Xcloud.id

Blog

  • Sudinsos Jakbar jaring 1.524 PMKS selama 2025

    Sudinsos Jakbar jaring 1.524 PMKS selama 2025

    Jumlah itu hasil rekapitulasi pelayanan, perlindungan dan pengendalian PMKS di wilayah Jakarta Barat dari Januari hingga November 2025

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Barat telah menjaring 1.524 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama 2025.

    “Jumlah itu hasil rekapitulasi pelayanan, perlindungan dan pengendalian PMKS di wilayah Jakarta Barat dari Januari hingga November 2025,” kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Fajar Laksono di Jakarta, Senin.

    Penjaringan, kata Fajar, dilakukan di titik-titik rawan PPKS di delapan wilayah kecamatan se-Jakarta Barat, seperti lampu merah atau perempatan jalan dan lainnya.

    Lebih lanjut, Fajar menyebut bahwa dari 1.524 PMKS, gelandangan menjadi kategori dengan PMKS paling banyak yakni 593 orang, selanjutnya diikuti psikotik 424 orang, pengamen 94, dan PMKS lainnya tercatat 210 orang.

    “PMKS hasil penjangkauan langsung dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk pembinaan,” ujar Fajar.

    Fajar menegaskan bahwa penjaringan PMKS dilakukan dalam rangka penegakan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Fitri Supratiwi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tamhut Jakbar sudah remajakan 9.000 pohon lebih selama 2025

    Tamhut Jakbar sudah remajakan 9.000 pohon lebih selama 2025

    Selama sebelas bulan kami telah menangani sebanyak 9.122 pohon yang tersebar di 56 kelurahan dan delapan kecamatan se-Jakarta Barat

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Sudin Tamhut) Jakarta Barat sudah meremajakan sebanyak 9.122 pohon selama 2025 untuk mengantisipasi pohon tumbang di wilayah setempat.

    “Selama sebelas bulan kami telah menangani sebanyak 9.122 pohon yang tersebar di 56 kelurahan dan delapan kecamatan se-Jakarta Barat,” kata Kepala Sudin Tamhut Jakarta Barat, Dirja Kusuma di Jakarta, Senin.

    Dirja menjelaskan, peremajaan pohon meliputi pemangkasan, penebangan serta evakuasi pohon sempal.

    “Jenis-jenisnya itu ada angsana, akasia, palem, ketapang, glodokan, mangga, beringin, jambu air, asam kranji dan sebagainya,” kata dia.

    Mulai Januari hingga November 2025, Sudin Tamhut melakukan pemangkasan ringan terhadap 4.052 pohon, pemangkasan sedang 2.699 pohon, dan pemangkasan berat 1.817 pohon.

    “Sedangkan yang ditebang sebanyak 197, sempal 128 pohon dan tumbang 229 pohon,” ujar Dirja.

    Dirja menambahkan, untuk melakukan peremajaan, pihaknya menerjunkan 12 tim dengan total 80 personel yang menyebar di sejumlah titik di Jakarta Barat.

    “PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) untuk tupoksi toping (pemangkasan) kita ada 80 orang, dibagi menjadi 12 tim. Mereka bekerja memangkas pohon bermasalah atau berpotensi tumbang dan membahayakan,” ujar dia.

    Adapun warga dapat melaporkan pohon bermasalah di wilayah Jakarta melalui sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM).

    Cara melapor lewat CRM salah satunya dengan menggunakan aplikasi JAKI. Langkah pertama adalah mengunduh dan membuka aplikasi JAKI. Kemudian ketuk ikon kamera pada bagian bawah layar beranda.

    Setelah itu memilih laporan secara privat atau publik. Kemudian mengambil gambar hal yang mau dilaporkan, lalu pilih kategori dan isi detail keterangan sampai lokasi secara detail. Selanjutnya tekan tombol kirim.

    Petugas Sudin Tamhut akan menerima laporan tersebut dan selanjutnya akan ditangani.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Fitri Supratiwi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fakta-fakta Temuan Polri Soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera

    Fakta-fakta Temuan Polri Soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera

    Jakarta: Penyelidikan yang dilakukan Polri mengungkap adanya 27 sampel kayu dari kawasan DAS Garoga yang terbawa arus banjir. Kayu tersebut diduga kuat tidak berasal dari proses alami.

