Blog

  • Kakanwil BPN Bali Ditetapkan Jadi Tersangka, Diduga Salahgunakan Kekuasaan
                
                    
                        
                            Denpasar
                        
                        13 Januari 2026

    Kakanwil BPN Bali Ditetapkan Jadi Tersangka, Diduga Salahgunakan Kekuasaan Denpasar 13 Januari 2026

    Kakanwil BPN Bali Ditetapkan Jadi Tersangka, Diduga Salahgunakan Kekuasaan
    Editor
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Kepolisian Daerah (Polda) Bali melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) resmi menetapkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali inisial IMD (55) sebagai tersangka.
    IMD diduga terlibat kasus penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran undang-undang kearsipan negara.
    Kabid Humas
    Polda Bali
    , Kombes Polisi Ariasandy membenarkan adanya penetapan status tersangka tersebut. Menurutnya, keputusan ini diambil setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyelidikan dan gelar perkara yang mendalam.
    “Benar, saudara IMD telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Bali tertanggal 10 Desember 2025,” kata Sandy, Senin (12/1/2026).
    Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi yang masuk pada Maret 2025 lalu.
    Sandy membenarkan bahwa tersangka IMD diduga kuat melanggar Pasal 421 KUHP terkait penyalahgunaan kekuasaan yang memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
    Selain itu, IMD tersebut juga dijerat dengan Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
    “Perkaranya sesuai surat (penetapan tersangka) yang beredar itu,” ungkapnya.
    Tersangka diduga dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip Negara yang seharusnya dilindungi untuk kepentingan negara.
    Kasus ini bermula dari laporan yang dilayangkan oleh pelapor berinisial IMTW pada akhir Maret 2025.
    Saat ini, pihak kepolisian masih terus merampungkan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke pihak kejaksaan.
    Dia menegaskan pihak kepolisian bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. Penyidik sedang melengkapi administrasi penyidikan dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Bali.
    “Saat ini sementara proses hukum masih berjalan,” beber Sandy.
    Surat pemberitahuan penetapan tersangka (SPDP) juga telah dikirimkan secara resmi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali pada tanggal 11 Desember 2025 sebagai bentuk transparansi proses hukum.
    Sandy menyampaikan perkembangan terbaru terkait kasus dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran undang-undang kearsipan yang menjerat IMD.
    Meski telah resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2025, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa hingga saat ini IMD tidak menjalani penahanan.
    Sandy menyatakan, meskipun proses hukum terus bergulir dan administrasi penyidikan sedang dirampungkan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) memutuskan untuk tidak menahan tersangka.
    “Ya benar, yang bersangkutan (IMD) statusnya tersangka namun tidak dilakukan penahanan,” ujar Sandy.
    Untuk diketahui keputusan tidak ditahannya tersangka merupakan pertimbangan subjektif dari penyidik.
    Meski demikian, proses hukum dijamin tetap berjalan profesional dan transparan.
    Saat ini, penyidik tengah fokus merampungkan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bali.
    Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), penahanan bukanlah sebuah keharusan otomatis setelah seseorang menjadi tersangka.
    “Proses tetap jalan,” jelasnya.
    Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul
    KEPALA Kanwil BPN Bali Tersangka! Polda: Duga Terlibat Kasus Kearsipan dan Penyalahgunaan Kekuasaan
    .
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Setiap Lampu Merah Matraman, Pedagang Cangcimen Menyambung Hidup
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Januari 2026

    Di Setiap Lampu Merah Matraman, Pedagang Cangcimen Menyambung Hidup Megapolitan 13 Januari 2026

    Di Setiap Lampu Merah Matraman, Pedagang Cangcimen Menyambung Hidup
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sisa hujan masih membasahi aspal Jalan Matraman, Jakarta Timur. Lampu merah menyala, kendaraan berhenti berjejal, dan klakson saling bersahutan.
    Di sela jeda itu, seorang pria berjalan pelan di tepi jalan.
    Di pundaknya tergantung tas besar berisi kacang, kuaci, dan permen warna-warni atau cangcimen yang ia tawarkan tanpa suara lantang.
    “Iya, asongan lah ini udah lama. Udah sempat balik kampung, balik lagi sekarang. Udah puluhan tahun lah,” kata Hidayat (52), pelan, saat ditemui di Matraman.
    Hidayat sudah lama menjadikan jalanan Jakarta sebagai ruang hidup.
    Duhulu, Halte dan terminal memberi ruang bagi pedagang kecil seperti dirinya.

