Xcloud.id

Blog

  • Kabar Gembira, SPBU Shell Aktif Lagi!

    Kabar Gembira, SPBU Shell Aktif Lagi!

    Jakarta, Beritasatu.com – Setelah lama berhenti beroperasi akibat dugaan kebijakan dari pemerintah. Kini, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell kembali beroperasi. Pengumuman tersebut diunggah oleh akun Instagram resmi Shell Indonesia.

    “Terima kasih atas kesediaan Anda menunggu. Shell Super mulai hadir kembali di SPBU Shell,” tulis keterangan tersebut, Minggu (7/12/2025).

    Shell memastikan bahwa bensin yang digunakan sesuai dengan arahan dari pemerintah Indonesia.

    “Untuk menjawab kebutuhan bahan bakar berkualitas hingga akhir 2025, kami mengimpor base fuel (bahan bakar dasar) melalui skema business to business (B2) sesuai arahan pemerintah, dan telah melalui uji ketat oleh surveyor independen terpecaya berstandar internasional,” tulisnya lagi.

    “Base fuel tersebut diolah dan dicampur adiktif dengan teknologi yang telah dipatenkan oleh Shell secara global, kemudian didistribusikan ke SPBU Shell mengikuti standar keselamatan dan operasional Shell,” tulisnya.

    SPBU Shell kembali beroperasi di Indonesia. – (Beritasatu.com/Instagram)

    Shell juga mengatakan, pihaknya tidak menggunakan etanol pada bahan bakar yang dijualnya.

    “Base fuel untuk produk BBM Shell di Indonesia tidak memiliki kandungan etanol,” tulisnya lagi.

    Selain itu, ketersediaan bahan bakar Shell di setiap kota di Indonesia masih berbeda-beda.

    “Untuk di wilayah Bintaro, maka Shell Super kembali tersedia pada 7 Desember 2025. Sedangkan, untuk Shell jenis bensin (Shell Super dan Shell V-Power) belum tersedia di Jawa Timur. Pengguna BBM diesel tetap bisa mendapatkan Shell V-Power Diesel ya,” tulisnya.

    Kehadiran kembali SPBU shell itu disambut gembira oleh warganet.

    “Alhamdulillah ya Allah,” tulis netizen.

    “Alhamdulillah,” tulis netizen lagi.

    “Akhirnya beroperasi lagi,” tulis netizen.

    “Akhirnya setelah menunggu sekian lama,” tulis netizen.

  • Harga Emas Dunia Bergerak Fluktuatif, The Fed dan Geopolitik Global Membayangi

    Harga Emas Dunia Bergerak Fluktuatif, The Fed dan Geopolitik Global Membayangi

    Komentar dovish dari beberapa pejabat The Fed semakin memicu ekspektasi pelonggaran moneter. Alat FedWatch CME menunjukkan probabilitas 87,2% penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan The Fed 9-10 Desember.

    COO di Allegiance Gold, Alex Ebkarian menuturkan, emas diproyeksikan diperdagangkan antara USD 4.200 dan USD 4.500 tahun ini, dan antara USD 4.500 dan USD 5.000 tahun depan, tergantung pada keputusan The Fed.

    Sementara itu, permintaan emas fisik di India dan Tiongkok menurun minggu ini karena pembeli menunggu koreksi harga spot. Harga perak naik 2,6% menjadi USD 58,59 per ons, naik 4% minggu ini, setelah menyentuh rekor USD 59,32 sebelumnya.

    “(Perak) mengikuti jejak emas dan banyak investor masih percaya bahwa perak relatif murah,” kata Melek.

    Ia menyebutkan defisit struktural dan meningkatnya permintaan elektrifikasi sebagai faktor pendukung.

    Logam putih ini telah menguat 98% sepanjang tahun ini, didorong oleh defisit pasokan dan masuknya ke dalam daftar mineral penting AS. Harga platinum stabil di level USD 1.646,10, sementara paladium naik 0,3% menjadi USD 1.453,39.

  • Adopsi IPv6 Masih Rendah, Indonesia Terancam Tertinggal di Era Gigabit

    Adopsi IPv6 Masih Rendah, Indonesia Terancam Tertinggal di Era Gigabit

    Jakarta –

    Adopsi Internet Protocol version 6 (IPv6) di Indonesia masih tergolong rendah, sementara jaringan nasional masih banyak bergantung pada protokol lawas IPv4. Kondisi ini menjadi alarm keras di tengah melonjaknya kebutuhan konektivitas yang stabil, aman, dan sanggup menopang miliaran perangkat cerdas di era transformasi digital.

    Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI) mengatakan bahwa adopsi IPv6 Indonesia saat ini baru berada pada kisaran 15%-16%, angka yang dinilainya masih jauh tertinggal dari negara-negara lain yang sudah menyiapkan transisi IPv6 untuk menghadapi perkembangan cloud-native, AI, dan peningkatan masif perangkat Internet of Things (IoT).

    Sementara itu, dunia bergerak menuju 2030 sebagai tenggat di mana IPv6 akan menjadi protokol utama, sehingga Indonesia tidak boleh mengulur waktu.

    Ketua Umum ASIOTI Teguh Prasetya menekankan bahwa percepatan IPv6 Enhanced akan menjadi penentu apakah Indonesia dapat membangun infrastruktur digital yang tangguh dan mampu menghadapi lonjakan trafik serta kebutuhan konektivitas masa depan.

    “Kolaborasi erat antara pemerintah, asosiasi industri, dan penyedia teknologi adalah kunci membangun infrastruktur yang tangguh dan siap mendukung ledakan ekonomi digital berbasis IPv6 Enhanced Net5.5G,” ujar Tegus dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Staf Ahli Komdigi, Raden Wijaya Kusumawardhana, menjelaskan bahwa meski adopsi IPv6 Indonesia meningkat dari 6% pada 2022 menjadi 16% pada 2024, angkanya masih jauh dari ideal. Pemerintah menargetkan adopsi 31% pada 2030, namun tantangannya cukup besar mengingat penetrasi 5G yang masih rendah, keterbatasan perangkat, dan alokasi spektrum yang belum optimal.

    “Pemerintah menargetkan 31% adopsi pada 2030, namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya penetrasi 5G yang baru 4,4% populasi mengakses 5G/Net5.5G, serta kurangnya infrastruktur pemancar, keterbatasan perangkat, dan masalah alokasi spektrum,” jelas Raden.

    Senada dengan ASIOTI, Raden mengatakan IPv6 akan menjadi kunci dalam memperkuat keamanan siber nasional dan mendorong lahirnya aplikasi digital yang lebih maju.

    Minimnya adopsi IPv6 ini memiliki dampak besar bagi daya saing digital Indonesia. IPv4 yang digunakan selama puluhan tahun kini tidak lagi mencukupi karena keterbatasan ruang alamat.

    Sementara itu, IPv6 menawarkan kapasitas alamat yang sangat besar, keamanan yang lebih kuat melalui IPsec bawaan, efisiensi routing, serta kemampuan mengurangi ketergantungan pada teknologi CGNAT yang selama ini menjadi hambatan bagi performa jaringan.

    Dengan IPv6, operator dapat mengelola jaringan secara lebih stabil dan otomatis, terutama menghadapi aplikasi real-time, beban trafik besar, serta layanan baru seperti kota pintar dan kendaraan otonom.

    Di sisi industri, Telkomsel, XLSmart, dan Huawei juga menyatakan komitmennya mempercepat implementasi IPv6 lewat peluncuran whitepaper bersama “NET5.5G AI WAN: Jaringan Transportasi IP”.

    Adopsi Internet Protocol version 6 (IPv6) di Indonesia masih tergolong rendah, sementara jaringan nasional masih banyak bergantung pada protokol lawas IPv4. Foto: ASIOTI

    Peta Jalan Nasional IPv6

    Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Peta Jalan Nasional IPv6 Enhanced dan Net5.5G dalam konferensi “IPv6 Enhanced Net5.5G Conference 2025” di Jakarta.

    Konferensi yang digelar ASIOTI bersama Komdigi, Bappenas, Mastel, APJII, dan berbagai perguruan tinggi tersebut menghasilkan peluncuran whitepaper nasional bertajuk “Building Indonesia’s Connection Highway Based on IPv6 and Net5.5G” sebagai cetak biru modernisasi jaringan nasional hingga 2030.

    Pemerintah dan pelaku industri berharap peta jalan IPv6 Enhanced ini dapat mendorong Indonesia bergerak lebih cepat menuju ekosistem digital yang tangguh, aman, dan kompetitif.

    Dengan meningkatnya adopsi IPv6, Indonesia diharapkan mampu membangun kota berbasis Gigabit, memperkuat kedaulatan data, mendukung mobilitas otonom, dan memfasilitasi pembangunan layanan publik digital berkecepatan tinggi sebagai bagian dari visi besar Indonesia menuju 2045.

