meminta dukungan kepada para santri dan kiai yang ada di Tebuireng.
“Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, pemerintah kinii sedang berusaha memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Dana subsidi negara harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.
Perbaikan tata kelola distribusi Liquified Petroleum Gas atau LPG subsidi ukuran 3 kg juga sedang diupayakan dengan maksimal oleh Menteri Bahlil. Biarpun banyak tantangan, namun ia tetap akan melanjutkan upaya tersebut.
“LPG ini sejak tahun 2007 pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000,” ujarnya.
Hati Bahlil pun terenyuh mendengar tingginya angka gas LPG 3 kg di masyarakat sehingga ia ingin memperbaiki tata kelola yang lebih berkeadilan. Namun, beberapa pihak menurutnya tidak senang dengan upayanya menertibkan harga LPG di pasaran.
“Orang nggak mau karena sudah nyaman. (Tapi) ini terus berjalan. Saya tidak akan pernah lelah memperbaiki ini,” ucapnya.
Bahlil juga menegaskan bahwa negara sudah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Ia mengungkap bahwa sebesar 15% dari total APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun atau sekitar Rp420 triliun, di antaranya dikelola oleh Kementerian ESDM untuk subsidi LPG, BBM, hingga listrik.
Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun untuk subsidi LPG per tahun, kemudian Rp150 triliun untuk BBM, solar dan bensin, lalu terakhir sebesar Rp187 triliun untuk subsidi listrik. Menurut Bahlil, sudah tugasnya sebagai Menteri ESDM memastikan subsidi itu benar-benar sampai ke rakyat yang berhak.
“Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu,” pungkasnya.