    Penumpang menunggu lebih lama, asongan bisa masuk, sekadar menawarkan permen atau kacang.
    Kini, kota bergerak lebih cepat. Aturan kian ketat, halte kian steril.
    Pedagang seperti Hidayat tak lagi naik ke dalam bus.
    Ia menunggu di lampu merah, berharap kendaraan melambat dan ada yang menoleh.
    Di bawah flyover Matraman, ia kerap berhenti sejenak.
    Duduk di bangku plastik kecil, menghela napas, lalu kembali berdiri saat arus lalu lintas melambat.
    Jaket tipis yang dikenakannya tak sepenuhnya menahan dingin sisa hujan, tapi ia tetap bertahan.
    “Sekarang mah nggak bisa masuk bus. Paling ngandelinnya kendaraan lewat atau warga yang berhenti,” ujarnya.
    Setiap hari, Hidayat datang sejak pagi.
    Kadang dagangannya laku, kadang tasnya tetap berat saat pulang.
    Tak ada target, tak ada jaminan. Yang ia pegang hanya harapan cukup untuk makan hari itu dan bisa kembali esok hari.
    Di Matraman, Hidayat bukan siapa-siapa. Ia tak tercatat, kerap luput dari perhatian.
    Namun langkahnya di setiap lampu merah menjadi potret kecil Jakarta yakni kota yang terus berlari, sementara sebagian warga Hidayat bertahan dengan cara paling sederhana.
    Di antara bus, motor, dan klakson yang tak pernah benar-benar berhenti, Hidayat menyambung hidup.
    Pelan, sunyi, dengan cangcimen yang kian sering disebut-sebut namanya.
    (Reporter: Hafizh Wahyu Darmawan | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fitur AI Google Sajikan Informasi Medis Keliru, Ahli Kesehatan Protes Keras

    Fitur AI Google Sajikan Informasi Medis Keliru, Ahli Kesehatan Protes Keras

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi Google dilaporkan telah menyajikan informasi kesehatan yang menyesatkan dalam fitur AI Overviews. 

    Laporan tersebut menemukan bahwa teknologi AI generatif milik Google memberikan ringkasan informasi medis yang tidak akurat pada topik kesehatan kritis.

    Direktur Dukungan, Riset, dan Pengaruh di Pancreatic Cancer UK (PCUK) Anna Jewell mengatakan fitur AI tersebut memberikan instruksi yang berbahaya bagi pasien kanker pankreas. Diketahui, Google secara keliru menyarankan pasien untuk menghindari makanan tinggi lemak.

    “Anjuran tersebut sepenuhnya salah dan dapat membahayakan peluang seseorang untuk cukup sehat dalam menjalani pengobatan,” kata Jewell dalam laporan The Guardian Selasa (13/1/2026).

    Jewell menjelaskan bahwa tanpa asupan kalori yang cukup, pasien akan kesulitan menoleransi kemoterapi atau operasi penyelamatan nyawa. Hal ini menunjukkan risiko operasional AI dalam mengolah data medis yang sensitif.

    Selain kanker, masalah serupa ditemukan pada pencarian terkait tes fungsi hati. Google AI menyajikan data yang membingungkan tanpa menyertakan konteks kewarganegaraan, jenis kelamin, etnis, maupun usia pasien.

    Menurut beberapa sumber media asing, AI Overview Google untuk topik mengenai gejala kesehatan telah dihentikan. 

    Namun, berdasarkan pantauan Bisnis pada Senin (12/1/2026), ketika menuliskan “Apa rentang normal untuk tes darah hati?”, hasil pencarian masih tertuju pada ringkasan yang dihasilkan oleh AI.

    Kepala Eksekutif British Liver Trust Pamela Healy mengatakan ringkasan tersebut sangat mengkhawatirkan karena penderita penyakit hati sering tidak menunjukkan gejala awal. Kesalahan interpretasi hasil tes dapat membuat pasien mengabaikan pertemuan medis lanjutan.

    “Apa yang dinyatakan ‘normal’ oleh Google AI Overviews bisa sangat berbeda drastis dari apa yang sebenarnya dianggap normal secara medis,” ujar Healy.

    Kritik tajam juga datang dari organisasi kesehatan mental Mind terkait saran berbahaya untuk kondisi psikosis dan gangguan makan. Kepala Informasi Mind Stephen Buckley mengatakan ringkasan AI seringkali merefleksikan bias dan stereotipe yang merugikan.

    Menanggapi temuan tersebut, Juru Bicara Google mengatakan sebagian besar ringkasan AI tetap memberikan informasi faktual dan bermanfaat bagi pengguna. Pihak perusahaan mengeklaim terus melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan pada sistem mereka.

    “Kami berinvestasi secara signifikan dalam kualitas AI Overviews, terutama untuk topik seperti kesehatan,” kata juru bicara Google dikutip dari TechCrunch. Google menyatakan akan mengambil tindakan sesuai kebijakan jika ditemukan AI yang salah menafsirkan konten web. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Fitur AI Google Sajikan Informasi Medis Keliru, Ahli Kesehatan Protes Keras

    Fitur AI Google Sajikan Informasi Medis Keliru, Ahli Kesehatan Protes Keras

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi Google dilaporkan telah menyajikan informasi kesehatan yang menyesatkan dalam fitur AI Overviews. 

