partai: PDIP

  • Melihat Momen Effendi Simbolon Mendukung RK yang Berujung Pemecatan dari PDIP – Page 3

    Melihat Momen Effendi Simbolon Mendukung RK yang Berujung Pemecatan dari PDIP – Page 3

    Ada empat poin keputusan dalam surat pemberhentian Effendi Simbolon tersebut. Satu, memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Effendi Muara Sakti Simbolon (Effendi Simbolon) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Dua, melarang saudara dalam diktum satu melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Tiga, DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada kongres partai.

    Empat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

    Sebagai informasi, surat tersebut dibenarkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat saat ditanya melalui pesan singkat.

    “Benar,” tulis Djarot, Sabtu (30/11/2024).

    Saat ditanya alasan pemecatan terhadap yang bersangkutan, Djarot menjelaskan terhadap yang bersangkutan telah melanggar kode etik dan AD/ART partai.

    “Melanggar kode etik, disiplin dan AD/ART partai,” ungkap Djarot.

    Diketahui, Effendi saat Pilkada Jakarta 2024 mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono.

  • Saya Tak Ingin Negara Kalah

    Saya Tak Ingin Negara Kalah

    GELORA.CO – Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait alias Ara, menghebohkan publik dengan mengumumkan sayembara untuk mencari buron legendaris KPK, Harun Masiku.

    Tak tanggung-tanggung, Ara bahkan menyiapkan uang sejumlah Rp 8 miliar bagi yang berhasil menangkap Masiku.

    Ara menjelaskan bahwa sayembara itu dilakukannya semata-mata sebagai bentuk partisipasi publik. Ia menyebut, tak ingin negara kalah dengan satu orang koruptor bernama Harun Masiku.

    “Masa ada kasus besar kayak begitu, ini negara besar, ya, partisipasi publiknya tinggi, ya, masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih?” ujar Ara kepada wartawan di Rusun Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11).

    “Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku,” sambung mantan politikus PDIP itu.

    Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap komisioner KPU pada awal 2020 lalu. Hingga kini, Masiku sudah hampir 5 tahun berstatus buron dan belum kunjung diringkus KPK.

    Ara menduga bahwa ada orang besar di balik kasus Masiku tersebut. Menurutnya, Masiku tak mungkin hilang begitu saja saat lembaga antirasuah terus mencari keberadaannya.

    Oleh karenanya, Ara menekankan bahwa sudah saatnya rakyat ikut terlibat dalam upaya menangkap Harun Masiku. Lewat sayembara yang diadakannya, Ara ingin negara bisa menang melawan koruptor.

    “Dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan, dan dia melibatkan orang-orang besar, saya tidak tahu, ya. Tapi enggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang begitu dicari kemana-mana,” ucap dia.

    “Nah mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata, telinga baik-baik, ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya, saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. 

    Negara ini harus menang, ya. Kasih informasinya kepada siapa, Rp 8 miliar ya dari uang pribadi saya,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Ara menyebut bahwa respons yang muncul di publik, termasuk oleh KPK, juga positif.

    “Kan sudah disampaikan oleh KPK itu oke, betul, kan? Dan saya mendapatkan WA, SMS dari teman-teman DPR juga saya lihat positif, kok, dari KPK positif, kok,” tutur dia.

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, angkat bicara terkait sayembara yang dibuka Ara. Ia menyebut bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pencarian terhadap Harun Masiku.

    Oleh karenanya, Tanak pun mengapresiasi langkah Ara untuk membantu pencarian buron legendaris KPK tersebut.

    “Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku,” kata Tanak saat dihubungi, Kamis (28/11) kemarin.

    “Melalui sayembara dengan memberi hadiah Rp 8 miliar bagi yang menangkap Harun Masiku dalam upaya menegakkan hukum di NKRI,” lanjutnya.

    Bahkan, Tanak menekankan bahwa upaya Ara tersebut patut diberikan penghargaan oleh negara.

    “Sikap beliau tentunya layak/patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik,” imbuh dia.

    “Untuk itu, sudah sepatutnya beliau diberi penghargaan oleh negara,” paparnya.

    Pasalnya, kata Tanak, dari sekitar kurang lebih 280 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya Ara yang berani mengorbankan hartanya untuk membantu penangkapan buron KPK tersebut.

    “Dari sekitar 281,6 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum,” pungkas dia.

    Kasus Harun Masiku

    Kasus Harun Masiku ini terungkap diawali OTT KPK pada Januari 2020. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi salah satu pihak yang dijerat tersangka dalam kasus penerimaan suap tersebut. Wahyu terbukti menerima suap senilai Rp 600 juta dari mantan caleg PDIP itu.

    Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Sementara Harun Masiku yang gagal ditangkap KPK pada saat OTT masih buron hingga kini. Sudah hampir 5 tahun, ia masih buron dan belum kunjung diringkus oleh lembaga antirasuah.

    Wahyu Setiawan mendapat Pembebasan Bersyarat per tanggal 6 Oktober 2023. Usai bebas itu, Wahyu Setiawan sempat diperiksa KPK juga tak lama setelah rumahnya digeledah penyidik.

    Adapun KPK juga telah mencegah lima orang ke luar negeri, yang merupakan pengembangan kasus Harun Masiku. Mereka diduga terkait dengan upaya perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku.

    Mereka yang dicegah yakni: advokat bernama Simeon Petrus; mahasiswa Hugo Ganda dan Melita De Grave; Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto; hingga staf Hasto yang bernama Kusnadi.

  • PBNU soal Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Menodai Amanat Reformasi

    PBNU soal Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Menodai Amanat Reformasi

    Jakarta

    Usulan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengemuka. Wakil Ketua PBNU KH Abdullah Latopada menganggap wacana itu adalah upaya ahistoris.

    “Jangan ahistoris lah, Polri sudah sesuai arah jangan dikebiri hanya karena emosi sesaat,” kata Latopada usai mengikuti Rapat Koordinasi PWNU se Indonesia di Hotel Bumi Surabaya, dilansir detikJatim, Sabtu (30/11/2024).

    Menurut Latopada, usulan itu hanya akan memperlemah posisi Polri. Dia menyebut upaya itu akan menodai amanat reformasi.

    “Amanat reformasi jelas, TNI/Polri telah dipisahkan. Kalau sekarang kemudian diusulkan di bawah Mendagri artinya malah menodai amanat reformasi,” ujarnya.

    Selain itu, Latopada juga menilai bahwa tuduhan PDIP yang menyebutkan bahwa Polri digunakan untuk kepentingan politik juga sulit dibuktikan. Menurutnya, hal itu berbeda masalah.

    “Ini beda masalah. Jangan kemudian alasan politik dijadikan dasar untuk mengerdilkan peran polisi,” ujarnya.

    (azh/taa)

  • Reaksi Effendi Simbolon Dipecat dari PDIP: Semoga Tuhan Berkati

    Reaksi Effendi Simbolon Dipecat dari PDIP: Semoga Tuhan Berkati

    Jakarta, Beritasatu.com – Effendi Simbolon dipecat PDIP dari keanggotaan partai karena tidak mendukung Pramono-Rano pada Pilkada Jakarta 2024. Effendi Simbolon memberikan reaksi singkat atas pemecatan tersebut.

    Reaksi itu disampaikan Effendi Simbolon kepada Beritasatu.com, Sabtu (30/11/2024), saat dikonfirmasi soal pemecatan PDIP. Balasan pesan singkat yang disampaikan Effendi kepada Beritasatu.com berupa stiker bergambar dirinya bersimpuh di depan Paus Fransiskus saat berkunjung ke Indonesia. Stiker itu juga bertuliskan, “Semoga Tuhan Berkati.”

    Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia berlangsung pada Selasa (3/9/2024) hingga Jumat (6/9/2024). Saat tiba di Indonesia, Effendi Simbolon salah satu pejabat yang ikut menyambut Paus di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

    Saat dikonfirmasi kembali soal pemecatan oleh PDIP, Effendi Simbolon belum merespons hingga berita ini ditayangkan. Pemecatan Effendi Simbolon dibenarkan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat. Dia mengaku, Effendi dipecat karena melanggar kode etik dan disiplin partai.

    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik, disiplin partai, dan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Effendi Simbolon dipecat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 1648/KPTS/DPP/XI/2024. Effendi dipecat karena dinilai tidak mengindahkan instruksi DPP PDIP terkait rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDIP pada Pilkada 2024 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (RK-Suswono).

    Sikap politik Effendi Simbolon itu, menurut DPP PDIP, merupakan bentuk pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan PDIP, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

    “Oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Effendi Muara Sakti Simbolon dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” tulis surat tersebut.

    Terkait pemecatan tersebut, Effendi Simbolon dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP. DPP PDIP menyatakan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan itu dalam kongres partai dan syarat tersebut berlaku sejak ditetapkan.

    Surat pemecatan Effendi Simbolon ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (28/11/2024).

  • Reaksi Effendi Simbolon Dipecat dari PDIP: Semoga Tuhan Berkati

    PDIP Pecat Effendi Simbolon karena Tak Dukung Pramono-Rano pada Pilkada Jakarta 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Effendi Simbolon resmi dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Effendi Simbolon dipecat karena tidak mendukung pasangan calon (paslon) yang diusung partainya, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) pada Pilkada Jakarta 2024.

    Effendi Simbolon diketahui mendukung paslon Ridwan Kamil-Suswono. Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat membenarkan pemecatan Effendi Simbolon.

    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik, disiplin partai, dan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Effendi Simbolon dipecat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 1648/KPTS/DPP/XI/2024. Effendi dipecat karena dinilai tidak mengindahkan instruksi DPP PDIP terkait rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDIP pada Pilkada 2024 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (RK-Suswono).

    Sikap politik Effendi Simbolon itu, menurut DPP PDIP, merupakan bentuk pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan PDIP, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

    “Oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Effendi Muara Sakti Simbolon dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” tulis surat tersebut.

    Terkait pemecatan tersebut, Effendi Simbolon dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP. DPP PDIP menyatakan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan itu dalam kongres partai dan syarat tersebut berlaku sejak ditetapkan.

    Surat pemecatan Effendi Simbolon ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (28/11/2024).

    Effendi Simbolon yang dikonfirmasi terkait pemecatan oleh PDIP, hingga kini belum merespons.

  • Berkaca Pada Sirkus dan Sulap Parpol di Pilkada Serentak 2024

    Berkaca Pada Sirkus dan Sulap Parpol di Pilkada Serentak 2024

    Oleh : Justino Djogo,MA.,MBA
    Direktur Eksekutif Forum Dialog Nusantara

    Pilkada serentak se Nusantara yang digelar 27 November 2024 lalu sudah usai. Seperti biasa, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang merasa sudah menang padahal pengumuman resmi baru akan dilakukan 15 Desember 2024 nanti. Memang sudah ada beberapa paslon yang secara jantan mengakui kemenangan paslon mantan kompetitornya. Tak perlu kita sebut satu persatu.

    Kejutan demi kejutan terus menghiasi laporan lembaga survei. Pasangan yang sekian lama mendominasi survei namun ternyata kalah dalam hitungan sementara hampir semua lembaga survei.

    Mengapa terjadi ketidaksesuaian antara parpol dan figur besar yang selalu memenangi pilkada di sebuah daerah namun tersungkur di hitungan sementara?

    Apakah ada yang menduga dua parpol kawakan PDIP dan Golkar dengan tokoh populer Airin di Banten bisa dikalahkan?

    Mari kita coba mengurai sekelumit pertunjukan pesta demokrasi bernama pilkada serentak 2024 ini.

    SIRKUS DAN SULAP PARTAI POLITIK

    Saya sengaja menamakan kata sirkus dan sulap bagi parpol dalam kontestasi ini. Ada dua alasan mendasar.

    Pertama, sirkus adalah pertunjukan seni pentas yang penuh resiko dan membuat jantung penonton berdebar debar. Bagaimana tidak, tiba tiba seorang pemain sirkus bisa satu kandang dengan seekor singa jantan ganas yang nurut dan patuh pada sang pawangnya. Benar benar memicu adrenalin seperti kita saksikan kisah 1 malam Airin dibuang dan kembali dalam pelukan Golkar di pentas seperti sirkus itu. Golkar dan PDIP sungguh membuat jantung kita berdebar. Sayangnya, tidak berakhir manis…Airin terindikasi kuat, kalah. Cukup 1 contoh ini saja, terkait adrenalin.

