Blog

  • 39 Titik di Kota Malang Terendam Banjir Akibat Hujan Intensitas Tinggi

    39 Titik di Kota Malang Terendam Banjir Akibat Hujan Intensitas Tinggi

    Malang (beritajatim.com) – Sebanyak 39 titik mengalami banjir dan pohon tumbang saat hujan deras melanda Kota Malang pada Kamis, (4/12/2025). Hujan dengan intensitas tinggi menjadi salah satu faktor utama banyaknya daerah di Kota Malang terendam banjir.

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno mengungkapkan, hujan intensitas lebat pada Selasa siang, memicu meningkatnya debit air pada drainase dan sungai di beberapa wilayah Kota Malang. Akibatnya terjadi luapan ke jalan maupun masuk ke pemukiman warga sehingga banyak warga yang terjebak di dalam rumah.

    “Berdasarkan pantauan pusdalops, terdapat 39 titik mengalami banjir dan 1 pohon tumbang,” kata Prayitno.

    Untuk wilayah yang mengalami genangam air yakni, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Sedangkan 1 pohon tumbang dilaporkan terjadi di kawasan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang.

    Beberapa wilayah yang terpantau banjir parah adalah sepanjang Jalan WR Supratman, Letjen Sutoyo, Sunandar Priyo Sudarmo. Penyebab utama karena kawasan ini memiliki kontur tanah yang rendah sehingga air mengalir ke wilayah ini.

    “Ketinggian air sekitar paha tetapi puncaknya sampai dada ke atas, videonya yang masuk ke saya seperti itu. Kalau di jalan raya sekitar 80 centimeter sampai 150 hingga 160 centimeter. Saya cek juga perahu karet saya kirimkan ke sana,” ujar Prayitno.

    Prayitno menuturkan, pasca bencana BPBD Kota Malang akan berkoordinasi dengan lintas OPD termasuk TNI dan Polri dalam pemberian bantuan. Dalam kondisi darurat seperti saat ini mereka akan mengirimkan makanan cepat saji termasuk makanan kemasan khusus anak kecil hingga balita.

    “Kami koordinasi dengan pak rw kalau ada rumah rusak kami evakuasi ke balai rw nanti makanan cepat saji kami kirim. Familiy kid kami kirim. Yang jelas informasi nasional kita sama-sama curah hujan memang naik sampai 40 persen karena perubahan iklim. Ini lebih deras dari sebelumnya,” kata Prayitno. [luc/aje]

  • Pendaftaran Magang Nasional Batch 3 Dibuka, Targetkan 25 Ribu Peserta

    Pendaftaran Magang Nasional Batch 3 Dibuka, Targetkan 25 Ribu Peserta

    Jakarta

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Program Pemagangan Nasional Batch III bagi lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi. Pendaftaran dibuka mulai Kamis, 4 Desember 2025 hingga Minggu, 7 Desember 2025 secara daring melalui kanal resmi maganghub.kemnaker.go.id.

    Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengajak lulusan periode 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025 untuk segera mendaftar dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata yang dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing.

    “Pada Batch III ini, kami menargetkan 25 ribu peserta magang. Batch ini khusus dibuka bagi lulusan perguruan tinggi periode 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025,” ujar Darmawansyah dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

    Berdasarkan data Dashboard Pemagangan Nasional Batch III, tercatat 37.510 lowongan magang yang dibuka oleh penyelenggara dari sektor pemerintah maupun perusahaan. Rinciannya, kementerian/lembaga membuka 8.949 lowongan untuk 4.351 posisi, sementara perusahaan membuka 28.571 lowongan untuk 11.918 posisi. Total posisi magang yang tersedia mencapai 16.269 posisi.

    Timeline Magang Nasional 2025 Batch 3 Foto: Dok. Instagram Kemnaker

    Sementara itu, Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Ditjen Binalavotas Kemnaker, Surya Lukita Warman menjelaskan tentang tahapan program Batch III.

