Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pemerintah sempat hampir mengizinkan impor liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair pada awal 2025. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena dinilai pasokan gas dalam negeri masih memadai.
Bahlil mengatakan pada awal tahun lalu terjadi dinamika tinggi yang membuat kebutuhan gas domestik melonjak, sementara pasokan mulai ketat karena telah terkontrak untuk pembeli luar negeri.
“Ada keinginan impor kurang lebih sekitar 40 kargo LNG di awal tahun tapi berkat kerja keras kita semua di tahun 2025 tidak ada kita melakukan impor gas,” kata Bahlil dalam konferensi pers, Kamis (8/1/2025).
Dalam paparannya, Bahlil menerangkan lifting gas bumi pada 2025 mencapai rata-rata 951.800 boepd atau lebih rendah dari target APBN 2025 yang dipatok mencapai 1,005 juta boepd.
“Jadi seluruh produksi kita sebagian kita pakai untuk dalam negeri sebagiannya kita ekspor,” ujarnya.
Dia menerangkan kondisi produksi gas berbeda dengan minyak. Produksi gas harus selaras dengan permintaan pasar. Pasalnya, gas tidak dapat disimpan terlalu lama.
Adapun, dalam hal pemanfaatan gas, Bahlil menyebut, dari total produksi gas 5.600 BBtud, sebanyak 69% atau 3.908 BBtud telah dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri, sedangkan sianya 31% atau 1.691 BBtud diekspor.
“Dari 69% [konsumsi domestik] itu adalah [untuk] hilirisasinya 37%,” tuturnya.
Sementara itu, Bahlil memastikan pasokan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair untuk kebutuhan domestik telah diamankan hingga semester I/2026.
Bahlil mengatakan untuk memenuhi kebutuhan LNG tahun ini dibutuhkan strategi mendalam agar tidak mengganggu neraca komoditas migas.
“Dulu tidak pernah kita menyangka bahwa konsumsi, pertumbuhan konsumsi LNG kita begitu tinggi, sehingga pada saat kita melakukan kontrak dengan KKKS [kontraktor kontrak kerja sama] karena mereka butuh off taker yang pasti, maka sebagian kita melakukan ekspor,” kata Bahlil dalam kesempatan terpisah.
Untuk itu, pada tahun ini setiap dua bulan sekali, pihaknya melakukan penyesuaian dengan skema pengalihan ekspor LNG untuk kebutuhan domestik. Dia menyebut langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Arahan yang dimaksud mencakup kedaulatan energi yang mengurangi ketergantungan pada impor. Alhasil, hingga saat ini keran impor untuk LNG tidak dibuka. Prabowo juga mengamanahkan untuk memanfaatkan kekayaan Indonesia untuk kepentingan negara.