Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Istana Tanggapi Demo Indonesia Gelap: Tolong Lebih Jeli

    Istana Tanggapi Demo Indonesia Gelap: Tolong Lebih Jeli

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia alias BEM SI untuk lebih jeli dalam menanggapi isu efisiensi anggaran.

    Pernyataan Prasetyo diungkapkan menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan badan eksekutif mahasiswa (BEM) SI bertajuk ‘Indonesia Gelap’.

    Pras juga menegaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa efisiensi tidak berdampak terhadap pendidikan.

    “Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli terhadap masalah efisiensi. Kan Jumat sudah disampaikan oleh Bu Menkeu, [efisiensi] tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Dia turut menyebut Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa yang ditawarkan Institut Pendidikan Indonesia (IPI) hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pun tetap berjalan seperti biasa.

    “Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami,” ujarnya.

    Politikus Gerindra ini menekankan efisiensi dilakukan untuk hal yang sekiranya kurang produktif, seperti hal-hal yang bersifat seromonial, seminar, dan forum group discussion (FGD). 

    “Sekarang rakyat butuhnya adalah aksi nyata gitu, sesuatu yang memang rakyat butuhkan. Itu sebenarnya efisiensinya, jadi jangan digeser ke wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat. Tidak begitu semangatnya itu,” tegasnya.

    Untuk diketahui, badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini, Senin (17/2/2025). Aksi tersebut diketahui dilakukan di daerah dan di nasional.

    Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan aksi unjuk rasa itu akan diikuti oleh 5.000 massa yang akan turun serentak di setiap daerah. Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan aksi unjuk rasa itu diikuti oleh 5.000 massa yang akan turun serentak di setiap daerah.

    Dia menjelaskan terdapat tujuh poin tuntutan demo ini yakni menuntut Presiden mencabut Inpres No.1/2025 yang dinilai merugikan rakyat. Transparansi status pembangunan dan kinerja program makan bergizi gratis. Selanjutnya, menolak revisi UU Minerba dan Dwifungsi TNI. 

    “Keenam tangkap dan adili Jokowi dan ketujuh sahkan RUU Perampasan aset,” tutur Herianto.

  • Thomas Djiwandono Irit Bicara soal Prabowo Hemat Anggaran Rp750 Triliun, Hanya Ingin Bahas di Kemenkeu

    Thomas Djiwandono Irit Bicara soal Prabowo Hemat Anggaran Rp750 Triliun, Hanya Ingin Bahas di Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memilih irit bicara ketika ditanya terkait efisiensi anggaran yang pamannya—Presiden Prabowo Subianto—lakukan hingga Rp750 triliun.

    Thomas juga enggan berbicara lebih banyak terkait penghematan yang dilakukan sebanyak tiga putaran tersebut. 

    “Di Kemenkeu, di Kemenkeu kita bicara [penghematan Rp750 triliun],” ujarnya sembari menuju mobil usai menghadiri acara Indonesia Data and Economic (IDE) Katadata 2025 di Hotel St. Regis, Selasa (18/2/2025).

    Padahal, penghematan tersebut mencakup anggaran dari BA Bendahara Umum Negara (BUN), maupun dividen BUMN yang merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penghematan anggaran akan lebih besar dari jumlah saat ini yang senilai Rp306,69 triliun, melainkan mencapai Rp750 triliun. Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan.

    Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.  

    Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.  

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun [setara US$44 miliar],” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Sementara Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).  

    Sementara sisanya, Prabowo ingin menyerahkan US$20 miliar kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).  

    “24 [miliar dolar] terpaksa saya pakai, untuk apa? Untuk makan bergizi,” ujar Prabowo.

  • Pro-Kontra Prabowo Minta Megawati, SBY, hingga Jokowi jadi Pengawas Danantara

    Pro-Kontra Prabowo Minta Megawati, SBY, hingga Jokowi jadi Pengawas Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk meminta para Presiden RI pendahulunya, yaitu Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Joko Widodo (Jokowi) ikut mengawasi lembaga pengelola investasi anyar pemerintah, yaitu BPI Danantara, mengundang sejumlah pro-kontra. 

    Kuatnya unsur politis atas wacana tersebut membuat beberapa pihak meminta Prabowo mempertimbangkan lagi usulan yang disampaikannya itu.

    Pernyataan Kepala Negara itu awalnya dilontarkan saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025). Saat itu, Prabowo mengungkap Danantara akan diresmikan pada 24 Februari 2025.

