Xcloud.id

Blog

  • Menteri Bahlil bebaskan penggunaan barcode di wilayah bencana Sumatera

    Menteri Bahlil bebaskan penggunaan barcode di wilayah bencana Sumatera

    Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membebaskan penggunaan barcode pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna memastikan distribusi energi tetap berjalan di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

    Menurut Bahlil, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, pihaknya mengambil langkah cepat untuk mempermudah akses masyarakat terhadap BBM selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi.

    “Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua,” kata Bahlil saat mengawal langsung proses pemulihan akses energi, di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (2/12).

    Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara.

    Gangguan distribusi BBM dan listrik, putusnya jaringan internet, serta terhambatnya akses transportasi akibat longsor dan kerusakan jembatan menjadi dasar diperlukannya relaksasi aturan di lapangan.

    Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar kebijakan ini tidak disalahgunakan dan tetap digunakan sesuai kebutuhan mendesak.

    “Saya mohon kepada saudara-saudara saya di sini, agar tolong jangan disalahgunakan. Artinya, kita harus pakai betul-betul sesuai dengan kebutuhan,” ujar Bahlil.

    Kementerian ESDM berharap kebijakan darurat tersebut dapat mempercepat pengiriman BBM untuk mendukung distribusi logistik, mobilisasi alat berat, dan operasional tim penanganan bencana yang masih terkendala akses menuju lokasi terdampak.

    Untuk memastikan kelancaran suplai, PT Pertamina Patra Niaga menambah armada mobil tangki dan personel pengangkutan.

    Pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga turut memberikan relaksasi operasional, agar alokasi BBM dapat dipindahkan antarkabupaten dan kota dalam satu provinsi bila diperlukan, menyesuaikan perubahan jalur distribusi pascabencana.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ​OK OCE Kemanusiaan Salurkan Bantuan Korban Bencana Sumatra

    ​OK OCE Kemanusiaan Salurkan Bantuan Korban Bencana Sumatra

    Jakarta: Bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan kerusakan parah, menimbulkan korban jiwa, serta memaksa ribuan penduduk meninggalkan tempat tinggal. 

    Situasi tersebut menegaskan kembali pentingnya kesiapsiagaan, solidaritas, dan empati dalam menghadapi musibah yang terjadi.

    OK OCE Kemanusiaan bersama OK OCE Indonesia dan Yayasan Indonesia Setara menjalin kolaborasi untuk penyaluran bantuan di lokasi bencana. 

    Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Budi Nopianto,Ketua OK OCE Kemanusiaan, menjelaskan ada 3 titik bantuan dalam penyaluran. 

    “Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara kita berkolaborasi dengan komunitas hingga member kita disana dalam pemberian bantuan,” katanya.

    Di Provinsi Aceh, OK OCE menggandeng OK OCE Srikandi dalam penyaluran donasi dalam bentuk uang tunai dan pakaian layak pakai. Saat ini total donasi uang tunai yang masuk sementara sudah lebih dari Rp9 juta.

    Sementara itu, di Sumatera Barat, OK OCE berkolaborasi dengan komunitas OK OCE Forever Sumatera Barat menyalurkan bantuan yang diperoleh sementara sebesar Rp5 juta. Bantuan disalurkan dalam bentuk kebutuhan pokok sesuai kebutuhan warga setempat.

    Di Sumatera Utara, OK OCE menjalin sinergi dengan LAZ Asar Humanity menghadirkan bantuan dalam bentuk dapur umum. Total bantuan yang diperoleh sementara mencapai Rp7 juta.

    Founder OK OCE Sandiaga Uno meminta semua binaannya, yakni OK OCE Kemanusiaan, OK OCE Indonesia dan Yayasan Indonesia Setara fokus membantu bencana yang terjadi. 

    Donasi yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk bantuan logistik pangan, pakaian, selimut hingga kebutuhan darurat lainnya.

    Jakarta: Bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan kerusakan parah, menimbulkan korban jiwa, serta memaksa ribuan penduduk meninggalkan tempat tinggal. 
     
    Situasi tersebut menegaskan kembali pentingnya kesiapsiagaan, solidaritas, dan empati dalam menghadapi musibah yang terjadi.
     
    OK OCE Kemanusiaan bersama OK OCE Indonesia dan Yayasan Indonesia Setara menjalin kolaborasi untuk penyaluran bantuan di lokasi bencana. 

    Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Budi Nopianto,Ketua OK OCE Kemanusiaan, menjelaskan ada 3 titik bantuan dalam penyaluran. 
     
    “Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara kita berkolaborasi dengan komunitas hingga member kita disana dalam pemberian bantuan,” katanya.
     
    Di Provinsi Aceh, OK OCE menggandeng OK OCE Srikandi dalam penyaluran donasi dalam bentuk uang tunai dan pakaian layak pakai. Saat ini total donasi uang tunai yang masuk sementara sudah lebih dari Rp9 juta.
     
    Sementara itu, di Sumatera Barat, OK OCE berkolaborasi dengan komunitas OK OCE Forever Sumatera Barat menyalurkan bantuan yang diperoleh sementara sebesar Rp5 juta. Bantuan disalurkan dalam bentuk kebutuhan pokok sesuai kebutuhan warga setempat.
     
    Di Sumatera Utara, OK OCE menjalin sinergi dengan LAZ Asar Humanity menghadirkan bantuan dalam bentuk dapur umum. Total bantuan yang diperoleh sementara mencapai Rp7 juta.
     
    Founder OK OCE Sandiaga Uno meminta semua binaannya, yakni OK OCE Kemanusiaan, OK OCE Indonesia dan Yayasan Indonesia Setara fokus membantu bencana yang terjadi. 
     
    Donasi yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk bantuan logistik pangan, pakaian, selimut hingga kebutuhan darurat lainnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Tak Punya Sertifikat? Siap-siap Travel Haji dan Umrah Dicabut Izinnya

    Tak Punya Sertifikat? Siap-siap Travel Haji dan Umrah Dicabut Izinnya

    “Juga menekankan pada peraturan atau fikih kontemporer yang bisa menyesuaikan dengan kondisi yang memudahkan bagi jemaah dalam melaksanakan ibadah,” terangnya.

    Ashafif menegaskan sertifikasi kini menjadi syarat wajib untuk pendampingan haji reguler maupun khusus.

    “Betul, jadi ini menjadi salah satu persyaratan mutlak yang digunakan pembimbing apabila ingin melakukan pendampingan kepada jemaah,” Ashafif menuturkan.

    “Baik haji khusus maupun reguler. Jadi persyaratan bagi setiap petugas, baik di kloter, maupun pembimbing ibadah di travel haji khusus wajib memiliki sertifikat baru mendapat izin dan kuota berangkat memberikan pendampingan,” tambahnya.

    Jika ada pembimbing nakal yang menjalankan tugas tanpa sertifikat resmi, akan diberikan tindakan tegas.

    “Tentu kalau dia atas nama dari travel, travelnya akan mendapatkan teguran sesuai mekanisme yang ada. Sampai yang paling berat pencabutan izin travelnya, baik dari KBU apalagi kalau juga terhadap pembimbing haji reguler tentu saja akan mendapatkan sanksi sesuai regulasi yang ada,” tegasnya.

    Di tempat yang sama, Pelaksana Pembimbing Manasik Haji dan Umrah, Prof Abd Rasyid Masri, menyebut proses pelatihan digelar secara profesional dengan seleksi ketat.

    “Mereka mendapatkan materi dari 24 narasumber, ada empat dari Jakarta. Ke depan ada juga ditambah narasumber ada tujuh dari Jakarta,” kata Rasyid.

    Ia memastikan narasumber dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman.

    “Narasumbernya sangat selektif, baik dalam penguasaan manasik haji, fikihnya, maupun dair ilmu psikologi, komunikasi,” tukasnya.

  • Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

    Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

    Kediri (beritajatim.com) – Penyerahan 1.000 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri berlangsung pada Rabu (3/12/2025) dan dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Kegiatan yang digelar di Kantor Desa Tiron ini juga dihadiri Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri Junaedi Hutasoit, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sudjana, Camat Banyakan, serta Kepala Desa Tiron.

    Dalam arahannya, Bupati Hanindhito menyampaikan bahwa Desa Tiron menjadi salah satu desa yang berhasil mengajukan PTSL secara maksimal, dengan total sekitar 1.000 bidang dari lebih dari 5.000 bidang yang ada. Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah desa yang dianggap proaktif.

    “Kita perlu apresiasi, karena ada desa yang kepala desanya tidak mau mengajukan PTSL. Tolong beri tepuk tangan ke Kepala Desa Tiron,” ujarnya.

    Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu mengingatkan warga penerima sertifikat agar menjaga dokumen tersebut dengan baik dan tidak menjadikannya agunan kepada rentenir. Ia menegaskan bahwa akses pinjaman instan sangat berbahaya dan dapat menjerat warga dalam lingkaran utang.

    “Rentenir memang cairnya cepat, tetapi berbahaya. Jangan sampai jatuh ke lintah darah. Sering kali warga terjebak gali lubang tutup lubang,” tegasnya.

    Dalam kegiatan itu, salah satu penerima sertifikat, Masruki, seorang penjual bakso asal Desa Tiron, menyampaikan bahwa sertifikat tersebut akan ia gunakan untuk menambah modal usaha. Melihat inisiatif tersebut, Mas Dhito langsung memberikan tambahan bantuan modal usaha kepadanya.

    Mas Dhito juga menjelaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah di Kabupaten Kediri. Tahun ini tercatat sekitar 45 ribu bidang mendapatkan layanan PTSL, tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 62.500 bidang, dan seluruh proses ditargetkan tuntas pada 2027. “Kita sedang berhitung dan terus berhitung untuk memastikan tidak lewat dari 2027,” tambahnya.

    Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri, Junaedi Hutasoit, melaporkan bahwa program PTSL tahun 2025 di Kabupaten Kediri bersumber dari APBN sebanyak 25 ribu bidang dan dari APBD sebanyak 20 ribu bidang. Dari total 5.800 bidang di Desa Tiron, sebanyak 1.000 bidang yang diserahkan kali ini bersumber dari APBD Kabupaten Kediri.

    Ia menambahkan bahwa dari estimasi 920 ribu bidang tanah di Kabupaten Kediri, sekitar 800 ribu telah bersertifikat. “Masih ada 120 ribu bidang lagi yang belum. Dengan 62.500 bidang tahun depan, kita optimistis 2027 Kabupaten Kediri bisa lengkap,” jelasnya.

    Di Desa Tiron sendiri diperkirakan terdapat 10 ribu bidang tanah. Dari jumlah itu, 6 ribu telah bersertifikat dan sekitar 4 ribu sisanya akan dituntaskan. Jika dukungan anggaran hibah pengurusan dapat ditambah, pemetaan dan sertifikasi dipastikan rampung sebelum 2027. [ADV PKP/nm]

  • Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

    Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

    Kediri (beritajatim.com) – Penyerahan 1.000 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri berlangsung pada Rabu (3/12/2025) dan dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Kegiatan yang digelar di Kantor Desa Tiron ini juga dihadiri Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri Junaedi Hutasoit, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sudjana, Camat Banyakan, serta Kepala Desa Tiron.

    Dalam arahannya, Bupati Hanindhito menyampaikan bahwa Desa Tiron menjadi salah satu desa yang berhasil mengajukan PTSL secara maksimal, dengan total sekitar 1.000 bidang dari lebih dari 5.000 bidang yang ada. Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah desa yang dianggap proaktif.

    “Kita perlu apresiasi, karena ada desa yang kepala desanya tidak mau mengajukan PTSL. Tolong beri tepuk tangan ke Kepala Desa Tiron,” ujarnya.

    Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu mengingatkan warga penerima sertifikat agar menjaga dokumen tersebut dengan baik dan tidak menjadikannya agunan kepada rentenir. Ia menegaskan bahwa akses pinjaman instan sangat berbahaya dan dapat menjerat warga dalam lingkaran utang.

    “Rentenir memang cairnya cepat, tetapi berbahaya. Jangan sampai jatuh ke lintah darah. Sering kali warga terjebak gali lubang tutup lubang,” tegasnya.

    Dalam kegiatan itu, salah satu penerima sertifikat, Masruki, seorang penjual bakso asal Desa Tiron, menyampaikan bahwa sertifikat tersebut akan ia gunakan untuk menambah modal usaha. Melihat inisiatif tersebut, Mas Dhito langsung memberikan tambahan bantuan modal usaha kepadanya.

    Mas Dhito juga menjelaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah di Kabupaten Kediri. Tahun ini tercatat sekitar 45 ribu bidang mendapatkan layanan PTSL, tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 62.500 bidang, dan seluruh proses ditargetkan tuntas pada 2027. “Kita sedang berhitung dan terus berhitung untuk memastikan tidak lewat dari 2027,” tambahnya.

    Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri, Junaedi Hutasoit, melaporkan bahwa program PTSL tahun 2025 di Kabupaten Kediri bersumber dari APBN sebanyak 25 ribu bidang dan dari APBD sebanyak 20 ribu bidang. Dari total 5.800 bidang di Desa Tiron, sebanyak 1.000 bidang yang diserahkan kali ini bersumber dari APBD Kabupaten Kediri.

    Ia menambahkan bahwa dari estimasi 920 ribu bidang tanah di Kabupaten Kediri, sekitar 800 ribu telah bersertifikat. “Masih ada 120 ribu bidang lagi yang belum. Dengan 62.500 bidang tahun depan, kita optimistis 2027 Kabupaten Kediri bisa lengkap,” jelasnya.

    Di Desa Tiron sendiri diperkirakan terdapat 10 ribu bidang tanah. Dari jumlah itu, 6 ribu telah bersertifikat dan sekitar 4 ribu sisanya akan dituntaskan. Jika dukungan anggaran hibah pengurusan dapat ditambah, pemetaan dan sertifikasi dipastikan rampung sebelum 2027. [ADV PKP/nm]

  • Diduga Terlibat Penganiayaan, Warga Kebomas Gresik Diamankan Polisi

    Diduga Terlibat Penganiayaan, Warga Kebomas Gresik Diamankan Polisi

    Gresik (beritajatim.com)- Jajaran Satreskrim Polres Gresik bertindak dalam mengungkap kasus penganiayaan. Tak butuh waktu lama, aparat penegak hukum mengaku pelaku berinisial HMR (19) warga Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas.

    Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Arya Widjaya mengatakan kasus ini bermula saat dua orang korban inisial TDS (22) dan RAI (16) hendak pulang ke rumah di Dusun Srembi, Kecamatan Kebomas, Gresik usai kongkow-kongkow sambil minum kopi dikawasan Gresik Kota Baru (GKB). Kedua pemuda mengendarai motor Honda Beat W 4690 EI.

    Saat berhenti di lampu merah di depan Masjid Maulana Malik Ibrahim. Korban
    berpapasan dengan pelaku inisial HMR yang sedang berboncengan dengan dua rekannya yang mengendarai motor.

    Kemudian terjadi adu mulut yang berlanjut pada aksi kejar-kejaran. Sesampainya di Dusun Srembi, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas. Terduga pelaku menendang motor korban hingga terjatuh.

    “Akibat kejadian itu, dua korban mengalami sejumlah luka. Korban inisial TDS mengalami lecet pada lutut, telapak kaki, tangan, dan dagu. Sementara inisial RAI lecet dan sikunya luka-luka,” ungkap Arya Widjaya.

    Masih menurut Arya Widjaya, penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban dan hasil penyelidikan di TKP, Tim Resmob Polres Gresik mendapatkan informasi keberadaan pelaku.

    “Terduga pelaku kami amankan di Perum Alam Bukit Raya, Randuagung, Kebomas, Gresik,” paparnya.

    Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Vario L 6303 AAY yang digunakan saat beraksi.

    “Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah kami amankan di Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pelaku inisial HMR kami tetapkan sebagai tersangka dan terancam dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Ancaman penjara 5 tahun,” kata Arya Widjaya. [dny/ian]

  • KPK Panggil 3 Ajudan Sugiri Sancoko Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Ponorogo

    KPK Panggil 3 Ajudan Sugiri Sancoko Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Ponorogo

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga ajudan Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko pada hari ini, 3 Desember. Mereka akan dimintai keterangan terkait pengurusan jabatan dan proyek serta gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

    “Pemeriksaan dilakukan di Polres Kota Madiun,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 3 Desember.

    Adapun tiga ajudan yang dipanggil itu adalah Ketiga ajudan tersebut yaitu Altof, Zufar Ali Akbar, dan Wildan.

    Lalu, turut dipanggil juga 12 saksi lainnya. Rinciannya adalah dua ajudan Sekda Ponorogo Agus Pramono, yaitu Faishal Rauf Ramadhani dan Dimas Sulton.

    Kemudian penyidik juga memanggil Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patihan Wetan, Dwi Susilowati; Kasi Pemerintahan Umum Kelurahan Setono, Sur Wigiyanto; Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan, Lestriyana Riswandari; Kasubag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamana Kauman, Maek Subekti; Kepala UPTD Labkesda Dinkes Ponorogo, Atis Wahyuni; Sekretaris Kelurahan Patihan, Suwandi; Sekretaris Kelurahan Singosaren, Mujiono; Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Ponorogo, Rizky Wahyu Nugroho; san Kepala BKD Ponorogo, Winarko Arif.