    Laporan tersebut menemukan bahwa teknologi AI generatif milik Google memberikan ringkasan informasi medis yang tidak akurat pada topik kesehatan kritis.

    Direktur Dukungan, Riset, dan Pengaruh di Pancreatic Cancer UK (PCUK) Anna Jewell mengatakan fitur AI tersebut memberikan instruksi yang berbahaya bagi pasien kanker pankreas. Diketahui, Google secara keliru menyarankan pasien untuk menghindari makanan tinggi lemak.

    “Anjuran tersebut sepenuhnya salah dan dapat membahayakan peluang seseorang untuk cukup sehat dalam menjalani pengobatan,” kata Jewell dalam laporan The Guardian Selasa (13/1/2026).

    Jewell menjelaskan bahwa tanpa asupan kalori yang cukup, pasien akan kesulitan menoleransi kemoterapi atau operasi penyelamatan nyawa. Hal ini menunjukkan risiko operasional AI dalam mengolah data medis yang sensitif.

    Selain kanker, masalah serupa ditemukan pada pencarian terkait tes fungsi hati. Google AI menyajikan data yang membingungkan tanpa menyertakan konteks kewarganegaraan, jenis kelamin, etnis, maupun usia pasien.

    Menurut beberapa sumber media asing, AI Overview Google untuk topik mengenai gejala kesehatan telah dihentikan. 

    Namun, berdasarkan pantauan Bisnis pada Senin (12/1/2026), ketika menuliskan “Apa rentang normal untuk tes darah hati?”, hasil pencarian masih tertuju pada ringkasan yang dihasilkan oleh AI.

    Kepala Eksekutif British Liver Trust Pamela Healy mengatakan ringkasan tersebut sangat mengkhawatirkan karena penderita penyakit hati sering tidak menunjukkan gejala awal. Kesalahan interpretasi hasil tes dapat membuat pasien mengabaikan pertemuan medis lanjutan.

    “Apa yang dinyatakan ‘normal’ oleh Google AI Overviews bisa sangat berbeda drastis dari apa yang sebenarnya dianggap normal secara medis,” ujar Healy.

    Kritik tajam juga datang dari organisasi kesehatan mental Mind terkait saran berbahaya untuk kondisi psikosis dan gangguan makan. Kepala Informasi Mind Stephen Buckley mengatakan ringkasan AI seringkali merefleksikan bias dan stereotipe yang merugikan.

    Menanggapi temuan tersebut, Juru Bicara Google mengatakan sebagian besar ringkasan AI tetap memberikan informasi faktual dan bermanfaat bagi pengguna. Pihak perusahaan mengeklaim terus melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan pada sistem mereka.

    “Kami berinvestasi secara signifikan dalam kualitas AI Overviews, terutama untuk topik seperti kesehatan,” kata juru bicara Google dikutip dari TechCrunch. Google menyatakan akan mengambil tindakan sesuai kebijakan jika ditemukan AI yang salah menafsirkan konten web. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Sengketa Tanah Sekolah di Garut, Siswa Ngadu ke Rumah Dinas Wabup
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        13 Januari 2026

    Sengketa Tanah Sekolah di Garut, Siswa Ngadu ke Rumah Dinas Wabup Bandung 13 Januari 2026

