Xcloud.id

Blog

  • Jangkau Wilayah Sulit Dijangkau, Pertamina Hulu Energi Salurkan Bantuan Lewat Udara

    Jangkau Wilayah Sulit Dijangkau, Pertamina Hulu Energi Salurkan Bantuan Lewat Udara

    Aceh Tamiang (beritajatim.com) – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina melalui PHR Zona 1 menyalurkan bantuan logistik secara langsung dari udara (airdrop) ke sejumlah titik yang tak dapat dijangkau melalui jalur darat. Hal ini sebagai respons cepat penanggulangan bencana dengan menyalurkan bantuan tanggap darurat untuk korban banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

    Dalam video resmi yang diunggah akun Pertamina pada Selasa (2/12), terlihat kru Pertamina berada di dalam helikopter menyiapkan paket bantuan sebelum dijatuhkan ke permukiman warga di Kecamatan Rantau yang kini terputus aksesnya akibat tingginya genangan air dan kerusakan jalan.

    “Tidak memungkinkan untuk mendarat, tim Subholding Upstream Pertamina salurkan bantuan untuk masyarakat melalui airdrop,” demikian keterangan Pertamina.

    Corporate Secretary Subholding Upstream Pertamina Hermansyah Y Nasroen juga menyampaikan, penyaluran bantuan tanggap darurat ini merupakan bagian dari Satgas Nataru Pertamina, yang telah aktif sejak 13 November 2025. Bantuan disalurkan melalui operasi wilayah kerja PHE yang berada paling dekat dengan titik bencana, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan aparat penanggulangan bencana.

    Bantuan prioritas yang diberikan meliputi paket bahan makanan pokok, beras, gula pasir, mie instan, minyak goreng, telur, sarden, makanan bayi, air mineral, teh kotak, biskuit, kecap, dan susu kental manis. Bantuan lainnya yang disalurkan berupa perlengkapan ibadah (sarung, mukena dan sajadah), pembalut, popok bayi, ambalan, selimut, dan minyak kayu putih.

    “Keselamatan dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas kami. Subholding Upstream Pertamina berupaya hadir secepat mungkin untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta membantu percepatan pemulihan pascabencana,” ujarnya. [hen/ian]

  • KJRI Penang aktif dorong kemudahan pembayaran bagi WNI di Malaysia

    KJRI Penang aktif dorong kemudahan pembayaran bagi WNI di Malaysia

    Penang (ANTARA) – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang secara aktif terus mendorong kemudahan transaksi pembayaran bagi warga negara Indonesia yang berkunjung ke Malaysia.

    Salah satu upaya yang gencar dilakukan adalah mendorong pihak-pihak terkait seperti di rumah sakit, farmasi, restoran, retailer dan merchant-merchant yang berada di Malaysia khususnya Penang, Kedah dan Perlis, yang menjadi wilayah kerja KJRI Penang, mengakseptasi penggunaan sistem pembayaran quick response (QR cross border payment).

    “KJRI Penang sangat berkepentingan bagi terciptanya kemudahan dan keamanan bertransaksi keuangan bagi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah kerja kami,” kata Konsul Jenderal RI Penang Wanton Saragih dalam acara “Promosi Destinasi Wisata Indonesia dan Promosi Pemanfaatan kerja sama QR Cross Border Payment” di Penang, Malaysia, Rabu.

    Melalui QR Cross Border Payment Indonesia-Malaysia, warga Indonesia yang berkunjung ke Malaysia, akan dimudahkan melakukan pembayaran hanya dengan memindai QR DuitNow (QR standar bank sentral Malaysia), di gerai-gerai bisnis yang ada di Malaysia.

    Dengan pembayaran melalui QRIS, masyarakat Indonesia memiliki alternatif dan tidak lagi bergantung pada money changer untuk bertransaksi di Penang.

