Tanggul Muara Baru Jakut Bocor, Tambalan Karung Pasir Tak Akan Bertahan Lama
Editor
KOMPAS.com –
Tambal darurat untuk menambal tanggul Muara Baru di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang bocor tidak akan bertahan lama.
Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Utara, Heria Suwandi, menjelaskan, tanggul tersebut masih mampu menahan tekanan air saat tinggi muka laut mencapai 2,65 meter pasang purnama (cmPP).
Namun, daya tahannya tidak bisa bertahan lama.
Karena itu, penanganan permanen akan dilakukan melalui pembangunan struktur tanggul baru oleh Dinas SDA.
“Perencanaan teknisnya sedang disusun dan mudah-mudahan bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026 dan selesai pada 2027,” kata Heria di Jakarta, Jumat (5/12/2025), dikutip dari Antara
Adapun penanganan yang dilakukan saat ini baru sebatas menyumpal tanggul menggunakan karung pasir, dan hingga kini sekitar 500 karung sudah digunakan, serta jumlahnya kemungkinan masih akan bertamba
Heria mengatakan, salah satu penyebab
tanggul Muara Baru bocor
karena termakan usia.
Dia menyebut tanggul tersebut usianya sudah mencapai 10 tahun sehingga konstruksinya mulai melemah.
Selain itu kebocoran juga terjadi karena kombinasi berbagai faktor, antara lain tekanan air laut yang tinggi, korosi beton akibat paparan klorin, kenaikan muka air laut, serta penurunan muka tanah (land subsidence).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-
/data/photo/2025/12/06/6933b02481189.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Tanggul Muara Baru Jakut Bocor, Tambalan Karung Pasir Tak Akan Bertahan Lama
Megapolitan
6 Desember 2025")
Tanggul Muara Baru Jakut Bocor, Tambalan Karung Pasir Tak Akan Bertahan Lama Megapolitan 6 Desember 2025
-
Kementerian ESDM Sebut Tambang Emas Martabe Milik UNTR Setop Produksi Sementara
JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan jika tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) telah menghentikan sementara kegiatan pertambangannya di Sumatera Utara.
Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengungkapkan jika penghentian ini dikarenakan perusahaan yang fokus membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang di SUmatera Utara.
“Sejauh ini stop aktivitas, mereka difokuskan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Jadi mereka full team untuk membantu distribusi bantuan, terutama ya makanan, pakaian untuk keluarga yang di sana. Karena untuk posko-pengungsian aja masih terbatas di situ soalnya,” kata Anggia kepada awak media, dikutip Sabtu, 6 Desember.
Kendati demikian Anggia tidak merinci lebih lanjut hingga kapan penghentian operasional ini dilakukan.
Ia juga menyebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah meninjau secara langsung lokasi pertambangan emas Martabe. Berdasarkan pengamatan tersebut diketahui jika lokasi longsor berada jauh dari lokasi pertambangan , sementara banjir bandang terjadi di Sungai Garoga.
Anggia mengakui jika PTAR memang membuka lahan untuk lokasi pertambangan karena proses eksploitasi yang masih berlangsung.
“Di Martabe itu memang bukaan lahan ketika eksploitasi kan memang masih berlangsung. Tapi banjir yang terjadi itu bukan di sungai ini,” tandas Anggia.
-
Banjir Bandang, Warga Aceh Utara Mengaku Trauma
Lhoksukon, Beritasatu.com – Banjir dan tanah longsor yang menerjang Kabupaten Aceh Utara, Aceh, menyebabkan 12 kecamatan tergenang. Bencana ini memaksa ribuan warga mengungsi lantaran rumah mereka hancur diterjang arus deras.
Di Desa Kuala Cangkui, Kecamatan Lapang, warga hanya bisa meratapi rumah mereka yang rata dengan tanah. Kondisi ini membangkitkan trauma lama akan bencana Tsunami.