    Sebagaimana diketahui, Program Pemagangan Nasional dirancang pemerintah untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta akan menjalani magang selama enam bulan dan menerima uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

    Selain itu, peserta mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Program ini merupakan inovasi terbaru yang pertama kali dilaksanakan di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    (anl/ega)

  • Saksi Sidang Impor Minyak Ungkap Petinggi BUMN Tolak Tas Golf Pemberiannya: Sejak Itu Saya Malu
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Desember 2025

    Saksi Sidang Impor Minyak Ungkap Petinggi BUMN Tolak Tas Golf Pemberiannya: Sejak Itu Saya Malu Nasional 4 Desember 2025

    Saksi Sidang Impor Minyak Ungkap Petinggi BUMN Tolak Tas Golf Pemberiannya: Sejak Itu Saya Malu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Terdakwa sekaligus VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne, menolak pemberian satu tas golf dari Originator Specialist-Business Development pada PT Jasatama Petroindo, Ferry Mahendra Setya Putra.
    Hal ini diungkap Ferry yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di
    PT Pertamina
    Persero.
    Ferry menjelaskan, ia secara spontan memberikan tas golf itu kepada Edward pada akhir Maret 2023.
    Beberapa hari setelah tas golf itu sampai di rumah Edward, Ferry ditelepon oleh si penerima.
    “Dua hari setelahnya, beliau telepon saya dan nolak. Saya masih ingat betul dan itu bikin saya malu. Jadi, itu jadi yang pertama dan yang terakhir karena kemudian ditolak,” ujar Ferry dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
    Ferry mengaku masih cukup ingat dengan ucapan Edward yang saat itu menolak pemberiannya.
    “Intinya ginilah, ‘Ngapain lu kasih gini? Gua enggak bisa terima, bro.’ Gitu. ‘Enggak enak gua terimanya,’” kata Ferry meniru ucapan Edward saat itu.
    Kepada Edward, Ferry menegaskan bahwa pemberiannya murni berdasarkan kedekatan pertemanan, bukan bisnis.
    Ferry mengaku berterima kasih kepada Edward yang menyempatkan diri untuk menjenguknya setelah operasi.
    “Enggak ada hubungan sama bisnis, bahkan ini enggak disuruh BP, sama sekali enggak disuruh BP, pakai uang pribadi saya, makanya saya tidak melaporkan ke BP gitu ya, karena pakai uang pribadi saya,” lanjut Ferry.
    PT Jasatama Petroindo merupakan perwakilan BP Singapore PTE.LTD di Indonesia.
    Edward diketahui tetap menolak halus pemberian dari Ferry.
    “Beliau menolak secara halus kemudian dilanjutkan dengan kata-kata, ‘Tapi, tetap gua enggak enak terimanya karena…’ Beliau pakai alasan yang saya masih ingat, istrinya dia. ‘Nanti yang ada bini gua marah karena bingung nih ditaruh di mana nih tas,’” lanjut Ferry.
    Meski ditolak, tas golf ini tidak dikembalikan ke tangan Ferry lagi.
    Edward memilih untuk menaruh tas golf dari Ferry di kantornya untuk nanti dipakai jika dibutuhkan.
    “Terus, beliau minta izin, ‘Gua izin taruh di kantor aja ya siapa tahu bisa dipakai anak-anak.’ Bagi saya itu penolakan walaupun secara halus. Dan, sejak itu ya saya malu dan enggak pernah ngasih lagi sudah,” imbuh Ferry.
    Dalam sidang, Ferry mengaku membeli tas golf ketika kebetulan melintas di depan toko perlengkapan golf di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.
    Ia melihat sebuah iklan bertuliskan ‘Buy 1 Get 1’ untuk tas golf.
    Ferry pun merogoh kocek senilai Rp 3,5 juta untuk kedua tas golf itu.
