PIKIRAN RAKYAT – Rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk menempatkan Gaza di bawah pendudukan Amerika dan memindahkan dua juta penduduk Palestina telah menyenangkan kaum kanan Israel, membuat warga Palestina ngeri, mengejutkan sekutu Arab, dan membingungkan analis regional yang menganggapnya tidak dapat dilaksanakan.
Bagi sebagian pakar, gagasan itu terasa sangat tidak mungkin sehingga mereka bertanya-tanya apakah itu sekadar tawaran pembuka dalam putaran baru negosiasi mengenai masa depan Gaza.
Bagi kaum kanan Israel, rencana Trump mengurai ortodoksi yang tidak diinginkan selama puluhan tahun mengenai konflik Israel-Palestina, yang meningkatkan kemungkinan untuk meniadakan ancaman militan di Gaza tanpa perlu mendirikan negara Palestina.
Secara khusus, para pemimpin pemukim memujinya sebagai rute yang pada akhirnya dapat mereka gunakan untuk memukimkan Gaza dengan warga sipil Yahudi, keinginan yang telah lama ada.
Pembersihan Etnis Lebih Mengerikan
Bagi warga Palestina, usulan tersebut akan menjadi pembersihan etnis dalam skala yang lebih mengerikan daripada pemindahan paksa yang pernah mereka alami sejak 1948, ketika sekitar 800.000 orang Arab diusir atau dipaksa mengungsi selama perang yang terjadi di sekitar pembentukan negara Yahudi.
“Keterlaluan,” kata Prof. Mkhaimar Abusada, seorang analis politik Palestina dari Gaza yang mengungsi dari rumahnya selama perang.
“Warga Palestina lebih suka tinggal di tenda-tenda di samping rumah mereka yang hancur daripada pindah ke tempat lain,” tambahnya.
Sedangkan menurut Itamar Ben-Gvir, seorang anggota parlemen Israel sayap kanan dan pemimpin pemukim, dalam sebuah unggahan di media sosial menyebut hal itu sangat penting dan satu-satunya solusi untuk Gaza adalah mendorong migrasi warga Gaza.
“Lucu. Hal ini membuat pencaplokan Kanada dan pembelian Greenland tampak jauh lebih praktis dibandingkan dengan itu,” kata Alon Pinkas, seorang komentator politik dan mantan duta besar Israel.
Tidak untuk Ditanggapi Serius?
Namun, keanehan rencana tersebut justru mengisyaratkan kepada sebagian orang bahwa rencana tersebut tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah.
Sama seperti Trump yang sering melontarkan ancaman berani di tempat lain yang pada akhirnya tidak dilaksanakannya, beberapa pihak melihat langkahnya di Gaza sebagai taktik negosiasi yang bertujuan untuk memaksa Hamas dan para pemimpin Arab untuk berkompromi.
Di Gaza, Hamas belum setuju untuk menyerahkan kekuasaan sepenuhnya, posisi yang membuat pemerintah Israel cenderung tidak memperpanjang gencatan senjata. Di tempat lain di kawasan itu, Arab Saudi menolak untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, atau membantu pemerintahan Gaza pascaperang, kecuali Israel setuju untuk mendirikan negara Palestina.
Rencana maksimalis Trump mungkin merupakan upaya untuk membuat kedua belah pihak mengubah posisi mereka, menurut analis Israel dan Palestina.
Dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan kendalinya sendiri atas Gaza dan mempertahankan kehadiran Palestina di sana, Hamas mungkin akan memilih yang terakhir, menurut Michael Milshtein, seorang analis Israel untuk urusan Palestina.
Dan Arab Saudi didorong untuk melepaskan desakannya pada negara Palestina dan sebagai gantinya menerima kesepakatan yang melindungi hak Palestina untuk tetap tinggal di Gaza tetapi bukan hak mereka untuk berdaulat, menurut Profesor Abusada, ilmuwan politik Palestina.
Tanggapan Negara-negara Arab
Arab Saudi dengan cepat menolak rencana Trump pada hari Rabu, mengeluarkan pernyataan yang menggarisbawahi dukungannya terhadap negara Palestina. Namun, beberapa orang masih berpikir posisi Saudi dapat berubah.
Selama masa jabatan Trump sebelumnya, pada tahun 2020, Uni Emirat Arab membuat kompromi serupa ketika setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dengan imbalan penundaan aneksasi Israel atas Tepi Barat.
“Trump menunjukkan tekanan maksimum terhadap Hamas untuk menakut-nakuti mereka, jadi mereka membuat konsesi nyata,” kata Profesor Abusada.
“Saya juga berpikir dia menggunakan tekanan maksimum terhadap kawasan itu, jadi mereka akan menerima yang lebih sedikit sebagai imbalan untuk normalisasi dengan Israel. Persis seperti yang dilakukan U.A.E,” lanjutnya.
Sebaliknya, Trump telah memberi alasan bagi kubu kanan Israel untuk mendukung perpanjangan gencatan senjata, menurut analis Israel.
Selama lebih dari setahun, sekutu sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengancam akan membubarkan koalisinya jika perang berakhir dengan Hamas masih berkuasa. Sekarang, para garis keras itu memiliki jalan keluar, yakni janji dari sekutu terbesar Israel untuk mengosongkan Gaza dari warga Palestina di masa mendatang.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
