Blog

  • Bencana Alam: Alarm Apokalipse Ekologis untuk Masa Depan Kehidupan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 Desember 2025

    Bencana Alam: Alarm Apokalipse Ekologis untuk Masa Depan Kehidupan Nasional 2 Desember 2025

    Bencana Alam: Alarm Apokalipse Ekologis untuk Masa Depan Kehidupan
    Lulusan Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta, anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Lebih dari dua dekade bergiat sebagai konsultan, peneliti, dan fasilitator pendidikan kritis masyarakat berbasis andragogi. Kini sedang aktif mendampingi komunitas di berbagai daerah untuk memperkuat sustainable livelihood, terutama pada bidang pertanian dan perikanan berkelanjutan, pencegahan stunting, serta respons terhadap perubahan iklim. Selalu terus berusaha menulis refleksi tentang arah dinamika perjalanan Indonesia dan tantangan sosial-politik masa kini.
    JERIT
    dan isak tangis pilu dari korban banjir bandang yang serentak terjadi di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh semakin menguatkan bunyi alarm kebahayaan ekologis.
    Ratusan jiwa melayang dan banyak lagi yang hilang belum ditemukan. Angka-angka kesedihan itu dipastikan akan terus bertambah.
    Banjir bandang adalah tragedi ekologis yang telah lama diramalkan oleh banyak peneliti. Gelombang air deras bercampur lumpur, material longsor, dan kayu-kayu gelondongan menerjang permukiman, merusak fasilitas publik, dan menelan korban di berbagai wilayah.
    Meski intensitas hujan tinggi dan anomali cuaca sering disebut sebagai pemicu, kerusakan yang terjadi tidak dapat disederhanakan sebagai “bencana alam” semata.
    Ia adalah gambaran paling jelas dari alam yang telah kehilangan daya dukung ekologisnya setelah sekian lama dieksploitasi tanpa kendali.
    Laporan dari Auriga Nusantara (2025), menunjukkan bahwa deforestasi nasional pada 2024 mencapai 261.575 hektar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
    Dalam laporannya, Auriga menyebut bahwa sebagian besar deforestasi terjadi di dalam kawasan konsesi legal, baik konsesi kayu, perkebunan, maupun tambang yang mempercepat hilangnya fungsi ekologis hutan.
    Meski pulau Kalimantan yang terparah penggundulan hutannya, tapi pulau Sumatera yang paling signifikan mengalami kenaikan dalam kurun waktu tersebut. Tahun 2023 seluas 33.311 hektar, di tahun 2024 melonjak hingga 91.248 hektar.
    Hutan adalah mekanisme perlindungan alamiah yang bekerja dalam diam: menahan air, memperkuat tanah, meredam erosi, dan mengontrol aliran permukaan.
    Ketika hutan hilang, air hujan yang biasanya meresap perlahan ke dalam tanah berubah menjadi arus permukaan besar yang melaju tanpa kendali.
    Tumpukan kayu gelondongan yang terbawa banjir bukan hanya menunjukkan besarnya daya rusak air, tetapi juga membuktikan keberadaan aktivitas logging formal maupun ilegal di kawasan hulu.
    Fenomena serupa mencuat dari pemberitaan yang memperlihatkan kayu-kayu besar terseret arus banjir di berbagai titik lokasi
    banjir Sumatera
    .
    Dengan demikian, bencana di Sumatera tidak hanya menunjukkan kerusakan alam, tetapi juga kerusakan sistem tata kelola yang gagal melindungi ruang hidup masyarakat.
    Untuk memahami bencana ekologis secara lebih mendalam, kita perlu melampaui penjelasan teknis dan melihat akar persoalannya dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik.
    Ulrich Beck (1992) melalui konsep
    Risk Society
    menjelaskan bahwa modernitas memproduksi risiko-risiko baru yang tidak lagi lahir dari fenomena alamiah, melainkan dari tindakan manusia sendiri.
    Risiko semacam ini bersifat sistemik, tidak kasat mata, dan menyebar lintas ruang tanpa mengenal batas administrasi.
    Banjir bandang di Sumatera adalah salah satu contoh dari risiko buatan manusia yang lahir dari kombinasi ekspansi industri, kebijakan permisif, dan absennya kontrol ekologis.
    Dalam perspektif ekologi politik, bencana adalah manifestasi dari hubungan kekuasaan. Peluso dan Watts (2001) menyebut bahwa lingkungan sering menjadi arena perebutan kekuasaan, di mana konflik agraria, ekspansi korporasi besar—baik perkebunan sawit, logging, maupun pertambangan—mendorong kerusakan ekosistem yang kemudian menghadirkan risiko bagi masyarakat yang tidak ikut menikmati keuntungan ekonomi.
    Sumatera sendiri merupakan salah satu wilayah paling intens dieksploitasi untuk ekspansi perkebunan sawit dan tambang dalam tiga dekade terakhir, menjadikannya episentrum produksi risiko ekologis.