    Berhubung ia hanya butuh satu, sisanya diberikan kepada orang lain.
    Saat itu, ia teringat pada Edward yang sudah pernah menjenguknya ketika sedang dirawat di rumah sakit.
    Tas golf senilai Rp 1,75 juta ini kemudian diantar ke rumah Edward tanpa sepengetahuan calon penerima.
    Pengacara terdakwa, Luhut MP Pangaribuan, menjelaskan alasan itu tidak dikembalikan meski sudah ditolak.
    Menurutnya, ini masih berkaitan erat dengan budaya masyarakat Indonesia.
    Luhut menjelaskan hal ini dengan sebuah analogi.
    “Kamu sekarang wartawan, kan kita sudah kenal. Tiba-tiba saya ada beli mangga di situ. Aduh, saya kasih dia tadi saya diwawancara, kan gitu kirim dong mangga kan gitu. Mangga setengah kilo. Masa kamu kembaliin? Dalam konteks Indonesia, itu wajar,” ujar Luhut saat ditemui usai sidang.
    Luhut menegaskan, pemberian dari Ferry ke Edward murni karena pertemanan.
    Terlebih, harga barang yang diberikan tergolong kecil jika dibandingkan dengan nilai proyek yang berjalan di Pertamina.
    “Kalau misalnya (pemberian suap nilainya) 1,75 juta dollar Amerika Serikat, itu masuk akal. Kalau itu (proyeknya) triliunan kan gitu. Baru seimbang. Ya. Ini di mana imbangannya?” kata Luhut.
    Nama BP Singapore pernah disinggung dalam dakwaan.
    Perusahaan ini menjadi satu dari sepuluh pihak yang diduga mendapat perlakuan istimewa dari para terdakwa dalam pengadaan impor minyak mentah.
    “Terdakwa Agus Purwono, Sani Dinar Saifuddin, dan Dwi Sudarsono mengusulkan sepuluh mitra usaha sebagai pemenang pengadaan impor minyak mentah/kondensat meskipun praktik pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan,” ujar salah satu jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).
    Jaksa menyebutkan, Agus, Sani, dan Dwi sengaja membocorkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang merupakan persyaratan utama lelang.
    Nilai HPS ini sifatnya rahasia.
    “(Para terdakwa juga) melakukan perubahan persyaratan utama berupa volume pengadaan dan waktu pengiriman. (Serta), mengundang perusahaan yang sedang dikenai sanksi untuk mengikuti pelelangan,” imbuh jaksa.
    Dalam kasus ini, BP Singapore PTE.LTD meraup keuntungan sebesar 36,258,298.95 dollar Amerika Serikat.
    Namun, setelah dijumlahkan, sepuluh perusahaan asing yang mendapatkan perlakuan khusus ini memperoleh kekayaan senilai 570,267,741.36 atau 570,2 juta dollar Amerika Serikat.
    Pengadaan impor minyak mentah ini hanya satu dari beberapa pengadaan yang menyebabkan kerugian negara dalam kasus ini.
    Secara keseluruhan, para terdakwa maupun tersangka disebutkan telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 285,1 triliun.
    Setidaknya, ada sembilan orang yang lebih dahulu dihadirkan di persidangan, antara lain: Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa; Muhamad Kerry Adrianto Riza; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi; VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono.
    Lalu, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati; dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo.
    Kemudian, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan; Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga,
    Edward Corne
    .
    Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 18 tersangka.
    Berkas delapan tersangka lainnya sudah dilimpahkan ke Kejari Jakpus.
    Namun, berkas Riza Chalid belum dilimpahkan karena saat ini masih buron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kawasan Ancol terdampak banjir rob