    Temuan ini mengarah pada kemungkinan adanya aktivitas manusia, termasuk indikasi pembukaan lahan oleh sebuah perusahaan yang beroperasi di bagian hulu sungai. 

    Saat ini, proses pemeriksaan lanjutan masih terus berjalan. Melansir dari Antara, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Kementerian Kehutanan telah membentuk tim gabungan untuk menelusuri asal-usul kayu tersebut. 

    Berikut ini fakta-fakta penting terkait penyelidikan mengenai kayu gelondongan penyebab banjir Sumatera:
    1. Gunakan 27 sampel kayu di DAS Garoga

    Polri mengumpulkan 27 sampel kayu sebagai bukti awal penyelidikan. Lokasi sampel berada di sekitar posko penyidik di DAS Garoga, Tapanuli Utara.

    “Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” jelas Brigjen Moh. Irhamni.

    Nantinya, sampel ini digunakan untuk melacak asal kayu yang terbawa arus banjir.
     

     

    2. Kayu diduga bukan berasal dari proses alami

    Menurut Irhamni, kayu yang ditemukan didominasi jenis karet, ketapang, dan durian. Hasil identifikasi ahli menunjukkan kayu tersebut berasal dari hasil gergajian, pencabutan menggunakan alat berat, longsor alam, dan proses pengangkutan loader. Beberapa variabel tersebut mengarah pada indikasi kuat keterlibatan aktivitas manusia.
     
    3. Polri memeriksa kepala desa dan warga lokal

    Selain barang bukti kayu, tim telah meminta keterangan dari kepala desa dan saksi-saksi dari warga lokal untuk memahami aktivitas di hulu sungai sebelum banjir terjadi. Keterangan warga menjadi bagian penting untuk memastikan gambaran kejadian.
     
    4. Dugaan Land Clearing oleh PT TBS

    Dittipidter menduga adanya pembukaan lahan (land clearing) oleh perusahaan PT TBS di hulu Sungai Garoga. “Penyelidikan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perusahaan yang terindikasi melakukan land clearing,” ujar Irhamni.

    Aktivitas perusahaan berpotensi dianggap menjadi penyebab banyaknya kayu gelondongan yang hanyut.
     
    5. Polri-Kemenhut bentuk tim gabungan investigasi

    Polri bersama Kementerian Kehutanan membentuk tim gabungan untuk memperkuat investigasi. “Jika ditemukan pelanggaran, akan diproses oleh kepolisian,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Jakarta: Penyelidikan yang dilakukan Polri mengungkap adanya 27 sampel kayu dari kawasan DAS Garoga yang terbawa arus banjir. Kayu tersebut diduga kuat tidak berasal dari proses alami.
     
    Temuan ini mengarah pada kemungkinan adanya aktivitas manusia, termasuk indikasi pembukaan lahan oleh sebuah perusahaan yang beroperasi di bagian hulu sungai. 
     
    Saat ini, proses pemeriksaan lanjutan masih terus berjalan. Melansir dari Antara, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Kementerian Kehutanan telah membentuk tim gabungan untuk menelusuri asal-usul kayu tersebut. 

    Berikut ini fakta-fakta penting terkait penyelidikan mengenai kayu gelondongan penyebab banjir Sumatera:

    1. Gunakan 27 sampel kayu di DAS Garoga

    Polri mengumpulkan 27 sampel kayu sebagai bukti awal penyelidikan. Lokasi sampel berada di sekitar posko penyidik di DAS Garoga, Tapanuli Utara.
     
    “Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” jelas Brigjen Moh. Irhamni.
     
    Nantinya, sampel ini digunakan untuk melacak asal kayu yang terbawa arus banjir.
     

     

    2. Kayu diduga bukan berasal dari proses alami

    Menurut Irhamni, kayu yang ditemukan didominasi jenis karet, ketapang, dan durian. Hasil identifikasi ahli menunjukkan kayu tersebut berasal dari hasil gergajian, pencabutan menggunakan alat berat, longsor alam, dan proses pengangkutan loader. Beberapa variabel tersebut mengarah pada indikasi kuat keterlibatan aktivitas manusia.
     

