Xcloud.id

Blog

  • Pemkab Ponorogo Akan Lelang 63 Kendaraan Nirguna, Toyota Kijang Innova G Keluaran 2015 Dibanderol Rp 40,5 Juta Surabaya 13 Januari 2026

    Pemkab Ponorogo Akan Lelang 63 Kendaraan Nirguna, Toyota Kijang Innova G Keluaran 2015 Dibanderol Rp 40,5 Juta Surabaya 13 Januari 2026

    Pemkab Ponorogo Akan Lelang 63 Kendaraan Nirguna, Toyota Kijang Innova G Keluaran 2015 Dibanderol Rp 40,5 Juta
    Tim Redaksi
    PONOROGO,  KOMPAS.com
    – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Ponorogo, Jawa Timur akan melakukan lelang  50 kendaraan roda dua dan 13 kendaraan roda empat berstatus nirguna pada Kamis (15/1/2026).
    Kepala
    BPPKAD

    Ponorogo
    Agus Sugiarto mengatakan, kegiatan
    lelang kendaraan
    mobil dan sepeda motor yang sebelumnya digunakan untuk operasional kedinasan untuk menekan biaya perawatan.
    “Lelang bertujuan menekan biaya perawatan kendaraan. Seluruh kendaraan sudah tidak efektif saat ini. Kendaraan bisa dilihat langsung di gudang kami sebelum mengikuti lelang nanti,” ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (13/1/2026).
    Agus menambahkan, lelang kendaraan roda dua  akan terbagi dalam 23 paket di mana satu lot berisi lima unit kendaraan.
    Setiap paket kendaraan roda dua dibanderol dengan harga limit bervariasi, mulai Rp 5,3 juta hingga Rp 10,4 juta.
    “Dengan harga tersebut, peserta lelang bisa memperoleh lima unit sepeda motor dalam satu paket. Satu paket itu limitnya Rp 5,3 juta,” imbuhnya.
    Pemkab Ponorogo juga akan melelang sejumlah kendaraan roda empat yang memiliki kondisi masih layak pakai.
    Sejumlah kendaraan Toyota Kijang Innova G keluaran 2015 eks kendaraan kepala dinas memiliki harga limit Rp 40,5 juta dan minibus Toyota Rush keluaran 2016 dengan limit Rp 29,2 juta.
    “Proses lelang dilakukan dengan menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun. Peserta dapat mengikuti lelang secara terbuka melalui sistem open bidding di situs resmi lelang,” ucapnya.
    Agus menambahkan, kegiatan lelang kendaraan eks operasinoal dinas tersebut diharapkan akan menghasikan tambahan pendapatan asli daerah (
    PAD
    ) dengan total limit penawaran mencapai Rp 385 juta.
    “Lelang dilakukan transparan dan terbuka. Kendaraannnya masih bagus, memang dirawat secara rutin,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bagian RDMP Balikpapan, Fuel Terminal Tanjung Batu akan Kurangi Ketergantungan Impor

    Bagian RDMP Balikpapan, Fuel Terminal Tanjung Batu akan Kurangi Ketergantungan Impor

    Liputan6.com, Jakarta – Pertamina Patra Niaga menyiapkan Fuel Terminal Tanjung Batu di Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk memperkuat sistem distribusi energi nasional. Terminal ini menjadi bagian dari infrastruktur energi terintegrasi Pertamina melalui Kilang RDMP Balikpapan. 

    Adapun  Presiden Prabowo Subianto, saat peresmian infrastruktur energi terintegrasi RDMP Balikpapan menegaskan pentingnya kemandirian energi sebagai fondasi utama bagi negara yang berdaulat.

    Presiden menyampaikan bahwa Pertamina merupakan national champion kebanggaan bangsa yang diharapkan terus memperkuat perannya sebagai agent of change, agent of development, dan agent of modernization dalam pengelolaan sektor energi nasional.

    “Selain pangan, energi juga harus bisa kita hasilkan sendiri. Kita tidak boleh terus bergantung pada impor. Indonesia memiliki sumber-sumber energi yang sangat besar. Pertamina adalah National Champion kita, Pertamina harus kembali menjadi agent of development, agent of modernization,” ujar Prabowo saat peresmian, Senin (12/1/2026).

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa RDMP Balikpapan beserta fasilitas pendukungnya, termasuk Fuel Terminal Tanjung Batu. Ini merupakan proyek strategis nasional yang berperan penting dalam mengurangi ketergantungan impor energi.