Seorang warga, Dahlia, menceritakan saat banjir melanda Desa Kuala Cangkui. Ia mengenang kedatangan air yang tiba-tiba. Ia juga mengaku trauma dengan bencana tersebut. “Jam tiga malam tiba-tiba air datang dengan begitu deras. Kami semua langsung lari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman,” ujarnya saat ditemui Beritasatu.com, Sabtu (6/11/2025).
Kepala Desa Kuala Cangkui Anwar mencatat kerusakan signifikan di wilayahnya. 108 unit rumah mengalami rusak berat, dan 46 unit rusak ringan. Ratusan rumah warga terendam, memaksa mereka tinggal di tenda pengungsian. Anwar juga menyebutkan kebutuhan mendesak para pengungsi.
“Warga sangat membutuhkan obat-obatan, air bersih yang masih minim, peralatan bayi, dan sejumlah kebutuhan lainnya,” katanya.
Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Aceh Utara, Sabtu (6/12/2025) siang mencatat, 532 unit rumah hilang akibat diterjang banjir bandang. Sementara itu, 34.526 unit rumah terendam di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kini terus melakukan pendataan rumah rusak di 27 kecamatan.
Namun, upaya pendataan dan distribusi bantuan menghadapi kendala serius. Putusnya jaringan internet dan rusaknya akses jalan menjadi tantangan utama yang dihadapi otoritas setempat. Kondisi ini memperburuk situasi para pengungsi yang kini tinggal di tenda, yang sangat bergantung pada pasokan logistik darurat seperti obat-obatan dan air bersih.
-
Purbaya Ungkap Harga Asli Pertalite yang Dijual Rp 10.000/ Liter
Jakarta –
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan harga asli BBM solar dan Pertalite yang dikonsumsi masyarakat jika tidak disubsidi.
Selama ini harga di masyarakat lebih terjangkau karena pemerintah menanggung subsidi dan kompensasinya.
“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan non energi,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu, dikutip Sabtu (6/12/2025).
Untuk harga solar misalnya, seharusnya mencapai Rp 11.950/liter, namun harga jual eceran (HJE) yang dibayar masyarakat hanya Rp 6.800/liter. Artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung Rp 5.150/liter.
Kemudian untuk BBM bersubsidi lainnya seperti Pertalite, harga aslinya Rp 11.700/liter, namun HJE yang dibayar masyarakat Rp 10.000/liter.
“Sehingga APBN harus menanggung Rp 1.700/liter atau 15% melalui kompensasi,” beber Purbaya.
PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai, Senin 1 Desember 2025. Mengutip situs MyPertamina, khusus di Jakarta saja, harga BBM Pertamax per 1 Desember 2025 naik menjadi Rp 12.750 per liter dari harga sebelumnya Rp 12.200 per liter. Harga BBM Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp 13.750 per liter dari harga sebelumnya Rp 13.100 per liter.
Kemudian, harga Pertamax Green 95 juga naik menjadi Rp 13.500 per liter dibandingkan harga sebelumnya Rp 13.000 per liter. Namun, untuk BBM Pertalite dan solar subsidi tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter di seluruh Indonesia dan solar subsidi Rp 6.800 per liter.
Berikut harga lengkap BBM Pertamina:
Pertalite: Rp 10.000/liter
Solar: Rp 6.800/liter
Pertamax: Rp 12.750/liter
Pertamax Turbo: Rp 13.750/liter
Pertamax Green 95: Rp 13.500/liter
Dexlite: Rp 14.700/liter
Pertamina Dex: Rp 15.000/liter(ily/hns)
-
MPR Dorong Pemimpin Administrasi Publik Berintegritas-Berwawasan Kebangsaan
Jakarta –
Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI menggelar kegiatan ‘Menyapa Sahabat Kebangsaan’ di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP UNPAD). Kegiatan itu mengangkat tema ‘Pemimpin Administrasi Publik yang Berintegritas dan Berwawasan Kebangsaan’.
Dalam kegiatan ini, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Anies Mayangsari Muninggar menegaskan pemimpin administrasi publik harus kompeten, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan.
