Blog

Kemendagri: Musrenbang HAM Nasional sejalan Astacita Presiden

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan Kemendagri mendukung Kementerian Hak Asasi Manusia yang akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang HAM Nasional.

Bima mengatakan Kemendagri siap berpartisipasi dalam Musrenbang HAM Nasional, yang dinilai penting agar menjamin pembangunan nasional berbasis HAM.

“Tentu Kemendagri mendukung itu. Kami siap bersedia (kalau diundang untuk mengisi materi),” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Bima meyakini Musrenbang HAM Nasional sejalan dengan Astacita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, Bima menyebut Musrenbang HAM Nasional wajib mendapat perhatian khusus.

“Ya ini kan bagian dari Asta Cita yang sifatnya mandatory harus menjadi atensi tidak hanya pemerintah pusat tapi kepala daerah juga,” ujarnya.

Bima mengingatkan pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat sehingga pemda didorong melaksanakan nilai-nilai HAM dalam pembangunan.

“Karena kepala daerah ini ujung tombak pemenuhan hak-hak dasar warga, jadi kepala daerah harus bisa memahami itu (nilai-nilai HAM),” ujar mantan Wali Kota Bogor tersebut.

Kementerian HAM merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM dalam Musrenbang HAM Nasional yang bakal digelar pada Senin (8/12) hingga Rabu (10/12).

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan Musrenbang HAM Nasional ini merupakan yang pertama di Indonesia. Langkah ini merupakan tonggak sejarah pembangunan HAM sebagai aset yang tidak berwujud.

“Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,” ucapnya.

Pigai meyakini Musrenbang HAM Nasional merupakan bagian dari rencana strategis nasional, sekaligus tindak lanjut dari amanat Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan aspek HAM dalam butir pertama.

Musrenbang tersebut merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM nasional untuk mewujudkan rencana strategis, mengarusutamakan HAM dalam pembangunan nasional, dan mencapai target Indonesia memimpin dunia pada tahun 2045.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/12/2025 11:21
Video Harapan KSPSI untuk Kenaikan UMP 2026: Formulanya Harus Dibuka

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, berharap pemerintah bisa mengumumkan formula perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Hal ini disampaikan Andi Gani dalam Rapimnas KSPSI di Jakarta, Kamis (4/12).

Dalam rapimnas ini turut hadir Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Aspirasi buruh pun langsung diserap lewat dialog terbuka.

05/12/2025 11:20
AS Akan Jual Ribuan Bom Senilai Rp 44 T ke Kanada

Washington DC –

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui penjualan bom senilai US$ 2,68 miliar (setara Rp 44,6 triliun) kepada Kanada. Kesepakatan ini dicapai saat Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney, sedang meningkatkan anggaran pertahanan secara drastis di tengah ketidakpastian hubungan dengan Washington.

Departemen Luar Negeri AS, seperti dilansir AFP, Jumat (5/12/2025), mengumumkan persetujuan Washington untuk kesepakatan penjualan bom kepada Ottawa itu pada Kamis (4/12) waktu setempat.

Disebutkan oleh Departemen Luar Negeri AS bahwa senjata serangan udara itu akan mencakup 3.414 unit bom BLU-111, masing-masing berbobot 226 kilogram, yang mampu menghantam formasi pasukan militer, dan mencakup 3.108 unit bom GBU-39 yang dirancang untuk menghantam target dengan akurat.

Paket senjata untuk Kanada itu juga mencakup lebih dari 5.000 kit JDAM untuk mengubah bom tak berpemandu menjadi amunisi berpemandu.

“Penjualan ini akan meningkatkan kemampuan pertahanan Kanada yang kredibel untuk mencegah agresi di kawasan, memastikan interoperabilitas dengan pasukan AS, dan memperkuat kemampuan Kanada untuk berkontribusi pada pertahanan benua bersama,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri dalam pemberitahuan soal penjualan senjata itu kepada Kongres AS.

PM Carney mengatakan pada Agustus lalu bahwa Kanada pada tahun ini akan memenuhi target NATO untuk membelanjakan dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk pertahanan, beberapa tahun lebih cepat dari jadwal.