    Studi yang dilakukan Jenefer Merten et al. (2021) mengenai banjir di Sumatera menunjukkan bahwa masuknya perkebunan dalam skala besar mengalihkan fungsi lahan secara drastis dan membuat banjir menjadi
    hazard
    (bahaya) yang diproduksi oleh sistem agraria modern.
    Banjir bukan lagi fenomena siklus air, tetapi konsekuensi dari fragmentasi hutan, perubahan struktur tanah, dan modifikasi
    catchment
    area.
    Masyarakat pinggir sungai, petani, dan kelompok miskin pedesaan menanggung risiko terbesar akibat keputusan ekonomi-politik yang dilakukan jauh dari wilayah hidup mereka.
    Distribusi risiko yang tidak adil menjadi semakin nyata ketika melihat siapa yang paling dirugikan.
    Beck menekankan bahwa risiko modern tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperdalam ketidaksetaraan sosial.
    Bencana ekologis di Sumatera adalah bukti bahwa risiko yang dihasilkan oleh korporasi dan kekuasaan justru ditanggung oleh kelompok yang paling memiliki daya tawar rendah dalam proses pengambilan keputusan.
    Kerusakan ekologis di tingkat lokal tidak dapat dipisahkan dari dinamika global berupa perubahan iklim.
    Sumatera adalah salah satu wilayah yang paling rentan terhadap kombinasi antara deforestasi lokal dan krisis iklim global.
    Deforestasi memperburuk dampak perubahan iklim dengan menghilangkan kemampuan hutan menyerap karbon dan mengatur iklim mikro.
    Hilangnya hutan primer juga menurunkan kemampuan tanah dalam menyerap air, mempercepat
    run-off
    , dan meningkatkan risiko longsor serta banjir bandang.
    Hal ini ditegaskan dalam laporan Envidata (2024) yang menunjukkan korelasi kuat antara deforestasi dan peningkatan bencana hidrometeorologi di Indonesia.
    Dalam konteks Sumatera, dua gelombang kerusakan, kerusakan ekologis lokal dan krisis iklim global, bersatu padu memperluas paparan bencana.
    Hutan yang hilang memperbesar dampak hujan ekstrem, sementara hujan ekstrem mempercepat kerusakan tanah yang sebelumnya telah gundul.
    Kombinasi keduanya menghasilkan siklus bencana berulang yang semakin sulit dikendalikan. Jika tidak ada intervensi drastis, maka pola kebencanaan yang terjadi saat ini dipastikan akan kembali muncul pada tahun-tahun mendatang, dengan skala kerusakan yang bahkan bisa lebih besar.
    Mengatasi krisis ekologis menuntut perubahan paradigma dalam pembangunan. Tidak cukup jika negara hanya mengandalkan pendekatan struktural seperti tanggul sungai, pengerukan sedimen, atau pembangunan bendungan.
    Solusi teknis hanya meredam gejala, bukan akar persoalan. Yang diperlukan adalah pemulihan fungsi ekologis hutan dan reformasi tata kelola sumber daya alam.
    Pertama, moratorium permanen terhadap izin baru di hulu DAS harus menjadi landasan kebijakan.
    Kawasan hulu, lereng pegunungan, dan hutan primer merupakan benteng ekologis yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Pemerintah harus memastikan perlindungan kawasan tersebut dari ekspansi logging, perkebunan, dan pertambangan.
    Kedua,
    restorasi
    ekologis harus dilakukan secara massif melalui reforestasi, rehabilitasi lahan kritis, dan pemulihan fungsi DAS. Model restorasi yang melibatkan komunitas lokal, terutama masyarakat adat agar lebih efektif dibanding pendekatan
    top-down
    yang selama ini didominasi proyek teknis pemerintah.
    Ketiga, tata ruang dan perizinan lingkungan harus disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian. Setiap rencana perubahan fungsi lahan harus melewati analisis risiko ekologis jangka panjang, bukan hanya analisis ekonomi jangka pendek.
    Audit lingkungan secara berkala dan publikasi hasil audit secara terbuka menjadi langkah penting dalam memastikan akuntabilitas.
    Keempat, edukasi publik dan perubahan budaya pembangunan perlu dilakukan. Hutan harus dilihat sebagai infrastruktur ekologis, bukan semata ruang ekonomi.
    Kesadaran bahwa menjaga hutan berarti menjaga keselamatan kolektif menjadi kunci transformasi jangka panjang.
    Jika langkah-langkah ini tidak dilakukan, maka bencana ekologis yang kita saksikan saat ini hanya merupakan permulaan dari siklus kehancuran yang lebih besar.
    Negara, masyarakat, dan dunia usaha harus mengambil tanggung jawab bersama dalam menghentikan laju apokalipse ekologis dan membangun masa depan yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Misteri Kayu-kayu Gelondongan di Banjir Sumatera 
                        Nasional