    Kawasan Ancol terdampak banjir rob

    Jakarta (ANTARA) – Kawasan Ancol yang dikelola PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk terdampak banjir akibat kenaikan air laut (rob) dan air meluap hingga ke bagian daratan di dalam kawasan destinasi wisata keluarga di Jakarta Utara tersebut.

    “Kawasan Ancol yang terdampak tinggi banjir rob adalah kawasan Dermaga Marina,” kata Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Daniel Windriatmoko di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan, tingginya pasang air laut sehingga meluap ke area daratan, khususnya jalur lalu lintas untuk kendaraan.

    Manajemen Ancol Taman Impian telah melakukan rekayasa lalu lintas, khususnya kendaraan yang keluar dan masuk dari Pintu Gerbang Marina.

    Manajemen Ancol Taman Impian juga telah bertindak sigap dan taktis dalam menangani luapan pasang air laut ini dengan memaksimalkan pompa di titik lokasi.

    “Pada pukul 15.30 WIB pasang surut air laut telah kembali normal dan luapan air dapat ditangani,” kata dia.

    Sebelumnya, beredar video air laut meluap dari Dermaga Marina Ancol ke jalan jalur dua yang berada di kawasan Ancol akibat pasang air laut atau banjir pesisir pada Kamis.

    Kondisi jalur dua di kawasan Dermaga Marina Ancol yang sudah kering dari banjir rob pada Kamis (4/12/2025) sore. (ANTARA/HO-Ancol)

    Air mengalir deras dan memenuhi seluruh jalur tersebut dan pihak Ancol sudah melakukan penanganan terhadap kondisi tersebut.

    Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada 1-10 Desember 2025.

    Kondisi ini menyebabkan fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fenomena fase Bulan Purnama dan Perigee (Supermoon) yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dituding Gelapkan Aset Rp700 Miliar Milik Linda Susanti, KPK Diadukan ke Dewas

    Dituding Gelapkan Aset Rp700 Miliar Milik Linda Susanti, KPK Diadukan ke Dewas

    Dia mengaku pernah mendapat permintaan melalui perantara agar bertemu di luar kantor KPK dan diminta mempertimbangkan pencabutan kuasa hukum. Selain itu, Linda menyebut ada pihak yang diduga berupaya membujuknya menyerahkan sebagian aset.

    “Dari mulai tawaran 20 persen, lalu lebih besar lagi. Tetapi saya menolak. Kalau memang aset itu benar milik saya dan tidak terkait perkara, ya harus dikembalikan sepenuhnya,” katanya.
    Dalam kesempatan yang sama, Deolipa menyerahkan sejumlah dokumen sebagai lampiran laporan, antara lain:

    Surat tanda penerimaan barang bukti

    Surat panggilan pemeriksaan

    Berita acara terkait penyitaan

    Salinan dokumen yang diterbitkan penyelidik dan penyidik KPK

    Selain itu, pihaknya mengaku masih menyimpan rekaman dan video yang akan dilengkapi jika diperlukan oleh Dewas maupun lembaga lain. Surat pengaduan kepada Dewas KPK memuat dugaan:

    Penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik KPK

    Penggelapan atau penyelewengan aset sitaan

    Permintaan pertemuan di luar prosedur resmi

    Indikasi upaya mempengaruhi atau mengarahkan BAP secara tidak benar

    Laporan juga meminta Dewas KPK untuk:

    Menyelidiki prosedur penyitaan aset

    Memeriksa oknum yang diduga terlibat

    Mengklarifikasi legalitas dan dokumentasi penyitaan

    Linda menjelaskan bahwa pemblokiran awal rekening terjadi pada 2024 di Bank BCA Cabang Millenial. Kemudian, menurutnya, penyidik mengambil sejumlah aset fisik pada 11 April 2025.

    “Mereka katakan penyitaannya satu rangkaian. Tapi saya melihat ada kejanggalan dari tanggal dan prosesnya,” ujarnya.

    Linda menegaskan bahwa sumber dana berasal dari warisan orang tuanya di Australia dan ia mengaku memiliki dokumen legal untuk membuktikan asal-usul tersebut. Pihaknya menyatakan akan memantau perkembangan di setiap lembaga guna memastikan adanya tindak lanjut yang jelas.

    “Ini menyangkut identitas lembaga penegak hukum. Kami tidak ingin masalah ini membesar dan merusak kepercayaan publik,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPK menyatakan bahwa setiap prosedur penindakan dilakukan sesuai ketentuan, namun belum menanggapi detail dugaan penyimpangan yang disampaikan Linda dan kuasa hukumnya. (fajar)

  • HKI Gandeng Bappenas Atasi Hambatan Perizinan di Kawasan Industri Prioritas

    HKI Gandeng Bappenas Atasi Hambatan Perizinan di Kawasan Industri Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) masih menemukan hambatan perizinan dalam pengembangan kawasan industri prioritas dan proyek strategis nasional (PSN) sektor kawasan industri. 