    Budi belum mengonfirmasi kehadiran belasan saksi ini. Dia juga masih menutup materi pemeriksaan yang akan digali dari sejumlah saksi tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Agus Pramono yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo yang sudah menjabat sejak 2012; Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo; dan Sucipto yang merupakan pihak swasta rekanan RSUD Ponorogo dalam paket pekerjaan di lingkungan Kabupaten Ponorogo.

    Penetapan tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 7 November. Ada tiga klaster korupsi yang ditemukan KPK.

    Pertama adalah dugaan suap pengurusan jabatan. Lalu suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya atau gratifikasi.

    Dalam kasus suap pengurusan jabatan, Yunus selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo tahu akan diganti oleh Sugiri sejak awal tahun. Sehingga, dia menyiapkan sejumlah uang dan menyerahkannya sebanyak tiga kali.

    Penyerahan pertama dilakukan Yunus kepada Sugiri pada Februari 2025 dengan nominal Rp400 juta yang diberikan melalui ajudan.

    Kemudian, pada periode April-Agustus, Yunus menyerahkan uang senilai Rp325 juta kepada Agus Pramono.

    Lalu, dia kembali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta kepada Ninik yang merupakan kerabat Sugiri pada November. Sehingga, duit yang diterima Sugiri mencapai Rp900 juta.

    Tak sampai di situ, Sugiri juga mendapatkan Rp1,4 miliar dari proyek paket pekerjaan di lingkungan RSUD Ponorogo dengan nilai Rp14 miliar. Duit ini disebut KPK awalnya lebih dulu diterima Yunus selaku Kepala RSUD.

    Sedangkan pada klaster terakhir, diduga ada penerimaan gratifikasi berupa uang ratusan juta dari pihak swasta oleh Sugiri.

  • Transjakarta diminta perluas lini bisnis untuk keberlanjutan

    Transjakarta diminta perluas lini bisnis untuk keberlanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta PT Transjakarta untuk memperluas lini bisnis guna memperkuat keberlanjutan layanan transportasi publik di wilayah tersebut seperti memanfaatkan hak penamaan (naming rights) pada unit bus atap terbuka.

    “Kami berharap Transjakarta terus berkembang melalui diversifikasi usaha,” kata Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh di Jakarta, Rabu.

    Nova menilai, diversifikasi usaha menjadi langkah penting agar Transjakarta dapat meningkatkan nilai tambah di luar pendapatan tiket.

    Menurut dia, satu di antara inovasi yang mendapat perhatian Komisi B yakni layanan bus atap terbuka yang menyasar wisatawan, termasuk warga yang ingin menikmati pengalaman berkeliling kota.

    “Tadi kami juga sempat mencoba bus dengan atap terbuka yang menarik untuk sektor pariwisata,” ujarnya.

    Ia menilai, minat masyarakat terhadap layanan tersebut cukup besar, untuk itu perusahaan transportasi Jakarta harus memanfaatkan peluang yang ada.

    “Antusias masyarakat cukup tinggi terhadap Program Open Top Tour Transjakarta, baik warga Jakarta maupun luar daerah,” ujarnya.

    Komisi B juga menyoroti peluang komersial seperti kerja sama merek, produk, hingga pemanfaatan aset halte, bus dan lain sebagainya.

    “Hal seperti ‘naming rights’ dan berbagai inovasi lain juga bisa menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan non-‘farebox’ (nontiket),” kata dia.

    Sementara itu, Direktur Utama PT. Transjakarta Welfizon Yuza memastikan, perusahaan terbuka terhadap berbagai bentuk pengembangan usaha.

    Hal tersebut kata dia, untuk memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD) dari memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan.

    “Kami tetap mengembangkan sisi komersial melalui inisiatif bisnis yang berdampak pada PAD,” katanya menambahkan.

    Sebelumnya, data penelusuran ANTARA menyebutkan, pendapatan usaha Transjakarta pada 2024 mencapai sekitar Rp4,47 triliun.

    Pendapatan itu disumbang oleh pendapatan tiket (farebox) sekitar Rp625,81 miliar dan nontiket Rp221,12 miliar serta subsidi sekitar Rp3,7 triliun.

