JABAR ESKPRES – Sebagai bentuk penyediaan fasilitas guna pembelian harga pangan di bawah standar pasar bagi masyarakat yang membutuhkan, namun realitasnya kegiatan pasar murah kadang tak sesuai dengan peruntukan.
Ketidaktahuan informasi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah mengakibatkan program pemerintah tersebut tak sepenuhnya dirasakan.
Maka dari itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyebut, kedepan pihaknya akan berkordinasi langsung dengan pihak kewilayahan guna penyediaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di daerah tersebut.
BACA JUGA: Pemkot Canangkan Pembangunan Tempat Parkir Vertikal di Kota Bandung
“Kami akan kerjasama dengan kewilayahan, ada pak camat, ada pak lurah. Supaya bisa mendata kira-kira siapa saja warga-warga yang emang secara kemampuan finansialnya kurangnya mampu,” kata Erwin, Rabu (26/2)
Selepas itu, nantinya bakal dilakukan kategorisasi sesuai keadaan ekonomi guna pengutamaan dalam hal pembelian bahan pangan di pasar murah. Diakuinya, hal ini akan pihaknya usahakan di kegiatan pasar murah selanjutnya.
“Kita akan utamakan untuk pasar murah ini, tapi kalau kemaren pertama, umum dulu. Nanti untuk kesini mungkin akan kita buat seperti itu,” ujarnya.
BACA JUGA: Atasi Permasalahan Banjir di Kota Bandung, Wakil Wali Kota Minta Dibuat Desain Teknis
Disinggung soal DTKS Kota Bandung, saat ini penerima manfaat di Kota Kembang berada di angka 112 ribu orang. Bahkan, tak menutup kemungkinan bahwa jumlah asli masyarakat miskin Kota Bandung jauh lebih besar dari nilai tersebut.
Maka dari itu, pihaknya meminta agar pihak kewilayahan bisa segera memperbaharui DTKS terutama masyarakat miskin yang ada di Kota Bandung.
“Makanya saya meminta kepada kewilayahan Bukan hanya warga yang masuk dan berada di DTKS saja, tapi keseluruhan,” pungkasnya. (Dam)