    “Sekarang di sini kita membangun landasan energi nasional menuju kedaulatan energi. Negara harus menguasai cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ke depan, kita hanya akan mengimpor minyak mentah (crude oil), bukan produk jadi,” ucap Bahlil.

     

  • Pedagang dan RPH Ancam Besok Bakal Kembali Demo di Balai Kota Surabaya Surabaya 13 Januari 2026

    Pedagang dan RPH Ancam Besok Bakal Kembali Demo di Balai Kota Surabaya Surabaya 13 Januari 2026

    Pedagang dan RPH Ancam Besok Bakal Kembali Demo di Balai Kota Surabaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Ratusan massa dari pedagang dan jagal rumah potong hewan (RPH) Pegirian mengancam pada Rabu (14/1/2026) akan kembali berdemo dan dirikan tenda di depan Balai Kota Surabaya sampai tuntutan mereka terpenuhi.
    Mereka menolak keras rencana relokasi aktivitas pemotongan sapi ke Tambak Oso Wilangun (TOW) yang dinilai mengancam mata pencaharian ribuan warga.
    Pantauan
    Kompas.com
    ribuan massa mulai memenuhi depan Balai Kota sekitar pukul 10.00 WIB dengan dipimpin dua mobil komando.
    Kemudian, sekitar pukul 12.30 WIB beberapa massa masuk ke dalam halaman Balai Kota untuk meminta mediasi dengan walikota Surabaya,
    Eri Cahyadi
    , meski sampai sekarang masih belum mendapat kejelasan.
    Kini, massa mengancam akan kembali melakukan unjuk rasa pada besok, Rabu (14/1/2026) jika tuntutan mereka belum dikabulkan.
    Mereka berencana akan mendirikan tenda hingga membawa peralatan memasak.
    “Besok kita akan ke sini lagi bawa peralatan tempur, besok bawa kompor, penanak nasi, kita nginep disini sampai tuntutan kita dipenuhi. Kita dirikan tenda disini, tidur disini,” ujar orator dari atas mobil komando.
    Mereka menegaskan agar aparat keamanan tidak memprovokasi massa.
    “Untuk aparat keamanan saya minta agar tidak memprovokasi kami,” ucapnya.
    Pihaknya juga menjamin tidak akan melakukan tindak anarkis maupun premanisme.
    “Berhari-hari berpanas panasan tidak ada respon positif, kami ini bukan premanisme kita kesini bukan membunuh, kan bisa mendiskusikan dgn kita rakyat ini. Kami warga Surabaya tidak akan tinggal diam kami punya adab,” tegasnya.
    Besok renacananya massa akan kembali melakukan demonstrasi di depan kantor RPH mulai pukul 09.00 WIB.
    “Saya ucapkan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memberikan semangat kami untuk para koordinator, tapi besok kita kesini lagi sampai tuntutan kita terpenuhi!,” ungkapnya.
    Sekitar pukul 13.40 WIB massa mengakhiri demo.
    Diketahui, RPH Surabaya mulanya berlokasi Jalan Pegirian, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur.
    Sementara jarak dari RPH Pegirian ke Tambak Osowilangun (TOW) sebagai lokasi baru sekitar 14 kilometer dengan waktu tempuh lebih dari 45 menit.
    Bagi para pedagang menilai relokasi ke tempat baru tidak mempertimbangkan kondisi mereka.
    Lokasi yang jauh, apalagi jam kerja menjelang dini hari, dinilai rawan kejahatan sekaligus rawan kecelakaan karena dianggap sebagai “jalur tengkorak.”
    Selain itu, banyak fasilitas di tempat RPH TOW yang belum memadai sehingga berisiko mengganggu distribusi daging, serta kekhawatiran akan kualitas dan higienitas karena dekat dengan TPA.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Dewan HAM Jadi Cermin Menata Rumah Sendiri