    Sengketa Tanah Sekolah di Garut, Siswa Ngadu ke Rumah Dinas Wabup
    Tim Redaksi
    GARUT, KOMPAS.com
    – Kembali masuk sekolah usai libur panjang akhir semester menjadi momen yang ditunggu banyak siswa, termasuk Salsabila, siswi kelas XI SMA Yayasan Baitul Hikmah (YBHM) Garut. Namun, ekspektasi Salsabila untuk bercanda dan belajar bersama guru di hari pertama tidak terwujud.
    Pada Senin (12/1/2026), gerbang sekolahnya justru digembok rapat. Tidak ada satu pun guru maupun siswa yang bisa masuk. Mereka hanya bisa berkumpul di depan gerbang sambil menyaksikan aksi unjuk rasa kelompok massa yang memperjuangkan tanah wakaf tempat sekolah itu berdiri.
    “Ekspektasi saya salah,” ucap Salsabila penuh rasa kecewa saat ditemui di tengah aksi unjuk rasa, Selasa (13/1/2026).
    Hampir satu tahun ini, para siswa dan guru
    SMA YBHM Garut
    merasa tidak nyaman setelah adanya pihak yang memasang plang klaim kepemilikan lahan pada Maret 2025.
    Sengketa antara pihak yayasan dan pengusaha yang dikabarkan ingin mengubah sekolah menjadi pusat perbelanjaan tersebut terus memanas.
    Kondisi ini membuat kegiatan belajar mengajar sering terganggu oleh aksi dan reaksi kedua belah pihak. Siswa sering kali terjebak dalam situasi unjuk rasa yang melelahkan secara fisik maupun psikis.
    “Kita capek dibawa kesana kemari, kita hanya ingin belajar dengan tenang bersama guru,” ucap Susi, siswa lainnya, sembari menahan tangis.
    Susi mengaku trauma karena tidak pernah membayangkan sekolahnya akan menjadi objek sengketa tanah. “Sedih saya lihat anak-anak lain ke sekolah, sementara saya harus disini,” katanya.
    Pada Selasa (13/1/2026), perwakilan siswa dan guru mendatangi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Jawa Barat, lalu berlanjut ke Rumah Dinas Wakil Bupati Garut. Di sana, para siswa difasilitasi oleh Wakil Bupati Garut
    Putri Karlina
    untuk beristirahat di sebuah kafe agar terpisah dari kerumunan massa aksi.
    “Saya enggak mau ikut campur soal sengketa tanah, saya hanya minta hak saya untuk belajar dilindungi,” kata Salsabila menahan emosi.
    Feti Ferawati, seorang guru honorer yang sudah 18 tahun mengajar di sekolah tersebut, mengungkapkan bahwa sejak Desember 2025, ruang kelas sudah tidak bisa ditempati. Padahal, ada 150 siswa yang terbagi dalam enam rombongan belajar (rombel) yang membutuhkan kepastian tempat belajar.
    “Konfliknya sejak Maret 2025, terus berlanjut sampai akhir Desember kemarin, selesai UAS kita sudah nggak bisa masuk kelas. Guru dan anak-anak inginnya bisa sekolah lagi di sekolah yang sekarang, kalau pindah anak-anak juga kasihan harus ada ongkos ke sekolah dan lainnya,” jelas Feti.
    Meskipun merasa lelah, Salsabila mencoba mengambil hikmah dari situasi pelik ini. Ia mengaku jadi lebih memahami arti demokrasi dan hak-hak anak yang harus dilindungi negara. Ia berharap pemerintah segera memberikan solusi nyata, terutama bagi siswa kelas XII yang akan menghadapi ujian akhir.
    “Pendidikan kan hak saya, saya minta pemerintah melindungi hak saya,” ujar Salsabila.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demi Merah Putih, Jangankan Harta, Nyawa Pun Kita Kasih

    Demi Merah Putih, Jangankan Harta, Nyawa Pun Kita Kasih

    GELORA.CO – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengaku banyak pihak yang tidak senang dengan upaya pemerintah menekan impor BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan cara membangun fasilitas produksi sendiri. Hal ini disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo saat meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan , Senin (12/1/2026).

    Bahlil mengatakan, ke depan ditargetkan Indonesia tidak lagi impor BBM, namun hanya berbentuk minyak mentah saja. Sebab fasilitas pengolahannya akan dibangun oleh Pemerintah, salah satu contohnya seperti RDMP Balikpapan.

    “Kalau ini kita mampu lakukan, gerakan-gerakan tambahan ini semakin tipis. Setelah ini ramai lagi di sosmed karena dianggap Menteri ESDM potong-potong jalur barang impor. Tapi tidak ada masalah, demi merah putih jangan harta, nyawa pun kita kasih,” ujar Bahlil dalam pidatonya.

    Pada kesempatan itu, Bahlil juga menceritakan bahwa dalam meresmikan RDPM Balikpapan terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi. Pasalnya, sesuai jadwal fasilitas kilang itu semestinya bisa diresmikan pada bulan Mei 2024 lalu, namun sempat terbakar dan harus masuk fase pemulihan.

    Bahlil menduga, kebakaran yang sempat terjadi di RDPM Balikpapan ini disebabkan oleh pihak-pihak yang sengaja membakar. Karena kehadiran kilang ini praktis akan memangkas importasi BBM sebagaimana yang dilakukan sebelum-sebelumnya.

    “Proyek ini banyak dramanya, kenapa karena seharusnya sudah jadi awal bulan mei 2024, tapi ini terbakar, ada bagian yang dibakar, saya tidak mengerti apakah terbakar karena dibakar atau ada faktor lain,” kata Bahlil.

    “Bulan agustus, saya perintahkan dari Irjen, kami minta investigasi, ternyata ada udang di balik batu. Masih ada yang tidak rela kalau kita mempunyai cadangan swasembada energi, agar impor terus, impor terus, kita harus hadapi dalam waktu yang tidak lama lagi,” pungkasnya.