Dia menyoroti meningkatnya ketidakpastian tentang peran AS, negara tetangga Kanada dan penjamin keamanan jangka panjang di bawah NATO, serta prospek agresi Rusia di kawasan Arktik.

Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mempertanyakan kebijaksanaan NATO, menuduh sekutu-sekutu NATO terlalu bergantung pada AS sementara tidak memikul beban mereka sendiri.

Trump sering meremehkan Kanada, terutama sebelum PM Carney menggantikan Justin Trudeau sebagai PM, dengan mengatakan bahwa Kanada seharusnya menjadi negara bagian ke-51 AS.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

05/12/2025 11:19
OceanX dan BRIN Mulai Jelajahi Gunung di Laut Dalam Sulawesi

Jakarta –

OceanX bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi memulai ekspedisi laut dalam untuk meneliti rangkaian gunung laut Sulawesi, salah satu wilayah paling terpencil dan paling jarang diteliti di kawasan Indo-Pasifik.

Misi yang berlangsung dari Desember hingga Januari ini bertujuan untuk mengungkap dinamika geologi, keanekaragaman hayati, dan proses ekosistem yang saling berinteraksi di bawah Cincin Api Pasifik.

Ekspedisi ini dimulai di Bitung, Sulawesi Utara, dengan kegiatan edukasi publik dan pelibatan media yang berlangsung dari 3 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026. Misi ini merupakan kelanjutan dari temuan penting melalui misi OceanX-BRIN di 2024 yang berhasil memetakan lima gunung laut di bagian utara Sulawesi yang sebelumnya tidak pernah teridentifikasi.

Misi terbaru tahun ini diperkuat dengan melibatkan tim ilmiah yang lebih besar, cakupan penelitian yang lebih luas, dan perangkat eksplorasi yang lebih canggih untuk menghasilkan dataset laut dalam terlengkap yang pernah dimiliki Indonesia.

“Gunung laut dapat membentuk arus, menjadi rumah bagi spesies langka, dan menjadi batu loncatan kehidupan di laut dalam. Dari ratusan gunung di perairan Indonesia, hanya sedikit yang telah dieksplorasi. Maka dari itu, kami berharap melalui kerja sama dengan BRIN dapat memberikan kita perspektif baru tentang bagaimana laut dalam Indonesia mendukung ekosistem lautnya yang lebih luas,” ujar Co-CEO dan Chief Scientist OceanX Vincent Pieribone, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).

Menelusuri Sistem Geologi yang Hidup

Misi dimulai di Bitung dengan kegiatan edukasi bagi para pelajar dan pejabat pemerintah daerah, termasuk tur kapal. Kapal riset OceanXplorer kini bergerak menuju lokasi penelitian untuk dua tahap riset. Tahap pertama penelitian berfokus pada pemanfaatan fitur geologi dan hidrotermal, di mana para peneliti akan melakukan pemetaan resolusi tinggi, survei visual, dan profil dasar laut untuk memahami struktur vulkanik serta formasi tektonik laut dalam.

Tahap kedua dari misi ini akan meneliti keanekaragaman hayati dan dinamika ekologi gunung laut menggunakan ROV (kendaraan kendali jarak jauh), kapal selam, pengambilan sampel DNA lingkungan, serta instrumen oseanografi yang akan digunakan untuk mendokumentasikan sebaran spesies, keterhubungan antarhabitat, dan struktur ekosistem. Penggunaan teknologi AI SeaSwipe OceanX dapat mendukung proses anotasi gambar secara cepat sehingga para peneliti dapat memetakan spesies dan habitat secara real time.

Memperkuat Sains Kelautan Indonesia

Kepala BRIN Arif Satria menegaskan pentingnya ekspedisi ini bagi kedaulatan ilmu pengetahuan kelautan Indonesia. “Sebagai negara kepulauan dan pusat keanekaragaman hayati dunia, Indonesia harus memimpin sains kelautan di kawasan. Ekspedisi bersama OceanX bukan hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga memperkuat kemampuan bangsa dalam memetakan, memahami, dan mengelola laut dalam secara mandiri. Inilah fondasi penting menuju transformasi blue economy Indonesia,” ujarnya.

Selain eksplorasi ilmiah, misi ini juga memperkuat pembangunan kapasitas riset nasional. Para peneliti muda BRIN serta mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia akan mendapatkan pelatihan langsung mengenai pemetaan laut dalam, pengambilan sampel, genomik, hingga pemrosesan data kelautan.

Hal ini selaras dengan perencanaan road map riset nasional Indonesia serta mendukung tujuan Proyek Kapal Riset Nasional (KRISNA) dan pengembangan Ekonomi Biru Indonesia. Proyek KRISNA merupakan inisiatif untuk memperkuat riset ilmiah kelautan Indonesia melalui pembangunan kapal-kapal riset yang didanai oleh AFD France.

Misi ini juga mendapat dukungan dari Bappenas, yang menekankan bahwa riset kelautan dan penguatan kapasitas sebagai pilar penting dalam pengembangan ekonomi biru. Upaya ini memungkinkan terwujudnya tata kelola berbasis data serta pengembangan sektor-sektor-sektor baru berbasis kelautan yang berkelanjutan.

Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi kelautan di kalangan pembuat kebijakan, praktisi, dan pelajar, serta menghadirkan temuan dan pengetahuan kelautan dalam proses diskusi dan perumusan kebijakan demi tata kelola samudra Indonesia yang lebih baik di masa depan.

Dataset ilmiah yang dihasilkan selama misi ini diharapkan dapat berkontribusi pada perencanaan tata ruang laut, penilaian risiko geologi, serta penetapan garis dasar
keanekaragaman hayati untuk wilayah Sulawesi Utara. Data ini juga akan memberikan bukti yang dapat mendukung riset lanjutan, proyek nasional, dan perencanaan jangka panjang pemerintah Indonesia.

Dengan misi yang menggabungkan eksplorasi ilmiah, pengembangan kapasitas, dan integrasi data berskala besar, OceanX dan BRIN optimis bahwa ekspedisi laut ini akan menjadi tonggak penting bagi ilmu pengetahuan kelautan Indonesia, mendorong pemahaman lebih dalam tentang laut dalam sekaligus memperkuat tata kelola kelautan nasional di masa depan.

(rns/rns)

05/12/2025 11:15
Kementerian UMKM adakan layanan pemulihan UMKM di Sumut

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan layanan pelindungan dan pemulihan bagi para pelaku usaha UMKM yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan UMKM tetap tangguh menghadapi potensi risiko lingkungan dan dinamika ekonomi daerah.

“Hari ini melalui kegiatan pelindungan dan pemulihan UMKM di Kabupaten Mandailing Natal, kami hadir memberikan layanan langsung bagi para pengusaha UMKM yang membutuhkan peningkatan kesiapsiagaan terhadap risiko lingkungan maupun risiko usaha ke depan,” kata Maman.

“Pada kesempatan ini, kami juga menyalurkan bantuan bagi UMKM yang terdampak,” ujar dia dalam kunjungannya ke Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (4/12).

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian UMKM menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, dan pihak lainnya untuk memastikan dukungan akses layanan, pendampingan, serta bantuan menjangkau para pengusaha UMKM secara tepat dan efektif.

Ia menyampaikan bahwa melalui program pelindungan dan pemulihan UMKM, pihaknya berkomitmen untuk terus hadir mendampingi setiap langkah pemulihan dan penguatan usaha, sehingga UMKM dapat bangkit lebih solid dalam menghadapi berbagai situasi.

Kegiatan ini juga memfasilitasi UMKM dalam mengakses berbagai layanan penting seperti legalitas usaha, perizinan, dan pembiayaan.

Maman menekankan pentingnya legalitas usaha sebagai instrumen untuk memitigasi risiko, khususnya ketika terjadi bencana atau kondisi ekonomi yang tidak terduga.

“Legalitas merupakan alat penting agar UMKM tetap aman dan terlindungi ketika menghadapi kondisi alam atau situasi ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Dengan tercatat secara formal, usaha memiliki pegangan kuat untuk bertahan,” ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/12/2025 11:14
Sekolah Jerman Gagal Lindungi Anak dari Kejahatan Seksual?

Jakarta –

Setidaknya satu anak di setiap kelas di Jerman artinya satu dari 25 hingga 30 anak pernah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru, staf sekolah lain selain pengajar, atau teman sekelas. Insiden-insiden itu kerap berdampak serius pada kehidupan dan karier mereka di masa mendatang. Demikian hasil studi yang dilakukan Komisi Independen untuk Penyelidikan Kekerasan Seksual pada Anak-anak. Kajian itu menunjukkan bahwa siswa yang mengalami kekerasan seksual di sekolah seringkali gagal mendapatkan perlindungan dari sistem sekolah itu sendiri.

“Sering kali ada saksi yang lebih mementingkan solidaritas rekan kerja daripada perlindungan anak-anak, mengabaikan atau bahkan menutupi kekerasan demi menjaga reputasi sekolah,” jelas anggota komisi dalam konferensi pers, Rabu (04/12). “Kami menemukan bahwa korban mencari strategi sendiri untuk menghindari kekerasan, seperti bolos sekolah atau tinggal kelas.” Mengulang kelas bisa berarti mereka tidak lagi harus berada di kelas dengan guru yang menyalahgunakan mereka.

Para penulis studi mengevaluasi 133 laporan dan kesaksian dari korban yang mengalami kekerasan seksual di sekolah di Jerman, termasuk bekas wilayah Jerman Timur, antara tahun 1949 hingga 2010. Hampir 80% korban adalah perempuan. Mayoritas besar pelaku adalah laki-laki, baik dalam kasus kekerasan oleh teman sebaya maupun oleh guru.

Hampir 70% korban yang kasusnya dievaluasi dalam studi ini menduga bahwa orang lain di sekolah mengetahui adanya kekerasan seksual. “Tapi semua korban yang kami wawancarai mengatakan bahwa sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang kompeten,” kata Julia Gebrande, ketua komisi independen, kepada DW.

Sekolah lebih mementingkan reputasi daripada keadilan

Studi ini menyoroti satu kasus contoh dari tahun 1990-an: Seorang guru menerima keluhan dari siswi kelas enam tentang guru olahraga yang terus masuk ke ruang ganti mereka. Ketika ia memutuskan untuk menyelidiki, ia menyaksikan rekannya masuk ke ruang ganti siswi tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu.

Saat ia melaporkan hal ini ke administrasi sekolah, ia diberitahu bahwa ia pasti salah, bahwa rekannya “tidak akan melakukan hal seperti itu,” dan bahwa ia “hanya terlalu sensitif soal masalah ini.” Ia juga dituduh telah “merusak reputasi sekolah.”

Pelakunya tidak pernah diselidiki, dan guru yang melapor bahkan diminta untuk meminta maaf secara pribadi kepada pelaku.”Ini biasanya taktik pelaku kekerasan: Menampilkan diri sebagai sangat peduli dan siap membantu. Mereka membuat diri mereka tak tergantikan. Anda bahkan tidak akan menyangka bahwa rekan sekerja yang begitu menyenangkan bisa melakukan kekerasan,” tambah Gebrande.

Di Sekolah Odenwaldschule ada ratusan kasus kekerasan

Sebagai respons terhadap skandal ini, pemerintah Jerman pertama-tama membentuk Komisaris Federal Independen untuk Melawan Kekerasan Seksual pada Anak pada 2010. Komisi Independen untuk Penyelidikan Kekerasan Seksual pada Anak kemudian dibentuk pada tahun 2016.

Studi yang dilakukan oleh Institut Pemuda Jerman, salah satu lembaga penelitian ilmu sosial terbesar di Eropa, pada kurun waktu 2023–2024 menemukan bahwa satu dari dua remaja dari 1.600 responden pernah mengalami kekerasan seksual dalam setahun terakhir.Namun, belum ada data empiris komprehensif tentang kekerasan seksual di sekolah, dan penyelidikan hanya dilakukan di dua sekolah negeri di Jerman.

“Masih belum ada struktur yang memadai untuk menangani masalah ini di sekolah atau di otoritas pengawas sekolah,” kata Gebrande. “Itulah sebabnya kami ingin hal ini menjadi elemen kunci dalam pelatihan guru.”

“Saya merasa diabaikan, rentan, dan tak berdaya”

Masalah besar lainnya yang disoroti studi baru ini adalah banyak korban tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan apa yang dialami dan seringkali tidak menyadari bahwa yang mereka alami adalah kekerasan seksual.

Dalam satu kasus dari tahun 1970-an, seorang perempuan bernama Julia menceritakan kepada komisi tentang hubungan seksual yang dijalin dengan guru seninya yang berusia 32 tahun selama beberapa tahun, saat ia berusia 13 tahun. Ketika jauh di kemudian hari ia membaca artikel surat kabar tentang kasus serupa, “saya baru menyadari bahwa apa yang terjadi pada saya adalah kekerasan seksual.”

Dalam kasus lain dari tahun 1990-an, Lea, seorang perempuan trans yang saat itu masih hidup sebagai laki-laki, mengalami pelecehan verbal, fisik, dan seksual berulang kali oleh sekelompok anak laki-laki di kelas 10. Ia memberanikan diri bercerita pada guru yang dipercaya. Namun ia merasa malu dan tidak tahu bagaimana mendeskripsikan pelecehan yang dialami. Alih-alih mendapat dukungan, guru tersebut mengatakan bahwa masalah itu harus diselesaikan sendiri oleh anak-anak sendiri dan kata guru itu kepadanya waktu itu, situasi justru akan memburuk jika orang dewasa ikut campur.

Ia diberi tahu bahwa sejumlah “perkelahian dan konflik” adalah hal normal pada usia itu—terutama di antara anak laki-laki. “Saya merasa terlantar, rentan, dan tak berdaya,” tutur Lea kepada komisi. Tidak ada konsekuensi bagi pelaku: “Perilaku mereka bahkan diperkuat oleh fakta bahwa tidak ada yang menghalangi mereka melakukan kekerasan.”

Undang-Undang baru untuk melawan kekerasan seksual pada anak

Undang-undang baru untuk menangani kekerasan seksual pada anak mulai berlaku pada Juli tahun ini. Berdasarkan undang-undang ini, akan dibentuk dewan penasihat dari para penyintas, serta dilakukan studi tahunan mengenai prevalensi kekerasan seksual pada anak usia 14–15 tahun mulai tahun 2026.

Selain perubahan kelembagaan yang direncanakan, Gebrande berharap studi baru ini mendorong masyarakat untuk menyoroti kekerasan seksual pada anak di komunitas masing-masing, menengok kembali sejarah sekolah mereka sendiri, dan mendengarkan suara korban. “Menurut pengalaman kami, penyelidikan biasanya hanya dilakukan ketika korban memberi tekanan kepada institusi melalui media,” pungkasnya.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Rizki Nugraha

(ita/ita)

05/12/2025 11:14
Tanggapan Grab Indonesia Usai Driver-nya Lawan Arah Hingga Adu Jatos

Jakarta –

Grab Indonesia buka suara soal mitra driver-nya yang viral usai lawan arah dan terlibat baku hantam di Cengkareng, Jawa Barat. Mereka mengaku masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap terduga pelaku.

Pertama-tama, Grab Indonesia menyampaikan permintaan maaf secara resmi soal aksi semena-mena yang ditunjukkan driver-nya. Mereka mengaku sudah menghentikan mitra sementara.

“Pertama-tama, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” kata Grab Indonesia dikutip dari detikNews, Jumat (5/12).

“Sebagai informasi, mitra pengemudi yang bersangkutan telah kami nonaktifkan sementara sejak laporan diterima,” tambahnya.

Menurut penjelasan Grab Indonesia, peristiwa itu terjadi pada Jumat malam (28/11). Namun, baru viral di media sosial dua-tiga hari terakhir. Saat ini pengemudi tengah menjalani pemeriksaan secara intensif.

“Mitra pengemudi yang bersangkutan juga telah menjalani pemeriksaan internal dan proses investigasi masih terus berjalan,” jelasnya.

Grab menegaskan tak menoleransi pelanggaran lalu lintas apapun, termasuk melawan arah di jalan raya. Mereka juga menolak keras aksi-aksi yang tak sesuai Kode Etik Mitra Grab.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan keselamatan seluruh pengguna platform kami,” kata Grab.

Diberitakan sebelumnya, media sosial dihebohkan aksi pengemudi ojek online (ojol) yang membuat huru-hara di Cengkareng, Jakarta Barat. Dia yang kedapatan melawan arah terlibat baku hantam dengan pengendara motor lain.

Dilihat dari akun Instagram @lambe_ojol, pengunggah video menarasikan, driver ojol tersebut melaju kencang saat sedang melawan arah. Pelaku kemudian menabrak pengendara motor hingga berujung pada perkelahian di tengah-tengah jalan.

“Kronologi ada yang lawan arah abang grab, si Grab nabrak pemotor baju hitam kencang. Terus yang baju hitam lompat langsung gelut dah di tengah jalan. Parahnya driver yang lawan arah malah maki-maka dan galakan dia,” tulis akun tersebut.

Ketika perkelahian makin memanas, warga sekitar mendekat dan memisahkan keduanya. Driver ojol tersebut kemudian melanjutkan perjalanan dengan kembali melawan arah.

(sfn/sfn)

05/12/2025 11:12
Cara Mengurus Dokumen Rusak Akibat Banjir dan Longsor Gratis

Jakarta: Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa dan ring of fire dikenal rawan berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi.

Setiap bencana tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga membawa dampak besar terhadap infrastruktur, layanan publik, hingga dokumen pribadi milik masyarakat.

Akhir November masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Suamatera Utara diterjang bencana alam yakni banjir dan tanah longsor. Dalam musibah itu, keluarga menjadi pihak yang paling merasakan kerugian.

Selain kehilangan harta benda, kerusakan pada arsip atau dokumen penting seperti akta lahir, KTP, ijazah, atau sertifikat tanah sering kali menambah beban psikologis penyintas. Kehilangan dokumen ini bisa menghambat berbagai keperluan administratif di kemudian hari.

Bagaimana cara mengurusa atau memperbaiki dokumen-dokumen tersebut?

Melansir laman Arsip Nasional Republik Indonesia, negara menghadirkan layanan khusus untuk membantu masyarakat memperbaiki dokumen-dokumen penting tersebut melalu LARASKA.

Apa itu LARASKA?
ANRI menyediakan LARASKA (Layanan Restorasi Arsip Keluarga), yaitu layanan restorasi atau perbaikan dokumen keluarga yang rusak akibat bencana.

Layanan ini gratis dan dapat diakses langsung oleh masyarakat yang dokumennya mengalami kerusakan fisik.

Layanan ini mengacu pada Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan LARASKA di Lingkungan ANRI.

Layanan ini hadir untuk mengurangi dampak psikologis, dan melindungi hak keperdataan masyarakat yang terkena dampak bencana dari kemungkinan rusak, atau musnahnya arsip masyarakat.
Dokumen apa saja yang bisa diperbaiki?
Jenis pelayanan LARASKA diberikan untuk arsip yang terkena dampak bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi atau tanah longsor.

Jenis dokumen keluarga yang dapat direstorasi meliputi:

– Akta kelahiran
– Akta perkawinan
– Ijazah
– Kartu Keluarga (KK)
– KTP
– Sertifikat tanah

Namun dalam proses perbaikan atau restorasi LARASKA hanya menerima arsip asli, bukan fotokopi, dan hanya untuk arsip milik keluarga atau perseorangan.

Layanan ini tidak berlaku untuk arsip lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan.
Syarat restorasi dokumen rusak di ANRI
Agar proses restorasi berjalan lancar, berikut ketentuan yang wajib dipenuhi:

1. Arsip asli
Hanya arsip asli yang dapat diterima, baik yang rusak karena bencana maupun karena hama.

2. Batas maksimal jumlah dokumen
Arsip tekstual maksimal 10 lembar
Arsip kartografi atau arsitektur maksimal 3 lembar

3. Diserahkan langsung ke Posko LARASKA
Masyarakat wajib menyerahkan arsip yang akan direstorasi kepada petugas piket di posko LARASKA ANRI.

4. Mengikuti ketentuan ANRI
Pemohon wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku selama proses perbaikan.

5. Mengambil dokumen setelah selesai
Dokumen yang sudah selesai diperbaiki hanya bisa diambil dengan membawa formulir bukti penyerahan yang diberikan petugas.
Bagaimana cara mengurus dokumen yang rusak?
Prosesnya sederhana dan tidak dipungut biaya.

– MasyarakatDatang langsung ke kantor ANRI.
– Bawa dokumen asli yang rusak, baik karena banjir, gempa, atau tanah longsor.
– Serahkan ke petugas LARASKA untuk diperiksa dan didata.
– Tunggu proses restorasi (waktu pengerjaan bisa berbeda tergantung kondisi arsip).
– Ambil kembali dokumen yang telah selesai diperbaiki.

Jakarta: Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa dan ring of fire dikenal rawan berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi.

Setiap bencana tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga membawa dampak besar terhadap infrastruktur, layanan publik, hingga dokumen pribadi milik masyarakat.

Akhir November masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Suamatera Utara diterjang bencana alam yakni banjir dan tanah longsor. Dalam musibah itu, keluarga menjadi pihak yang paling merasakan kerugian.

Selain kehilangan harta benda, kerusakan pada arsip atau dokumen penting seperti akta lahir, KTP, ijazah, atau sertifikat tanah sering kali menambah beban psikologis penyintas. Kehilangan dokumen ini bisa menghambat berbagai keperluan administratif di kemudian hari.

Bagaimana cara mengurusa atau memperbaiki dokumen-dokumen tersebut?

Melansir laman Arsip Nasional Republik Indonesia, negara menghadirkan layanan khusus untuk membantu masyarakat memperbaiki dokumen-dokumen penting tersebut melalu LARASKA.

Apa itu LARASKA?
ANRI menyediakan LARASKA (Layanan Restorasi Arsip Keluarga), yaitu layanan restorasi atau perbaikan dokumen keluarga yang rusak akibat bencana.

Layanan ini gratis dan dapat diakses langsung oleh masyarakat yang dokumennya mengalami kerusakan fisik.

Layanan ini mengacu pada Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan LARASKA di Lingkungan ANRI.

Layanan ini hadir untuk mengurangi dampak psikologis, dan melindungi hak keperdataan masyarakat yang terkena dampak bencana dari kemungkinan rusak, atau musnahnya arsip masyarakat.
Dokumen apa saja yang bisa diperbaiki?
Jenis pelayanan LARASKA diberikan untuk arsip yang terkena dampak bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi atau tanah longsor.

Jenis dokumen keluarga yang dapat direstorasi meliputi:

– Akta kelahiran
– Akta perkawinan
– Ijazah
– Kartu Keluarga (KK)
– KTP
– Sertifikat tanah

Namun dalam proses perbaikan atau restorasi LARASKA hanya menerima arsip asli, bukan fotokopi, dan hanya untuk arsip milik keluarga atau perseorangan.

Layanan ini tidak berlaku untuk arsip lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan.
Syarat restorasi dokumen rusak di ANRI
Agar proses restorasi berjalan lancar, berikut ketentuan yang wajib dipenuhi:

1. Arsip asli
Hanya arsip asli yang dapat diterima, baik yang rusak karena bencana maupun karena hama.

2. Batas maksimal jumlah dokumen
Arsip tekstual maksimal 10 lembar
Arsip kartografi atau arsitektur maksimal 3 lembar

3. Diserahkan langsung ke Posko LARASKA
Masyarakat wajib menyerahkan arsip yang akan direstorasi kepada petugas piket di posko LARASKA ANRI.

4. Mengikuti ketentuan ANRI
Pemohon wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku selama proses perbaikan.

5. Mengambil dokumen setelah selesai
Dokumen yang sudah selesai diperbaiki hanya bisa diambil dengan membawa formulir bukti penyerahan yang diberikan petugas.
Bagaimana cara mengurus dokumen yang rusak?
Prosesnya sederhana dan tidak dipungut biaya.

– MasyarakatDatang langsung ke kantor ANRI.
– Bawa dokumen asli yang rusak, baik karena banjir, gempa, atau tanah longsor.
– Serahkan ke petugas LARASKA untuk diperiksa dan didata.
– Tunggu proses restorasi (waktu pengerjaan bisa berbeda tergantung kondisi arsip).
– Ambil kembali dokumen yang telah selesai diperbaiki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(ANN)

05/12/2025 11:09
Pos Indonesia targetkan pertengahan Desember penyaluran BLTS tuntas

Penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan kami targetkan tuntas sebelum pertengahan Desember

Jakarta (ANTARA) – PT Pos Indonesia (PosIND) yang menjadi salah satu penyalur Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat menyatakan saat ini penyaluran telah mencapai sekitar 85 persen, dan ditargetkan tuntas sebelum pertengahan Desember 2025.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris mengatakan BLT Kesra 2025 dialokasikan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan sekitar 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos dan sisanya melalui bank-bank Himbara.

