Blog

  • Profil Bupati Mirwan MS yang Umrah Saat Aceh Selatan Dilanda Bencana

    Profil Bupati Mirwan MS yang Umrah Saat Aceh Selatan Dilanda Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Mirwan MS menjadi sorotan nasional setelah langkahnya melakukan perjalanan ibadah umrah di tengah kondisi Aceh Selatan yang masih dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor menuai kritik keras.

    Peristiwa ini bukan sekadar memunculkan perdebatan publik mengenai sensitivitas kepemimpinan saat krisis, tetapi juga memancing perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto hingga partai politik yang menaunginya.

    Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyoroti keputusan Mirwan MS yang meninggalkan wilayah tugasnya pada saat masa tanggap darurat masih berlangsung. Teguran tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).

    Pada awal pertemuan, presiden sebenarnya memberi apresiasi kepada para kepala daerah di Aceh yang hadir mengikuti rapat bersama pemerintah pusat. Ia menyampaikan terima kasih kepada para bupati yang terus berjuang mendampingi masyarakat, menegaskan bahwa kepala daerah memang dipilih untuk menghadapi masa-masa sulit.

    Namun suasana berubah ketika Prabowo menyinggung keberangkatan Mirwan MS ke tanah suci. Dengan nada berseloroh yang disertai penegasan serius, Presiden menyatakan tindakan meninggalkan daerah dalam kondisi darurat merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan.

    Ia bahkan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses persoalan tersebut secara administratif, serta menyebut tindakan itu layaknya “desersi” dalam istilah militer—meninggalkan tanggung jawab di tengah keadaan berbahaya.

    “Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?” kata Prabowo kepada Mendagri Tito Karnavian yang turut hadir.

    Kronologi Singkat Keberangkatan Umrah Bupati Aceh Selatan

    Sebelumnya, Mirwan MS sempat mengungkapkan kesulitan menangani dampak bencana yang melanda wilayahnya.

    Namun pada 2 Desember 2025, publik dikejutkan oleh kabar keberangkatannya menunaikan ibadah umrah bersama sang istri, pada saat Aceh Selatan masih berada dalam status darurat bencana.

    Langkah itu menuai kritik luas dari masyarakat dan berbagai kalangan karena dinilai tidak mencerminkan empati dan kepemimpinan pada masa krisis.

    Polemik kian memanas setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin maupun rekomendasi kepada Mirwan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri selama proses penanganan bencana masih berlangsung.

    Sanksi dari Partai Gerindra

    Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra akhirnya mengambil langkah disiplin dengan mencopot Mirwan MS dari jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Keputusan itu menjadi penegasan sikap partai terhadap tindakan yang dinilai bertentangan dengan nilai tanggung jawab pejabat publik. Meski demikian, pencopotan tersebut tidak berpengaruh terhadap status Mirwan sebagai bupati Aceh Selatan.

    Profil Pribadi Mirwan MS

    Mirwan MS lahir di Peulumat, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, pada 9 Maret 1975. Ia dikenal sebagai figur politik yang memiliki latar belakang dunia usaha sebelum memasuki ranah pemerintahan.

    Pendidikan formalnya ditempuh sejak sekolah dasar di SDN 1 Peulumat pada periode 1983-1989, dilanjutkan ke SMP Labuhanhaji Timur pada 1989-1992, dan kemudian menempuh pendidikan menengah kejuruan di STMN 1 Banda Aceh tahun 1992-1995.

    Setelah itu, ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE ISM pada 2014, serta melanjutkan pendidikan magister ilmu politik di Universitas Nasional (Unnas) yang diselesaikannya pada 2021.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Mirwan MS meniti karier profesional di berbagai perusahaan sejak 1995 sampai 2021. Ia mengisi beragam posisi, mulai dari pelaksana lapangan, pengawas proyek, hingga menduduki jabatan penting di sejumlah perusahaan besar.

    Selain itu, ia juga aktif memimpin serta membina berbagai organisasi sosial, yang kemudian menjadi modal jejaring politiknya di Aceh Selatan.

    Memasuki dunia politik sebagai kader Partai Gerindra, Mirwan akhirnya maju dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 berpasangan dengan Baital Mukadis.

    Pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan 36,32 persen suara sah. Pelantikan sebagai Bupati Aceh Selatan dilakukan pada 17 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025-2029.

    Laporan Kekayaan Mirwan MS

    Dalam dokumen LHKPN yang dilaporkannya saat mencalonkan diri sebagai bupati, total harta kekayaan Mirwan MS tercatat mencapai Rp 25,96 miliar. Aset tersebut terdiri atas kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan serta alat berat, hingga harta bergerak lainnya.

    Rinciannya mencakup sejumlah bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Timur serta Aceh Barat Daya. Pada sektor kendaraan, ia tercatat memiliki belasan unit, antara lain Toyota Fortuner, Mitsubishi Colt Diesel, serta alat berat berupa ekskavator. Di samping itu, terdapat kas serta aset lain dengan nilai yang melampaui Rp 1 miliar.

  • Siap-siap, Harga Laptop Akan Naik Karena Krisis RAM

    Siap-siap, Harga Laptop Akan Naik Karena Krisis RAM

    Jakarta

    Harga RAM yang terus naik bikin banyak orang berpikir dua kali untuk rakit PC. Namun konsumen yang ingin upgrade laptop baru juga sebaiknya segera membelinya sebelum harganya naik.

    Menurut laporan firma analisis TrendForce, sebagian besar produsen laptop sudah mempertimbangkan untuk menaikkan harga perangkatnya karena harga RAM yang makin mahal.

    Lenovo kabarnya sudah memperingatkan toko ritel bahwa harga perangkatnya saat ini akan berubah pada 1 Januari 2026, menurut pemberitahuan yang dilihat sumber-sumber di industri.

    Artinya, toko ritel akan melihat harga eceran yang disarankan (MSRP) baru, yang pada akhirnya akan memaksa konsumen untuk membayar lebih mahal saat membeli desktop atau laptop baru.

    HP dan Dell juga kabarnya mempertimbangkan hal yang sama. Media Korea Selatan Chosun Ilbo melaporkan bahwa HP dan Dell sedang mempertimbangkan ulang lini produk mereka hanya beberapa pekan sebelum dipamerkan di ajang CES 2026.

    CEO HP Enrique Lores mengatakan RAM menyumbang sekitar 15-20% dari biaya PC. Hal ini semakin diperparah dengan tren AI di PC, seperti laptop yang mendukung Microsoft Copilot+. Laptop ini membutuhkan lebih banyak RAM, setidaknya 16GB atau lebih, untuk mendukung on-device AI.

    Sumber TrendForce yang tidak disebutkan namanya mengatakan Dell kemungkinan akan menaikkan harga perangkatnya sekitar 15-20% pada pertengahan Desember.

    “Sama seperti perusahaan lain di industri ini, Dell mengambil kebijakan penetapan harga yang terarah, bila diperlukan, dengan tetap menjaga keberlanjutan pasokan dan komitmennya terhadap pelanggan,” kata juru bicara Dell kepada Gizmodo, seperti dikutip detikINET, Senin (8/12/2025).

    Harga RAM melonjak gila-gilaan dari dua bulan terakhir karena kelangkaan DRAM dan NAND yang dipakai untuk flashh storage. Perusahaan semikonduktor raksasa seperti Samsung dan SK Hynix lebih memprioritaskan produksi high bandwidth memory (HBM) untuk pusat data AI sehingga memori untuk perangkat consumer dianaktirikan.

    Memori untuk pusat data AI jauh lebih menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan ini. Micron, salah satu produsen memori terbesar, bahkan berhenti menjual RAM lewat merek Crucial untuk fokus memasok memori ke pusat data.

    (vmp/afr)

  • Prabowo Siap Cabut HGU untuk Hunian Sementara Bencana Sumatra: Lahannya Harus Ada

    Prabowo Siap Cabut HGU untuk Hunian Sementara Bencana Sumatra: Lahannya Harus Ada

    Dalam penjelasannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga. 

    “Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” ujar Suharyanto.

    Prabowo lalu menanyakan detail spesifikasi dan biaya konstruksi. Suharyanto menyampaikan bahwa harga satu unit hunian sementara yakni, Rp30 juta.

    “Sekitar Rp30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara,” ucap dia.

    Menurut dia, setiap unit huntara sudah dilengkapi fasilitas dasar seperti, kamar mandi atau WC. Prabowo pun menilai harga ini relatif efisien.

    BNPB juga menjelaskan bahwa huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat. 

    “Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan,” pungkas Suharyanto.

  • Gulkarmat kerahkan 60 personel padamkan kebakaran rumah di Jakut

    Gulkarmat kerahkan 60 personel padamkan kebakaran rumah di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengerahkan 60 personel untuk memadamkan api yang membakar sebuah rumah di Jalan Vila Kapuk Mas Tengah, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Senin pagi.

    “Alhamdulillah api dapat dipadamkan setelah satu jam lebih penanganan. Pemadaman dimulai pukul 05.23 WIB dan berakhir pukul 06.41 WIB,” kata Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman di Jakarta, Senin.

    Tak hanya personel, Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu juga mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan ‘si jago merah’ yang membakar bangunan seluas 48 meter persegi milik bapak Syarif yang terjadi pada pukul 05.10 WIB.

    “Dari dugaan sementara kebakaran disebabkan kebocoran tabung gas,” kata Gatot.

    Dari keterangan saksi kebakaran ini diduga berawal dari pemilik yang sedang memasang tabung gas dan terjadi kebocoran. Karena adanya percikan api dan menyambar gas yang bocor, sehingga rumah tersebut terbakar.

    “Warga sudah berupaya melakukan penanganan kebakaran dengan menggunakan air, tapi tidak berhasil,” ujarnya.

    Tidak ada korban jiwa peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai Rp161 juta.

    “Seluruh penghuni rumah sebanyak empat orang selamat dari kejadian ini,” ucap Gatot.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahaya Korupsi Makin Nyata! Ini Alasan Hakordia Diperingati

    Bahaya Korupsi Makin Nyata! Ini Alasan Hakordia Diperingati

    Jakarta, Beritasatu.com – Setiap 9 Desember, dunia memperingati Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia, sebuah agenda internasional yang menegaskan komitmen global dalam memerangi korupsi.

    Peringatan ini tidak sekadar menjadi acara seremonial tahunan, tetapi menjadi pengingat korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas melalui kerja kolektif.

    Tujuan utama penetapan Hakordia adalah meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya korupsi serta menegaskan kembali peran penting United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai dasar hukum internasional dalam upaya pencegahannya.

    Melalui momentum ini, masyarakat dunia diajak untuk berpartisipasi aktif membangun lingkungan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

    Penetapan 9 Desember sebagai Hakordia berakar pada pengesahan Konvensi UNCAC oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2003.

    Konvensi ini merupakan perjanjian internasional pertama yang mengikat secara hukum dan memberikan standar komprehensif untuk memerangi korupsi.

    Oleh karena itu, Hakordia menjadi momen penting untuk mempromosikan penandatanganan, ratifikasi, serta implementasi langkah-langkah antikorupsi yang diamanatkan.

    Di Indonesia, peringatan Hakordia 2025 semakin relevan sebagai pengingat komitmen terhadap integritas, akuntabilitas, dan transparansi harus terus diperkuat oleh pemerintah, lembaga negara, hingga masyarakat umum.

    Bahaya Korupsi Menjadi Ancaman Serius bagi Pembangunan dan Kesejahteraan

    Urgensi peringatan Hakordia 2025 dapat dilihat dari dampak buruk korupsi yang begitu luas. Korupsi bukan hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga mengancam pembangunan berkelanjutan, merusak demokrasi, serta melemahkan supremasi hukum. Efek domino korupsi dapat dirasakan di berbagai sektor kehidupan.

    Dalam sektor ekonomi, korupsi memicu ketidakpastian pasar, menurunkan daya tarik investasi, serta memperlambat pertumbuhan.

    Dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperbaiki layanan kesehatan justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

    Akibatnya, masyarakat, khususnya kelompok rentan kehilangan hak atas pelayanan publik yang layak. Korupsi juga menciptakan ketidakadilan sosial.

    Praktik-praktik yang tidak dihukum atau dibiarkan berlarut-larut menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

    Ketika kepercayaan publik melemah, legitimasi pemerintah pun ikut terancam. Oleh karena itu, Hakordia menjadi panggilan bersama agar dampak sistemik korupsi ini disadari dan dilawan secara kolektif.

    Peran Kesadaran Publik dan Partisipasi Aktif dalam Hakordia 2025

    Makna besar Hakordia 2025 tidak hanya terletak pada komitmen lembaga negara, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak mungkin berhasil jika hanya dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti KPK atau Kejaksaan Agung (Kejagung). Korupsi sering berakar pada budaya dan sistem sosial, sehingga perubahan harus dimulai dari diri individu.

    Hakordia hadir sebagai pengingat setiap warga memiliki peran penting dalam menolak dan melaporkan korupsi. Peningkatan kesadaran masyarakat mendorong individu memahami korupsi bukanlah suatu keniscayaan, melainkan kejahatan yang bisa dicegah melalui integritas, etika, dan keberanian.

    Peringatan ini juga menjadi wadah untuk menyebarkan informasi mengenai modus-modus korupsi terbaru serta mempelajari mekanisme pelaporan yang aman.

    Partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan anggaran, melaporkan indikasi penyelewengan, serta menuntut akuntabilitas pejabat publik merupakan elemen kunci dalam memutus rantai korupsi.

    Program edukasi dan kampanye integritas yang digencarkan saat Hakordia pun ditujukan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter bersih dan berintegritas.

    Hakordia 2025 sebagai Momentum Evaluasi Implementasi UNCAC

    Bagi negara-negara yang telah meratifikasi UNCAC, termasuk Indonesia, Hakordia berfungsi sebagai sarana evaluasi tahunan mengenai sejauh mana implementasi prinsip-prinsip antikorupsi telah dilakukan.

    Konvensi ini mencakup lima pilar penting, yakni pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional, pemulihan aset, dan bantuan teknis.

    Melalui pelaksanaan Hakordia 2025, instansi pemerintah, lembaga publik, hingga organisasi nonpemerintah didorong untuk menilai apakah kebijakan internal mereka sudah sesuai dengan standar global tersebut.

    Langkah-langkah seperti memperkuat pengendalian internal, meningkatkan transparansi perizinan, menyederhanakan birokrasi, serta memperbaiki tata kelola merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang sangat efektif.

    Hakordia menjadi sarana penting untuk memastikan komitmen antikorupsi tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    Dengan begitu, Hakordia 2025 dapat menjadi momentum yang memperkuat integritas bangsa dan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih.

  • Bahaya Korupsi Makin Nyata! Ini Alasan Hakordia Diperingati

    Bahaya Korupsi Makin Nyata! Ini Alasan Hakordia Diperingati

    Jakarta, Beritasatu.com – Setiap 9 Desember, dunia memperingati Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia, sebuah agenda internasional yang menegaskan komitmen global dalam memerangi korupsi.

    Peringatan ini tidak sekadar menjadi acara seremonial tahunan, tetapi menjadi pengingat korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas melalui kerja kolektif.

    Tujuan utama penetapan Hakordia adalah meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya korupsi serta menegaskan kembali peran penting United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai dasar hukum internasional dalam upaya pencegahannya.

    Melalui momentum ini, masyarakat dunia diajak untuk berpartisipasi aktif membangun lingkungan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

    Penetapan 9 Desember sebagai Hakordia berakar pada pengesahan Konvensi UNCAC oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2003.

    Konvensi ini merupakan perjanjian internasional pertama yang mengikat secara hukum dan memberikan standar komprehensif untuk memerangi korupsi.

    Oleh karena itu, Hakordia menjadi momen penting untuk mempromosikan penandatanganan, ratifikasi, serta implementasi langkah-langkah antikorupsi yang diamanatkan.