    3. Polri memeriksa kepala desa dan warga lokal

    Selain barang bukti kayu, tim telah meminta keterangan dari kepala desa dan saksi-saksi dari warga lokal untuk memahami aktivitas di hulu sungai sebelum banjir terjadi. Keterangan warga menjadi bagian penting untuk memastikan gambaran kejadian.
     

    4. Dugaan Land Clearing oleh PT TBS

    Dittipidter menduga adanya pembukaan lahan (land clearing) oleh perusahaan PT TBS di hulu Sungai Garoga. “Penyelidikan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perusahaan yang terindikasi melakukan land clearing,” ujar Irhamni.
     
    Aktivitas perusahaan berpotensi dianggap menjadi penyebab banyaknya kayu gelondongan yang hanyut.
     

    5. Polri-Kemenhut bentuk tim gabungan investigasi

    Polri bersama Kementerian Kehutanan membentuk tim gabungan untuk memperkuat investigasi. “Jika ditemukan pelanggaran, akan diproses oleh kepolisian,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Penanganan banjir Jakarta tidak boleh secara parsial dan reaktif

    Penanganan banjir Jakarta tidak boleh secara parsial dan reaktif

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar penanganan banjir di Ibu Kota tidak boleh lagi dilakukan secara parsial ataupun reaktif, namun harus dengan strategi terpadu.

    “Upaya penanganan banjir bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mutlak. Kita harus menghadapi ini dengan keseriusan, perencanaan matang, dan kolaborasi antar lintas sektor,” kata Kenneth di Jakarta, Senin.

    Ia meminta Pemprov DKI agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi banjir, dan genangan pada musim penghujan.

    Kenneth menilai adanya indikasi curah hujan yang tinggi harus segera ditanggulangi dengan langkah mitigasi yang cepat, terukur, dan menyeluruh.

    Menurut Bang Kent sapaan akrab Hardiyanto Kenneth penanganan banjir di ibu kota, tidak boleh lagi dilakukan secara parsial maupun reaktif.

    Namun pemerintah dan masyarakat bergerak dengan strategi terpadu yang menggabungkan penguatan infrastruktur, dan kesadaran lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

    “Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi nasional tidak boleh terus berada dalam siklus tahunan bencana banjir yang menggerus kualitas hidup jutaan warga,” ujarnya.

    Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai bahwa setiap musim hujan selalu memunculkan kembali masalah yang sebenarnya dapat dicegah.

    Menurut dia, genangan bukan hanya soal infrastruktur yang rusak, tetapi juga menimbulkan dampak luas mulai dari mobilitas warga, kesehatan, hingga kerugian ekonomi yang besar.

    “Kita tidak boleh hanya bergerak setelah bencana terjadi. Yang diperlukan adalah pendekatan preventif yang komprehensif dan berbasis data ilmiah,” katanya

    Kenneth menekankan pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus menjadi prioritas yang tidak bisa dinegosiasikan. Proyek normalisasi dan naturalisasi sungai harus di lakukan kembali secara konsisten.

    Begitu juga sistem drainase perlu ditata ulang secara menyeluruh, dan seluruh pompa air, stasioner maupun mobile, wajib berada dalam kondisi prima.Ia juga mendorong percepatan pembangunan waduk, reservoir, dan sumur resapan skala besar.

    “Infrastruktur bukan hanya soal beton dan alat berat. Ini adalah komitmen jangka panjang terhadap keselamatan warga,” ucapnya.

    Kent juga turut menyoroti kawasan pesisir yang rentan banjir rob, untuk itu penguatan turap dan perbaikan tanggul laut harus dipercepat agar tidak menimbulkan krisis baru ketika air laut pasang.

    Selain itu, Kent mengingatkan bahwa infrastruktur secanggih apa pun tidak akan bekerja maksimal jika masyarakat masih abai terhadap kebersihan lingkungan.

    “Permasalahan sampah masih menjadi penyebab utama penyumbatan aliran air, ruang terbuka hijau terus tergerus,” ujarnya.

    Oleh karena itu, menurut dia, kesadaran kolektif harus dibangun, dan menjaga lingkungan bukan kegiatan musiman, tetapi harus menjadi budaya.