    8 Misteri Kayu-kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Nasional

    Misteri Kayu-kayu Gelondongan di Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menyisakan sebuah anomali yang kini menjadi sorotan tajam publik.
    Dalam sejumlah video yang beredar, terlihat bukan hanya air bah berwarna keruh yang menerjang permukiman, melainkan ribuan batang kayu gelondongan raksasa yang ikut terseret arus deras bak peluru tak terkendali.
    Pemandangan mengerikan ini tak pelak memicu tanda tanya besar yang menyisakan misteri: Dari manakah asal kayu-kayu yang telah terpotong rapi ini? Apakah ini murni amukan alam, atau ada jejak kelalaian manusia di hulunya?
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah mengusut dugaan
    pembalakan liar
    menyusul banyaknya kayu gelondongan berukuran besar yang hanyut dalam banjir bandang di
    Batangtoru
    , Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara.
    Kayu-kayu yang ditemukan itu bahkan tanpa kulit, diduga merupakan sisa hasil penebangan di wilayah hulu sungai.
    “Kita sudah bicara masalah penegakan hukum. Ya, bahwa perlu adanya tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat, adanya kayu gelondongan yang sudah sangat nyata di depan mata kita, sumbernya dari mana,” kata Eddy di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025).
    Menurut Eddy, pengusutan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penebangan dilakukan sesuai aturan. Pemerintah bisa menelusuri perizinannya.
    Namun, jika dilakukan secara ilegal maka harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku.
    Menurut Eddy, penegakan hukum diperlukan agar menjadi efek jera sehingga kejadian serupa yang menyebabkan bencana alam tidak terjadi lagi.
    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong pemerintah membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut banyaknya kayu gelondongan saat banjir bandang tersebut.
    Meski begitu, ia mendorong semua pihak untuk fokus lebih dahulu selama masa
    tanggap darurat
    ini.
    “Ya saya rasa itu perlu ya (tim investigasi khusus), tapi menurut saya kita selesaikan dulu masa tanggap darurat ini,” kata Alex di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/12/2025).
    Setelahnya, barulah pemerintah diminta untuk melakukan pendalaman dan antisipasi agar hal serupa tak terulang lagi.
    Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan juga mendesak pemerintah membentuk tim investigasi guna mengusut munculnya kayu gelondongan saat banjir bandang.
    Diharapkan tim investigasi ini nantinya dapat mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
    “Kita mendorong agar pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga masyarakat memahami dengan jelas, selain tim investigasi ini untuk memastikan penyebabnya, tapi juga sebagai dasar agar kejadian yang sama tidak terulang,” ucap dia.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melakukan investigasi dengan aparat untuk mencari tahu sumber kayu gelondongan.
    “Itu saya perlu investigasi dari aparat penegak hukum yang ada di sana. Kami enggak bisa menjawabnya dulu sekarang,” ujar Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
    Untuk saat ini, Tito belum mengetahui terkait asal muasal kayu gelondongan tersebut.
    Tito mengatakan, ia mendengar isu yang beredar bahwa kayu-kayu yang terbawa arus air itu berasal dari pembalakan liar dan kayu yang sudah lapuk.
    “Ada yang berkembang bahwa itu katanya
    illegal logging
    , ada juga yang itu katanya kayu yang sudah lapuk,” ucapnya.
    Kementerian Kehutanan (Kemenhut) turut menelusuri asal muasal kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir tersebut
    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menduga kayu-kayu tersebut milik pemegang hak atas tanah atau PHAT yang berada di areal penggunaan lain (APL).
    “Secara visual, secara pengamatan umum sebetulnya kayu-kayu yang bekas tebangan yang sudah lapuk. Itu kami duga itu dari PHAT salah satu-satunya yang belum sempat diangkut,” kata Dwi ditemui di kantornya, Jumat (28/11/2025).
    Menurut dia, Gakkum Kemenhut kerap melakukan operasi membongkar modus operandi pencurian kayu ilegal hasil pembalakan liar melalui PHAT. Termasuk menemukan sejumlah kasus di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Ini masih dicek, aksesnya masih sulit kawan-kawan kan masih mengecek ya tapi kami senyalir ke situ (terkait PHAT),” imbuh Dwi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Kirim Penyidik ke Arab Saudi untuk Usut Korupsi Penyelenggaraan Haji

