Pakar Hukum Tata Negara Bivitri: Tidak Ada Checks and Balances dalam RUU TNI

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto dikabarkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sehari sebelum pengesahkan Revisi UU TNI.

Utut mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, berbagai hal dibahas, termasuk RUU TNI yang menjadi sorotan publik.

“Iya (bahas RUU TNI). Banyak lah diskusi, banyak hal,” kata Utut

Ia mengungkap Presiden Prabowo tidak memiliki keberatan terkait RUU TNI yang akan segera dibahas dalam sidang paripurna DPR.

Hal ini kemudian mendapatkan respon dari Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.

Melalui cuitan di akun X pribadinya, ia menyebut perintah dari komandan untuk RUU TNI ini memang sudah mutlak.

“Perintah komandan untuk UU TNI memang sudah jelas sejak kemarin :)),” tulisnya dikutip Jumat (21/3/2025).

Bivitri pun mengungkap keraguannya terkait adanya pemeriksaan kembali dari UU ini.

Ia pun dengan tegas mengatakan hal ini merupakan salah satu tanda kemunduran demokrasi di Indonesia.

“Msh percaya ada checks and balances? Masih blm percaya demokrasi Indonesia blm mundur?,” tuturnya.

(Erfyansyah/fajar)