    Untuk itu, pengusaha menggandeng Kementerian PPN/Bappenas guna memperkuat perencanaan kebijakan dan percepatan transformasi kawasan industri selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. 

    Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan bahwa transformasi kawasan industri merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi, geopolitik, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan. 

    “Salah satu isu utama yang disoroti adalah hambatan perizinan dasar, terutama pada penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang [PKKPR] dan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang [RKKPR],” kata Akhmad dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025). 

    Dia menerangkan bahwa saat ini proses perizinan tersebut belum seragam di daerah karena perbedaan interpretasi serta sinkronisasi tata ruang yang belum optimal. Alhasil, kondisi ini berdampak pada rencana percepatan Kawasan Industri Prioritas RPJMN dan kawasan berstatus PSN. 

    Polemik perizinan tersebut tengah diupayakan oleh HKI lewat penguatan pengawasan, mengurangi bottleneck perizinan, mempercepat konsultasi dengan anggota, dan memberikan masukan berbasis data untuk penyusunan kebijakan industri. 

    Dengan menggandeng Bappenas, pengusaha kawasan industri berharap dapat menciptakan ekosistem yang semakin kondusif bagi percepatan investasi dan perluasan aktivitas industri, sekaligus mendorong penyelarasan kebijakan yang lebih efektif antara pusat dan daerah.

    Kerja sama HKI dan Bappenas ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Perencanaan Kebijakan serta Percepatan Pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2025–2029 dan PSN berbasis Kawasan Industri pada Kamis (4/12/2025). 

    “Ini dilakukan agar percepatan pembangunan dapat berjalan optimal dan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029 dapat tercapai,” tuturnya. 

    Pengusaha juga mengusulkan pembentukan tim bersama yang beranggotakan HKI, Bappenas, dan kementerian/lembaga teknis untuk memastikan implementasi MoU berjalan efektif. Tim ini akan mengawal secara ketat proses perizinan yang masih menghadapi hambatan, terutama pada proyek-proyek kawasan industri yang termasuk dalam daftar RPJMN dan PSN. 

    Untuk itu, rapat berkala menjadi bagian penting untuk mengevaluasi hambatan di lapangan serta mempercepat eksekusi proyek prioritas agar realisasi PSN tidak hanya berhenti pada level kebijakan, tetapi juga terlihat dalam pelaksanaan konkret.

    Kolaborasi dengan Bappenas juga diyakini dapat memberikan dorongan nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk pencapaian target pertumbuhan 8% pada 2029 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029.

    Senada, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan dukungannya terhadap langkah HKI dalam mempercepat pengembangan kawasan industri prioritas. 

    “Bappenas mendukung dan akan mengawal upaya HKI dalam mengurangi hambatan perizinan serta mempercepat implementasi kawasan industri prioritas dan PSN, demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” pungkasnya. 

  • Pegawai Magang Kemenaker Diminta Pelajari Budaya Kerja Zona Integritas di Lapas Malang

    Pegawai Magang Kemenaker Diminta Pelajari Budaya Kerja Zona Integritas di Lapas Malang

    Malang (beritajatim.com) – Kepala Lapas Kelas I Malang, Teguh Pamuji meminta 27 peserta program magang Kemenaker yang sedang bertugas di lingkungan Lapas mempelajari budaya kerja zona integritas. Dia mendorong peserta magang mendukung percepatan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

    “Lapas Kelas I Malang telah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Predikat ini bentuk kepercayaan sekaligus amanah besar yang harus dipertahankan dengan kerja keras dan komitmen bersama,” kata Teguh usai Apel pagi Kamis, (4/12/2025).

    Teguh mengajak seluruh peserta magang harus menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Karena pembelajaran saat magang tidak hanya soal pengetahuan teknis, tetapi juga tentang karakter dan etika dalam menjalankan tugas

    “Saya berharap peserta magang mampu mengambil peran sebagai pelayan masyarakat yang sesungguhnya dan menunjukkan integritas dalam setiap tindakan,” ujar Teguh.