    Jumlah penumpang pada tahun itu sekitar 371,7 juta orang.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Periksa 3 Saksi Kasus RPTKA, Dalami Prosedur-Aset Eks Sekjen Kemnaker

    KPK Periksa 3 Saksi Kasus RPTKA, Dalami Prosedur-Aset Eks Sekjen Kemnaker

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Ketiga saksi diperiksa pada Senin, (1/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Saksi pertama adalah istri dari eks Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto berinisial RS. Dia didalami terkait aset-aset yang dimiliki oleh Hery sudarmanto dan keluarganya.

    Saksi kedua adalah RAH selaku Direktur PPTKA Tahun 2015-2017 didalami terkait prosedur pengurusan RPTKA yang masih manual atau belum melalui online.

    “Selain itu saksi juga dimintai keterangan perihal adanya permintaan uang tidak resmi kepada para agen TKA,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (3/12/2025).

    Saksi ketiga adalah MH selaku Dirjen Binapenta & PKK Tahun 2016-2020. MH diperiksa terkait prosedur pengurusan RPTKA di Kemenaker. 

    Budi menjelaskan, penyidik juga meminta keterangan kepada saksi terkait dengan aturan atau regulasi yang mendasari agen TKA mendapat badge/ID khusus dari Kemenaker sehingga dapat mewakili perusahaan pengguna TKA mengurus RPTKA.

    Dalam perkara ini, KPK telah melimpahkan berkas dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum untuk 8 tersangka, sehingga siap untuk disidang.

    Mereka adalah Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021-2025, Gatot Widiartono; Petugas Hotline RPTKA 2019-2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024-2025, Putri Citra Wahyoe;

    Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025, Jamal Shodiqin; dan Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025, Alfa Eshad.

    Selain itu, kata Budi, penyidik juga sudah melakukan hal yang sama pada 12 November 2025 untuk empat tersangka lainnya yakni Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023, Suhartono; Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2024-2025, Haryanto;

    Direktur PPTKA tahun 2017-2019 Wisnu Pramono; dan Direktur PPTKA tahun 2024-2025, Devi Angraeni.

    KPK menduga jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA Ditjen Binapenta dan PKK dari pemohonan RPTKA mencapai Rp53,7 miliar. Uang ini digunakan untuk makan-makam para pegawai.

  • Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pabrik Pakan Ayam Murah untuk Selamatkan Peternak Rakyat Jatim

    Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pabrik Pakan Ayam Murah untuk Selamatkan Peternak Rakyat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan, mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan pabrik pakan ayam murah sebagai solusi nyata bagi peternak skala kecil. Lonjakan harga pakan yang terus terjadi dinilai membuat usaha peternakan rakyat kian tertekan.

    “Selama ini beban terbesar peternak ada di biaya pakan, kalau ini tidak segera dicarikan solusi, peternak kecil akan semakin terdesak,” kata Ony Setiawan, Rabu (3/12/2025).

    Rantai produksi unggas di Jawa Timur dinilai sangat rentan karena ketergantungan pada pabrikan besar masih tinggi. Kondisi ini membuat peternak sulit mengendalikan biaya produksi ketika harga bahan baku pakan naik.

    “Kenaikan harga pakan bukan hanya persoalan lokal, tapi sudah menyentuh struktur biaya produksi peternak secara menyeluruh,” ujar dia.

    Berdasarkan data pasar, harga jagung pipilan di Surabaya pada 2025 sempat menyentuh Rp 10.750 per kilogram. Di saat yang sama, peternak petelur mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 5.000 per kilogram karena harga telur berada di bawah harga pokok penjualan.

    “Ini gambaran nyata bahwa usaha peternakan rakyat sedang tidak baik-baik saja,” ucap dia.

    Data BPS dalam publikasi Jawa Timur Dalam Angka 2025 mencatat populasi unggas di Jatim lebih dari 580 juta ekor, dengan ayam pedaging mencapai lebih dari 418 juta ekor pada 2024. Produksi telur ayam ras juga menjadi salah satu kontributor penting perekonomian daerah.

    “Dengan potensi sebesar itu, Jawa Timur seharusnya punya pabrik pakan murah yang berpihak pada peternak rakyat,” tutur dia.

    Ony mengaitkan gagasan tersebut dengan program MBG serta skema pendanaan seperti Danantra yang disebut akan mengalirkan sekitar Rp 20 miliar ke sektor peternakan. Dia menilai dukungan itu harus diarahkan langsung untuk memperkuat kemandirian pakan.

    “Kalau dikelola tepat sasaran, pabrik pakan lokal bisa jadi pengubah keadaan, biaya produksi turun, harga stabil, dan kesejahteraan peternak meningkat,” tandas dia. [asg/ian]