Blog

Wamen Haji Mau Tambah Petugas dari Unsur TNI-Polri, Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan menambah jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa kehadiran personel TNI dan Polri sudah menjadi bagian dari skema rutin setiap tahun.

Hal ini disampaikannya seusai mendampingi Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

“Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam, petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” ujarnya.

Ketika dimintai penjelasan mengenai perkiraan persentase penambahan personel, Dahnil menyampaikan bahwa detailnya masih dalam pembahasan internal.

“Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu,” tandas Dahnil.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan jadwal rencana perjalanan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 masehi yang akan dijalani jemaah haji Tanah Air.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun depan akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah haji di seluruh embarkasi Indonesia.

“Selanjutnya, pada 22 April 2026 akan dimulai pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama menuju Madinah, disusul oleh pemberangkatan gelombang kedua ke Jeddah pada tanggal 7 Mei 2026,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Lebih lanjut, penutupan kedatangan jemaah haji di Bandara King Abdulaziz International Airport di Jeddah dijadwalkan pada 21 Mei 2026.

Irfan lantas menjelaskan bahwa jemaah Tanah Air akan menjalani puncak ibadah haji yakni wukuf di padang Arafah pada 26 Mei 2026.

04/12/2025 18:26
Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar Nasional 4 Desember 2025

Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar
Penulis
KOMPAS.com
– Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan seluruh pejabat publik untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ketika bencana melanda berbagai daerah di Indonesia.
Pernyataan itu ia sampaikan sebagai respons atas kritik publik terhadap gaya komunikasi sejumlah pejabat dalam menanggapi bencana di berbagai daerah.
Puan menegaskan bahwa dalam situasi bencana, hal terpenting yang harus ditunjukkan
pejabat negara
adalah empati dan kepekaan terhadap penderitaan masyarakat. Ia meminta agar tidak ada pernyataan yang justru menyinggung atau melukai perasaan para korban.
“Pada saat seperti ini lebih baik kita berempati, daripada memberikan komentar yang tidak seharusnya,” ujar Puan, dilansir dari dpr.go.id, Kamis (4/12/2025).
Menurut Puan, berbagai daerah kini tengah menghadapi musibah dengan jumlah korban yang tidak sedikit.
Dalam kondisi tersebut, ia menilai sangat tidak bijak apabila ada pimpinan lembaga atau pejabat yang mengeluarkan pernyataan tidak sensitif.
“Memang situasinya sedang banyak musibah dan bencana terjadi di berbagai tempat. Jadi, sekecil apa pun kejadiannya, tentu ada korban yang mengalami hal tidak mengenakkan,” tegas Puan.
Ia juga menyampaikan bahwa tindakan terbaik yang dapat dilakukan pejabat negara saat bencana adalah turun langsung memberikan dukungan nyata dan memastikan penanganan korban berjalan cepat, bukan melempar komentar yang tidak perlu.
“Jadi, sebaik-baiknya apa yang bisa dilakukan, ya sebaiknya kita memberikan bantuan,” kata Puan.
Ia menambahkan, DPR mendukung penuh upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan darurat, termasuk koordinasi lintas lembaga di daerah terdampak.
Namun, Puan kembali menekankan bahwa komunikasi pejabat negara memegang peran penting dalam menjaga ketenangan publik dan menghindari kesalahpahaman.
Tanpa menyebut nama, ia menegaskan bahwa di tengah musibah, empati harus menjadi prioritas utama.
“Kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Karena itu, mari kita semua, pejabat, pemerintah, dan aparat, bersikap bijaksana serta fokus pada penanganan korban,” ujar Puan.
Sebagai informasi, Puan menyampaikan pesan tersebut seusai menerima kunjungan Chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) atau Ketua Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat (MPPR) China, Wang Huning, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Pertemuan Puan dengan Wang Huning sebelumnya berlangsung sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis parlemen Indonesia–Tiongkok.
Namun, di sela agenda tersebut, Puan kembali menegaskan bahwa isu bencana nasional tetap menjadi perhatian utama DPR.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 18:24
Pemerintah Beri Keringanan Pelunasan Biaya Haji untuk Aceh, Sumut, Sumbar

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan relaksasi bagi calon jemaah haji serta proses administrasi haji di tiga provinsi terdampak bencana yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pemerintah menerapkan relaksasi dalam berbagai proses penyelenggaraan haji.