    KPK Kirim Penyidik ke Arab Saudi untuk Usut Korupsi Penyelenggaraan Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tiba di Arab Saudi untuk mengusut kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Kementerian Agama RI pada tahun 2023–2024.

    “Penyidik sudah berada di sana,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

    Selama berada di Arab Saudi, Asep mengatakan, penyidik KPK pertama mengunjungi Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia dan kemudian Kantor Kementerian Haji Arab Saudi.

    “Kenapa ke Kementerian Haji Arab Saudi? Ya, tentunya berkaitan dengan masalah pemberian kuota hajinya, kemudian juga ketersediaan fasilitas, dan lain-lainnya ya. Itu secara umumnya,” kata dia.

    Menurut dia, penyidik KPK akan berada di Arab Saudi sampai sepekan mendatang untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang dibutuhkan untuk mengusut dugaan korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji.

    “Mungkin satu mingguan lagi ya di sana,” katanya.

    KPK pada pada 9 Agustus 2025 mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemanfaatan kuota haji.

    Dalam penanganan perkara korupsi itu, KPK telah mencegah mantan menteri agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang menjadi staf khusus saat Yaqut menjabat sebagai menteri agama, serta pemilik biro Maktour, Fuad Hasan Masyhur, bepergian ke luar negeri.

    Pada 18 September 2025, KPK menyampaikan bahwa 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji diduga terlibat kasus korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji.

    Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya menyatakan menemukan kejanggalan dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2024.

    DPR antara lain menyoroti pemanfaatan kuota haji tambahan masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus, yang dinilai tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Menurut ketentuan itu, persentase kuota untuk haji khusus seharusnya delapan persen dan persentase kuota untuk haji reguler semestinya 92 persen.

  • Tanggulangi Bencana Banjir Sumatra, Purbaya Siap Tambah Dana BNPB

    Tanggulangi Bencana Banjir Sumatra, Purbaya Siap Tambah Dana BNPB

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang dianggarkan di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut prioritas utama pemerintah dalam kondisi bencana seperti saat ini adalah penyelamatan masyarakat, evakuasi, layanan logistik, pengungsian, kesehatan, dan lain-lain. Semuanya dibiayai oleh APBN melalui DSP yang dikelola di bawah BNPB.

    “Ini dibiayai negara melalui BNPB dengan skema Dana Siap Pakai. BNPB membelanjakan Dana Siap Pakai ini sesuai kebutuhan masyarakat terdampak selama Tanggap Darurat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025). 

    Kendati demikian, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada pemerintahan Joko Widodo itu tak memerinci lebih lanjut besaran DSP dimaksud. Dia menyebut besaran dananya akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk kepentingan Tanggap Darurat, dan akan dibelanjakan secara akuntabel.

    Secara terpisah, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap untuk memberikan tambahan anggaran ke BNPB untuk penanganan bencana alam di Aceh dan Sumatera. Menurut Bendahara Negara, saat ini BNPB masih memiliki sisa anggaran sekitar Rp500 miliar lebih. Apabila merujuk kepada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, outlook anggaran BNPB 2025 adalah Rp2 triliun. 