  • Tukang Ramal Kota Tua Bertahan di Tengah Modernitas: Boleh Percaya, Boleh Tidak
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Januari 2026

    Tukang Ramal Kota Tua Bertahan di Tengah Modernitas: Boleh Percaya, Boleh Tidak Megapolitan 13 Januari 2026

    Tukang Ramal Kota Tua Bertahan di Tengah Modernitas: Boleh Percaya, Boleh Tidak
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Di bawah langit mendung yang menyelimuti kawasan wisata Kota Tua Jakarta, denyut aktivitas warga dan wisatawan tetap terasa di Jalan Pintu Besar Utara, Senin (12/1/2026). Kawasan bersejarah itu terus hidup, meski cuaca tak sepenuhnya bersahabat.
    Langkah kaki para pengunjung berpadu dengan bunyi kamera ponsel yang sesekali terdengar, merekam potongan-potongan sejarah yang melekat pada bangunan kolonial berusia ratusan tahun.
    Di tengah lalu-lalang wisatawan yang berjalan santai di atas ubin batu abu-abu, tampak deretan penyedia jasa unik yang telah lama menjadi bagian dari lanskap budaya Kota Tua.
    Mereka duduk berjejer di kursi plastik, membuka lapak sederhana di selasar bangunan tua, menawarkan jasa yang di era digital kerap dianggap tak lagi relevan: membaca garis tangan dan meramal nasib.
    Salah satunya adalah Dede (60), pembaca garis tangan yang telah 25 tahun menggantungkan hidupnya di kawasan Kota Tua.
    Ia membuka praktik tepat di bawah naungan bangunan kolonial ikonik, menawarkan jasa konsultasi bagi mereka yang mencari jawaban atas misteri hidup, atau sekadar ingin didengarkan di tengah laju modernitas kota.
    Lapak Dede tampak mencolok dibandingkan kios cendera mata di sekitarnya. Spanduk kuning terang terbentang di belakangnya, dipenuhi ilustrasi anatomi telapak tangan.
    Spanduk tersebut merinci berbagai kategori konsultasi, mulai dari nasib, peruntungan, pekerjaan, hingga urusan jodoh. Di sudutnya, sebuah jargon terpampang jelas, “Boleh Percaya Boleh Tidak.”
    Kalimat itu seolah menjadi penanda sikap Dede terhadap profesinya. Ia tidak memaksa keyakinan, juga tidak mengeklaim kebenaran mutlak.
    “Kalau percaya, silakan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa,” ujar Dede saat ditemui
    Kompas.com
    di lapaknya.
    Dede duduk tenang mengenakan baju koko hitam-putih dan penutup kepala tradisional khas Betawi.
    Raut wajahnya kalem, gerak-geriknya terukur. Ia menyambut siapa saja yang ingin berhenti sejenak dari hiruk-pikuk wisata Kota Tua, entah untuk benar-benar berkonsultasi atau sekadar bertanya.
    Di atas meja kayu sederhana miliknya, tersusun sejumlah benda yang menambah kesan simbolis. Terdapat papan bertuliskan “Naftu Kelahiran” yang menghubungkan hari lahir dengan elemen alam seperti api, daun, bumi, dan angin.
    Di sisi meja, tumpukan kartu tarot yang sudah lusuh terlihat berdampingan dengan botol air mineral serta beberapa peralatan ramuan tradisional.
    Tarif konsultasi yang dipatok relatif terjangkau, sekitar Rp 30.000 per sesi. Durasi konsultasi bergantung pada pertanyaan klien, bisa berlangsung 15 menit hingga berjam-jam.
    “Kalau ada yang benar-benar butuh cerita, ya kita layani. Kayak dokter konsul,” kata Dede.
    Dede mulai membuka lapak di kawasan ini jauh sebelum Kota Tua bertransformasi menjadi destinasi wisata seperti sekarang.
    Dua setengah dekade lalu, kawasan tersebut masih identik dengan terminal bus dan lalu lintas yang semrawut.
    “Dulu ini terminal, ramai bus. Sekarang wisata,” ujar Dede mengenang.
    Sejak awal 2000-an, ia menetap di Kota Tua setelah sebelumnya berpindah-pindah lokasi.
    Kini, aktivitasnya berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua, serta mengikuti aturan yang berlaku.
    Keberadaan para tukang ramal di kawasan ini bukan praktik liar. Ada pengawasan, aturan, serta komunitas yang menaungi.
    “Kami bukan sembarangan. Ada aturannya,” katanya.
    Dalam sehari, jumlah klien yang datang tidak menentu. Terkadang hanya beberapa orang, namun bisa pula lebih dari lima.
    Cuaca menjadi faktor penentu. Hujan membuat kawasan cenderung sepi, sementara akhir pekan mendatangkan lonjakan pengunjung.
    Media sosial memberi napas baru bagi profesi ini. Banyak klien datang setelah melihat konten di
    TikTok
    atau
    YouTube
    .
    Sebagian pengunjung bahkan datang setelah melihat unggahan orang lain yang membagikan pengalaman diramal di Kota Tua.