Nilai dasar integritas meliputi jujur, akuntabel, dan etis. Sedangkan nilai wawasan kebangsaan antara lain nilai nasionalisme, persatuan, dan kesejahteraan.
“Pemimpin administrasi publik yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan adalah sosok yang menjadikan Pancasila sebagai jiwa, konstitusi sebagai kompas, dan NKRI sebagai rumah bersama,” kata Anies, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
Anies menekankan pentingnya pemimpin administrasi publik memiliki integritas dan wawasan kebangsaan karena adanya tantangan yang dihadapi administrasi publik Indonesia, yaitu tantangan integritas, tantangan penegakan hukum, dan tantangan kepercayaan publik.
“Skor ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi di sektor publik masih tinggi dan menghambat terwujudnya birokrasi yang bersih,” ujar Anies.
Sedangkan tantangan penegakan hukum, Anies mengungkapkan data resmi dari Statistik Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024 menunjukkan lebih dari 85% penyidikan korupsi berasal dari pengadaan barang/jasa serta gratifikasi dan penyuapan.
Dalam tantangan kepercayaan publik, lanjut Anies, data GoodStats 2025 mencatat 60% masyarakat menyatakan cukup percaya pada lembaga negara dengan angka sangat percaya masih di bawah 25%.
“Data ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik masih moderat namun belum kokoh dan sangat dipengaruhi oleh kualitas integritas pemimpin publik,” kata Anies.
Menurut Anies, Indonesia membutuhkan bukan hanya pejabat, tetapi pemimpin yang berani jujur, berani melayani, dan berani menjaga kehormatan negara.
Oleh karena itu, Anies berharap mahasiswa administrasi publik sebagai calon penyelenggara pemerintahan (perencana, analis, birokrat, pemimpin) perlu menyiapkan diri sebagai generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh secara moral dan nasionalisme.
Sementara itu, Staf Pengajar Departemen Administrasi Publik FISIP UNPAD Slamet Usman Ismanto mengatakan seorang pemimpin administrasi publik harus memberikan hope (harapan).
“Karena seorang pemimpin administrasi publik akan membuat keputusan. Seorang pemimpin administrasi publik juga harus menjadi teladan,” kata Slamet.
Terkait dengan harapan, keputusan, dan teladan, lanjut Slamet, seorang pemimpin administrasi publik harus memiliki kemampuan literasi data dan literasi teknologi. Kemampuan literasi ini bisa diperoleh dengan cara membangun karakter yang dimulai dengan kebiasaan atau habit.
“Keberhasilan dipengaruhi oleh komitmen dan konsistensi. Ini membutuhkan mentor dan latihan. Masa depan bukan direncanakan, tetapi diciptakan,” pesan Slamet.
Kegiatan hasil kerja sama Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR dan Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UNPAD ini turut dihadiri oleh Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP UNPAD Dr Nina Karlina dan para mahasiswa yang tergabung dalam Hima Administrasi Publik FISIP UNPAD.
(anl/ega)
-
Perkuat Layanan Publik, Mas Lindra Serahkan SK 693 PPPK Paruh Waktu Pemkab Tuban
Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada sebanyak 693 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pendapa Krida Manunggal Tuban, Jumat (5/12/2025). Pelantikan ratusan pegawai paruh waktu ini dilakukan untuk memperkuat proses administrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
Penyerahan SK tersebut dihadiri dan didampingi Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., jajaran pimpinan OPD dan camat, menambah nuansa formalitas acara.
Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban, menjelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu yang dilantik akan menempati formasi sebagai Penata Layanan Operasional dan Operator Layanan Operasional. Penugasan mereka akan tersebar pada perangkat daerah, fasilitas kesehatan, dan lembaga pendidikan.
Bupati Tuban menegaskan bahwa setiap pegawai yang menerima SK memegang peran strategis. “Bahwa kepercayaan menjadi dasar utama bagi seluruh PPPK yang menerima SK,” ujar Mas Lindra, Sabtu (06/12/2025).