    (agt/agt)

  • Jalan Nasional di Langkat Kembali Normal Pasca-Banjir Sumatra

    Jalan Nasional di Langkat Kembali Normal Pasca-Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan bahwa penanganan pasca-bencana banjir di jalan nasional Kabupaten Langkat, Sumatra Utara telah rampung sepenuhnya. Saat ini, jalan nasional lintas Medan–Batas Aceh serta ruas Tol Medan–Pangkalan Brandan dapat dilintasi secara normal.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa arus lalu lintas di seluruh ruas terdampak saat ini telah kembali berfungsi normal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas harian dan distribusi logistik. 

    Dody menyebut, percepatan penanganan ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar seluruh unsur pemerintah bergerak cepat, terpadu, dan responsif dalam penanganan bencana di Pulau Sumatra.

    “Kami memastikan dukungan peralatan dari balai-balai teknis bisa digerakkan kapanpun diperlukan, termasuk untuk membuka akses dan membantu proses evakuasi,” jelasnya dalam keterangannya, Minggu (7/12/2025).

    Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara terus melaksanakan pekerjaan penanganan di lapangan, meliputi pembersihan material sisa banjir di badan jalan serta pengembalian kondisi jalan melalui penutupan lubang-lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. 

    Kepala BBPJN Sumatera Utara Hardy Siahaan menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga.

    “Kami terus memantau kondisi infrastruktur di wilayah terdampak bencana serta melakukan langkah-langkah cepat dan tepat guna menjaga konektivitas antarwilayah tetap terjaga, salah satunya di Kabupaten Langkat yang saat ini lalu lintas sudah bisa diakses normal,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut akan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mempercepat pelaksanaan pengamanan tanggap bencana khususnya yang terjadi di Sumatra imbas tingginya curah hujan. 

    Dody menjelaskan, di tengah minimnya anggaran tanggap bencana, pihaknya berencana merelokasi pos anggaran Kementerian PU untuk mendukung penanganan di wilayah Sumatra. Akan tetapi, dia belum dapat merinci pagu pos mana saja yang bakal direlokasi. 

    “Anggaran kalau sudah begini nggak pakai anggaran [sesuai pos]. Yang anggaran sudah ada saja kita cemplungin di situ, kalau kurang kita minta lagi,” kata Dody.

    Pasalnya, Mengutip laman Kementerian PU, alokasi anggaran program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang 2025 hanya ditetapkan sebesar Rp351,83 miliar. Sedangkan, hingga awal November 2025, realisasi penyerapan anggarannya dilaporkan telah mencapai Rp261,9 miliar atau sekitar 74,4% dari total pagu tersedia.

  • Aksi Solidaritas Bikers Jakarta Galang Dana untuk Korban Bencana Sumatera

    Aksi Solidaritas Bikers Jakarta Galang Dana untuk Korban Bencana Sumatera

    Foto Oto

    Najmi Dhiaulhaq – detikOto

    Minggu, 07 Des 2025 16:00 WIB

    Jakarta – Komunitas motor di Jakarta menggalang dana untuk membantu korban banjir bandang dan longsor di Sumatra. Aksi ini jadi wujud kepedulian terhadap warga terdampak.

  • KLH Bekukan Operasional 4 Perusahaan Terkait Bencana di Sumatra, Mana Saja?

    KLH Bekukan Operasional 4 Perusahaan Terkait Bencana di Sumatra, Mana Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah membekukan sementara empat perusahaan yang diduga memperparah bencana banjir di Sumatra.

    Berdasarkan siaran pers Kemen LH, pembekuan itu dilakukan setelah kementerian melakukan verifikasi udara dan pemeriksaan di lapangan dalam beberapa hari terakhir.

    “KLH/BPLH menambah satu perusahaan ke daftar penghentian sementara kegiatan usaha hingga audit lingkungan selesai, sehingga total empat perusahaan saat ini dihentikan sementara operasionalnya,” dalam siaran pers Kemen LH, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Hanya saja, Kemen LH belum mengungkap satu perusahaan yang telah dibekukan ini. Sementara itu, untuk tiga perusahaan yang diketahui telah dihentikan operasionalnya yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).

    Adapun, penghentian sementara ini merupakan langkah pencegahan dari pemerintah untuk memastikan aktivitas usaha tidak memperburuk kondisi hidrologi dan keselamatan masyarakat di kawasan hulu DAS. 

    Sementara itu, Menteri LH sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisol menyatakan bahwa pihaknya tidak akan segan menindak secara administratif maupun hukum terhadap pihak yang memperparah bencana alam di Sumatra ini.

    Dia juga menegaskan proses audit lingkungan, pemeriksaan ketentuan izin, dan evaluasi pemanfaatan ruang akan dilakukan dengan ketat, transparan, serta melibatkan pakar independen. 

    “Penanganan bencana ini harus dimulai dari fakta di lapangan dan kajian lingkungan yang akurat; bila ada yang sengaja merusak fungsi hulu DAS, hukum akan menindak tegas demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tutur Hanif.

  • Olimpiade Matematika SD/MI di Bojonegoro Ricuh, Dindik: Pelaksanaan Tanpa Izin

    Olimpiade Matematika SD/MI di Bojonegoro Ricuh, Dindik: Pelaksanaan Tanpa Izin

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebuah olimpiade matematika untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bojonegoro berakhir ricuh dan harus dihentikan paksa oleh kepolisian. Kerusuhan ini terekam dalam sejumlah video yang viral di media sosial Facebook.

    Kejadian berlangsung di Gedung Serbaguna Jalan KH Mansyur, Kelurahan Ledokwetan, Kabupaten Bojonegoro. Video yang beredar memperlihatkan kepanikan massal, dimana puluhan orang tua, guru, dan siswa saling berdesakan.

    Situasi cepat menjadi tidak terkendali, memicu tangis sejumlah anak yang kebingungan mencari orang tua mereka. “Ada beberapa kericuhan dari pihak panitia dan walimurid, pihak keamanan kurang, akses masuk di dalam maupun luar gedung buntu,” tulis pemilik akun Facebook, Fi** dalam unggahannya.

    Akibat situasi yang semakin kacau dan membahayakan, pihak kepolisian turun tangan dan menghentikan kegiatan olimpiade tersebut secara paksa. Kegiatan pun bubar tanpa bisa dilanjutkan.

    Menanggapi insiden ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, M Anwar Mukhtadlo, menegaskan bahwa kegiatan tersebut sama sekali tidak terkoordinasi dengan instansinya.

    “Kegiatan itu tidak ada izin maupun koordinasi dengan dinas pendidikan. Tidak ada laporan maupun surat pemberitahuan,” ujar Anwar Mukhtadlo, Minggu (7/12/2025).

    Anwar mengaku, pihaknya tidak tahu siapa yang menyelenggarakan olimpiade matematika tersebut. Namun, karena mendapat laporan adanya kericuhan tersebut, pihaknya kemudian memerintahkan tim untuk turun ke lokasi guna melakukan klarifikasi dan penyelidikan lebih lanjut terkait penyelenggara acara. [lus/aje]

  • Bos Buruh Ungkap Kelanjutan Aksi Jelang Pengumuman UMP

    Bos Buruh Ungkap Kelanjutan Aksi Jelang Pengumuman UMP

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengungkap kelanjutan rencana demonstrasi menjelang pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Kabupaten/Kota. 

    Said Iqbal menjelaskan bahwa hingga saat ini aksi demonstrasi tersebut belum akan dijalankan dan masih menunggu rencana pemerintah melakukan pengumuman UMP 2026.

    “Belum ada rencana aksi, kecuali Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] mengumumkan kenaikan upah minimum yang tidak sesuai harapan buruh,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (7/12/2025).

    Lebih lanjut, Said menuturkan bahwa hingga saat ini pemerintah belum ada aba-aba hendak melakukan pengumuman UMP.

    “Tapi belum ada pengumuman tanggal 8 Desember [untuk kenaikan UMP],” pungkasnya.

    Sebelumnya, Said Iqbal menjelaskan bahwa akan menggelar aksi demo sebagai bentuk penolakan keras terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang rencananya akan dijadikan acuan penetapan upah minimum 2026 pada 8 Desember 2025. 

    Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia. 

    “KSPI, Partai Buruh, dan 72 organisasi dalam Koalisi Serikat Pekerja menyatakan siap melakukan aksi besar jika pemerintah tetap memaksakan RPP Pengupahan dan menetapkan kenaikan upah sebesar 4,3% pada 8 Desember 2025,” kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

    Dia menuturkan, aksi demonstrasi akan dimulai sehari sebelumnya, pada 7 Desember 2025, dan berlanjut setelah pengumuman. 

    Bahkan dia menekankan bakal menggerakkan setidaknya lima juta buruh dalam aksi demonstrasi penolakan RPP Pengupahan tersebut.