    Kent meminta Pemprov DKI Jakarta untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang sampah yang tidak dikelola dengan baik, dan dibuang sembarangan bisa mengakibatkan penimbunan dan akhirnya mengakibatkan banjir.

    Dia berharap masyarakat semakin kuat kesadarannya untuk bijak mengelola sampah dari rumah masing-masing, dan masyarakat bisa mulai peduli terhadap sampah dengan memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).

    “Dan juga menjaga lingkungan serta mematuhi aturan akan menjaga wilayah Jakarta dari ancaman banjir,” ujarnya

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Resmob Polres Mojokerto Bekuk Komplotan Pencuri 2.400 Telur Bebek di Modopuro

    Resmob Polres Mojokerto Bekuk Komplotan Pencuri 2.400 Telur Bebek di Modopuro

    Mojokerto (beritajatim.com) – Tim Resmob Satreskrim Polres Mojokerto berhasil membekuk komplotan pencuri yang menggondol ribuan telur bebek milik warga di Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Para pelaku diketahui mencuri sekitar 2.400 butir telur bebek dalam aksi yang terekam jelas kamera CCTV.

    Pencurian terjadi pada Jumat (28/11/2025) sekitar pukul 03.20 WIB. Dengan memanfaatkan kondisi sepi dini hari, komplotan ini datang menggunakan sebuah mobil dan menjalankan aksinya dengan cepat. Mereka bahkan sempat melakukan upaya pencurian dua kali, karena upaya pertama gagal.

    Aksi pertama mereka gagal karena ada suara dari dalam rumah. Namun kemudian kembali dan berhasil membawa kabur delapan tumpuk telur bebek. Aksi pencurian terekam CCTV milik warga. Sementara akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian dari sebanyak 2.400 butir telur bebek senilai Rp3 juta.

    Kanit Resmob Polres Mojokerto, Ipda Sukron Makmun, membenarkan penangkapan tersebut. Pihaknya langsung bergerak setelah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengamati rekaman CCTV milik warga. “Benar, kami telah mengamankan beberapa pelaku dalam kasus pencurian telur bebek,” ungkapnya, Senin (8/12/2025).

    Tiga pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial SP, DZ, dan NG, yang diamankan pada Sabtu (06/12/2025). Sementara satu pelaku lainnya, FAP, kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Telur yang dicuri para pelaku merupakan telur infertil, yakni telur yang gagal berkembang dalam proses penetasan.

    Meski demikian, jumlahnya yang mencapai ribuan membuat kerugian korban cukup besar. Polisi kini terus melakukan pengembangan untuk mengejar satu pelaku yang masih buron serta menyelidiki kemungkinan jaringan pencurian serupa di wilayah Mojokerto.

    “Saat ini, perkara masih kami kembangkan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara,” tegasnya.

    Sebelumnya, aksi pencurian ribuan telur bebek terjadi di Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto terekam jelas kamera CCTV. Sebanyak 2.400 butir telur bebek senilai Rp3 juta raib digondol komplotan pencuri yang datang menggunakan mobil dan nekat beraksi dua kali dalam satu malam.

    Mertua korban, Sugeng Sumiharji (60) menceritakan, jika aksi pencurian tersebut terjadi pada, Jumat (28/11/2025) pekan lalu sekitar pukul 03.20 WIB. Ia baru mengetahui adanya aksi pencurian tersebut setelah keluar rumah usai salat subuh dengan maksud untuk mematikan lampu halaman. [tin/ian]

  • Apindo Terus Pantau Dampak Ekonomi Banjir Sumatera

    Apindo Terus Pantau Dampak Ekonomi Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera telah menimbulkan kerugian signifikan bagi dunia usaha, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan lokal, agribisnis, hingga industri pengolahan. Namun, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih terus dipantau karena proses penanganan bencana masih berlangsung.

    Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan dunia usaha saat ini masih memfokuskan perhatian pada upaya cepat membantu para korban di wilayah terdampak. Evaluasi dampak bencana terhadap kinerja ekonomi 2026 belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

    “Terus terang kami belum bisa mengevaluasi sejauh mana itu akan berdampak ke 2026. Tapi kalau kami lihat sekarang ini kita masih dalam tahapan penanggulangan,” ujar Shinta dalam konferensi pers di kantor Pusat Apindo, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Berdasarkan pemetaan sementara, sektor yang paling terdampak berada di lapisan bawah perekonomian, yakni UMKM dan perdagangan lokal. Banyak pelaku usaha kecil kehilangan stok, aset, hingga pasar akibat kerusakan fisik dan terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat.

    “Dari pemetaan yang sementara kami terima, itu sektor yang paling berdampak adalah justru yang tentunya UMKM-UMKM dan perdagangan lokal ya,” jelas Shinta.

    Dampak bencana juga merambat ke sektor manufaktur dan industri pengolahan, terutama yang bergantung pada pasokan bahan baku dari wilayah Sumatra. Selain terganggunya permintaan, gangguan utilitas seperti listrik dan air turut memperberat operasional industri.

    “Terganggunya juga permintaan manufaktur dan industri pengolahan terutama yang bergantung pada suplai bahan baku dari Sumatera. Jadi ini juga satu sektor yang harus jadi perhatian kita,” ucap Shinta.

    Selain itu, sektor agribisnis ikut terpukul akibat kerusakan lahan pertanian. Dampak lanjutan juga dirasakan sektor transportasi dan logistik menyusul terputusnya akses jalan dan jembatan di sejumlah daerah terdampak. Kondisi ini memicu gangguan pasokan dan meningkatkan biaya logistik secara agregat.

    “Transportasi dan logistik karena terputusnya akses jalan, jembatan dan lain-lain. Kondisi ini juga menciptakan supply shock ya, menekan output regional dan meningkatkan biaya logistik juga secara agregat,” kata Shinta.

    Meski demikian, Shinta menilai dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan kemungkinan tidak terlalu besar, meskipun tetap perlu diwaspadai.

    “Kalau kita melihat dampak konsumsi dari daerah yang bersangkutan mungkin tidak terlalu besar kalau untuk keseluruhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau saya lihat mungkin kalaupun ada dampak mungkin enggak akan, so far sih kelihatannya nggak akan sampai,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menambahkan bencana yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh masih lemahnya kepedulian terhadap aspek lingkungan, sehingga memperbesar risiko dan dampak kerusakan yang terjadi di berbagai daerah.

    “Situasi kondisi bencana-bencana alam yang terjadi itu karena salah satu penyebabnya mungkin terlepas curah hujan yang tinggi dan segala macam. Namun karena kurang atau tidak ada kepedulian juga yang terkait dengan masalah-masalah ramah lingkungan tadi,” ujar Sanny.

  • Gempa Jepang Malam Ini Tak Berdampak Tsunami di Indonesia

    Gempa Jepang Malam Ini Tak Berdampak Tsunami di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pesisir Timur Hokkaido, Jepang diguncang gempa tektonik pada Senin (8/12/2025) pukul 21.15 WIB.

    Gempa ini memiliki magnitudo 7,3 berlokasi di laut pada jarak 72  kilometer arah timur laut Hachinohe, Jepang, pada kedalaman 37 kilometer.

    Dalam keterangan resminya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia.

    “Kepada masyarakat pesisir di wilayah Indonesia diimbau agar tetap tenang,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

    Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng Pasifik dan Lempeng Okhotsk. Gempa bumi ini memiliki mekanisme naik (thrust fault).

  • Satgas PKH Denda 71 Perusahaan Jadikan Hutan untuk Lahan Sawit-Tambang

    Satgas PKH Denda 71 Perusahaan Jadikan Hutan untuk Lahan Sawit-Tambang

    Jakarta –

    Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mulai menagih denda kepada korporasi yang menggunakan kawasan hutan menjadi lahan sawit atau tambang tanpa izin. Hingga kini, setidaknya ada 71 perusahaan yang telah dilakukan penagihan denda.

    “Itu sudah dilakukan (penagihan denda), per hari ini terhadap 71 perusahaan korporasi, yang terdiri dari korporasi sawit dan tambang,” kata Jubir Satgas PKH, Barita Simanjuntak, kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2025).

    Pengenaan denda ini sesuai dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administraf dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Barita menerangkan bahwa hingga saat ini sudah ada 49 perusahaan sawit yang melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi administrasi. Dari 49 perusahaan itu, total denda yang harus dibayarkan kepada negara senilai Rp 9.420.000.000.000.