    Teguh menilai peserta magang memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pelayanan prima di lingkungan Lapas Kelas I Malang. Dia menegaskan, perilaku positif peserta magang menjadi bagian mempertahankan Zona Integritas.

    “Peserta magang adalah bagian dari wajah pelayanan Lapas, terus bergerak, berinovasi, dan menjaga standar kinerja terbaik. Satukan tekat dan langkah guna mempertahankan zona intergritas dan memberikan dampak nyata untuk masyarakat,” kata Teguh. [luc/aje]

  • Gerindra Jatim Kirim Bantuan Rp805 Juta untuk Korban Bencana di Sumatra-Aceh

    Gerindra Jatim Kirim Bantuan Rp805 Juta untuk Korban Bencana di Sumatra-Aceh

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Partai Gerindra Jawa Timur mengirimkan bantuan makanan dan kebutuhan sehari-hari untuk korban bencana di Sumatra-Aceh. Total bantuan itu senilai Rp805 juta.

    Bendahara DPD Gerindra Jatim, Ferdians Reza Alvisa mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kader Gerindra di Bumi Majapahit terhadap bencana yang terjadi.

    “Kita tahu saat ini Indonesia sedang berduka karena bencana banjir di Sumatera Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Instruksi dari Sekjen DPP Gerindra, Bapak Sugiono, seluruh kader Gerindra di Indonesia bergerak membantu,” kata Alvisa di Kantor DPD Gerindra Jatim, Kamis (4/12/2025).

    “Alhamdulillah dalam waktu dua hari terkumpul dana Rp 805 juta dari seluruh kader Gerindra Jatim,” tambahnya.

    Alvisa mengatakan bantuan dari Gerindra Jatim mayoritas adalah bahan makanan, terutama yang siap saji dan mudah dimasak.

    “Kita komunikasi dengan DPD yang di Sumatra, mereka membutuhkan barang. Bantuan berupa barang seperti pop mie, bubur, susu, biskuit, kasur, selimut, cangkul, dan timba dikirimkan ke Sumatera karena beras sudah melimpah,” bebernya.

    “Bantuan ini murni dari kader Gerindra se-Jawa Timur dengan harapan dapat meringankan beban korban,” tambahnya.

    Lebih lanjut kata politikus asal Blitar ini, total ada 7 truk yang mengangkut bantuan dari Gerindra Jatim. Nantinya, bantuan itu akan didistribusikan melalui DPD Gerindra di masing-masing provinsi.

    “Nanti yang mengelola di sana DPD Gerindra Sumatera. Kita harap bisa membantu meski jumlahnya tidak seberapa. Kader Gerindra Jatim siap membantu masyarakat yang sedang tertimpa bencana,” pungkasnya. [tok/aje]

  • DPRD ingatkan DKI jaga stok pangan jelang Nataru

    DPRD ingatkan DKI jaga stok pangan jelang Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh meminta Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan untuk mengevaluasi kondisi stok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Harus menjadi evaluasi, ke depannya perlu dipantau terus jangan sampai nanti harga pangan kita naik dan stok tersedia dengan aman,” kata Nova di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Pemprov DKI perlu evaluasi menyeluruh terkait ketersediaan stok pangan jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sehingga kebutuhan pangan masyarakat Jakarta terpenuhi secara maksimal.

    Selain itu, Nova mengimbau Dinas KPKP dan BUMD untuk mengecek dan mengawasi pangan di pasar serta gudang secara berkala, mengingat perayaan Natal dan Tahun Baru tinggal menghitung hari.

    “Dinas KPKP dan BUMD harus melihat langsung operasi-operasi pasar terkait stabilitas harga dan kebutuhan stok pangan,” ujarnya.

    Bersamaan dengan itu, Nova memastikan Komisi B bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meninjau langsung operasional stok pangan di pasar.