    Kedua, seperti sirkus yang membuat penontonnya nikmat menyaksikan tipu muslihat dalam trik sang pemain sirkus. Bagaimana mungkin kelenturan berakrobatik para pemain sirkus dan sulap membuat penontonnya terpana dan tidak percaya. Apakah anda percaya seorang pesulap bisa memenggal leher seorang di panggung sulap hanya dengan trik tipumuslihat pencahayaan..memang sangat mengerikan namun tepuk tangan riuh rendah ketika kepala dan tubuhnya tersambung seperti sediakala.

    Yang saya maksudkan adalah dalam sulap itu penuh trik dan tipu muslihat seni. Lalu apa hubungannya dengan sulap parpol dalam pentas pilkada 2024 lalu. Saya kasih satu contoh. Masih ingatkah tokoh sekaliber Anies Baswedan eks capres 2024 yang sudah dicalonkan PKS untuk pilgub DKJ, tiba-tiba dibatalkan seenaknya tanpa tedeng aling-aling. Dari perspektif etika dan moral politik, kasus ini tak masuk dalam level logika dan hati nurani pimpinan PKS. Mereka ingin seperti pesulap yang bisa ikut gerbong parpol KIM memenangkan Ridwan Kamil.

  • PDIP Jatim Ungkap Kejanggalan Pilkada Magetan, Klaim Kemenangan Masih Memanas

    PDIP Jatim Ungkap Kejanggalan Pilkada Magetan, Klaim Kemenangan Masih Memanas

    Magetan (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi Sulistyono, yang akrab disapa Kanang, menanggapi hangatnya saling klaim kemenangan antara pasangan calon (paslon) nomor urut satu, Nanik-Suyat, dan paslon nomor urut tiga yang diusung PDIP, Sujatno-Ida, dalam Pilkada Magetan. Menurut Kanang, hasil resmi dari proses pemilu ini masih jauh dari kata final.

    “Ya, kalau menurut saya ini belum final. Ada klaim sana klaim sini ya sudah, biarkan saja,” ujar Kanang kepada beritajatim, Sabtu (30/11/2024).

    Meski demikian, Kanang menekankan pentingnya memastikan proses pemilu berjalan secara jujur dan adil. Dia mengungkapkan ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan di berbagai lokasi, meski belum secara spesifik menyebut detail pelanggaran tersebut.

    “Tapi yang kita monitor sebenarnya proses. Proses pemilu ini jujur dan adil enggak? Tapi saya melihat, tim kita melihat bahwa ada kejanggalan-kejanggalan di mana-mana. Ya saya enggak sebut di mana kejanggalannya,” ungkap mantan Bupati Ngawi ini.

    Kanang juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses pemilu dengan teliti untuk memastikan pemimpin Magetan yang terpilih nantinya memiliki legitimasi kuat, bukan sekadar hasil dari manipulasi.

    “Inilah yang saya akan monitor betul, akan saya teliti betul secara mikro, sehingga ke depan Magetan akan mendapatkan bupati yang legitimit betul, tidak berdasarkan akal-akalan. Maka akal-akalan inilah yang kita akan tentang, akan kita lawan,” tegasnya.

    PDIP Siapkan Gugatan Jika Diperlukan
    Saat ditanya terkait kemungkinan membawa dugaan pelanggaran ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kanang menyebut bahwa langkah tersebut masih dalam pertimbangan. Menurutnya, keputusan itu akan diambil setelah melalui evaluasi yang lebih mendalam. “Oh, itu nanti. Itu nanti ya. Apakah itu sampai ke sana atau tidak, itu nanti,” ujar anggota DPR RI Komisi VI ini.

    Berdasarkan hitungan internal PDIP, Kanang mengungkapkan bahwa pasangan Sujatno-Ida saat ini masih unggul dengan selisih suara tipis. Namun, dia menekankan perlunya pengawasan ekstra untuk memastikan validitas data. “Ya, kita masih unggul. Masih unggul selisih 250 Itu iya. Di atas itu bahkan, di atas itu. Cuman kita harus teliti lagi, ya karena kita kawal lagi,” ungkap Kanang.

    Di optimistis bahwa selisih suara tersebut dapat terus meningkat dengan pengawalan ketat. PDIP, menurut Kanang, juga fokus mendalami berbagai pelanggaran yang ditemukan selama proses pemilu. “Mungkin tidak hanya 250 itu atau 500 melampaui itu. Maka kita yang sedang akan melakukan mana-mana yang memang ada pelanggaran-pelanggaran,” tutupnya.