    “Nah dari 49 PT, ada 3 korporasi yang belum hadir, belum memenuhi kewajibannya,” ucap Barita

    Adapun dari total denda 49 perusahaan tersebut yang sudah dibayarkan kepada negara baru senilai Rp 1.844.965.750.000.

    Sedangkan, lanjut Barita, untuk perusahaan tambang yang dinyatakan wajib membayarkan denda sebanyak 22 perusahaan. Total denda dari 22 perusahaan itu mencapai Rp 29,2 triliun.

    Adapun perusahaan tambang yang menyatakan sanggup bayar hingga saat ini mencapai Rp 3.738.431.987.940. Sementara sisanya, masih terus dikejar untuk membayar denda.

    (ond/lir)

  • Jepang Catat Tsunami 40 Cm Terjadi di 2 Lokasi Usai Gempa M 7,6

    Jepang Catat Tsunami 40 Cm Terjadi di 2 Lokasi Usai Gempa M 7,6

    Hokkaido –

    Gempa berkekuatan magnitudo (M) 7,6 terjadi di pantai utara Jepang. Dua gelombang tsunami dilaporkan terjadi setelah gempa tersebut.

    Dilansir AFP, Senin (8/12/2025), badan meteorologi Jepang mencatat dua gelombang tsunami setinggi 40 centimeter disebut terjadi usai gempa besar mengguncang gempa. Selain itu, media lokal juga melaporkan adanya korban luka.

    Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mengatakan gempa berkekuatan M 7,6 terjadi pada pukul 14.15 GMT di lepas pantai Misawa di pantai Pasifik Jepang, pada kedalaman 53 kilometer (33 mil).

    Badan Meteorologi Jepang sempat mengeluarkan peringatan tsunami. Gelombang tsunami pertama benar terjadi dan menghantam pelabuhan di wilayah utara Aomori, Misawa, pada pukul 23.43 waktu setempat. Kemudian, pukul 23.50, gelombang lain mencapai kota Urakawa di wilayah Hokkaido.

    “Kedua gelombang berukuran 40 sentimeter (16 inci),” imbuh Badan Meteorologi Jepang.

    Siaran publik NHK mengutip seorang karyawan hotel di kota Hachinohe di Aomori yang mengatakan bahwa terdapat beberapa korban luka, dengan rekaman langsung menunjukkan pecahan kaca berserakan di jalan.

    Sebagai informasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga melaporkan terjadinya gempa tersebut. BMKG melaporkan memutakhirkan gempa berkekuatan M 7,3.

    (maa/jbr)

  • Mbah Tarman Terancam 6 Tahun Penjara, Diduga Punya Jaringan

    Mbah Tarman Terancam 6 Tahun Penjara, Diduga Punya Jaringan

    Pacitan (beritajatim.com) – Ulah Mbah Tarman akhirnya berhenti di balik jeruji besi, setelah resmi ditahan Polres Pacitan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen cek bertuliskan 3 miliar rupiah.

    Penahanan dilakukan setelah hasil uji Laboratorium Forensik serta keterangan saksi ahli memastikan cek senilai Rp3 miliar yang digunakan sebagai mahar pernikahan itu dinyatakan tidak sesuai dengan aslinya alias palsu.

    “Setidaknya dua alat bukti sudah terpenuhi, mulai dari hasil uji labfor hingga keterangan ahli. Dengan demikian, kami menetapkan Tarman sebagai tersangka,” ujar AKP Choirul Maskanan ditulis Senin (8/12/2025.

    Atas perbuatannya, Tarman dijerat Pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

    Terkait dugaan adanya jaringan atau keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, polisi menyatakan masih terus melakukan pendalaman. Namun setiap langkah, menurutnya, harus tetap mengacu pada dasar hukum yang kuat.

    “Kami dalami semua kemungkinan, namun harus berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum,” tegasnya.

    Sheila Arika, gadis asal Kecamatan Bandar, Pacitan juga tidak bisa mencair cek yang diberikan suaminya pada 8 Oktober 2025 lalu. Mahar berupa cek miliaran rupiah tersebut ternyata palsu dan tidak bisa dicairkan. (tri/ian)