    Prabowo lalu secara terbuka meminta agar semua mantan presiden RI ikut menjadi pengawas di lembaga baru tersebut. Dia juga turut membuka potensi untuk turut mengundang pimpinan sejumlah ormas, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah hingga Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

    Saat ini, dari total tujuh pendahulu Prabowo yang pernah memegang kekuasaan eksekutif tertinggi, hanya tersisa tiga orang, yaitu Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Bahkan, saat Prabowo memberikan pernyataan terbuka itu, Jokowi pun turut hadir.

    “Tanggal 24 Februari yang akan datang kita akan luncurkan Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini,” katanya pekan lalu.

    Ketiga mantan presiden sebelum Prabowo itu saat ini masih aktif dalam politik Tanah Air. Dua di antaranya bahkan memegang jabatan level tinggi di partai politik dengan kursi di parlemen. SBY kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sedangkan Megawati hingga kini masih menjabat Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP).

    Kendati permintaan Prabowo, draf RUU BUMN yang baru saja disahkan DPR mengatur Dewan Pengawas Danantara nantinya akan diduduki oleh Menteri BUMN.

    Untuk diketahui, beleid tersebut mengatur adanya tiga komponen yang berada dalam tubuh calon embrio superholding BUMN itu. Ada Dewan Pengawas, Dewan Penasihat dan Badan Pengelola Danantara.

    Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, pasal 3N pada RUU tersebut mengatur bahwa Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

    Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

    Perbesar

    Rangkul Semua Kalangan 

    Peneliti politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai, keinginan Prabowo agar mantan presiden menjadi pengawas Danantara adalah bagian dari upaya merangkul semua kalangan.

    Wasisto lalu mengingatkan, pengawasan kepada Danantara diharapkan bukan semata-mata simbolis saja. Dia menyebut harus ada kompetensi dan pengalaman kerja yang menjadi indikator utama bagi para pejabat Danantara.

    “Mengingat arah lembaga ini diproyeksikan seperti Temasek. Maka ada baiknya peran politik praktis diminimalkan,” kata Wasisto kepada Bisnis, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Wasisto, pengawasan Danantara lebih ideal berada di tangan teknokrat. Dia menilai lembaga dengan aset ekonomi terbesar akan riskan apabila berbenturan dengan kepentingan politik.

    Senada dengan Wasisto, Analis Komunikasi Politik KedaiKOPI Hendri Satrio menyebut Prabowo harus mempertimbangkan kembali soal idenya untuk mengajak mantan presiden ke dalam tubuh Danantara. Dia mengatakan bahwa kapabilitas dan potensi konflik kepentingan harus menjadi pertimbangan.

    “Karena kan tujuannya adalah negara mendapatkan keuntungan [dari] Danantara ini. Sebuah ide bagus yang harus dikaji lagi. Jadi jangan sampai kemudian Danantara ini dijadikan organisasi politik, karena ini organisasi bisnis,” katanya kepada Bisnis.

    Perbesar

    Ambisi Prabowo Kelola Aset Rp14.715 Triliun 

    Prabowo menyampaikan bahwa melalui BPI Danantara, atau lengkapnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, proyek besar di Tanah Air bisa dibiayai tanpa harus meminta investasi dari luar negeri.

    Menurut pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu, sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia tersebut diperkirakan bakal mengelola lebih dari US$900 miliar asset under management atau setara Rp14.715 triliun.

    Selain itu, initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp326 triliun (asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS). Nilai itu masih rendah dari amanat Undang-undang (UU) BUMN yang mematok modal BPI Danantara minimal Rp1.000 triliun.

    Danantara, kata Prabowo, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain.

    “Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami. Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” ujarnya saat memberi pidato di gelaran World Government Summit 2025 melalui konferensi video, Kamis (13/2/2025).

    Prabowo mengatakan bahwa semua proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

    “Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8%,” pungkasnya.

  • Profil Bobby Nasution – Surya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2025-2030

    Profil Bobby Nasution – Surya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2025-2030

    Liputan6.com, Medan – Bobby Nasution dan Surya bakal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) periode 2025-2030. Pasangan ini merupakan pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Bobby-Surya bakal dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama ratusan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 di Istana Jakarta pada 20 Februari 2025.

    Pada Pilkada serentak 2024, Bobby-Surya mengungguli pesaingnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala. Bobby-Surya diusung Partai Gerindra, Golkar, NasDem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo dan PPP. Keduanya meraih 3.645.611 suara.