Sebanyak 693 pegawai ini dianggap sebagai kepanjangan tangan kepala daerah untuk mendukung proses administrasi, pembaruan data, dan peningkatan layanan publik. Menurutnya, setiap pegawai memegang peran vital karena ditempatkan langsung di unit layanan yang bersentuhan dengan masyarakat.
“Pentingnya memahami tugas sejak awal, termasuk membaca SK dengan saksama serta menyesuaikan diri dengan ritme kerja perangkat daerah masing-masing,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa kinerja PPPK akan melalui evaluasi ketat setiap tiga bulan. Penilaian ini dianggap penting untuk memastikan efektivitas penugasan dan menjadi dasar pembinaan lebih lanjut.
Mas Lindra menjelaskan, evaluasi tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga kualitas layanan serta memastikan setiap pegawai berada pada posisi yang tepat. “Pegawai yang menunjukkan kinerja baik, berpotensi mendapatkan apresiasi dan peluang pengembangan lebih lanjut,” tegas Mas Lindra.
Bupati mengingatkan bahwa penempatan baru adalah bagian dari proses adaptasi, bukan hukuman, karena rasa nyaman yang berlebihan sering membuat pegawai enggan berkembang. Oleh karena itu, PPPK diminta membangun mental yang terbuka terhadap perubahan dan cepat memahami lingkungan kerja yang baru.
“Jangan pernah terbelenggu dalam zona nyaman, beradaptasi dan keluarlah dari zona nyaman untuk mendapat pembelajaran yang luar biasa,” kata dia.
Mas Lindra berharap PPPK menjaga amanah, bekerja dengan integritas, serta memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa percepatan pelayanan publik dan perbaikan tata kelola hanya dapat terwujud bila seluruh elemen pemerintahan saling mendukung dan setara.
“Pesannya jangan ada yang menundukkan kepala, semua sama, semua setara, sebagai aparatur yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. [dya/beq]
-
Aksi Sosial di Bantar Gebang, 98 Resolution Network Serukan Gotong Royong untuk Korban Bencana
FAJAR.CO.ID, BEKASI — Aksi sosial Warga Peduli Warga (WPW) kembali digelar untuk kesebelas kalinya oleh 98 Resolution Network bersama PT Pegadaian (BUMN), Serikat Pekerja Pegadaian, dan Ikatan Pemulung Indonesia (IPI).
Kegiatan yang diisi dengan pembagian paket sembako di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, pada Sabtu (6/12/2025) ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong di tengah meningkatnya bencana alam yang melanda berbagai daerah di Indonesia.
Juru Bicara 98 Resolution Network, Rahman Toha, dalam pernyataannya menyampaikan rasa duka mendalam atas bencana yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Musibah ini adalah cobaan bagi kita semua, terutama bagi para korban. Kami dari 98 Resolution Network bersama seluruh peserta WPW menyampaikan duka mendalam. Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menegakkan solidaritas dan gotong royong—baik melalui bantuan materiil, imateriil, maupun doa,” tegas Rahman.
Ia juga menyatakan keyakinannya terhadap langkah pemerintah dalam penanganan bencana yang terjadi.
“Kami percaya pemerintah Prabowo bergerak cepat dalam tahap tanggap darurat hingga pemulihan dan rekonstruksi ke depan. Kami yakin upaya terbaik sedang dilakukan demi keselamatan warga,” ujarnya.
Di balik aksi sosial ini, Rahman menilai bahwa bencana yang terjadi perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola hutan di Tanah Air, khususnya menyangkut perizinan, deforestasi, dan kewajiban reboisasi.
“Evaluasi ini krusial. Dampak bencana yang luas dan banyaknya korban menunjukkan perlunya penataan ulang pengelolaan hutan. Pemerintah harus memastikan adanya langkah pencegahan dan revitalisasi agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tambah Rahman.
-
Anak Eks Presiden Afsel Dituduh Rekrut Belasan Pria Bertempur untuk Rusia
Pretoria –
Duduzile Zuma-Sambudla, anak perempuan mantan Presiden Afrika Selatan (Afsel) Jacob Zuma, dituduh merekrut belasan pria, separuhnya masih kerabatnya, untuk bertempur bersama pasukan Rusia dalam perang di Ukraina.
Zuma-Sambudla, seperti dilansir CNN, Sabtu (6/12/2025), dilaporkan ke polisi oleh kakak tirinya, atau putri sulung Jacob Zuma, Nkosazana Zuma-Mncube, terkait tuduhan tersebut. Kasus ini membuat hubungan antara anggota keluarga Jacob Zuma semakin merenggang.
Zuma-Sambudla yang berusia 43 tahun, merupakan salah satu dari hampir dua lusin anak Jacob Zuma, yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden Afsel tahun 2018 lalu menyusul rentetan skandal korupsi.
Sosok Zuma-Sambudla dikenal sebagai pendukung setia Presiden Rusia Vladimir Putin dan telah mengungkapkan kekagumannya via media sosial. Pekan lalu, dia mengundurkan diri dari posisinya di parlemen Afsel, menyusul aduan pidana yang diajukan kakak tirinya tersebut.
Aduan itu diajukan ke polisi setelah pemerintah Afsel mulai menyelidiki bagaimana 17 pria Afsel terjebak di wilayah Donbas, Ukraina, yang dilanda perang. Otoritas Afsel mendapatkan informasi soal situasi sulit yang dialami belasan pria itu setelah mereka memberikan seruan darurat untuk dipulangkan ke negara asalnya.
Otoritas Afsel mengungkapkan bulan lalu bahwa belasan pria itu “dibujuk untuk bergabung dengan pasukan tentara bayaran yang terlibat dalam perang Ukraina-Rusia dengan dalih kontrak kerja yang menguntungkan”.
Dalam aduannya yang meminta penyelidikan resmi terhadap adik tirinya, Zuma-Mncube menuduh Zuma-Sambudla dan dua orang lainnya telah berkontribusi pada situasi yang dialami para pria yang terjebak di Donbas tersebut. Zuma-Sambudla belum menanggapi tuduhan itu secara terbuka.
Kepolisian Afsel, seperti dilansir AFP, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki tuduhan yang menyebut Zuma-Sambudla telah membujuk 17 pria Afsel pergi ke Rusia “untuk berperang dalam perang Ukraina tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka”.
Penyelidikan itu fokus pada apakah “ada tindakan kriminal, termasuk kemungkinan perdagangan manusia, perekrutan ilegal, eksploitasi, atau penipuan, yang mungkin berkontribusi terhadap perpindahan orang-orang ini ke zona konflik”.
Berdasarkan aturan hukum Afsel, bertugas untuk militer asing tanpa persetujuan pemerintah merupakan tindakan ilegal atau melanggar hukum.
Aduan pidana terhadap Zuma-Sambudla juga diajukan oleh Aliansi Demokratik, partai politik terbesar kedua di Afsel. Juru bicara Aliansi Demokratik, Chris Hattingh, mengatakan bahwa belasan pria itu, menurut keterangan keluarga mereka, “benar-benar disesatkan” dan dibujuk ke Rusia dengan kedok “pelatihan keamanan”.
Ketika tiba di Rusia, sebut Hattingh, pakaian dan paspor pria-pria Afsel itu “diduga dibakar”, kemudian ponsel mereka “disita secara bertahap” hingga akhirnya tidak ada lagi kontak dengan keluarga mereka.
Tonton juga video “Presiden Afsel Ramaphosa Undang Prabowo Hadiri KTT G20 di Johannesburg”
Halaman 2 dari 2
(nvc/idh)
-
Pembangunan Kawasan Legislatif-Yudikatif IKN Masuki Tahap Konstruksi
Ibu Kota Nusantara, Beritasatu.com – Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, kini resmi memasuki fase konstruksi. Tahapan ini dimulai setelah seluruh 20 paket kontrak pembangunan tahap kedua periode 2025–2029 selesai ditandatangani.
Sebelumnya, pemerintah telah meneken 12 paket proyek untuk tahap kedua. Penandatangan delapan paket tambahan pada Kamis (4/12/2025) menjadikan total kontrak yang diteken mencapai 20 paket, membuka jalan bagi dimulainya proses pembangunan fisik.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan delapan kontrak terbaru tersebut mencakup beragam pekerjaan strategis. “Sebanyak delapan kontrak yang ditandatangani pada Kamis, dua hari lalu, meliputi lima paket pekerjaan untuk bangunan gedung dan kawasan perkantoran legislatif yang terdiri atas 16 gedung di persil seluas 41,81 hektare (ha),” ujarnya di Ibu Kota Nusantara, Sabtu (6/12/2025), dikutip dari Antara.
Selain itu, dua paket pekerjaan ditujukan untuk pembangunan empat gedung dan kawasan perkantoran yudikatif di atas lahan seluas 15,15 hektare. Satu paket lainnya meliputi pembangunan kantor pendukung, yakni Kantor Otorita IKN Tahap II yang terdiri atas tiga gedung di lahan 2,9 hektare, serta Kantor Polres IKN Tahap I dengan tiga gedung di area 3,07 hektare.
Basuki menegaskan bahwa kualitas pembangunan tetap menjadi fokus utama. “Kami menekankan pentingnya kualitas dalam seluruh tahap pembangunan, estetika dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan tahap dua ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya pikir pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia,” katanya.
Ia menilai penandatangan kontrak-kontrak tersebut merupakan tonggak penting dalam pengembangan kawasan yang kelak menjadi pusat kegiatan legislatif dan yudikatif nasional pada 2028. Langkah ini juga mempercepat realisasi pembangunan tahap kedua.
“Hingga saat ini sudah 20 dari total 28 paket pekerjaan tahap dua (2025–2029) yang telah ditandatangani, terdiri dari 14 paket pembangunan fisik dan enam paket manajemen konstruksi dan supervisi,” lanjut Basuki.
Total kebutuhan anggaran untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif mencapai Rp 12 triliun, yang akan dibiayai menggunakan skema tahun jamak.
“Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif ini merupakan bagian dari rangkaian proyek prioritas pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur yang modern, efisien, dan berkelanjutan di IKN,” ujar Basuki.
-
Kementerian-BUMN diminta beri insentif untuk korban banjir Sumatera
Jakarta (ANTARA) – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) meminta seluruh kementerian hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait untuk memberikan insentif fiskal maupun nonfiskal bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera.
“Masyarakat sebagai korban bencana banjir di Sumatera, memang berhak untuk diberikan insentif. Insentif fiskal dan nonfiskal tersebut sangat penting sebagai stimulus ekonomi dan untuk mengembalikan aspek daya beli masyarakat,” ujar Ketua FKBI Tulus Abadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.
Ia menuturkan, banyak di antara masyarakat terdampak bencana yang telah kehilangan pendapatan, sumber mata pencaharian, bahkan tulang punggung keluarga mereka.
Pihaknya pun mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang meniadakan sementara aturan penggunaan barcode untuk pembelian BBM jenis Pertalite di daerah bencana.
Tulus menilai langkah Kementerian ESDM tersebut perlu diikuti oleh sektor layanan publik lainnya guna memulihkan perekonomian di kawasan terdampak bencana.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut tepat sasaran karena pembatasan administratif dalam kondisi darurat hanya akan menyulitkan warga.
Meskipun demikian, ia mendorong kementerian tersebut untuk memperluas bantuan dengan membebaskan atau memberikan diskon tagihan listrik selama 3 bulan hingga 6 bulan ke depan, serta memberikan bantuan gas LPG 3 kilogram (kg) bagi para korban.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.