    “Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kami siap juga menambah, dan sudah ada di anggarannya. Ini tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya,” ujar Purbaya kepada wartawan saat ditemui usai Rapimnas Kadin 2025 di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Purbaya tidak mengingat jelas pos anggaran di APBN yang sudah disiapkan untuk kebutuhan situasi darurat bencana seperti saat ini. Namun, dia menyebut pengalokasian tambahan anggaran itu bakal langsung diberikan seketika BNPB menyampaikan pengajuan. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjamin bahwa dana untuk anggaran biaya tambahan (ABT) itu cukup, termasuk untuk rehabilitasi dampak bencana. 

    “Tinggal BNPB mengajukan ABT [Anggaran Biaya Tambahan] ke kami. Nanti kami proses,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari ini, Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat turut bertolak ke Sumatra untuk memantau kondisi daerah terdampak bencana. 

  • Trump Wanti-wanti Israel Tidak ‘Campur Tangan’ di Suriah

    Trump Wanti-wanti Israel Tidak ‘Campur Tangan’ di Suriah

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Israel agar tidak mengganggu stabilitas Suriah dan kepemimpinan baru di Suriah. Pernyataan Trump beberapa hari setelah operasi mematikan oleh pasukan Israel di wilayah selatan negara itu.

    “Sangat penting bagi Israel untuk mempertahankan dialog yang kuat dan jujur dengan Suriah, dan tidak ada yang terjadi yang akan mengganggu evolusi Suriah menjadi negara yang makmur,” kata Trump di platform Truth Social miliknya dilansir AFP, Selasa (2/12/2025).

    Trump mengatakan ia sangat puas dengan kinerja Suriah di bawah Ahmed al-Sharaa, yang melakukan kunjungan bersejarah ke Gedung Putih pada bulan November.

    Trump telah mendorong pakta keamanan antara Israel dan Suriah sejak koalisi Sharaa menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad setahun yang lalu.

    Namun, ketegangan telah meningkat setelah ratusan serangan Israel terhadap Suriah. Dalam serangan paling mematikan sejauh ini, pasukan Israel menewaskan 13 orang dalam sebuah operasi di Suriah selatan, dengan mengatakan bahwa mereka menargetkan sebuah kelompok.

    Trump mengatakan Sharaa “bekerja keras untuk memastikan hal-hal baik terjadi, dan bahwa Suriah dan Israel akan memiliki hubungan yang langgeng dan sejahtera bersama.”

    Trump menambahkan bahwa Amerika Serikat “melakukan segala daya upaya untuk memastikan Pemerintah Suriah terus melakukan apa yang dimaksudkan” untuk membangun kembali negara yang dilanda perang tersebut.

    (rfs/rfs)

  • Shoei Luncurkan Helm Canggih yang Bisa Tampilkan Beragam Informasi Lewat Visor

    Shoei Luncurkan Helm Canggih yang Bisa Tampilkan Beragam Informasi Lewat Visor

    JAKARTA – Produsen helm ternama Shoei memperkenalkan GT-Air 3 Smart, helm berteknologi augmented reality (AR) yang dikembangkan bersama EyeLights. Produk ini dirancang untuk menampilkan berbagai informasi penting langsung di depan mata pengendara melalui sistem head up display (HUD).

    Informasi seperti kecepatan, navigasi, panggilan telepon, hingga peringatan radar lalu lintas diproyeksikan lewat proyektor nano-OLED yang membuat visual seolah berada tiga meter di depan pengendara. Dengan begitu, pengendara tidak perlu lagi menunduk untuk memeriksa panel instrumen.

    Segala informasi tersebut hadir di kaca helm GT-Air 3 Smart. Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah tampilan HUD yang tetap jelas meskipun digunakan di bawah sinar matahari langsung, sebuah masalah yang selama ini sering muncul pada perangkat HUD berbasis helm.

    Shoei juga membekali GT-Air 3 Smart dengan sistem audio dan komunikasi terpadu. Helm ini memiliki speaker, mikrofon dengan fungsi peredam bising, serta interkom universal yang dapat terhubung dengan berbagai merek lain.