    Pembayaran menggunakan rupiah dapat dilakukan hanya dengan memindai QR DuitNow (QR standar bank sentral Malaysia), yang terdapat di gerai, melalui aplikasi pembayaran di telepon pintar.

    Pada acara tersebut, KJRI Penang memberikan apresiasi kepada kalangan industri dan pelaku bisnis di Penang yang telah mengakseptasi pembayaran melalui QRIS sebagai salah satu opsi pembayaran.

    KJRI Penang mendorong agar semakin banyak gerai bisnis di Wilayah Kerjanya yang juga menerima pembayaran melalui QRIS.

    Untuk diketahui QR Indonesia (QRIS) dari Indonesia dan QR DuitNow dari Malaysia telah disepakati oleh Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia sebagai QR Cross Border Payment sejak Mei 2023.

    Dengan integrasi itu WNI di Malaysia dapat melakukan pembayaran dengan mudah di Malaysia, demikian juga sebaliknya.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan Tanggapi Desakan Penetapan Bencana Nasional di Sumatera

    Puan Tanggapi Desakan Penetapan Bencana Nasional di Sumatera

    Ketua DPR Puan Maharani menanggapi soal pemerintah belum menetapkan status bencana nasional di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Menurut Puan, pemerintah punya pertimbangan yang matang.

    Meski begitu, Puan minta pemerintah fokus untuk mengirim bantuan.

  • Ada Dana Rp 500 Miliar, Pemerintah Belum Buka Bantuan Internasional untuk Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Ada Dana Rp 500 Miliar, Pemerintah Belum Buka Bantuan Internasional untuk Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Ada Dana Rp 500 Miliar, Pemerintah Belum Buka Bantuan Internasional untuk Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan, pemerintah memiliki Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Ungkapnya, DSP yang ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar Rp 500 miliar diperuntukan untuk kesiapsiagaan bencana.
    “Kalau sampai terakhir kurang lebih dua hari yang lalu masih di kisaran 500 miliar sekian,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).
    Presiden Prabowo Subianto, kata Prasetyo, bahkan telah menginstruksikan penambahan anggaran jika memang diperlukan.
    “Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila
    Dana Siap Pakai
    secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa K/L terkait,” ujar Prasetyo.
    Oleh karena itu, pemerintah masih sanggup menangani bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dengan kehadiran Dana Siap Pakai itu.
    Ia mengungkapkan, sejauh ini, Indonesia belum membuka peluang untuk
    bantuan internasional
    masuk.
    “Untuk sementara ini belum ya (membuka peluang bantuan asing). Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,” kata Prasetyo.
    Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, pemerintah masih mampu menangani sendiri dengan sumber daya yang ada.
    “Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” ujar Prasetyo.
    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemerintah menggunakan Dana Siap Pakai dalam penanggulangan bencana di
    Aceh
    , Sumut, dan Sumbar.
    Penggunaan dana siap pakai itu sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memastikan dana dan logistik tersedia untuk membantu bencana.
    “Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” ujar Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
    bencana Sumatera
    , Rabu (3/12/2025).
    “Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” sambungnya.
    Prabowo, kata Pratikno, telah menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga untuk ekstra responsif dan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, hingga pemulihan fasilitas.
    “Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga,” ujar Pratikno.
    Mengutip dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dana penanggulangan bencana terbagi dalam tiga kategori.
    Pertama, dana kontijensi bencana disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap Prabencana.
    Kedua, dana siap pakai disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada tahap keadaan darurat. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyediakan DSP yang berasal dari APBD.
    Dana Siap Pakai harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat. Dana Siap Pakai digunakan pada masa tanggap darurat yang membutuhkan kecepatan dan ketersediaan dana segera.
    Ketiga, dana bantuan sosial berpola hibah disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Injourney–Lanud Pattimura perkuat kerja sama pengamanan bandara

    Injourney–Lanud Pattimura perkuat kerja sama pengamanan bandara

    Ambon (ANTARA) – PT Angkasa Pura Indonesia (Injourney Airports) bersama Pangkalan TNI AU Pattimura memperkuat kerja sama strategis dalam pengamanan wilayah udara dan operasional penerbangan di Bandara Internasional Pattimura di Ambon.

    “Kerja sama ini diperkuat melalui peningkatan sistem patroli bersama, optimalisasi posko koordinasi terpadu, serta percepatan respons penanganan insiden,” kata General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Pattimura Ambon yang baru, Johan Seno Acton, di Ambon, Rabu.

    Menurut dia, kesepakatan itu menjadi poin utama dalam pertemuan dengan Komandan Pangkalan Udara TNI AU Pattimura, Kolonel Pnb Sugeng Sugiharto, di Mako Pangkalan Udara TNI AU Pattimura.

    Johan menyebut kesepakatan itu bermuara pada penguatan koordinasi operasi lapangan, pembaruan prosedur komunikasi darurat, serta integrasi data lalu lintas udara menjadi fokus langkah konkret yang segera dikerjakan bersama.

    “Kami berterima kasih atas dukungan Lanud Pattimura selama ini dan berharap ke depan kolaborasi ini semakin kuat, termasuk melalui peningkatan patroli area kritis bandara, penguatan posko komando, dan evaluasi rutin standar pengamanan,” ujar Johan, yang sebelumnya bertugas sebagai GM Bandara Banyuwangi.

    Menurut dia, kolaborasi yang konsisten antara pengelola bandara dan Lanud menjadi kunci menciptakan lingkungan penerbangan yang aman dan mampu merespons cepat situasi kontingensi di wilayah Maluku.

    Sementara itu, Sugiharto menyampaikan apresiasi atas kunjungan pimpinan baru pengelola Bandara Pattimura dan berharap hubungan yang baik terus ditingkatkan dalam mendukung pembangunan daerah.

    “Kami siap bersinergi dalam menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan, serta mendukung semua upaya yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ungkapnya.

    Ia berharap, sinergi ini dapat memperkuat pengamanan serta kualitas pelayanan di Bandar Udara Pattimura agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal saat hendak bepergian menggunakan pesawat udara.

    Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop pastikan koperasi siap penuhi kebutuhan bahan baku MBG

    Menkop pastikan koperasi siap penuhi kebutuhan bahan baku MBG

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan koperasi sektor produksi siap mendukung penyediaan bahan baku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tata Kelola Penyelenggaraan MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu, Ferry menegaskan koperasi memiliki jaringan produksi dan distribusi yang dapat langsung disambungkan ke SPPG.

    Ferry menyampaikan percepatan suplai bahan baku diperlukan seiring bertambahnya jumlah SPPG.

    “Kami akan melakukan percepatan suplai bahan-bahan untuk dapur-dapur SPPG yang sedang dan akan dibangun,” ujarnya dalam keterangan resmi kementerian.

    Ferry mencontohkan Koperasi Pondok Pesantren Ittifaq di Ciwidey Bandung telah menyuplai produk pertanian ke sejumlah ritel modern. Ini menunjukkan kesiapan ekosistem koperasi mendukung SPPG.

    Untuk memperkuat peran koperasi, Ferry menyatakan pihaknya akan mendorong Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) membantu pembiayaan koperasi-koperasi yang berpotensi menjadi penyuplai bahan baku kepada SPPG.

    “Jadi kami perlu menyampaikan titik-titiknya (SPPG) di mana saja untuk disinkronkan dengan koperasi untuk bisa menyuplai (bahan baku),” ujar Ferry.

    Menanggapi keterbatasan pasokan daging dan telur ayam ras, Ferry menegaskan koperasi peternak siap menjadi produsen dengan dukungan pembiayaan agar suplai stabil.

    Dukungan ini, menurutnya, membuka kesempatan bagi SPPG untuk bermitra dengan koperasi tersebut, alih-alih mendirikan peternakan ayam sendiri.

    “Kami siapkan koperasi peternak sebagai produsen. Dengan pembiayaan yang tepat, koperasi bisa menambah populasi ayam dan memastikan suplai stabil bagi SPPG,” kata dia.

    Ia menambahkan koperasi tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga dapat mengelola dapur, mengolah bahan jadi, hingga mengelola limbah makanan dan kemasan plastik.

    Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan koperasi, UMKM, usaha kerakyatan, dan BUMDes harus diberi peran maksimal sebagai pemasok bahan baku, terutama protein seperti ikan, telur, dan ayam.

    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan hingga kini terdapat 16.630 SPPG yang melayani 47,2 juta penerima manfaat. Targetnya, akhir tahun jumlah SPPG aktif mencapai 20 ribu unit.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Bogor tekankan transparansi dan sanksi dalam PKS TPAS Galuga

    DPRD Bogor tekankan transparansi dan sanksi dalam PKS TPAS Galuga

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – DPRD Bogor menekankan pentingnya transparansi dan mekanisme sanksi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Galuga yang disetujui dalam rapat paripurna, Rabu.

    Ketua DPRD Bogor, Adityawarman Adil, menyampaikan, persetujuan perpanjangan PKS telah melalui pembahasan di Komisi I dan III serta pembahasan khusus di Badan Musyawarah DPRD Bogor. Ia menegaskan bahwa lembaganya memberikan sejumlah catatan penting agar PKS lebih kuat secara hukum dan operasional.

    “Kami meminta kejelasan atas operator resmi, Standar Layanan Minimal dan detail teknis lain, agar PKS ini tidak hanya menjadi dokumen administratif,” kata dia.

    Ia menambahkan bahwa transparansi antar kedua daerah harus dijamin agar kerja sama tersebut memenuhi asas keadilan dan memberikan manfaat yang seimbang bagi Bogor dan Kabupaten Bogor.

    “PKS harus memiliki enforceability yang kuat. Detail penggunaan Galuga perlu dicantumkan, termasuk jumlah sampah, zonasi, SOP darurat longsor landfill, banjir lindi, dan kebakaran,” ujarnya.

    DPRD Bogor juga meminta agar penerima manfaat PKS dituangkan secara jelas dalam dokumen kerja sama sebagai dasar pelaporan berkala tiap triwulan yang wajib disampaikan kepada DPRD.

    “Kami juga mendorong agar dituangkan mekanisme sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggar PKS ini,” tegas dia. .

    Ketua Komisi I DPRD Bogor, Karnain Asyhar, menyatakan, perpanjangan kerja sama TPAS Galuga harus memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan pelayanan publik, sekaligus memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat di dua wilayah.

    “Komisi I dan III menegaskan bahwa PKS harus menjadi win-win solution bagi daerah dan warga terdampak, serta menjaga lingkungan hidup dengan teknologi pengolahan yang tepat,” kata dia.

    Ia menambahkan, legitimasi hukum dan politik atas kerja sama tersebut penting untuk memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan masa depan Kota Bogor.

    Dalam rapat paripurna, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD terhadap perpanjangan PKS TPAS Galuga. Ia menilai hal ini sebagai bentuk komitmen bersama legislatif dan eksekutif dalam menjaga keberlanjutan layanan persampahan.

    “Pemkot Bogor akan menindaklanjuti seluruh proses yang diperlukan, termasuk penyempurnaan dokumen kerja sama dan pelaksanaan teknis di lapangan,” ujar dia.

    Ia memastikan kerja sama ini berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Bogor maupun Kabupaten Bogor sebagai mitra kerja sama.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OVO menyalurkan pendanaan Rp6 triliun bagi 445 ribu UMKM hingga 2025

    OVO menyalurkan pendanaan Rp6 triliun bagi 445 ribu UMKM hingga 2025

    Pendanaan tersebut juga diberikan kepada mitra pengemudi yang tergabung dalam ekosistem Grab melalui layanan GrabModal.