Kebijakan ini disampaikannya seusai mendampingi Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

“Mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas, dan sebagainya. Kita akan relaksasi di tiga daerah ini,” ujar Dahnil.

Dia menjelaskan bahwa batas waktu pelunasan biaya haji yang sebelumnya dijadwalkan selesai pada 24 Desember akan diperpanjang khusus bagi jemaah dari tiga provinsi terdampak banjir Sumatra.

“Kan seharusnya tuntas di pelunasan pembayaran haji itu di bulan Desember ini, tanggal 24. Tapi karena ada musibah di tiga daerah ini, kita relaksasi, kita bisa extend, kita bisa perpanjang,” katanya.

Relaksasi ini diberlakukan untuk memastikan jemaah haji dari wilayah yang sedang dalam masa pemulihan bencana tidak terbebani dengan tenggat administratif, sekaligus menjaga kelancaran persiapan haji nasional tahun mendatang.

Ketika ditanya mengenai syarat atau ketentuan khusus untuk mendapatkan relaksasi tersebut, Dahnil menegaskan bahwa mekanismenya tetap sama dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

“Syarat seperti biasa, ya. Maksudnya normal seperti yang saat ini berlaku. Tapi waktunya kita perpanjang, begitu saja,” tandas Dahnil.

04/12/2025 18:12
Truk Galian C Tanpa Terpal Masih Berkeliaran di Jalan Raya Dukun Gresik, Pengendara Jalan Was-Was

Gresik (beritajatim.com) – Masih banyaknya truk galian C tanpa penutup terpal yang melintas di jalan raya membuat pengguna jalan miris. Bisa dibayangkan apabila bongkahan galian C itu jatuh lalu menimpa pengendara motor atau pengemudi mobil di belakangnya. Kecelakaan pastinya tak bisa dihindari. Hal ini terpantau di Jalan Raya Dukun, Gresik.

Sebelumnya, sesuai kesepakatan bersama antara pelaku usaha transportasi, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satlantas Polres Gresik, dibuat kesepakatan bahwa truk galian C wajib mematuhi jam operasional yang berlaku serta menutup terpal muatan yang diangkut.

Namun kesepakatan itu sepertinya hanya isapan jempol. Pantauan beritajatim.com di lapangan, ada truk galian C dengan kondisi kendaraan tak terawat serta nomor polisi tak terlihat, melintas seolah-olah tak menggubris kesepakatan yang telah diteken.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik, Khusaini, mengatakan institusinya tidak bisa memberikan sanksi terkait truk muatan galian C yang melintas tanpa terpal.

“Kami tak punya kewenangan sampai melakukan penilangan. Sifat kami hanya memberikan imbauan kepada pelaku usaha angkutan transportasi supaya menggunakan penutup terpal serta mematuhi jam operasional,” katanya, Kamis (4/12/2025).

Khusaini juga menjelaskan pihaknya telah lelah terus memberikan sosialisasi terkait hal ini. Dirinya berharap adanya kesadaran dari pelaku transportasi agar melaksanakan aturan yang dibuat bersama. “Aturannya sudah jelas, pengemudi truk galian C harus menggunakan tutup terpal supaya tidak membahayakan pengguna jalan lainnya,” paparnya.

Sementara itu, secara terpisah Wakil Ketua III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, menuturkan dirinya meminta Dishub Gresik untuk menertibkan truk yang tidak menutup bak belakangnya. Apalagi muatannya melebihi kapasitas atau overload dan over dimension sehingga sangat membahayakan pengguna jalan lain.

“Harus ada tindakan tegas atau sanksi kepada angkutan muatan galian C yang tidak menutup terpalnya. Untuk itu sanksinya harus ditilang atau truknya tidak boleh beroperasi lagi,” tuturnya.

Salah satu pengguna jalan, Yudhi, mengaku miris dan waswas saat berada di belakang truk tersebut. Apalagi muatannya sudah overload dan bongkahan galian C berukuran besar tampak miring ke bawah.