    Presiden Dewan HAM Jadi Cermin Menata Rumah Sendiri

    Presiden Dewan HAM Jadi Cermin Menata Rumah Sendiri
    Mahasiswa S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga, dosen Universitas Muhammadiyah Malang
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    TERPILIHNYA
    Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 2026 merupakan pencapaian diplomatik yang penting sekaligus pengakuan moral di panggung global.
    Namun, ketika Indonesia berbicara tentang nilai universal HAM di forum dunia, sementara di dalam negeri penyelesaian pelanggaran HAM berat stagnan, ruang kebebasan sipil menyempit, dan pendekatan keamanan masih mendominasi wilayah konflik, jabatan prestisius itu berisiko berubah dari simbol kepemimpinan normatif menjadi sekadar instrumen pencitraan politik.
    Pertanyaannya bukan apakah Indonesia layak memimpin Dewan HAM, melainkan apakah kepemimpinan itu benar-benar berangkat dari kredibilitas, atau sesungguhnya sedang menutupi jurang antara retorika global dan realitas nasional.
    Dalam perspektif Hubungan Internasional, kepemimpinan moral tidak semata ditentukan oleh jabatan formal.
    Ian Manners dalam artikel
    Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?
    (2002), melalui konsep
    normative power
    , menegaskan bahwa kekuasaan normatif bertumpu pada kemampuan sebuah negara untuk membentuk dan menyebarkan norma, bukan melalui paksaan, tetapi melalui keteladanan.
    Dengan kata lain, negara hanya dapat berbicara meyakinkan tentang HAM jika nilai-nilai tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten di dalam wilayahnya sendiri.
    Di sinilah Indonesia menghadapi ujian. Sebab, isu HAM domestik masih menjadi pekerjaan rumah yang lama belum selesai.
    Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu terus tertahan pada mekanisme non-yudisial.
    Di Papua, pendekatan keamanan yang dominan, pembatasan akses jurnalis, serta laporan kekerasan terhadap warga sipil terus memicu sorotan internasional.
    Pada saat yang sama, ruang kebebasan sipil di berbagai wilayah menunjukkan gejala penyempitan, mulai dari kriminalisasi aktivis, pembatasan kebebasan berekspresi, hingga penggunaan instrumen hukum untuk meredam kritik.
    Kontradiksi inilah yang berpotensi melemahkan klaim Indonesia sebagai pemimpin normatif di bidang HAM. Sebab,
    normative power
    tidak bekerja melalui deklarasi, melainkan konsistensi.
    Dunia internasional mungkin menghormati posisi Indonesia secara institusional, tetapi legitimasi normatif selalu diuji oleh rekam jejak.
    Ilmuwan politik Robert Putnam memperkenalkan konsep
    two-level games
    (1988) untuk menjelaskan hal tersebut. Menurut Putnam, kebijakan luar negeri, termasuk diplomasi HAM, selalu dimainkan di dua level sekaligus, yakni internasional dan domestik.
    Di level internasional, Indonesia berkepentingan membangun reputasi sebagai negara moderat, demokratis, dan berpengaruh. Di level domestik, pemerintah berhadapan dengan realitas politik tentang sensitivitas isu HAM.
    Posisi sebagai Presiden
    Dewan HAM PBB
    akan memperlebar permainan dua level ini. Di satu sisi, posisi tersebut menuntut Indonesia tampil sebagai penjaga nilai universal.
    Di sisi lain, pemerintah perlu berhati-hati karena reformasi HAM yang serius berpotensi mengguncang stabilitas politik internal.
    Di titik inilah muncul
    credibility gap,
    bukan karena negara tidak memahami standar HAM, tetapi karena memilih menunda pemenuhannya.
    Masalahnya, kepemimpinan HAM yang mungkin hanya kuat di luar negeri, tetapi rapuh di dalam negeri, akan sulit bertahan lama.
    Alih-alih menjadi
    norm entrepreneur
    , Indonesia berisiko terjebak sebagai
    norm performer
    , yaitu hanya aktif di forum internasional, tapi pasif dalam reformasi struktural domestik.
    Indonesia sejatinya memiliki modal penting. Pengalaman transisi demokrasi pasca-Orde Baru, peran konsisten dalam isu Palestina, serta posisi strategis sebagai jembatan antara Global South dan Global North memberikan ruang bagi Indonesia untuk memainkan kepemimpinan tersebut. 
    Namun ada satu syarat, yaitu kesediaan menjadikan posisi internasional sebagai alat refleksi dan tekanan balik untuk memajukan penegakan HAM di dalam negeri.
    Pada akhirnya, posisi Presiden Dewan HAM adalah cermin kritis yang memantulkan bagaimana Indonesia ingin dilihat dunia, sekaligus memperlihatkan sejauh mana negara berani menata rumahnya sendiri.
    Dalam logika
    normative power
    , kepemimpinan tidak bisa dipentaskan tanpa pembuktian. Indonesia perlu memulainya dari konsistensi penegakan HAM di dalam negeri.
    Jangan sampai, jabatan ini akan dikenang sebagai simbol prestise yang berbunyi nyaring di panggung internasional, tetapi bergema hampa di dalam negeri. Bagaimana menurut Anda?
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 126 Warga Bali Suspek Super Flu pada 2025, 2 Dinyatakan Positif Denpasar 13 Januari 2026