    Seluruh komponen, mulai dari baterai, modul HUD, hingga kabel bisa terintegrasi rapi di dalam struktur helm tanpa perlu perangkat tambahan di luar cangkang. Pihak EyeLights menyebut daya tahan baterai helm ini bisa mencapai 10 jam penggunaan dalam sekali pengisian.

    Di balik semua teknologi barunya, GT-Air 3 Smart menggunakan cangkang AIM Shoei, komposit berlapis yang dirancang untuk mendistribusikan gaya benturan lebih efektif daripada cangkang berbahan tunggal. Cangkang ini memenuhi standar DOT dan ECE 22.06, yang berarti lulus uji keselamatan terbaru yang digunakan di Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    Ventilasi udara dipermudah oleh lubang ventilasi masuk yang lebar dan dapat disesuaikan yang terletak di dagu dan atas, dengan lubang pembuangan udara diposisikan di bagian belakang untuk memastikan aliran udara yang lancar.

    Helm ini juga dilengkapi pelindung matahari internal QSV-2 dan pelindung luar CNS-1C yang kompatibel dengan Pinlock, sehingga pengendara dapat menambahkan sisipan anti-kabut. Shoei belum mengonfirmasi berat pasti model Smart, tetapi jika dibandingkan dengan GT-Air 3 standar yang berbobot 1,77 kg, kemungkinan bobotnya akan sedikit lebih berat.

    GT-Air 3 Smart dipasarkan dengan harga 1.199 dolar Amerika, atau setara Rp20 jutaan, dan hadir dalam pilihan enam warna. Shoei menyatakan pengiriman kepada konsumen mulai dijadwalkan pada Juni tahun depan, seperti dilansir Visordown, Senin, 1 Desember.

    Kombinasi teknologi HUD dan sistem komunikasi internal membuat GT-Air 3 Smart menjadi salah satu pilihan helm touring yang menawarkan keseimbangan antara fungsi keselamatan dan kemudahan informasi bagi pengendara.

  • Mendagri Sebut Pemerintah Data Rumah Terdampak Bencana Sumatera Roboh Bakal Diganti Huntara

    Mendagri Sebut Pemerintah Data Rumah Terdampak Bencana Sumatera Roboh Bakal Diganti Huntara

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera sudah menjadi perhatian nasional dengan mengoptimalkan pengiriman bantuan, logistik, serta tim untuk membuka akses ke wilayah-wilayah yang masih terisolir.

    “Kalau untuk penetapan bencana nasional sementara belum, tetapi perlakuannya sudah nasional. Dari hari pertama, pemerintah pusat menilai sendiri bahwa harus turun, dan kemudian dari hari pertama sudah dilakukan dengan prosedur nasional, jadi semua sudah all out,” kata Mendagri dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, disitat Antara.

    Ia mengungkapkan seluruh pihak sudah mengerahkan semua kekuatan nasional untuk membantu bencana di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, dengan bantuan-bantuan logistik yang langsung dibawa dari Jakarta dan diturunkan melalui udara di wilayah-wilayah yang masih terisolir.

    “Jadi masalah status itu menurut saya penting, tapi yang paling utama itu kan perlakuan. Tindakannya itu yang lebih penting, tindakan nasional,” ujar Mendagri.

    Ia menambahkan saat ini pemerintah juga tengah mendata rumah-rumah yang roboh untuk dibangun hunian sementara (huntara).

    “Seingat saya sampai hari ini belum ada huntara yang dibangun. Nah ini sedang dijalankan pendataan, siapa-siapa saja yang rumahnya betul-betul roboh untuk bisa dibuatkan hunian sementara,” papar Mendagri.

    Mendagri juga sebelumnya telah meninjau lokasi bersama pemerintah provinsi untuk mengecek stok pangan dan kebutuhan bantuan bagi para pengungsi. Selain itu pihaknya juga tengah memetakan akses-akses jalan atau jembatan yang terputus.

    “Jadi memang jembatan-jembatan yang roboh cukup banyak, setidaknya 30 yang kalau saya ingat agak besar, sehingga memang terputus. Nah, jadi termasuk diantaranya selain Aceh Utara, Lhokseumawe, itu jembatan putus. Jembatan nasional dari Bireuen menuju ke Pidie Jaya yang menembus Medan, Banda Aceh, juga putus, sehingga otomatis terkunci daerah itu,” ucap Mendagri..

    Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan seluruh bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) menjangkau setiap titik pengungsian di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Mensos Saifullah Yusuf saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin, mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja bersama untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

    Presiden Prabowo Subianto hari ini juga sedang bertolak ke Aceh usai meninjau langsung penanganan dampak banjir yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin.

    “Saya ke Aceh, ke Medan dan ke Aceh,” ujar Presiden Prabowo sebelum keberangkatan ke Aceh.

    Ia dijadwalkan kembali ke Bandara Raja Sisingamangaraja XII untuk lepas landas menuju Bandar Udara Internasional Kualanamu, Jalan Bandara Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

    Dari Bandara Kualanamu, Presiden Prabowo menaiki helikopter NAS-332/Super Puma menuju menuju Bandar Udara Alas Leuser, Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.

  • Surplus Neraca Dagang RI Susut, Purbaya Sebut Akibat Permintaan Domestik Pulih

    Surplus Neraca Dagang RI Susut, Purbaya Sebut Akibat Permintaan Domestik Pulih

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai surplus neraca dagang Indonesia pada Oktober 2025 yang semakin susut justru menandai perbaikan permintaan domestik. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2025 mengalami surplus senilai US$2,39 miliar. Ini menjadi surplus ke-66 kalinya secara beruntun sejak Mei 2020, tetapi menjadi yang terendah sejak April 2025 dan lebih rendah dari Oktober 2024 yaitu US$2,71 miliar.

    Namun demikian, Purbaya menilai pembukuan surplus yang lebih rendah itu menjadi tanda bahwa permintaan domestik membaik. Sebaliknya, surplus neraca dagang yang terlalu besar, di mana berarti nilai ekspor melambung tinggi, dinilai olehnya menjadi tanda-tanda bahwa permintaan domestik buruk. 

    “Kalau surplusnya kegedean, tandanya apa? Permintaan domestik kan jelek. Kalau surplusnya menyusut tetapi masih surplus, artinya ada tanda-tanda perbaikan di domestic demand. Jadi Anda enggak bisa terjemahkan langsung satu titik aja,” terangnya kepada wartawan saat ditemui usai Rapimnas Kadin 2025, Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Menurut Purbaya, perlu untuk melihat seperti apa perkembangan neraca perdagangan Indonesia ke depan. Dia memperkirakan apabila kinerja surplus perdagangan membaik, maka bisa jadi menjadi tanda bahwa ekonomi domestik membaik. 

    “Kita lihat beberapa bulan ke depan seperti apa. Kalau balik ke normal, artinya ekonomi domestik mulai normal lagi dengan permintaan yang lebih bagus dibanding sebelum-sebelumnya,” jelasnya. 

    Seperti diberitakan sebelumnya, BPS mengumumkan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus US$2,39 miliar secara tahunan (year on year/YoY) pada Oktober 2025. Angka itu merupakan surplus neraca perdagangan terendah sejak April 2025 atau dalam enam bulan terakhir. 

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Isnartini mengatakan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor Oktober sebesar US$24,24 miliar atau turun 2,31% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

    Sementara itu, nilai impor Oktober 2025 mencapai US$21,84 miliar atau turun 1,15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan impor migas.

    “Neraca perdagangan Indonesia dengan ini telah mencatat surplus selama 66 bulan berturut turun sejak Mei 2020,” ujar Pudji pada Rabu (1/10/2025). 

    Surplus pada Oktober 2025 lebih ditopang pada komoditas nonmigas yaitu sebesar US$4,41 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utama lemak dan minyak hewan/nabati, kemudian bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

    Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas defisit US$1,92 miliar dengan komoditas penyumbang defisit yaitu minyak mentah dan hasil minyak.

  • Gunung Lewotobi Laki-laki Masih Level Awas, Warga Diminta Tetap Waspada

    Gunung Lewotobi Laki-laki Masih Level Awas, Warga Diminta Tetap Waspada

    Jakarta

    Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, NTT, masih menunjukkan tingkat aktivitas yang tergolong tinggi. Warga sekitar gunung diminta tetap waspada.

    “Berdasarkan analisis visual dan instrumental tersebut, tingkat aktivitas Gunung Lewotobi Laki- laki masih ditetapkan pada Level IV (AWAS),” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi, Lana Saria, dilansir Antara, Selasa (2/12/2025).