    Informasi dihimpun Liputan6.com dari berbagai sumber, Muhammad Bobby Afif Nasution, nama lengkap Bobby, lahir di Kota Medan pada 5 Juli 1991. Diketahui, Bobby keturunan dari Raja Gunung Baringin Nasution di Panyabungan Timur, Mandailing Natal, Sumut.

    Bobby Nasution merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Erwin Nasution (Almarhum), bekerja di PTPN dan sempat menjabat sebagai Dirut PTPN IV. Bobby menyelesaikan sekolah di lokasi berbeda.

    Dia menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di Pontianak, Kalimantan Barat. Sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lampung. Kemudian kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB), hingga menyelesaikan sarjana dan magister.

    Bobby Nasution awalnya seorang pengusaha. Lalu, di 2017 menikahi Kahiyang Ayu, anak Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Sebelum maju sebagai Gubernur Sumut, Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan.

    Jabatan Wali Kota Medan Bobby Nasution hasil Pilwalkot Medan 2020. Kala itu, Bobby maju di Pilwalkot Medan bersama Aulia Rachman, Wakil Wali Kota Medan. Sempat jadi kader PDIP, Bobby pindah ke Gerindra pada 2024, menjelang pendaftaran Calon Gubernur Sumut (Cagubsu).

     

  • KPK Kembali Panggil Legislator Nasdem Satori

    KPK Kembali Panggil Legislator Nasdem Satori

    GELORA.CO -Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori kembali dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia.

    Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pada Selasa 18 Februari 2025, tim penyidik kembali memanggil Satori sebagai saksi.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Tessa kepada wartawan, Selasa siang, 18 Februari 2025.

    Selain itu, kata Tessa, tim penyidik juga memanggil satu orang saksi lainnya, yakni Rusmini selaku Kepala Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Saksi Rusmini diduga memiliki hubungan kedekatan dengan Satori.

    Dalam perkara ini, tim penyidik telah menggeledah rumah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan di Jalan Pelikan 1 Blok U7 Nomor 9 RT.04/07, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Rabu malam 5 Februari 2025 hingga Kamis dinihari, 6 Februari 2025.

    Dari sana, tim penyidik mengamankan bukti barang bukti elektronik berupa handphone, dokumen, surat, dan catatan-catatan.

    Sebelumnya pada Jumat 27 Desember 2024, tim penyidik juga telah memeriksa Heri Gunawan sebagai saksi. Selain itu di hari yang sama, tim penyidik juga memeriksa Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem.

    Pada Senin 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. Selanjutnya pada Kamis 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.

    Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara

  • KPK Kembali Panggil Anggota DPR Nasdem Satori pada Kasus CSR BI

    KPK Kembali Panggil Anggota DPR Nasdem Satori pada Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Satori kembali diperiksa hari ini, Selasa (18/2/2025), dalam kapasitasnya sebagai saksi. 

    “Hari ini Selasa [18/2/2025] KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama S [Anggota DPR],” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (18/2/2025). 

    Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah rumah Satori di Cirebon. Penyidik juga disebut telah menggeledah beberapa lokasi di daerah tersebut yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus yang tengah diusut. 

    Selain Satori, KPK hari ini turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Rusmini. 

    Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, penyidiknya telah meneliti bukti-bukti yang didapatkan dari rumah Satori maupun tempat-tempat lainnya yang digeledah. 

    Menurut Asep, lembaga antirasuah menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya. 

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun, kata Asep, diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. 

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa. 

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” ungkapnya beberap waktu lalu. 

    Untuk diketahui, KPK telah memeriksa sejumlah saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi CSR BI. Selain Satori, politisi DPR yang juga telah diperiksa dan digeledah rumahnya adalah dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan.

    KPK mendalami peran kedua politisi DPR itu dalam peran mereka sebagai mantan anggota Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR pada periode 2019-2024. 

    KPK juga di antaranya telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks kantor BI adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Lembaga antirasuah mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar. 

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024). 

    Sebelumnya Satori telah diperiksa penyidik KPK pada 27 Desember 2024 lalu. Pada saat itu, dia juga diperiksa bersamaan dengan anggota DPR Fraksi Gerindra Heri Gunawan.

  • Ahmad Luthfi akui punya KTA Gerindra sejak lama

    Ahmad Luthfi akui punya KTA Gerindra sejak lama

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi mengaku sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Gerindra sejak lama, akan tetapi penyerahannya baru saja dilakukan kemarin.