    126 Warga Bali Suspek Super Flu pada 2025, 2 Dinyatakan Positif Denpasar 13 Januari 2026

    126 Warga Bali Suspek Super Flu pada 2025, 2 Dinyatakan Positif
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Sebanyak 126 warga Provinsi Bali dilaporkan suspek atau diduga terinfeksi virus influenza A (H3N2) subklad K atau super flu sepanjang tahun 2025.
    Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kementerian Kesehatan, dari 126 pasien tersebut dua orang di antaranya dinyatakan positif
    super flu
    dan lima orang negatif, sedangkan sisanya belum diterbitkan.
    “Di
    Bali
    , 2025 kita sedang mengirimkan sampel sebanyak 126 sampel. Positif (super flu) dua. Sisanya belum keluar,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Bali I Gusti Ayu Raka Susanti di kantornya, Selasa (13/1/2026).
    Ia menjelaskan, dua pasien positif super flu ini tercatat sempat dirawat di rumah sakit pada bulan Oktober 2025. Sedangkan lima pasien yang negatif pada November 2025.
    Namun, hasil uji sampel cairan dari saluran pernapasan para pasien tersebut baru diterbitkan pada awal Januari 2026.
    Menurutnya, para pasien yang diuji sampel cairan pernapasannya rata-rata sempat dirawat di rumah sakit dengan gejala demam, batuk pilek, dan nyeri tenggorokan.
    “Kalau dia dirawat di rumah sakit Sentinel ILI-SARI (Influenza Like Illness-Severe Acute Respiratory Infection) biasanya langsung dilakukan pemeriksaan, diambil sampel untuk kita kirim ke laboratorium. Jadi bukan cuma dua saja, memang sudah ada yang terus kita lakukan pengiriman. Baru hari ini kita terima hasilnya negatif semua, lima orang negatif. Pemeriksaan bulan November,” kata dia.
    Susanti mengungkapkan, kedua warga yang positif berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 40-50 tahun. Mereka tinggal di lingkungan yang berbeda dan tidak memiliki catatan melakukan perjalanan keluar negeri.
    Dari hasil penelusuran tim surveilans Dinkes Bali, kedua pasien tersebut sudah sembuh dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari.
    Selain itu, di lingkungan yang mereka tinggal juga tidak ditemukan adanya gejala penyakit yang serupa pasca mereka dirawat di rumah sakit.
    “Kita sudah penyelidikan epidemiologi, sudah kita telepon bahwa pasiennya sudah sembuh dan sudah kembali beraktivitas seperti biasa,” kata dia.
    Ia mengatakan, penyakit super flu ini bukan penyakit baru seperti virus Covid-19. Karena itu, warga tidak perlu panik, tetapi tetap waspada dengan menjaga kesehatan, yakni istirahat cukup, konsumsi air putih, rutin olahraga, dan diet seimbang.
    “Kalau sudah merasa tidak enak badan, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan agar bisa dilakukan pemeriksaan,” katanya.
    Susanti menambahkan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke pemerintah kabupaten atau kota, rumah sakit, puskesmas, dan klinik untuk meningkatkan kewaspadaan, sarana prasarana dan sumber daya manusia mengantisipasi penyebaran kasus super flu.
    Selain itu, Dinkes Bali sudah mempersiapkan RSUD Wangaya, Denpasar dan Puskesmas I Denpasar Selatan sebagai pusat layanan influenza Sentinel ILI-SARI.
    Setiap pasien yang diduga menderita super flu akan dirujuk ke RSUD Wangaya dan mendapat perawat di ruangan isolasi untuk menekan penularan virus ke orang lain.
    “Kita juga tidak tergantung dengan hasil laboratorium, tapi langkah-langkah antisipasi agar influenza ini tidak menjadi kejadian luar biasa. Prinsipnya bagaimana misalnya 1 gedung hotel terbakar itu bisa langsung kami padamkan. Jadi tidak menyebar ke ruangan lain,” katanya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Ditunjuk Jadi Dewan Pengurus Gates Foundation