  • Tutup Pintu Damai untuk Inara, Mawa: Proses Hukum Harus Lanjut

    Tutup Pintu Damai untuk Inara, Mawa: Proses Hukum Harus Lanjut

    Jakarta, Beritasatu.com – Istri Insanul Fahmi, Wardatina Mawa menegaskan, tidak akan membuka pintu perdamaian untuk Inara Rusli yang tega merusak rumah tangganya.

    “Kalau bicara terkait proses hukum, ya Bunda (panggilan akrab Maia Estianty). Aku bakal melanjutkan proses ini,” tegas Wardatina Mawa dikutip dari podcast Maia ALELDUL TV, Minggu (7/12/2025).

    Sebagai seorang manusia, Wardatina Mawa juga akan menerima permohonan maaf dari Inara Rusli meski hingga saat ini mantan istri Virgoun itu belum meminta maaf kepadanya.

    “Harapan aku ada iktikad baik untuk meminta maaf, karena meminta maaf enggak akan membuat harga diri hancur, harga diri menjadi turun,” tuturnya.

    “Meminta maaf dengan tulus tentu Allah Swt bakalan menghapuskan dosa. Kalau seandainya dia meminta maaf tentu aku maafkan, tetapi bicara proses hukum balik lagi bahwa aku tetap melanjutkannya,” ungkapnya.

    Ia mengaku, akan tetap menghargai permintaan maaf dari Inara Rusli apabila seandainya hal itu terjadi.

    “Minta maaf untuk ya kita sesama perempuan saling mengakui kesalahan juga aku hargai,” tuturnya.

    “Namun, kalau proses hukum aku akan pertimbangkan, dan aku mungkin bakalan melanjutkan sebagaimana adilnya proses hukum itu saja, Bunda,” tutupnya.

  • 4 Fakta Rekrutmen CPNS Kemenkeu, Menkeu Purbaya Terapkan Pola Hybrid

    4 Fakta Rekrutmen CPNS Kemenkeu, Menkeu Purbaya Terapkan Pola Hybrid

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2026 akan kembali memberikan peluang bagi lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) serta lulusan sekolah menengah atas (SMA).

    Ada sejumlah fakta-fakta unik terkait dengan rekrutmen CPNS di Kemenkeu.

    1. Fokus jalur kedinasan

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa seleksi tahun depan akan berfokus pada jalur sekolah kedinasan, mengingat Kemenkeu sebelumnya telah membuka rekrutmen jalur umum.

    Pada rekrutmen umum terakhir, Kemenkeu mengalokasikan formasi untuk 1.113 pegawai. Sementara untuk seleksi CPNS mendatang, kementerian menargetkan penyerapan 279 lulusan PKN STAN.

    2. Formasi untuk lulusan SMA

    Untuk lulusan SMA, Kemenkeu juga menyiapkan formasi 300 posisi, yang nantinya ditempatkan sebagai petugas lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

    “Bea Cukai perlu tenaga lapangan. Tenaga teknis Bea Cukai itu kan ada di mana-mana. Karena kurang orang, kami akan rekrut 300 orang lulusan SMA di seluruh Indonesia, direkrut di masing-masing lokasinya,” ujar Purbaya dalam media briefing di kantor Kemenkeu, Jumat (14/11/2025).

    3. Aplikasikan pola hybrid

    Menkeu mengungkapkan, mekanisme seleksi tahun depan akan menerapkan pola campuran. “Saya pikir akan terbuka hybrid, ada STAN dan luar STAN,” katanya.

    Rencana tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 mengenai Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029. Regulasi itu membuka peluang penguatan sumber daya manusia melalui CPNS jalur umum, sekolah kedinasan, maupun PPPK, sembari mengkaji opsi rekrutmen ASN yang lebih fleksibel.

    4. 5.738 PNS Kemenkeu Pensiun

    Berdasarkan data Human Resources Information System (HRIS) per 31 Desember 2024, Kemenkeu memproyeksikan 5.738 pegawai akan memasuki masa pensiun selama periode 2025–2029. Sementara itu, tren keluar pegawai non-pensiun dalam tiga tahun terakhir menunjukkan potensi 2.010 pegawai meninggalkan instansi dalam lima tahun ke depan.

    Dengan kondisi tersebut, Kemenkeu memperkirakan pertumbuhan sumber daya manusia kementerian berada pada kisaran 0,01-0,50% per tahun sepanjang 2025–2029, yang akan disesuaikan secara berkala dengan kebutuhan organisasi.