    “Nanti kita akan jadwalkan seperti biasanya bagaimana pengecekan terkait stok pangan ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan seluruh harga bahan pokok makanan, seperti beras dan sayur-sayuran di Jakarta saat ini masih stabil menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Kita sudah memonitor hampir semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, beras, sayur-mayur dan sebagainya, terutama cabai dan sebagainya, Jakarta relatif terkendalilah,” katanya.

    Selain itu, dia juga memastikan stok pangan di Jakarta masih terpenuhi dengan baik. “Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun juga akan terkendali,” kata Pramono.

    Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI) mencatat harga pangan komoditas cabai rawit merah mencapai Rp70.200 per kilogram (kg). Sedangkan telur ayam ras Rp32.450 per kg.

    Berdasarkan data PIHPS yang dilansir di Jakarta, Kamis pukul 09.15 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam ras, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah Rp48.300 per kg dan bawang putih Rp39.650 per kg.

    Selain itu, beras kualitas bawah I pada harga Rp14.400, beras kualitas bawah II Rp14.300, beras kualitas medium I Rp15.850 dan beras kualitas medium II Rp15.700 per kg.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Prihatin Uni Eropa Malah Banding Sengketa Baja di WTO

    RI Prihatin Uni Eropa Malah Banding Sengketa Baja di WTO

    Jakarta

    Pemerintah buka suara merespons Uni Eropa (UE) yang mengajukan banding terhadap Putusan Panel Sengketa DS616 di WTO terkait kebijakan countervailing duties (CvD) atas produk baja nirkarat asal Indonesia.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Panel WTO telah memeriksa kasus tersebut secara objektif, kemudian menyimpulkan pengenaan CVD oleh UE terhadap produk baja nirkarat dari Indonesia keliru dan melanggar aturan WTO.

    “Semestinya UE menghentikan pengenaan CVD-nya. Kami sangat prihatin atas langkah banding UE yang menyebabkan putusan panel tidak dapat diadopsi” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

    Meski UE memiliki hak prosedural untuk mengajukan banding, langkah tersebut seharusnya dilakukan untuk mencari kepastian hukum, bukan digunakan sebagai strategi terselubung agar dapat terus memberlakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan WTO.

    “Banding merupakan hak anggota WTO. Namun, keputusan UE untuk banding ke Badan Banding WTO yang tidak berfungsi saat ini justru tidak konstruktif untuk menyelesaikan sengketa ini. Padahal, UE selalu mencitrakan diri sebagai pengusung utama sistem berdasarkan aturan,” jelas Budi.

    Budi menegaskan selama ini pemerintah Indonesia sangat terbuka untuk menempuh jalu penyelesaian sengketa di luar Badan Banding WTO. Namun ia menekankan, UE selaku pihak yang kalah dalam sengketa ini malah tidak pernah mengupayakan maksimal opsi penyelesaian sengketa lainnya.

    “Pemerintah Indonesia selalu terbuka untuk mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaian sengketa kasus ini. Namun, UE membatasi opsi hanya kepada mekanisme banding alternatif yang diusungnya sendiri, yaitu Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA),” terang Budi.

    “Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan penyelesaian sengketa ini dan mengimbau UE untuk segera mengubah kebijakan CvD-nya,” tegasnya.

    Sebagai informasi, sengketa DS616 bermula dari tuduhan UE bahwa Pemerintah Indonesia memberikan subsidi ilegal yang dianggap merugikan industri domestik UE. Kemudian, UE memberlakukan bea masuk imbalan sebesar 13,5-21,4% terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia sejak Maret 2022.

    Pemerintah Indonesia merespons dengan menggugat kebijakan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada 24 Januari 2023. Hasil Putusan Panel yang mendukung gugatan Indonesia telah dikeluarkan pada 2 Oktober 2025.

    UE sebelumnya juga mengajukan banding dalam Sengketa Biodiesel DS618. Menurut Busan kedua hal ini berdampak negatif kepada kinerja ekspor ke UE di tengah upaya penguatan kerja sama perdagangan bilateral kedua pihak.

    (igo/hns)