Pastikan Kualitas MBG, BGN Latih Ribuan Penjamah Makanan di NTT

Pastikan Kualitas MBG, BGN Latih Ribuan Penjamah Makanan di NTT
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Gizi Nasional (BGN) mengadakan pelatihan terhadap 2.705 penjamah makanan dari 75 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Kupang dan Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN Ranto mengatakan bahwa pelatihan penjamah makanan ini bukan hanya sekadar kegiatan rutinitas belaka.
“Pelatihan ini fondasi penting untuk memastikan layanan MBG berlangsung dengan kualitas terbaik dan tepat sasaran,” ujar Ranto dalam keterangan pers yang diterima
Kompas.com
, Senin (3/11/2025).
Ranto menyebut, setiap petugas harus memiliki pemahaman mendalam dan keterampilan praktis yang mumpuni dalam pengolahan makanan.
“Agar penyajian makanan dapat menjamin keamanan, higienitas, serta pemenuhan kebutuhan gizi sesuai standar,” ujarnya.
Materi pelatihan penjamah makanan disampaikan para ahli dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, PERSAGI, BPOM, dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Melalui pelatihan ini, peserta mendapatkan pengetahuan dan praktik terkait sanitasi dapur, higienitas pangan, pengawasan bahan makanan, serta perlindungan tenaga kerja relawan,” kata Ranto.
Dia menyebut, pelatihan ini menjadi penguatan koordinasi antara kepala SPPG dan pemangku kepentingan di daerah untuk memperkuat implementasi program MBG yang merata.
“Kami optimis bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia semakin memperkokoh keberhasilan program ini sebagai wujud komitmen untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui gizi yang terjamin,” ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 35.000 penjamah MBG diberi pelatihan agar makan bergizi gratis lebih aman bagi penerimanya.
Pelatihan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) ini digelar BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Dinas Kesehatan di 38 kabupaten/kota Pulau Jawa pada 25-26 Oktober 2025.
“Bimbingan teknis ini adalah wujud komitmen BGN bersama jajaran Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan keterampilan penjamah pangan. Hal ini bertujuan menghasilkan pangan siap saji yang aman dan bergizi, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” ujar Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Nurjaeni, dalam keterangannya pada 26 Oktober 2025.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor antara BGN, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya dalam menjamin mutu dan keamanan pangan di wilayah pelaksanaan program MBG.
“Melalui kegiatan ini kami berharap sinergi dan kolaborasi antara BGN, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah semakin kuat dalam menjamin mutu dan keamanan pangan di wilayah pelaksanaan Program MBG,” ujar Hidayati.
Diketahui, pelaksanaan program MBG sempat menjadi sorotan karena telah mengakibatkan ribuan orang terdampak keracunan.
Merespons kasus keracunan tersebut, Pemerintah tidak tinggal diam. Sejumlah langkah dilakukan. Di antaranya, menutup SPPG atau dapur umum MBG yang bermasalah di sejumlah daerah.
Kemudian, mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), mengevaluasi juru masak hingga alur limbah dapur.
Selanjutnya, Pemerintah juga akan memperbaiki tata kelola BGN. Salah satunya dengan memerintahkan agar BGN merekrut koki atau juru masak yang terlatih.
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.
Tim Koordinasi tersebut dibentuk sebagai upaya perbaikan tata kelola program MBG.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.