    “KTA sudah lama, cuman diserahkannya kemarin,” kata Luthfi saat ditemui awak media di Monas, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan sudah menjadi kader dari partai berlambang burung Garuda emas itu saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah di Pilkada 2024 lalu.

    “Saya pertama daftar kan tim pengusung kita, saya dengan Gus Yasin kan besar, jadi 15 parpol. Tapi yang pertama mendukung mendorong kita adalah Gerindra,” ujarnya.

    “Memang itu bagian dari proses politik yang harus kita lakukan,” sambungnya.

    Meski begitu, dirinya tak mengungkapkan jabatan yang diterimanya setelah resmi menjadi kader Partai Gerindra.

    Sebelumnya, Kamis (13/2), Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa sejumlah gubernur terpilih telah mendapat kartu tanda anggota (KTA) Gerindra.

    Di antaranya adalah Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi.

    “Sudah dapat KTA. Sudah jadi anggota,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih Andi Sumangerukka juga diberikan KTA Gerindra.

    Adapun KTA Gerindra ini diberikan dalam momen Rapimnas dan Kongres Luar Biasa di kediaman Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada hari yang sama. Prabowo disebut memberikan langsung KTA itu kepada kader-kader barunya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rocky Gerung Sebut Prabowo Terlalu Berlebihan Puji Jokowi: Anggap Penyelamat Elektabilitas

    Rocky Gerung Sebut Prabowo Terlalu Berlebihan Puji Jokowi: Anggap Penyelamat Elektabilitas

    GELORA.CO  – Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pidato Prabowo Subianto mengglorifikasi Joko Widodo di HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025). 

    Presiden RI ke-8 ini memuji Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    “Bahwa Presiden Jokowi itu adalah orang yang ya dianggap sebagai penyelamat elektabilitas Pak Prabowo kan itu yang akhirnya muncul di media massa atau di dalam percakapan netizen jadi seolah-olah banyak yang menganggap bahwa ternyata Pak Prabowo tidak bisa lepas dari Presiden Jokowi,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Senin (17/2/2025).

    Rocky menduga bahwa isi pidato Presiden Prabowo merupakan balasan pidato dari Pak Jokowi.

    Menurut Rocky, pernyataan Prabowo agak berlebihan mengenai Jokowi yang dinilai segala-galanya bagi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Namun, Rocky menduga pernyataan itu diterima berbeda oleh pemimpin KIM Plus. Dimana, mereka memiliki rapor yang berbeda mengenai kepimpinan Jokowi.

    “Sebaliknya mereka yang menganggap bahwa uraian itu semacam upaya untuk mengimbangi keputusan Gerinda dan KIM Plus mencalonkan Prabowo di 2009 supaya terlihat bahwa ya memang sudah ada semacam evaluasi bahwa dinasti Jokowi tidak akan lagi dipertimbangkan untuk 2029,” ucapnya.

    Rocky juga melihat pernyataan Prabowo yang memuji Jokowi namun pada kenyataannya tidak akan merangkul Dinasti Jokowi untuk masuk dalam kompetisi Pilpres 2029.  

    “Jadi itu hal-hal yang mungkin dari awal bisa kita deteksi bahwa tetap ada sesuatu yang tidak rapi dan justru dibuat atau sengaja dibuat tidak rapi,” imbuhnya.

    Ia menduga Jokowi tidak dilibatkan untuk menyusun proposal politik dalam kompetisi 2029. Pasalnya, Gibran tidak disebutkan dalam pidato HUT Gerindra.

    Sehingga, Rocky melihat Gibran tidak lagi masuk kalkulasi KIM Plus yang dijadikan elemen penyatu dalam Pilpres 2029.

    Oleh karena itu, Rocky mengatakan pidato Prabowo memuji Jokowi dapat dilihat sebagai gimmick politik. 

    “Akan ada perbedaan gagasan perbedaan orientasi sejak sekarang tentu Gibran akan lebih fokus untuk mencari peralatan supaya dia bisa tiba di 2029 sementara Prabowo tidak perlu lagi punya peralatan karena dia sudah di sudah dapat kepastian dari peralatan yang dia miliki yaitu Gerindra sendiri,” imbuhnya.

  • BI: Aturan Baru DHE Bisa Tambah Devisa hingga 80 Miliar Dolar AS  – Halaman all

    BI: Aturan Baru DHE Bisa Tambah Devisa hingga 80 Miliar Dolar AS  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi, aturan baru soal devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) berpeluang menambah cadangan devisa Indonesia sebanyak 80 miliar dolar AS

    “Dengan kebijakan yang baru ini kami perkirakan akhir tahun ini bisa meningkat 80 miliar dolar AS. Ini dengan kebijakan yang baru ya, dari 13 miliar dolar AS menjadi 80 miliar dolar AS,” kata Perry dalam Konferensi Pers di Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian Senin (17/2/2025).