“Itu sangat bahaya sekali kalau tiba-tiba muatannya jatuh pasti akan terkena pengguna jalan yang ada di belakangnya. Kami berharap kepada pihak terkait agar ada sanksi tegas bagi para sopir angkutan galian C yang melanggar aturan,” pungkasnya. [dny/kun]

04/12/2025 18:10
IPW Sarankan Wassidik di Bawah Naungan Kapolri-Kapolres

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyarankan agar Pengawasan Penyidikan (Wassidik) langsung berada di bawah naungan Kapolri, Kapolda, dan Kapolres.

Perlu diketahui, Wassidik di Bareskrim berada di bawah naungan Kepala Biro Pengawas Penyidikan, sedangkan di tingkat Polda berada di bawah struktural Ditreskrimum.

Sugeng menjelaskan, penyelidikan hingga penghentian perkara telah dibahas di ruang lingkup reserse di mana Wassidik berada di ruang lingkup yang sama. Menurutnya, ketika pelapor atau terlapor melaporkan ke Wassidik atas suatu gelar perkara, maka secara umum hasilnya akan sama.

“Jadi harus di bawah Kapolri, di bawah Kapolda atau di bawah Kapolres. Jadi ditingkatkan Wassidiknya,” kata Sugeng saat rapat bersama Komisi III, Kamis (4/12/2025).

Selain itu, Sugeng menemukan masih adanya kegiatan transaksional antara pelapor terkait pengumuman perkembangan hasil gelar perkara khusus.

Dia menyampaikan, pelapor kerap terhambat pada tahap ini untuk mendapatkan hasil yang transparan, apalagi proses berlangsung lama tanpa adanya kepastian yang jelas.

Bahkan di sejumlah kasus, pelapor mendapati kasusnya dihentikan secara mendadak. Alhasil, di beberapa perkara, pelapor harus ‘melobi’ petugas Wassidik untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

Upaya ditingkatkannya Wassidik di bawah naungan Kapolri-Kapolda agar reformasi kepolisian berjalan maksimal. Dia mengemukakan, struktural Polri harus menjadi fokus utama untuk diperbaiki.

Dia menyebutkan bahwa permasalahan internal kepolisian adalah menormalisasi kesalahan baik dari tingkat bawah hingga atas.

“Soal mentalitas, penyalahgunaan kewenangan dengan segala aspeknya. Maka obatnya salah satunya ya, ini bukan satu-satunya. Itu reformasi pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas. Termasuk di dalamnya adalah reformasi struktural,” ujarnya.

Dia menegaskan, permasalahan di tubuh Polri karena sanksi-sanksi yang diberikan kurang tegas. Bahkan, katanya, di beberapa permasalahan, justru anggota Polri masih menjabat hingga naik pangkat.

04/12/2025 18:08
BMW Gelar Kompetisi Teknisi se-Indonesia, Diikuti Ratusan Peserta

BMW Gelar Kompetisi Teknisi se-Indonesia, Diikuti Ratusan Peserta

04/12/2025 18:02
Menjajal 5 Prompt Gemini AI untuk Bikin Foto Formal hingga Memorable, Hasilnya Bikin Terperangah!

Kalau kamu punya kesempatan bertemu diri kamu sendiri di waktu kecil, apa yang ingin kamu sampaikan? Rupanya dengan bantuan Gemini AI, kamu bisa berfoto bersama dengan versi kecil dari dirimu.

Prompt yang bisa dipakai:

“Tampilkan dua versi diri, dewasa dan masa kecil, bertemu di jalan perumahan saat sore hari. Keduanya saling menatap dengan cahaya matahari keemasan menciptakan suasana nostalgik dan hangat.”

Kamu bisa memasukkan foto kecil kamu dan foto dirimu sekarang ke Nano Banana di Gemini AI

5. Bikin Moodboard Fashion dari OOTD

Lewat gambar outfit of the day (OOTD) yang kamu jepret dari kamera Galaxy S25 FE, kamu bisa membuat moodboard fashion. Moodboard ini bisa kamu unggah di media sosial agar terkesan lebih trendy.

Prompt yang bisa dipakai:

“Kolase fashion mood board dengan beberapa lapisan. Foto potret utama ditempatkan di atas permukaan putih/krem yang berada di atas latar bertekstur (kain, karton, hempboard, atau papan tulis). Tepi foto terlihat utuh dengan sedikit efek kusut pada sudut untuk kesan realistis. Sekeliling foto dihiasi potongan item fashion dan aksesori dari outfit, masing-masing ditampilkan sekali pada lapisan terpisah, dengan sebagian saling tumpang tindih dan sedikit menutupi pinggir foto. Tambahkan catatan dan sketsa bergaya tulisan marker dengan warna yang diambil dari foto. Setiap item diberi label nama produk serta detail ukuran/warna. Palet warna keseluruhan serasi dengan foto, menciptakan tampilan kreatif, lucu, dan bertumpuk seperti kolase nyata.”

04/12/2025 18:00
APEDNAS Jatim Kecam Lambannya Pemerintah Desa, Kehilangan Dana Desa Rp10 Miliar Lebih

Pacitan (beritajatim.com) – Polemik gagal cairnya Dana Desa (DD) tahap II di Kabupaten Pacitan terus memantik reaksi keras. Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (APEDNAS) Jawa Timur, Badrul Amali, mengecam lambannya kinerja pemerintah desa hingga membuat anggaran lebih dari Rp 10 miliar tak dapat dicairkan.

Menurut Badrul, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari ketidaksiapan perangkat desa dalam memenuhi persyaratan administrasi, baik sekretaris desa maupun bendahara. Ia menegaskan persoalan ini bukan sekadar soal regulasi baru.

“Ini murni ketidaksiapan pemerintah desa, khususnya yang membidangi. Entah sekretaris desa atau bendahara desa,” tegas Badrul, Kamis (4/11/2025).

Ia menyebut, kerugian akibat gagal cairnya DD tahap II sangat dirasakan masyarakat. Program yang seharusnya dinikmati warga terancam tidak terlaksana, atau bahkan menimbulkan masalah baru.

“Bagi BPD, ini fenomena luar, program tidak bisa dinikmati masyarakat atau program sudah jalan tapi uangnya tidak ada. Ini harus disikapi oleh bupati. Harus jelas siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Badrul menilai alasan yang selama ini disampaikan terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81 tidak tepat. Pasalnya, syarat pencairan dana desa merupakan prosedur rutin setiap tahun. “Syarat itu sudah biasa dilakukan desa setiap tahunnya, jadi tidak karena PMK 81. Dengan atau tanpa PMK 81, ini tetap tanggung jawab desa,” ujarnya.

Ia mengungkap, ada sejumlah masalah yang menjadi penyebab teknis, mulai dari laporan tahap I yang tidak lengkap, realisasi tahun sebelumnya yang masih bermasalah, hingga keterlambatan pengajuan dokumen. “Dalam jangka waktu Mei sampai September, desa sudah bisa mengajukan persyaratan tahap II. Namun faktanya tidak dilakukan,” tambahnya.

Akibat kelalaian itu, sebanyak 45 desa di Pacitan kehilangan hak pencairan DD tahap II. Nilainya bervariasi, mulai dari Rp 80 juta hingga Rp 400 juta per desa. “Desa mencari anggaran sebesar itu ya berat. Lah ini ada anggaran, tapi disia-siakan,” kritik Badrul.

Ia berharap pemerintah kabupaten segera mengambil langkah tegas, melakukan evaluasi, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang. “Ini bukan persoalan sepele. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Harus ada pertanggungjawaban,” tutupnya. (tri/kun)

04/12/2025 17:58
Banjir dan Longsor Sumatera 2025, BNPB: 812 Orang Meninggal Dunia

Jakarta: Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus mencatatkan korban jiwa.

Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan jumlah korban terus meningkat seiring proses evakuasi dan pencarian yang masih berlangsung.

Per Kamis, 4 Desember 2025 pukul 17.00 WIB, BNPB merilis rekapitulasi dampak bencana yang menggambarkan luasnya kerusakan serta banyaknya warga yang terdampak.

BNPB mencatat 812 jiwa meninggal dunia, 509 jiwa masih hilang, dan lebih dari 2.700 orang mengalami luka-luka akibat banjir dan longsor yang terjadi sejak akhir November.

Jika dirinci, korban meninggal dunia di Aceh sebanyak 325 jiwa, Sumatera Utara: 311 jiwa, dan Sumatera Barat: 176 jiwa.

Hingga kini, tim gabungan masih berupaya melakukan pencarian korban yang belum ditemukan di sejumlah titik yang sulit dijangkau.
Kerusakan infrastruktur mencapai ribuan unit
Selain menelan korban jiwa, bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. BNPB mencatat lebih dari 10.500 rumah rusak, dengan tingkat kerusakan bervariasi.

Fasilitas umum juga ikut terdampak, meliputi:

Fasilitas pendidikan: 326 unit rusak
Fasilitas peribadahan: 185 unit rusak
Fasilitas kesehatan: 25 unit rusak
Gedung/kantor pemerintahan: 115 unit rusak
Jembatan: 295 unit rusak

Secara keseluruhan, 51 kabupaten di tiga provinsi mengalami dampak langsung dari banjir dan longsor ini.

Jakarta: Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus mencatatkan korban jiwa.

Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan jumlah korban terus meningkat seiring proses evakuasi dan pencarian yang masih berlangsung.

Per Kamis, 4 Desember 2025 pukul 17.00 WIB, BNPB merilis rekapitulasi dampak bencana yang menggambarkan luasnya kerusakan serta banyaknya warga yang terdampak.

BNPB mencatat 812 jiwa meninggal dunia, 509 jiwa masih hilang, dan lebih dari 2.700 orang mengalami luka-luka akibat banjir dan longsor yang terjadi sejak akhir November.

Jika dirinci, korban meninggal dunia di Aceh sebanyak 325 jiwa, Sumatera Utara: 311 jiwa, dan Sumatera Barat: 176 jiwa.

Hingga kini, tim gabungan masih berupaya melakukan pencarian korban yang belum ditemukan di sejumlah titik yang sulit dijangkau.
Kerusakan infrastruktur mencapai ribuan unit
Selain menelan korban jiwa, bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. BNPB mencatat lebih dari 10.500 rumah rusak, dengan tingkat kerusakan bervariasi.

Fasilitas umum juga ikut terdampak, meliputi:

Fasilitas pendidikan: 326 unit rusak
Fasilitas peribadahan: 185 unit rusak
Fasilitas kesehatan: 25 unit rusak
Gedung/kantor pemerintahan: 115 unit rusak
Jembatan: 295 unit rusak

Secara keseluruhan, 51 kabupaten di tiga provinsi mengalami dampak langsung dari banjir dan longsor ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(ANN)

04/12/2025 17:57
Didesak Jadikan Musibah di Sumatera Berstatus Bencana Nasional, Mensesneg: Pemerintah Masih Sanggup Tangani

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh hingga kini masih jadi sorotan dan mendapat perhatian luas publik dunia.

Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk menetapkan peristiwa itu sebagai bencana nasional. Namun, hingga kini pemerintah belum mau menerapkannya.

Pemerintah menyatakan belum membutuhkan bantuan luar negeri untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor di ketiga provinsi tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan saat ini pemerintah memusatkan penanganan pemulihan bencana pada pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Ia tak memungkiri, sejumlah negara telah menawarkan bantuan kepada Indonesia.

“Untuk sementara ini belum. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat, baik berupa ucapan keprihatinan maupun tawaran bantuan,” kata Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).

Prasetyo memastikan, pemerintah masih mampu menangani seluruh persoalan bencana yang terjadi di Sumatera. Ia juga memastikan ketersediaan pangan dalam negeri mencukupi, karena stok nasional saat ini masih melimpah.

Sebelumnya, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar meminta agar pemerintah segera menetapkan status musibah tersebut sebagai Bencana Nasional.

“Apalagi banyak daerah bencana di Sumatra seperti Aceh, Sumut dan Sumbar ini telah meluluhlantakan seluruh infrakstruktur seperti jalan dan jembatan, juga rumah penduduk serta gedung sekolah, tempat peribadatan. Bahkan tidak sedikit korban yang belum ketemu bahkan belum tersentuh bantuan. Sisi lain, kemampuan pemerintah daerah juga sangat terbatas,” ujar Kiai Anwar, Sabtu (29/11/2025).

04/12/2025 17:55