    Di Indonesia, peringatan Hakordia 2025 semakin relevan sebagai pengingat komitmen terhadap integritas, akuntabilitas, dan transparansi harus terus diperkuat oleh pemerintah, lembaga negara, hingga masyarakat umum.

    Bahaya Korupsi Menjadi Ancaman Serius bagi Pembangunan dan Kesejahteraan

    Urgensi peringatan Hakordia 2025 dapat dilihat dari dampak buruk korupsi yang begitu luas. Korupsi bukan hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga mengancam pembangunan berkelanjutan, merusak demokrasi, serta melemahkan supremasi hukum. Efek domino korupsi dapat dirasakan di berbagai sektor kehidupan.

    Dalam sektor ekonomi, korupsi memicu ketidakpastian pasar, menurunkan daya tarik investasi, serta memperlambat pertumbuhan.

    Dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperbaiki layanan kesehatan justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

    Akibatnya, masyarakat, khususnya kelompok rentan kehilangan hak atas pelayanan publik yang layak. Korupsi juga menciptakan ketidakadilan sosial.

    Praktik-praktik yang tidak dihukum atau dibiarkan berlarut-larut menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

    Ketika kepercayaan publik melemah, legitimasi pemerintah pun ikut terancam. Oleh karena itu, Hakordia menjadi panggilan bersama agar dampak sistemik korupsi ini disadari dan dilawan secara kolektif.

    Peran Kesadaran Publik dan Partisipasi Aktif dalam Hakordia 2025

    Makna besar Hakordia 2025 tidak hanya terletak pada komitmen lembaga negara, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak mungkin berhasil jika hanya dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti KPK atau Kejaksaan Agung (Kejagung). Korupsi sering berakar pada budaya dan sistem sosial, sehingga perubahan harus dimulai dari diri individu.

    Hakordia hadir sebagai pengingat setiap warga memiliki peran penting dalam menolak dan melaporkan korupsi. Peningkatan kesadaran masyarakat mendorong individu memahami korupsi bukanlah suatu keniscayaan, melainkan kejahatan yang bisa dicegah melalui integritas, etika, dan keberanian.

    Peringatan ini juga menjadi wadah untuk menyebarkan informasi mengenai modus-modus korupsi terbaru serta mempelajari mekanisme pelaporan yang aman.

    Partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan anggaran, melaporkan indikasi penyelewengan, serta menuntut akuntabilitas pejabat publik merupakan elemen kunci dalam memutus rantai korupsi.

    Program edukasi dan kampanye integritas yang digencarkan saat Hakordia pun ditujukan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter bersih dan berintegritas.

    Hakordia 2025 sebagai Momentum Evaluasi Implementasi UNCAC

    Bagi negara-negara yang telah meratifikasi UNCAC, termasuk Indonesia, Hakordia berfungsi sebagai sarana evaluasi tahunan mengenai sejauh mana implementasi prinsip-prinsip antikorupsi telah dilakukan.

    Konvensi ini mencakup lima pilar penting, yakni pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional, pemulihan aset, dan bantuan teknis.

    Melalui pelaksanaan Hakordia 2025, instansi pemerintah, lembaga publik, hingga organisasi nonpemerintah didorong untuk menilai apakah kebijakan internal mereka sudah sesuai dengan standar global tersebut.

    Langkah-langkah seperti memperkuat pengendalian internal, meningkatkan transparansi perizinan, menyederhanakan birokrasi, serta memperbaiki tata kelola merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang sangat efektif.

    Hakordia menjadi sarana penting untuk memastikan komitmen antikorupsi tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    Dengan begitu, Hakordia 2025 dapat menjadi momentum yang memperkuat integritas bangsa dan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih.

  • 2.155 Aparat Kawal Aksi Kepala Desa di Istana Negara

    2.155 Aparat Kawal Aksi Kepala Desa di Istana Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 2.155 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi Jakarta dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di kawasan Istana Negara, hari ini, Senin (8/12/2025). 

    Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap aturan baru Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai penyaluran dana desa.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengonfirmasi, pengerahan ribuan personel tersebut. Seluruh aparat telah mengikuti apel pengamanan sejak Senin (8/12/2025) pagi, pukul 07.00 WIB.