    Sri Mulyani Ditunjuk Jadi Dewan Pengurus Gates Foundation

    Dalam dewan pengurus, Sri Mulyani akan bekerja bersama sejumlah tokoh global, antara lain Ashish Dhawan, Dr. Helene Gayle, Strive Masiyiwa, Thomas J. Tierney, Mark Suzman, dan Bill Gates. Sementara itu, Baroness Nemat (Minouche) Shafik tengah mengambil cuti untuk menjalankan tugas sebagai penasihat ekonomi utama Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer.

    Selain pengumuman tersebut, Gates Foundation juga membentuk divisi baru Africa and India Offices (AIO) untuk memperkuat peran kawasan dan negara dalam pengambilan keputusan strategis. Divisi ini dipimpin oleh Ankur Vora sebagai Presiden AIO, di samping jabatannya sebagai Chief Strategy Officer.

    Langkah ini menegaskan fokus Gates Foundation pada Afrika dan India sebagai wilayah kunci dalam mendorong kesehatan, pembangunan, dan pengentasan kemiskinan.

    Yayasan juga menunjuk Hari Menon sebagai Presiden Global Growth and Opportunity (GGO), yang akan memimpin berbagai program strategis, mulai dari pertanian, sistem keuangan inklusif, hingga pendidikan global.

  • Harga Toyota Avanza Terbaru Tahun 2026, Naik Jadi Segini

    Harga Toyota Avanza Terbaru Tahun 2026, Naik Jadi Segini

    Jakarta –

    Harga Toyota Avanza tahun 2026 naik. Berikut ini rincian harga Toyota Avanza tahun 2026.

    Harga Toyota Avanza per tahun 2026 naik. Dilihat detikOto dalam laman Toyota Astra Motor, besar kenaikannya sekitar Rp 700-800 ribu. Dengan demikian, harga Toyota Avanza termurah masih berada di kisaran Rp 243 juta. Lengkapnya, berikut ini daftar harga Toyota Avanza tahun 2026.

    Harga Avanza Tahun 2026

    1. Avanza 1.3 E M/T: Rp 243,7 juta (naik Rp 700 ribu dari sebelumnya Rp 243 juta)
    2. Avanza 1.3 E CVT: Rp 258,7 juta (naik Rp 700 ribu dari sebelumnya Rp 258 juta)
    3. Avanza 1.5 G M/T: Rp 266,8 juta (naik Rp 800 ribu dari sebelumnya Rp 266 juta)
    4. Avanza 1.5 G CVT: Rp 281,6 juta (naik Rp 800 ribu dari sebelumnya Rp 280,8 juta)

    Umumnya, harga mobil pada awal tahun memang mengalami kenaikan. Umumnya karena ada penyesuaian tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Adapun urusan spesifikasi, masih tetap sama dengan Avanza sebelumnya.

    Spesifikasi Toyota Avanza Tahun 2026

    Saat ini, Avanza punya empat varian dengan opsi mesin 1.3 L dan 1.5 L. Secara tampilan, khususnya desain kedua tipe itu tidak berbeda. Namun dari sisi dimensi rupanya ada sejumlah perbedaan. Avanza 1.3 L memiliki tinggi 1.665 mm sedangkan 1.5 L tingginya 1.700 mm. Jarak pijak depan Avanza 1.3 L 1.515 mm, Avanza 1.5 L 1.505 mm. Jarak pijak belakang Avanza 1.3 L 1.510 mm, sedangkan Avanza 1.5 L 1.500 mm. Selanjutnya tinggi ground clearance juga berbeda. Ground clearance Avanza 1.5 L lebih tinggi yaitu 205 mm, sementara Avanza 1.3 L 195 mm.

    Avanza 1.3 L menggendong mesin berkode 1NR-VE dengan kapasitas silinder 1.329 cc. Diameter x langkahnya 72.5 x 80.5 mm. Berkat mesin itu, Avanza 1.3 L bisa menyemburkan daya maksimum 98 PS pada 6.000 rpm. Torsi maksimumnya 12.4 kgm pada 4.200 rpm. Sementara itu, Avanza 1.5 L mengusung mesin 2NR-VE dengan diameter x langkah 72.5 x 90.6 mm. Kapasitas silindernya 1.496 cc. Mesin itu menghasilkan tenaga 106 PS pada 6.000 rpm serta torsi 14 kgm pada 4.200 rpm.