    Di salah satu spanduk lapak Dede, terpampang dokumentasi kunjungan
    YouTuber
    asal Amerika Serikat,
    IShowSpeed
    , yang sempat mencoba jasa ramalan saat berkunjung ke Indonesia.
    Foto tersebut menjadi semacam legitimasi populer bahwa praktik ini masih menarik perhatian lintas generasi dan kewarganegaraan.
    Meski dikenal sebagai tukang ramal, Dede menolak disebut sebagai dukun atau paranormal. Ia lebih memilih menyebut dirinya sebagai konsultan.
    “Kami ini bukan meramal supranatural. Ini seni baca garisan tangan. Boleh percaya, boleh tidak,” ujar dia.
    Menurut Dede, proses membaca garis tangan hanyalah pintu masuk. Hal yang lebih penting adalah percakapan yang terbangun.
    Klien datang membawa keresahan, dan ia berusaha membantu menyusunnya kembali dengan logika serta motivasi.
    “Kayak orang mau ke Monas atau Bogor. Nanya jalan. Kita kasih pilihan. Naik apa, lewat mana. Yang jalan tetap orangnya,” tutur Dede memberi analogi.
    Masalah yang paling sering dibawa klien berkaitan dengan percintaan dan ekonomi. Garis kawin, garis cerai, hingga garis rezeki kerap menjadi topik diskusi. Namun, Dede menegaskan bahwa semuanya kembali pada pilihan hidup masing-masing.
    “Takdir itu dari Allah. Kami cuma kasih pertimbangan,” kata Dede.
    Dalam praktiknya, ia juga menghindari hal-hal yang berpotensi menjerumuskan klien pada ketakutan berlebihan. Ia tidak ingin profesinya dianggap syirik atau menyesatkan.
    “Kalau orang percaya berlebihan, itu bisa jadi sirik kecil. Makanya saya selalu bilang, jangan bergantung,” ujar dia.
    Fenomena serupa juga dirasakan Ulun (58), tukang ramal telapak tangan lain di kawasan Kota Tua. Ulun telah menetap di kawasan ini sejak 2014 setelah sebelumnya berpindah-pindah dari Monas hingga Glodok.
    “Banyak yang datang bukan mau tahu masa depan, tapi mau didengar,” ujar Ulun.
    Menurut dia, perbedaan utama antara ramalan langsung dan aplikasi digital terletak pada kehadiran manusia. Aplikasi hanya membaca teks, sementara tukang ramal membaca ekspresi, bahasa tubuh, dan emosi.
    “Saya lihat wajahnya, cara ngomongnya. Dari situ kelihatan masalahnya,” kata Ulun.
    Hal senada disampaikan Bambang (54), tukang ramal lain yang telah berpraktik sejak 2013. Ia belajar meramal dari orang tua di kampung, lalu mengasah kemampuannya melalui pengalaman bertemu beragam karakter manusia di Kota Tua.
    “Saya tidak menakut-nakuti. Saya lebih ke kasih saran,” ujar dia.
    Bagi Bambang, Kota Tua adalah ruang jeda. Orang-orang datang dengan pikiran santai, tidak terburu-buru. Di ruang publik semacam ini, percakapan pun menjadi mungkin.
    “Kalau di kota lain, orang buru-buru. Di sini mau dengar cerita,” kata Bambang.
    Di era media sosial, ramalan tidak lagi eksklusif milik tukang ramal jalanan. Zodiak, tarot, dan ramalan harian membanjiri lini masa TikTok dan Instagram.
    Alya (25), pekerja swasta yang berkunjung ke Kota Tua, mengaku lebih sering membaca zodiak melalui ponsel. Meski begitu, ia tetap tertarik mencoba ramalan langsung.
    “Ketemu langsung itu beda. Kayak diajak ngobrol psikolog,” ujar dia.
    Bagi Alya, ramalan bukanlah kebenaran mutlak, melainkan sarana refleksi. Ia melihat ramalan tradisional kini lebih berfungsi sebagai teman bicara atau hiburan bermakna.
    “Bukan soal percaya atau enggak, tapi merasa didengarkan,” kata Alya.
    Sosiolog Nia Elvina menilai profesi tukang ramal akan tetap eksis di masyarakat Indonesia.
    Menurutnya, kepercayaan terhadap hal-hal adikodrati masih hidup, terutama ketika masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi dan sosial.
    “Dalam situasi tidak pasti, orang mencari pegangan,” ujar Nia saat dihubungi.
    Ia menambahkan, meski secara resmi masyarakat menganut agama yang diakui negara, praktik kepercayaan lain tetap berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.
    Dalam konteks perkotaan, tukang ramal bukan sekadar simbol mistik, melainkan bagian dari ekosistem budaya urban, sejajar dengan seniman jalanan dan pedagang kaki lima.
    Hingga siang hari, Jalan Pintu Besar Utara tetap ramai meski rintik hujan turun tipis. Di satu sisi, wisatawan sibuk berswafoto. Di sisi lain, para tukang ramal tetap setia menunggu, menjaga tradisi yang perlahan tergerus modernitas.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lemhannas kirim kajian soal pilkada lewat DPRD ke Presiden