    Dalam laporan khusus perkembangan aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki Level IV (Awas) tanggal 1 Desember 2025. Dalam pemantauan secara visual menunjukkan gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut dengan intensitas sedang. Teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis, sedang hingga tebal tinggi sekitar 50-200 meter dari puncak.

    “Cuaca cerah hingga hujan, angin lemah ke arah utara, timur laut, barat daya, barat dan barat laut. Suhu udara sekitar 21-33 derajat Celcius,” katanya.

    Lebih lanjut, data kegempaan dari tanggal 30 November 2025 hingga 1 Desember 2025 hingga pukul 12.00 WITA, terdapat sebanyak 33 kali gempa tremor non-harmonik, enam kali gempa low frequency, sembilan kali gempa vulkanik dalam, satu kali tektonik lokal, dan tujuh kali gempa tektonik jauh.

    “Meskipun visual ke arah gunung sering tertutup kabut, namun saat jelas hembusan asap tebal masih teramati berasal dari kawah dan rekahan arah barat laut,” ujarnya.

    Aktivitas kegempaan masih terekam gempa vulkanik dalam, gempa low frequency, dan gempa tremor non-harmonik dalam jumlah yang relatif tinggi. “Hal ini mengindikasikan bahwa suplai magma masih terus berlangsung, begitu pula dengan pergerakan magma ke permukaan yang diindikasikan oleh terekamnya gempa low frequency,” ujarnya lagi.

    Badan Geologi meminta masyarakat dan wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi, serta 7 km sektoral pada arah barat laut-timur laut, serta tetap tenang dan mengikuti arahan dari pemerintah daerah.

    “Masyarakat juga diminta untuk tidak mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya,” ujarnya.

    Selain itu, masyarakat di sekitar wilayah rawan bencana agar mewaspadai potensi banjir lahar apabila terjadi hujan lebat, terutama pada daerah aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-laki, seperti di Nawakote, Dulipali, Nobo, Hokeng Jaya, hingga Nurabelen.

    Bagi warga yang terdampak hujan abu dianjurkan menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk melindungi saluran pernapasan. “Abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki juga dapat mengganggu operasional bandara dan jalur penerbangan apabila sebarannya mengarah ke area bandara dan jalur perlintasan pesawat,” imbuhnya.

    (rfs/rfs)

  • Janji Libas Barang Impor Ilegal, Purbaya Balik Tagih Pajak dari Pengusaha

    Janji Libas Barang Impor Ilegal, Purbaya Balik Tagih Pajak dari Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan janjinya untuk melindungi industri dan pelaku usaha di dalam negeri. Sebaliknya, dia juga meminta pengusaha juga taat membayar kewajiban pajaknya. 

    Hal itu disampaikan Purbaya saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Nasional) Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Purbaya mengatakan bahwa akan menjaga jalur-jalur perbatasan atau pintu masuk arus barang dari luar negeri. Dia mencontohkan upayanya selama ini menertibkan pakaian impor bekas yang secara aturan ilegal.

    “Saya jaga border kita dari [barang-barang] ilegal. Kemarin kan ada ribut-ribut thrifting, nanti habis itu baja, habis itu lagi sepatu. Jadi kami jaga domestic demand dan domestic market,” terangnya kepada para peserta Rapimnas Kadin di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/1/2025). 

    Usai permintaan domestik dan pasar dalam negeri yang diperbaiki, Purbaya lalu mengingatkan kewajiban pengusaha kepada negara yakni membayar pajak.  “Untuk teman-teman pengusaha, kalau sudah sukses jangan lupa bayar pajak,” ujarnya. 

    Usai acara tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik upaya pemerintah untuk melakukan deregulasi dan debottlenecking dunia usaha. Dia menyatakan Kadin siap mendukung pemerintah dalam meningkatkan daya saing serta daya beli masyarakat maupun investasi. 

    Di sisi lain, Anindya juga menyatakan dunia usaha siap untuk menyerap likuiditas yang telah disiapkan pemerintah melalui Menkeu Purbaya di bank-bank BUMN. Berdasarkan catatan Bisnis, Purbaya sejak September 2025 telah memindahkan kas pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke bank umum serta bank daerah dengan total Rp276 triliun. 

    “Kami siap juga untuk menyerap likuiditas yang telah disediakan untuk memajukan ekonomi setelah terus mencapai perlahan mencapai 8%,” tuturnya.