    Pemerintah mewajibkan eksportir memarkir 100 persen dari nilai ekspor DHE SDA minimal 12 bulan di perbankan dalam negeri. Kewajiban ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang hanya diwajibkan sebesar 30 persen selama minimal tiga bulan.

    Perry mengatakan, penambahan devisa itu bakal bermanfaat bagi perekonomian sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Terlebih juga untuk memperkuat upaya dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah.

    “Satu, manfaatnya meningkatkan pembiayaan perekonomian kita dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bagi negara kita juga akan meningkatkan devisa yang masuk dan juga cadangan devisa kita,” papar dia.

    Nantinya lanjut Perry, Bank Indonesia akan menambah tiga instrumen baru untuk menempatkan DHE SDA dari yang sebelumnya hanya dua instrumen yakni Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta perluasan foreign exchange swap (FX swap).

    “BI kami juga akan memperluas dan memperbanyak instrumen-instrumen yang eksportir maupun perbankan bisa digunakan untuk menempatkan cadangan devisa. Setelah rekening masuk kan, dananya bisa ditempatkan,” jelas Perry.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Hal ini disampaikan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Prabowo menjelaskan, kebijakan yang akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025 ini, nantinya akan memperketat aturan mengenai DHE SDA, salah satunya dengan penyimpanan di dalam negeri dalam rupiah.

    “Pertama, pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penetapan DHE SDA dalam sistem keuangan indonesia akan ditingkatkan menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan.”

    “Dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan, kecuali minyak dan gas bumi, perkebunan kehutanan dan perikanan,” kata Prabowo. 

    “Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP No.36 Tahun 2023,” sambungnya. 

    Kemudian Prabowo menargetkan, jika devisa hasil ekspor Indonesia bertambah USD 80 miliar pada tahun 2025. Ketua Umum Gerindra ini mengatakan, aturan ini berlaku mulai 1 Maret 2025.

    “Karena ini akan berlaku mulai 1 maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 milyar dollar,” ungkapnya. 

    Selanjutnya pemerintah kata Prabowo, memberi ruang bagi eksportir untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya. Dengan cara mengizinkan para eksportir tersebut menggunakan hasil DHE sumber daya alam yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk digunakan.

    Seperti, penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usahanya.

    Lanjut Prabowo, pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-perundangan. Kemudian kata Prabowo, pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing.

    Lalu, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia, tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing.

    pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing.

    “Dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini,” jelasnya. 

    Terkahir lanjut Prabowo, peraturan kewajiban penetapan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) terhadap komoditas sektor pertambangan minyak dan gas bumi tetap mengacu PP no 36 tahun 2023. 

    “Ketentuan masa berlaku ditetapkan pada tanggal 1 maret 2025 dan selanjutnya pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” tandas dia. 

     

  • Infografis Prabowo Usulkan Koalisi Permanen pada KIM Plus dan Respons Parpol – Page 3

    Infografis Prabowo Usulkan Koalisi Permanen pada KIM Plus dan Respons Parpol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wacana koalisi permanen menjadi perhatian publik, terutama elite partai politik atau parpol dalam beberapa hari terakhir. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan partai politik (parpol) tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus sebagai koalisi permanen.

    Tawaran koalisi permanen diungkapkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengemukakan adanya wacana itu usai silaturahmi pimpinan parpol di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu mengulas permintaan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen. “Intinya memperkuat koalisi kita. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan.”

    Cak Imin mengatakan pula, wacana koalisi permanen yang ditawarkan Prabowo mendapat sambutan baik, terutama dari PKB. “Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan.”

    Parpol dalam KIM Plus lain pun angkat bicara. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung gagasan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra tersebut soal pembentukan koalisi permanen.

    “PSI mendukung ide koalisi permanen yang disampaikan Pak Prabowo. Koalisi permanen penting dan dibutuhkan untuk mendukung visi jangka panjang pemerintahan,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni, dalam keterangan tertulis, Senin 17 Februari 2025.

    Wacana koalisi permanen menuai tanggapan dari parpol tergabung dalam KIM Plus. Parpol mana yang langsung mendukung dan masih mempertimbangkan? Berapa jumlah parpol tergabung dalam KIM Plus? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini: