Tuban (beritajatim.com) – Pasca peristiwa kebakaran di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban pada tanggal 16 Oktober 2025 lalu, sejumlah warga ring 1 Desa Tasikharjo dan Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban serta perwakilan perusahaan melakukan mediasi di gedung paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
Wakil DPRD Tuban, H. Miyadi mengatakan bahwa pihaknya bersama Komisi II melakukan hearing terhadap peristiwa kebakaran yang terjadi di PT TPPI. Masyarakat yang di area Ring 1 Desa Tasikharjo dan Desa Remen ini menuntut kompensasi dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.
“Kita juga mengundang perusahaan, sehingga kami DPRD Tuban memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” ujar H. Miyadi. Kamis (30/10/2025).
Adapun yang disampaikan warga yakni ada 3 tuntutan. Yang pertama, warga meminta perusahaan memasang alarm dan tadi perusahaan menyanggupi itu. Yang kedua, persoalan recruitment paling tidak dicari ring yang terdekat dan yang terakhir soal kompensasi. Meski mediasi dari pukul 14.00 hingga 17.00 Wib ini pembahasan belum sampai tahap kompensasi.
“Kita belum bicara soal kompensasi, artinya kita memerintahkan untuk membentuk tim investigasi, sehingga apabila ada dampak dari peristiwa kemarin dan itu layak diberikan kompensasi maka diajukan ke TPPI,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tasikharjo, Damuri menyampaikan hasilnya yakni akan dibentuk tim investigasi yang tujuannya untuk mencari masyarakat mana yang berdampak.
“Tapi itu hasil belum final, termasuk belum ada kesepakatan sampai hari ini,” ucap Damuri.
Ditempat yang sama, Area Manager CSR & Comrell PT. TPPI, Tinoto Hadi Sucipto mengucapkan terimakasih kepada DPRD Tuban yang telah memfasilitasi hearing hari ini, sehingga ada upaya langkah maju terkait beberapa masalah pasca kejadian kebakaran kemarin.
“Sehingga kesepakatan-kesepakatan yang disampaikan tadi bisa ditindaklanjuti, baik dari TPPI dan masyarakat itu sendiri, sehingga suasana kondusif tetap terjaga dan harmonis,” tutur Tinoto sapanya.
Lanjut, dari tiga permasalahan tersebut telah mendapat penawaran yang solutif untuk ditindaklanjuti yakni yang pertama terkait dengan alarm emergency seperti yang disampaikan manajemen HSSE segera ditindaklanjuti. Sedangkan terkait recruitment tenaga kerja akan difasilitasi oleh DPR dan terakhir kompensasi akan dibentuk tim investigasi yang beranggotakan eksternal maupun internal.
“Sehingga dijadikan dasar nantinya seperti itu dan bisa dipertanggung jawabkan,” tutup Tinoto. [dya/ian]