    Hingga kini, hasil akhir Pilkada Magetan masih proses rekapitulasi tingkat kecamatan dan menunggu keputusan resmi dari KPU.[asg/kun]

  • Jangan cari kambing hitam, kalah itu realita

    Jangan cari kambing hitam, kalah itu realita

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

    Pernusa ke PDIP: Jangan cari kambing hitam, kalah itu realita
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 30 November 2024 – 15:16 WIB

    Elshinta.com – Tuduhan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal keterlibatan Polri dalam pemenangan sejumlah calon kepala daerah tidak berdasar dan cenderung sebagai upaya adu domba. 

    Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman mengatakan, narasi tersebut seolah sebagai alibi untuk menutupi kekalahan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu di sejumlah Pilkada.

    “PDIP kalah di kandang sendiri (Pilkada Jateng), jangan cari kambing hitam,” kata Norman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 30 November 2024.

    Dalam Pilkada 2024, PDIP kerap berseberangan dengan partai-partai pendukung pemerintah yang membentuk KIM Plus.

    KIM Plus ini, kata Norman, menguasai 85 persen kekuatan parlemen. Maka wajar jika PDIP bisa kalah dengan KIM Plus di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada.

    “Logikanya, 85 persen partai pro pemerintah melawan 15 persen yang di luar pemerintah, yaitu PDIP. Jangan kaget kalau PDIP kalah, bahkan di kandang sendiri. Itu realita politik,” tegasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Sabtu (30/11). 

    Narasi PDIP yang menuding keterlibatan Polri dengan istilah partai cokelat (Parcok) justru memperkeruh suasana Pilkada yang damai.

    “Kalau sudah kalah, jangan menyalahkan baju cokelat atau Mulyono. Mau mengadu ke parlemen? Jangan lupa, 85 persen sudah gabung ke KIM, kalau voting juga pasti kalah. Jangan cari kambing hitam lagi,” tandasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dukung Ridwan Kamil, Effendi Simbolon Resmi Dipecat PDI-P

    Dukung Ridwan Kamil, Effendi Simbolon Resmi Dipecat PDI-P

    Dukung Ridwan Kamil, Effendi Simbolon Resmi Dipecat PDI-P
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PDI-P resmi memecat
    Effendi Simbolon
    sebagai kader karena memberikan dukungan kepada pasangan
    Ridwan Kamil
    -Suswono di
    Pilkada
    Jakarta 2024. Diketahui, PDI-P mengusung pasangan Pramono Anung-Rano Karno di
    pilkada
    tersebut.
    Adapun kabar pemecatan Effendi dibenarkan oleh Ketua DPD PDI-P Djarot Syaiful Hidayat, Sabtu (30/11/2024).
    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari partai,” kata Djarot saat dihubungi, Sabtu.
    Ia mengonfirmasi, pemecatan itu dilakukan usai Effendi dinilai melanggar kode etik.
    “Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin dan AD/ART partai,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Effendi Muara Sakti Simbolon kembali menjadi sorotan publik setelah menghadiri pertemuan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, pada Senin (18/11/2024) malam.
    Dalam acara yang berlangsung di wilayah Cempaka Putih, Jakarta, tersebut, Effendi terlihat mengenakan kemeja hitam.
    Dia sempat berjabat tangan dengan Ridwan Kamil saat namanya disebut sebagai kader PDI-P yang mendukung calon gubernur tersebut.
    Nama Effendi bahkan sempat disapa oleh Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono, Ahmad Riza Patria. Riza bilang, kader
    PDI Perjuangan
    itu mendukung Ridwan.
    “Di sini ada spesial Pak Jokowi, dari PDI Perjuangan ada Effendi Simbolon. Ini kader PDI Perjuangan yang mendukung Ridwan Kamil,” ujar Riza di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin.
    Di penghujung acara, nama Effendi kembali disinggung oleh Ridwan Kamil.
    “Di belakang saya ada Pak Effendi Simbolon, (tadi) mendeklarasikan 7.000 (dukungan dari) orang-orang Batak, beliau dari partai mana kita semua tahu kan,” kata Ridwan usai acara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu ‘Partai Coklat’ dalam Pilkada Dinilai sebagai Upaya Mencari ‘Kambing Hitam’

    Isu ‘Partai Coklat’ dalam Pilkada Dinilai sebagai Upaya Mencari ‘Kambing Hitam’

    GELORA.CO  – Polemik politik semakin memanas usai PDIP melontarkan usulan agar Polri kembali di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri.