    Jakarta (ANTARA) – Platform pembayaran digital PT Visionet Internasional (OVO) mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal melalui penyaluran Rp6 triliun pendanaan OVO Finansial kepada 445 ribu mitra UMKM hingga 2025.

    Chief Operating Officer (COO) OVO Eddie Martono menyatakan, pendanaan tersebut juga diberikan kepada mitra pengemudi yang tergabung dalam ekosistem Grab melalui layanan GrabModal.

    “Ketika kita bicara soal inklusi finansial, itu tidak semata-mata (tentang) metode pembayaran ataupun transfer, tapi bagaimana kami bisa membantu underserved segment (segmen yang kurang terlayani) ketika kita bicara terkait pendanaan, yakni pengembangan UMKM,” ujarnya dalam Catatan Akhir Tahun OVO 2025, di Jakarta, Rabu.

    Ia menuturkan bahwa penyediaan akses pendanaan tersebut bertujuan untuk membantu pelaku usaha menjaga arus kas dan meningkatkan kapasitas operasional di tengah kompetisi pasar.

    Selain akses permodalan, Eddi mengatakan pihaknya juga mendukung pengembangan UMKM melalui fitur Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) OVO yang dapat memfasilitasi para pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem keuangan digital.

    Dia mengungkapkan, sepanjang 2025 adopsi QRIS OVO tumbuh sebesar 61 persen, sejalan dengan kenaikan nilai transaksi UMKM yang mencapai lebih dari 35 persen pada 700 ribu pelaku usaha.

    Pihaknya kini telah memfasilitasi lebih dari 3 juta merchant QRIS yang tersebar di lebih dari 800 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, hingga ke berbagai wilayah pelosok, seperti Merauke (Papua), Takalar (Sulawesi Selatan), dan Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

    Eddie menyatakan, hampir 50 persen dari total UMKM yang difasilitasi oleh pihaknya dikelola oleh perempuan.

    Ia menyampaikan, Deli Serdang (Sumatera Utara), Cianjur (Jawa Barat), dan Pekanbaru (Riau) tercatat sebagai wilayah dengan jumlah UMKM perempuan terbanyak.

    Sementara itu, pertumbuhan tertinggi UMKM perempuan sepanjang 2025 terjadi di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

    “Tahun ini semakin menegaskan peran OVO dalam memperluas akses layanan keuangan digital yang inklusif, praktis, dan tentunya aman,” kata Eddie Martono.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SKK Migas membahas percepatan perizinan untuk tingkatkan produksi

    SKK Migas membahas percepatan perizinan untuk tingkatkan produksi

    Percepatan perizinan sangat menentukan, karena keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 membahas dua fokus utama, yakni percepatan perizinan dan penguatan rantai suplai untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional.

    “Percepatan perizinan sangat menentukan, karena keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis,” kata Djoko Siswanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Untuk menjawab tantangan pengadaan, SKK Migas mengoptimalkan sistem Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang memusatkan data kualifikasi penyedia barang dan jasa di seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Melalui platform ini, ujar dia lagi, vendor memperoleh proses pengadaan yang lebih efisien dan transparan, sekaligus kesempatan lebih besar bagi perusahaan nasional dan UMKM untuk terlibat dalam proyek hulu migas sesuai target peningkatan kapasitas nasional.

    Ia menambahkan, SKK Migas bersama kementerian teknis dan KKKS terus mencari terobosan untuk mengatasi hambatan utama, termasuk tumpang tindih regulasi, lambannya persetujuan lingkungan, persoalan pertanahan, dan pengelolaan kawasan.

    Rakor Dukbis 2025 memiliki empat agenda yang diurai dalam empat panel diskusi. Panel pertama membahas harmonisasi kebijakan perizinan, termasuk implementasi regulasi baru seperti PP 28/2025, Permen ATR/BPN No. 1/2024, dan Kepmen LH 1637/2025.