    Sistem bahan bakar pada Avanza untuk seluruh model sudah menggunakan electronic fuel injection. Kapasitas tangki bahan bakar keduanya juga sama yaitu sebesar 43 liter.

    (dry/din)

  • Memanas! AS Serukan Warganya Segera Tinggalkan Iran

    Memanas! AS Serukan Warganya Segera Tinggalkan Iran

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat menyerukan warganya di Iran untuk segera meninggalkan negara itu, di tengah protes antipemerintah yang sedang berlangsung. Hal ini disampaikan seiring Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan opsi-opsinya terhadap Iran.

    “Tinggalkan Iran sekarang juga,” kata Kedutaan Besar virtual AS untuk Iran dalam sebuah peringatan keamanan pada hari Senin (12/1), mendesak warga negara AS untuk merencanakan keberangkatan dari Iran tanpa bantuan dari pemerintah AS.

    Dilansir Al Arabiya, Selasa (13/1/2026), peringatan tersebut menyinggung aksi-aksi protes di Iran yang “meningkat dan dapat berubah menjadi kekerasan, mengakibatkan penangkapan dan cedera. Peningkatan langkah-langkah keamanan, penutupan jalan, gangguan transportasi umum, dan pemblokiran internet sedang berlangsung.”

    Disebutkan bahwa warga negara AS harus bersiap menghadapi pemadaman internet yang berkelanjutan, dan oleh karena itu harus merencanakan cara komunikasi alternatif, dan, jika kondisi aman, memungkinkan mereka untuk meninggalkan Iran melalui jalur darat ke Armenia atau Turki.

    “Warga negara ganda AS-Iran harus meninggalkan Iran dengan paspor Iran. Pemerintah Iran tidak mengakui kewarganegaraan ganda dan akan memperlakukan warga negara ganda AS-Iran hanya sebagai warga negara Iran,” demikian peringatan keamanan tersebut.

    “Warga negara AS berisiko tinggi diinterogasi, ditangkap, dan ditahan di Iran. Menunjukkan paspor AS atau menunjukkan hubungan dengan Amerika Serikat dapat menjadi alasan yang cukup bagi otoritas Iran untuk menahan seseorang,” imbuhnya.

    Lanjutan pernyataan tersebut berbunyi, “Pemerintah AS tidak dapat menjamin keselamatan Anda jika Anda memilih untuk pergi menggunakan opsi tersebut. Anda hanya boleh pergi jika Anda yakin aman untuk melakukannya.”

    Bagi mereka yang tidak dapat pergi, kedutaan AS menyarankan untuk mencari tempat yang aman dan memastikan mereka memiliki kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan.

    AS tidak memiliki hubungan diplomatik atau konsuler langsung dengan Iran. Sebagai gantinya, pemerintah Swiss, melalui kedutaannya di Teheran, bertindak sebagai kekuatan pelindung untuk kepentingan AS di Iran.


    Lihat juga Video ‘Iran: Kami Siap Jika Perang, Tapi Kami Juga Siap Berdialog’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Memanas! AS Serukan Warganya Segera Tinggalkan Iran

    Memanas! AS Serukan Warganya Segera Tinggalkan Iran

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat menyerukan warganya di Iran untuk segera meninggalkan negara itu, di tengah protes antipemerintah yang sedang berlangsung. Hal ini disampaikan seiring Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan opsi-opsinya terhadap Iran.

    “Tinggalkan Iran sekarang juga,” kata Kedutaan Besar virtual AS untuk Iran dalam sebuah peringatan keamanan pada hari Senin (12/1), mendesak warga negara AS untuk merencanakan keberangkatan dari Iran tanpa bantuan dari pemerintah AS.

    Dilansir Al Arabiya, Selasa (13/1/2026), peringatan tersebut menyinggung aksi-aksi protes di Iran yang “meningkat dan dapat berubah menjadi kekerasan, mengakibatkan penangkapan dan cedera. Peningkatan langkah-langkah keamanan, penutupan jalan, gangguan transportasi umum, dan pemblokiran internet sedang berlangsung.”