    Lemhannas kirim kajian soal pilkada lewat DPRD ke Presiden

    Kajian itu sesuai dengan tupoksinya, telah kami serahkan ke Bapak Presiden. dan itu sifatnya rahasia, kami tidak bisa ungkapkan terkait kajian tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengatakan pihaknya telah mengirimkan kajian ke Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    “Kajian itu sesuai dengan tupoksinya, telah kami serahkan ke Bapak Presiden. dan itu sifatnya rahasia, kami tidak bisa ungkapkan terkait kajian tersebut,” kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily saat jumpa pers di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Selasa.

    Walau tidak mau membuka isi dari kajian tersebut, Ace tetap memberikan garis besar pandangan Lemhannas terkait rencana pilkada lewat DPRD ke awak media.

    Menurut Ace, secara garis besar seluruh kebijakan pemerintah yang sudah berjalan lama wajib untuk dievaluasi guna menguji dampak baiknya bagi negara.

    Termasuk pilkada secara langsung, sistem yang sudah berlangsung selama 15 tahun ini harus dievaluasi. Hasil evaluasi itulah yang nantinya dapat jadi penentu apakah sistem pilkada secara langsung layak dilanjutkan atau harus kembali lagi dipilih DPRD.

    “Sudah hampir berlangsung 15 tahun kita melakukan pilkada secara langsung, rasanya memang perlu untuk dilakukan perbaikan dari aspek, prosedur, sistem maupun nanti hasilnya sehingga nanti kita bisa menghasilkan kepala daerah yang baik,” jelas Ace.

    Pun jika sistem pilkada kembali dipilih oleh DPRD, Ace menilai hal tersebut tidak akan merusak nilai demokrasi yang ada.

    “Evaluasi ini dilakukan upaya kualitas kepemimpinan termasuk di antaranya kepala daerah, itu betul betul bisa dihasilkan dari proses demokrasi yang baik,” jelas Ace.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Kabupaten Bandung Soroti Izin Proyek Soreang: Meski Lengkap, Bisa Dicabut Jika Rusak Alam
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        13 Januari 2026

    DPRD Kabupaten Bandung Soroti Izin Proyek Soreang: Meski Lengkap, Bisa Dicabut Jika Rusak Alam Bandung 13 Januari 2026

    DPRD Kabupaten Bandung Soroti Izin Proyek Soreang: Meski Lengkap, Bisa Dicabut Jika Rusak Alam
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS. com
    — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung tengah menyoroti serius proyek pembangunan perumahan di Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang, yang memicu protes warga. 
    Selain masalah sosial, proyek di kawasan dataran tinggi tersebut dinilai berisiko tinggi terhadap bencana longsor dan banjir bandang bagi permukiman di bawahnya.
    Wakil Ketua DPRD
    Kabupaten Bandung
    , Hailuki, menyatakan telah meninjau langsung lokasi proyek di Kampung Legok Keas.
    Berdasarkan hasil pantauan lapangan, kondisi kontur tanah di wilayah tersebut memang tergolong terjal dan berada di ketinggian yang rawan secara geologis.
    “Kami memahami keresahan masyarakat yang khawatir akan potensi bencana setiap saat. Saya sudah melihat langsung, konturnya memang dataran tinggi dan cukup terjal,” ujar Hailuki saat dihubungi, Selasa (13/1/2026). 
    Persoalan ini bermula dari keresahan warga di RT 004 dan RT 005 yang merasa dibohongi oleh pihak pengembang.  
    Awalnya, warga mendapat informasi bahwa lahan tersebut akan dibangun untuk fasilitas pesantren.
    Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat dikejutkan dengan aktivitas pematangan lahan (land clearing) skala besar untuk proyek perumahan.
    Hasil penelusuran menunjukkan bahwa pengembang telah mengantongi izin melalui skema Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin dampak lingkungan, hingga analisis dampak lalu lintas.  
    Meski secara formal surat-surat tersebut lengkap, Hailuki menekankan bahwa izin tidak bersifat mutlak jika ditemukan fakta kerusakan lingkungan di lapangan.
    “Secara formil izinnya memang lengkap. Namun, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kini sedang melakukan peninjauan ulang atau review,” kata Hailuki. 
    Langkah ini diambil setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai munculnya titik-titik longsor di area pematangan lahan.
    Evaluasi perizinan ini juga merujuk pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang memungkinkan peninjauan kembali terhadap izin-izin yang telah terbit apabila terbukti berdampak pada kerusakan alam.
    Hailuki menegaskan bahwa DPRD akan memonitor hasil evaluasi tersebut agar berbasis pada parameter ilmiah dan kajian ahli, bukan penilaian subjektif.
    “Output-nya nanti akan menentukan, apakah proyek diperbolehkan lanjut dengan perubahan rencana tapak (site plan), wajib melakukan langkah mitigasi bencana tertentu, atau justru dilarang sama sekali jika risiko bencananya permanen,” tegasnya.
    Guna mencegah konflik di lapangan, DPRD mendorong dibukanya ruang dialog antara pengembang dan warga.  
    Dialog ini dinilai krusial untuk menyelaraskan persepsi dan mencari titik temu sembari menunggu keputusan final dari dinas terkait.
    Kasus ini juga telah menarik perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, sebelumnya telah meninjau lokasi atas instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.  
    Bahkan, melalui media sosial pribadinya, Gubernur Dedi Mulyadi secara khusus menyoroti aktivitas pembangunan di Desa Sukanagara tersebut guna memastikan keberlanjutan lingkungan di wilayah Bandung Selatan.
    Sebagai anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Soreang, Hailuki memastikan pihaknya akan terus mengawal laporan masyarakat hingga ada solusi yang menjamin keamanan warga dari ancaman bencana. 
    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas fisik pembangunan proyek perumahan di Kampung Legok Keas, Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang, Jawa Barat.
    Langkah ini diambil guna melakukan peninjauan ulang (review) terhadap dokumen lingkungan menyusul protes keras warga yang mengkhawatirkan ancaman
    bencana alam
    .
    Kepala DLH Kabupaten Bandung, Ruli Hadiana, menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan respons cepat pemerintah daerah dalam menyikapi dinamika di lapangan.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Live Shopping dari Pasar, Inovasi Kebumen Bantu Pedagang Tradisional Bertahan di Tengah Belanja Online
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 Januari 2026