    Usulan ini muncul setelah hasil Pilkada Serentak 2024 menunjukkan kekalahan PDIP di sejumlah wilayah yang dianggap sebagai basis kuat mereka. 

    PDIP bahkan menyebut bahwa kekalahan ini disebabkan oleh keterlibatan aparat kepolisian, yang mereka istilahkan sebagai “parcok” atau partai coklat.

    Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman, menanggapi keras tudingan tersebut. Menurutnya, kekalahan PDIP tidak seharusnya dilimpahkan pada pihak lain, apalagi aparat keamanan. Karena itu adalah realita bahwa masyarakat sudah tidak simpatik terhadap PDIP.

    “PDIP kalah di kandang sendiri, jangan cari kambing hitam. Sejak Prabowo menjadi Presiden, PDIP sudah ditawarkan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), tapi mereka menolak dan merasa masih berkuasa sebagai pemenang legislatif,” ujar Norman kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

    Norman juga mengingatkan bahwa dalam pemilihan gubernur dan kepala daerah, partai-partai pendukung pemerintah membentuk KIM Plus, yang menguasai 85 persen kekuatan parlemen sebagai pemenang adalah hal wajar karena semua saling bahu membahu ingin membangun bangsa lebih baik ke depan, kecuali PDIP.

    “Logikanya, 85% partai pro pemerintah melawan 15% yang di luar pemerintah, yaitu PDIP. Jangan kaget kalau PDIP kalah bahkan di kandang sendiri. Itu realita politik!” tegasnya.

    Norman juga menyoroti langkah PDIP yang menurutnya justru memperkeruh suasana dengan menyalahkan berbagai pihak, mulai dari aparat kepolisian hingga tokoh tertentu.

    “Kalau sudah kalah, jangan menyalahkan baju cokelat atau Mulyono. Mau mengadu ke parlemen? Jangan lupa, 85% sudah gabung ke KIM, kalau voting juga pasti kalah. Jangan cari kambing hitam lagi,” sindir Norman.

    Dia menutup pernyataannya dengan mencatat bahwa kekalahan PDIP menunjukkan bahwa basis pendukung mereka mulai rontok dan beralih ke partai lain, seiring dinamika politik yang berubah.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, ada anggota DPR RI yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), karena menyebut Partai Cokelat alias aparat kepolisian ikut cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.

    Namun, Habiburokhman tidak menyebut nama anggota DPR yang dimaksud.

    “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok (partai cokdlat) dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    “Dan ada juga ada anggota DPR yang menyampaikan, dan orang tersrbut bahkan suda dilaporkan ke MKD karena saya juga anggota MKD,” imbuhnya.

    Habiburokhman menjelaskan bahwa MKD bakal memanggil yang bersangkutan, untuk meminta keterangannya terkait Partai Cokelat.

    Sebab pernyataan tersebut harus bisa dibuktikan dengan fakta, bukan hanya sekadar narasi.

    “Pokoknya saya mendengar saya kan anggota MKD, saya mendapat informasi ada anggota DPR yang dianggap menyampaikam informasi yang tidak tepat atau fitnah atau hoaks, informasi tanpa bukti bersifat tuduhan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan anggota DPR memiliki imunitas dalam setiap pernyataan yang diontarkan.

    Namun, kata dia, MKD memiliki mekanime tersendiri bagi anggota yang diduga melontarkan pernyataan tanpa didasari bukti.

    Oleh sebab itu, Habiburokhman mengingatkan rekan sesama anggota DPR untuk tidak asal bicara.

    “Kan anggota DPR itu kalau secara hukum memang imun tapi di MKD kami punya mekanisme supaya setiap pernyataan itu tidaklah bernuansa fitnah,” ujarnya.

    “Justru di situlah menerobos imunitas anggota DPR tersrbut, memang tidak dipersoalkan secara hukum tapi bisa dipermasalahkan di MKD,” pungkasnya