Dari alokasi yang disalurkan lewat pos, lanjutnya melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, sekitar 12 juta data KPM sudah diterima, dan lebih dari 10 juta telah dibayarkan atau setara 85,74 persen.

“Penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan kami targetkan tuntas sebelum pertengahan Desember,” ujar dia.

Haris menegaskan, pihaknya sudah memiliki tiga skema untuk penyaluran BLTS yakni di kantor pos, melalui komunitas dan pengantaran langsung.

“Skema penyaluran dirancang agar inklusif. Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” ujarnya.

Dia menambahkan semua upaya tersebut dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan

Menurut dia, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan, terutama di wilayah terdampak bencana atau yang mengalami kendala administratif.

Haris menyatakan seiring target 100 persen penyaluran pada Desember ini dengan lebih dari 4.800 kantor pos dan ribuan titik layanan komunitas, PosIND di seluruh Indonesia terus bergerak, dari kantor pusat kota hingga pelosok desa.

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto ketika meninjau penyaluran BLTS di Kantor Pos KCU Premier, Jakarta Timur menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan pemerintah tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

“Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” katanya.

Bantuan Rp900.000 tersebut, lanjut Menteri Airlangga, mungkin tidak menyelesaikan seluruh beban ekonomi keluarga, tetapi cukup untuk menjaga daya beli masyarakat kecil di ujung tahun, dan itu menjadi penting untuk stabilitas ekonomi nasional.

Airlangga juga mengaitkan BLTS Kesra dengan program-program lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri

“Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” ujarnya.

Menko menargetkan 30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan hingga 3 Desember sudah 26,2 juta KPM yang menerima bantuan, atau sekitar 75 persen dari target nasional.

Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) menuturkan, bantuan yang disalurkan pemerintah mampu meringankan beban terutama di tengah kebutuhan yang meningkat menjelang akhir tahun.

Ahmad Fauzan, warga Pulogadung mengakui bantuan senilai Rp900.000 akan dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, sembako, peralatan rumah tangga, serta kebutuhan sekolah anak.

Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung menambahkan bantuan tunai yang diterimannya digunakan untuk biaya anak sekolah yang sedang ujian.

Warga berharap program bantuan tersebut bisa ada setiap bulan bagi keluarga menengah ke bawah serta menjangkau lebih banyak penerima.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/12/2025 11:09
Harga Perak Hari Ini 5 Desember 2025 Anjlok Rp 700

Bulan lalu, RBI mengumumkan aturan baru yang, efektif 1 April 2026, akan memungkinkan masyarakat untuk menjaminkan aset perak guna mengakses kredit melalui bank, perusahaan keuangan non-perbankan, dan perusahaan pembiayaan perumahan di bawah kerangka pinjaman yang seragam.

“Langkah ini dapat membantu memobilisasi kepemilikan perak rumah tangga India yang besar, memperluas akses ke kredit formal, dan secara resmi mengakui perak sebagai aset agunan utama,” kata Metals Focus.

Menurut beberapa laporan, lonjakan permintaan terbaru di India dapat dikaitkan dengan aturan baru ini. Meskipun diumumkan secara resmi pada November, RBI telah mengembangkan kerangka kerja tersebut sejak awal tahun. Pada Oktober, bank sentral membagikan kerangka kerja tersebut dengan para pemberi pinjaman utama untuk mendapatkan masukan.

Menurut data perdagangan pemerintah, India mengimpor perak senilai USD 2,72 miliar pada Oktober, dibandingkan dengan USD 0,43 miliar pada Oktober 2024.

Permintaan perak fisik di India menciptakan krisis pasokan yang signifikan di pasar bebas di London, yang mendorong harga sewa ke rekor tertinggi.

Kondisi likuiditas yang ketat di pasar telah menjadi faktor kunci yang mendorong harga di atas USD 50 per ons. Permintaan yang kuat sepanjang bulan November telah menjaga stok perak global mendekati rekor terendah, mendukung harga pada level tertinggi barunya di dekat USD 59 per ons.

05/12/2025 11:08