    Live Shopping dari Pasar, Inovasi Kebumen Bantu Pedagang Tradisional Bertahan di Tengah Belanja Online Regional 13 Januari 2026

    Live Shopping dari Pasar, Inovasi Kebumen Bantu Pedagang Tradisional Bertahan di Tengah Belanja Online
    Tim Redaksi
    KEBUMEN, KOMPAS.com
    — Upaya menghidupkan kembali pasar tradisional di tengah masifnya belanja daring terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
    Salah satunya melalui peluncuran program inovatif Makan Bergizi Gratis (MBG) Nglarisi Pasar dan Petani Kebumen yang dirangkaikan dengan peresmian
    Studio Live Shop Pasar
    Tumenggungan, Senin (12/1/2026).
    Peluncuran program tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat kunjungan kerja ke Kebumen.
    Momentum ini sekaligus ditandai dengan penandatanganan prasasti Studio Online Shop Pasar sebagai simbol transformasi pasar rakyat menuju ekosistem digital.
    Bupati Lilis Nuryani menjelaskan, program inovasi tersebut lahir dari keluhan para pedagang pasar tradisional yang selama ini menghadapi penurunan omzet akibat persaingan dengan platform belanja online serta pedagang keliling yang menjamur.
    “Pasar tradisional tidak boleh kalah. Melalui program SELARAS atau Sengkuyung Nglarisi Pasar, kami menghubungkan kebutuhan dapur MBG dengan pasar rakyat dan petani lokal,” ujar Lilis dalam keterangan resminya pada Selasa (13/1/2025).
    Melalui kebijakan ini, dapur-dapur MBG di Kebumen diwajibkan memprioritaskan pembelian bahan pangan dari pasar tradisional setempat.
    Selain menciptakan kepastian pasar, langkah tersebut juga diharapkan mampu mengembalikan keramaian pasar rakyat yang selama ini menjadi denyut ekonomi masyarakat kecil.
    “Kami dorong agar sayur dan buah lokal seperti kacang panjang, terong, mentimun, semangka, hingga kelengkeng dibeli dari pedagang pasar. Dengan begitu, pasar kembali hidup dan pedagang memiliki penghasilan yang stabil,” tambahnya.
    Kepala BGN Dadan Hindayana menilai integrasi antara program MBG dengan pasar tradisional merupakan langkah strategis.
    Menurutnya, Kebumen dapat menjadi contoh nasional dalam memanfaatkan program pemenuhan gizi untuk memperkuat ekonomi lokal.
    “Satu SPPG mengelola dana hingga Rp 11 juta per tahun. Jika belanja bahan bakunya dilakukan di pasar rakyat, maka perputaran uang akan langsung dirasakan masyarakat,” kata Dadan.
    Studio Live Shop Pasar Tumenggungan yang diresmikan pada kesempatan tersebut diharapkan menjadi sarana promosi digital bagi pedagang pasar.
    Melalui siaran langsung dan penjualan daring, pedagang dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa harus meninggalkan lapak mereka.
    Dampak kebijakan ini mulai dirasakan pedagang.
    Susi, pedagang sayur di Pasar Tumenggungan, mengaku kini memiliki kepastian pasar setelah rutin memasok kebutuhan dapur MBG.
    “Biasanya dagangan sering tidak habis. Sekarang hampir setiap hari ada permintaan dari yayasan MBG,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.