    Susatyo menegaskan, pengamanan aksi unjuk rasa ini dilakukan secara humanis dan persuasif. Seluruh personel telah diinstruksikan untuk bekerja dengan profesional dan menjaga etika.

    “Dalam pengamanan kegiatan ini, kami mengedepankan pendekatan yang persuasif dan ramah. Semua personel sudah kami arahkan agar tidak membawa senjata api,” ujar Susatyo dalam keterangan resminya.

    Apdesi menggelar demonstrasi di depan Istana Negara menolak penandatanganan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Aturan ini dinilai oleh pemerintah desa telah menghentikan penyaluran Dana Desa Tahap II.

    Selain itu, PMK tersebut juga dianggap mengalihkan sebagian besar alokasi anggaran desa ke program-program yang bukan menjadi kewenangan mutlak pemerintah desa.

    Mengenai rekayasa lalu lintas, Susatyo menjelaskan kebijakan tersebut bersifat situasional dan akan menyesuaikan kondisi massa di lapangan. Masyarakat diimbau untuk menghindari ruas jalan di sekitar lokasi Istana Negara sebagai antisipasi terjadinya kepadatan lalu lintas.

  • Bonnie Blue Ditangkap di Badung, Diringkus saat Produksi Film Dewasa

    Bonnie Blue Ditangkap di Badung, Diringkus saat Produksi Film Dewasa

    GELORA.CO  – Bintang porno asal Inggris Bonnie Blue alias Tia Emma Billinger ditangkap Polres Badung di studio kawasan Pererenan, Mengwi, pada Kamis (4/12) sore. Dia diamankan bersama 17 WNA dari Inggris dan Australia. Diduga, Bonnie tengah membuat film asusila di studio tersebut. 

    Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara mengatakan, penindakan itu bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di lokasi. Saat digerebek, petugas menemukan 18 WNA, termasuk Bonnie. ”Mereka warga Australia, Inggris, dan beberapa negara lain,” ucapnya. 

    Polisi juga mengamankan kamera yang diduga digunakan untuk merekam film porno. Dari 18 WNA itu, empat orang ditetapkan sebagai terduga pelaku. Yaitu Bonnie, serta tiga pria, JJTW (Australia), LJA (Inggris), INL (Inggris). 

    Sementara, 14 WNA dari Australia lainnya berstatus sebagai saksi. Dari pemeriksaan awal, para saksi mengaku tidak saling mengenal dan baru pertama kali bertemu di studio tersebut. ”Karena statusnya masih saksi dan belum memenuhi unsur pidana, sementara kami pulangkan sesuai alamat domisili mereka,” jelasnya. 

    Barang Bukti

    Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya kamera, alat kontrasepsi, obat kuat, dan pikap biru bernopol DK 8109 X 

    Dalami Peran

    Polisi, kata Arif, masih mendalami kasus tersebut. Terduga pelaku bakal dijerat UU Pornografi. Petugas juga tengah mendalami peran 18 WNA itu dalam proses produksi konten. 

    Lebih lanjut, Arif menuturkan, penyidik tengah mengurai detail kejadian, termasuk motif, distribusi konten, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. ”Bila ditemukan unsur pidana, kami akan naikkan ke tahap penyidikan,” paparnya. 

    Ditahan di Kuta

    Sumber Jawa Pos Radar Bali menyebut, Bonnei masih ditahan di Kuta. Dia menjalani pemeriksaan lanjutan bersama dua pria asal Inggris dan satu orang warga Australia

  • Bonnie Blue Ditangkap di Badung, Diringkus saat Produksi Film Dewasa

    Bonnie Blue Ditangkap di Badung, Diringkus saat Produksi Film Dewasa

    GELORA.CO  – Bintang porno asal Inggris Bonnie Blue alias Tia Emma Billinger ditangkap Polres Badung di studio kawasan Pererenan, Mengwi, pada Kamis (4/12) sore. Dia diamankan bersama 17 WNA dari Inggris dan Australia. Diduga, Bonnie tengah membuat film asusila di studio tersebut. 

    Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara mengatakan, penindakan itu bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di lokasi. Saat digerebek, petugas menemukan 18 WNA, termasuk Bonnie. ”Mereka warga Australia, Inggris, dan beberapa negara lain,” ucapnya. 

    Polisi juga mengamankan kamera yang diduga digunakan untuk merekam film porno. Dari 18 WNA itu, empat orang ditetapkan sebagai terduga pelaku. Yaitu Bonnie, serta tiga pria, JJTW (Australia), LJA (Inggris), INL (Inggris). 

    Sementara, 14 WNA dari Australia lainnya berstatus sebagai saksi. Dari pemeriksaan awal, para saksi mengaku tidak saling mengenal dan baru pertama kali bertemu di studio tersebut. ”Karena statusnya masih saksi dan belum memenuhi unsur pidana, sementara kami pulangkan sesuai alamat domisili mereka,” jelasnya. 

    Barang Bukti

    Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya kamera, alat kontrasepsi, obat kuat, dan pikap biru bernopol DK 8109 X 

    Dalami Peran

    Polisi, kata Arif, masih mendalami kasus tersebut. Terduga pelaku bakal dijerat UU Pornografi. Petugas juga tengah mendalami peran 18 WNA itu dalam proses produksi konten. 

    Lebih lanjut, Arif menuturkan, penyidik tengah mengurai detail kejadian, termasuk motif, distribusi konten, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. ”Bila ditemukan unsur pidana, kami akan naikkan ke tahap penyidikan,” paparnya. 

    Ditahan di Kuta

    Sumber Jawa Pos Radar Bali menyebut, Bonnei masih ditahan di Kuta. Dia menjalani pemeriksaan lanjutan bersama dua pria asal Inggris dan satu orang warga Australia

  • Kasus Henti Jantung Bisa Terjadi Pada Saat Olahraga, Inikah Pemicunya?

    Kasus Henti Jantung Bisa Terjadi Pada Saat Olahraga, Inikah Pemicunya?

    Jakarta

    Henti jantung atau sudden cardiac death bisa terjadi pada orang yang tengah berolahraga. Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Siloam Hospitals TB Simatupang, dr Budi Ario Tejo, SpJP-FIHA, menyebut gangguan irama jantung atau aritmia sebagai pemicu tersering kematian mendadak saat berolahraga.

    “Henti jantung mendadak atau sudden cardiac death sebagian besar terjadi akibat gangguan irama jantung. Ini bisa terjadi orang yang kelihatannya sehat,” kata dr Budi, saat ditemui detikcom, di Jakarta Barat, Sabtu (6/12/2025).

    dr Budi menambahkan, pasien aritmia bisa berasal dari berbagai rentang usia, termasuk remaja. “Ada pasien usia 18 tahun, ada yang usia produktif, gangguan irama jantung ini tidak mengenal dengan usia,” lanjutnya.

    Selain aritmia, penyakit jantung dapat dipicu oleh kelainan bawaan. Begitu juga dengan faktor gaya hidup, seperti kurang gerak, stres, dan lainnya.

    Untuk deteksi dini aritmia, dr Budi menyarankan pemeriksaan berkala. Perangkat seperti smartwatch, smartring, atau smartband dapat membantu memantau irama jantung sehari-hari.

    “Smartwatch boleh banget, itu bisa memantau irama jantung kita normal atau tidak,” katanya.

    Di sisi lain, dr Budi mengatakan aritmia dapat ditangani apabila ‘sumber’ gangguannya berhasil ditemukan dan diatasi. Meski begitu, ia menekankan upaya pencegahan tetap penting, khususnya pada usia muda yang sering merasa sehat dan tidak menyadari gejalanya.

    Menurut dr Budi, kebiasaan sederhana ini dapat membantu menjaga irama jantung tetap stabil dan mengurangi risiko terjadinya aritmia maupun henti jantung mendadak yang kerap muncul tanpa peringatan.

    “Penting bagi generasi muda, yaitu jangan mager, rutin olahraga, kelola stress. hindari rokok atau vape, istirahat cukup,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dgh/suc)