    Disebutkan bahwa warga negara AS harus bersiap menghadapi pemadaman internet yang berkelanjutan, dan oleh karena itu harus merencanakan cara komunikasi alternatif, dan, jika kondisi aman, memungkinkan mereka untuk meninggalkan Iran melalui jalur darat ke Armenia atau Turki.

    “Warga negara ganda AS-Iran harus meninggalkan Iran dengan paspor Iran. Pemerintah Iran tidak mengakui kewarganegaraan ganda dan akan memperlakukan warga negara ganda AS-Iran hanya sebagai warga negara Iran,” demikian peringatan keamanan tersebut.

    “Warga negara AS berisiko tinggi diinterogasi, ditangkap, dan ditahan di Iran. Menunjukkan paspor AS atau menunjukkan hubungan dengan Amerika Serikat dapat menjadi alasan yang cukup bagi otoritas Iran untuk menahan seseorang,” imbuhnya.

    Lanjutan pernyataan tersebut berbunyi, “Pemerintah AS tidak dapat menjamin keselamatan Anda jika Anda memilih untuk pergi menggunakan opsi tersebut. Anda hanya boleh pergi jika Anda yakin aman untuk melakukannya.”

    Bagi mereka yang tidak dapat pergi, kedutaan AS menyarankan untuk mencari tempat yang aman dan memastikan mereka memiliki kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan.

    AS tidak memiliki hubungan diplomatik atau konsuler langsung dengan Iran. Sebagai gantinya, pemerintah Swiss, melalui kedutaannya di Teheran, bertindak sebagai kekuatan pelindung untuk kepentingan AS di Iran.


    Lihat juga Video ‘Iran: Kami Siap Jika Perang, Tapi Kami Juga Siap Berdialog’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Memanas! AS Serukan Warganya Segera Tinggalkan Iran

    Memanas! AS Serukan Warganya Segera Tinggalkan Iran

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat menyerukan warganya di Iran untuk segera meninggalkan negara itu, di tengah protes antipemerintah yang sedang berlangsung. Hal ini disampaikan seiring Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan opsi-opsinya terhadap Iran.

    “Tinggalkan Iran sekarang juga,” kata Kedutaan Besar virtual AS untuk Iran dalam sebuah peringatan keamanan pada hari Senin (12/1), mendesak warga negara AS untuk merencanakan keberangkatan dari Iran tanpa bantuan dari pemerintah AS.

    Dilansir Al Arabiya, Selasa (13/1/2026), peringatan tersebut menyinggung aksi-aksi protes di Iran yang “meningkat dan dapat berubah menjadi kekerasan, mengakibatkan penangkapan dan cedera. Peningkatan langkah-langkah keamanan, penutupan jalan, gangguan transportasi umum, dan pemblokiran internet sedang berlangsung.”

    Disebutkan bahwa warga negara AS harus bersiap menghadapi pemadaman internet yang berkelanjutan, dan oleh karena itu harus merencanakan cara komunikasi alternatif, dan, jika kondisi aman, memungkinkan mereka untuk meninggalkan Iran melalui jalur darat ke Armenia atau Turki.

    “Warga negara ganda AS-Iran harus meninggalkan Iran dengan paspor Iran. Pemerintah Iran tidak mengakui kewarganegaraan ganda dan akan memperlakukan warga negara ganda AS-Iran hanya sebagai warga negara Iran,” demikian peringatan keamanan tersebut.

    “Warga negara AS berisiko tinggi diinterogasi, ditangkap, dan ditahan di Iran. Menunjukkan paspor AS atau menunjukkan hubungan dengan Amerika Serikat dapat menjadi alasan yang cukup bagi otoritas Iran untuk menahan seseorang,” imbuhnya.

    Lanjutan pernyataan tersebut berbunyi, “Pemerintah AS tidak dapat menjamin keselamatan Anda jika Anda memilih untuk pergi menggunakan opsi tersebut. Anda hanya boleh pergi jika Anda yakin aman untuk melakukannya.”

    Bagi mereka yang tidak dapat pergi, kedutaan AS menyarankan untuk mencari tempat yang aman dan memastikan mereka memiliki kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan.

    AS tidak memiliki hubungan diplomatik atau konsuler langsung dengan Iran. Sebagai gantinya, pemerintah Swiss, melalui kedutaannya di Teheran, bertindak sebagai kekuatan pelindung untuk kepentingan AS di Iran.


    Lihat juga Video ‘Iran: Kami Siap Jika Perang, Tapi Kami Juga Siap Berdialog’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)