    Panel menilai tumpang tindih aturan, lambannya persetujuan lingkungan, serta ketidakpastian kawasan hutan masih menghambat sejumlah proyek strategis seperti Geng North-ENI, Tangkulo-Mubadala, dan Abadi LNG-INPEX.

    Panel kedua mengulas tantangan rantai suplai yang kerap mengganggu realisasi WP&B, mulai dari keterlambatan pengadaan hingga ketergantungan barang impor.

    “Strategi efisiensi supply chain meliputi pengelolaan material yang lebih transparan, pengadaan bersama, dan kemungkinan sharing rig,” ujar Sekretaris SKK Migas Luky A Yusgiantoro.

    Digitalisasi dan integrasi data pengadaan lintas lembaga dinilai penting untuk mempercepat penyediaan barang kritis.

    Panel ketiga membahas implementasi Permenperin No. 35/2025 mengenai mekanisme baru sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), yang mengubah proses tender dan menentukan kelayakan vendor. Integrasi antara sistem TKDN dan Masterlist menjadi kunci percepatan persetujuan impor bagi komponen yang belum diproduksi di dalam negeri.

    Panel keempat menyoroti integrasi Program Pengembangan Masyarakat (PPM), keamanan operasi, dan TKDN untuk memperkuat social license to operate.

    Pendekatan keamanan didorong lebih kolaboratif, dengan kemitraan masyarakat, penciptaan kerja lokal, serta penguatan UMKM melalui dukungan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pendekatan terpadu ini diharapkan memicu multiplier effect bagi daerah operasi dan menjaga stabilitas sosial bagi kelancaran kegiatan hulu migas.

    Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai isu tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi PDI Perjuangan Minta BPBD Jatim Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Jelang Nataru

    Fraksi PDI Perjuangan Minta BPBD Jatim Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Jelang Nataru

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Renny Sundari Pramana, meminta BPBD meningkatkan kesiapsiagaan bencana menjelang Natal dan Tahun Baru. Dia menilai langkah tersebut penting karena tren cuaca ekstrem diperkirakan meningkat di akhir tahun.

    “Saya minta BPBD memperluas sosialisasi kebencanaan secara masif agar masyarakat benar-benar memahami langkah darurat ketika bencana terjadi,” kata Renny, Rabu (3/12/2025).

    Dia memaparkan wilayah selatan Jawa Timur disebut memiliki kerawanan tinggi karena karakter geografis berupa pegunungan dan kawasan hutan lebat. Daerah seperti Pacitan, Trenggalek, Blitar, Lumajang, Malang Selatan, hingga Banyuwangi rawan longsor, banjir bandang, dan cuaca ekstrem.

    “Wilayah-wilayah itu membutuhkan kesiapan ekstra karena dampak bencananya bisa lebih besar,” ujar dia.

    Selain penguatan ke masyarakat, dia meminta pemerintah provinsi meningkatkan pengawasan di kawasan hutan. Dia menilai kerusakan hutan masih menjadi faktor utama yang memperparah risiko longsor dan banjir.

    “Saya minta patroli hutan ditingkatkan dan penegakan hukum berjalan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan,” ucap dia.

    Dalam menghadapi anomali cuaca, penguatan sistem peringatan dini dan kesiapan peralatan juga dinilai mendesak. Pembaruan peta titik rawan serta koordinasi lintas kabupaten dan kota perlu terus dimaksimalkan.

    “Kesiapsiagaan harus dilakukan menyeluruh, dari pemerintah sampai masyarakat di kawasan rawan,” tuturnya.

    Sementara itu, laporan BMKG menyebutkan tren hujan ekstrem dan angin kencang meningkat menjelang akhir tahun. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan frekuensi tertinggi cuaca ekstrem.

    “Potensi hujan tinggi hingga sangat tinggi diperkirakan terjadi pada 28 Desember sampai 10 Januari, serta ada ancaman banjir rob di pesisir utara Jawa,” kata dia. [asg/ian]