Xcloud.id

Blog

  • Sosok Teuku Abdul Khalid Anggota DPR yang Sebut Menteri Bahlil Bohongi Prabowo Soal Listrik di Aceh

    Sosok Teuku Abdul Khalid Anggota DPR yang Sebut Menteri Bahlil Bohongi Prabowo Soal Listrik di Aceh

    GELORA.CO – Ini lah sosok Teuku Abdul Khalid,  Anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang menuduh Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berbohong ke Presiden Prabowo karena menyatakan 97 persen listrik di Aceh telah menyala.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo pada tanggal 7 dan 8 Desember 2025 listrik di Aceh sudah menyala 93 persen dan 97 persen.

    Namun, saat laporan tersebut disampaikan, mayoritas listrik di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor masih dalam keadaan padam.

    Teuku Abdul Khalid menilai laporan tersebut tidak akurat.

     “Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat,” ujar Khalid melalui telepon pada Selasa (9/12/2025).

    Khalid menegaskan, kebohongan dalam laporan data dapat berdampak langsung pada rakyat, dan memperlambat penanganan bencana di Aceh.

    “Laporkan data sesungguhnya, jangan asal bapak senang. Seluruh menteri saya minta untuk tidak bohongi Presiden soal banjir di Aceh,” tegasnya.

    Dia juga memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, akan sangat merugikan masyarakat Aceh.

    “Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini akan mengadu pemimpin lokal di Aceh dengan rakyatnya,” tambahnya.

    “Kita semua bekerja untuk rakyat, jangan sampai rakyat jadi korban atas laporan palsu yang kita sampaikan kepada Presiden,” pungkasnya.

    Siapakah Teuku Abdul Khalid?

    Teuku Abdul Khalid biasa dipanggil T. A. Khalid lahir pada 25 Februari 1970. 

    Pendidikan mulai dari SD hingga S1 dihabiskan di Aceh. 

    Berikut riwayatnya: 

    SD Negeri Jangkabuya, Bandar Dua, Pidie Jaya (1978-1983)

    SMP Negeri Tanjongan, Samalanga, Aceh Utara (1983-1986)

    SMA Negeri Lhokseumawe, Aceh Utara (1986-1989)

    S-1 Universitas Abulyatama, Aceh Besar (1989-1994)

    S-2 Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2003-2004)

    Selain itu, dia juga mengikuti pendidikan informal, di antaranya Leadership Academy ALGAP Jakarta (2005)

    dan Workshop Best Practices Reformasi Kemenpan RI (2007).

    Kemudian, workshop Sinergitas Peran Pelaku Hubungan Industri dalam Meningkatkan Investasi DPP IPHI dan Depnaker RI (2007), Rancangan UU Politik terhadap Sistem Pemerintahan Presidentil Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia Jakarta (2008), sertra Pendidikan Lemhannas RI (2008)

    TA. Khalid juga aktif di sejumlah organisasi, yakni: 

    Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe (2002-2004)

    Penasehat Ikatan Dakwah Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2007)

    Penasehat Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2007)

    Penasehat Thaliban Kota Lhokseumawe (2005-2010)

    Ketua DPD Partai Gerindra Aceh (2013-2022)

    Wakil Ketua KONI Aceh (2015-sekarang)

    Karir politiknya di awali dengan menjadi Ketua DPR Kota Lhokseumawe dari PBR (2004-2009). 

    Saat ini ia menjabat sebagai Anggota DPR-RI sejak 2019 mewakili daerah pemilihan Aceh II. Khalid merupakan kader Partai Gerindra dan duduk di Komisi IV.

    Berikut riwayat pekerjaan selengkapnya: 

    Direktur PT. ILham Teguh (1995)

    Komisaris PTIlham Prima Nusantara (1998)

    Komisaris PT. Ilham Teguh (2003)

    Ketua DPR Kota Lholseumawe (2004)

    Komisaris PT Mustika Ilham Karya Jayasakti (2017)

    Anggota DPR RI (2019-sekarang)

    Bahlil Diprotes Warga Aceh

    Sebelum Klaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia tentang kondisi listrik fi Aceh juga diprotes warga. 

    Pasalnya, saat laporan disampaikan pada Minggu (7/12/2025), sejumlah wilayah di Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang masih mengalami pemadaman.

    Seorang warga Kabupaten Aceh Tamiang, Armiadi, mengungkapkan bahwa listrik di wilayahnya hanya menyala di titik-titik tertentu di ibu kota kabupaten.

    “Itu pun hanya beberapa jam. Tolonglah Menteri Bahlil lapor ke Presiden fakta sesungguhnya,” terang Armiadi, Senin (8/12/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Senada dengan Armiadi, Halida Bahri, warga Desa Panggoi, Kota Lhokseumawe, menegaskan bahwa desa tempat tinggalnya masih gelap gulita saat Menteri Bahlil memberi laporan kepada Presiden.

    “Semua klaim listrik Aceh sudah menyala. Itu tidak benar. Di Lhokseumawe saja yang relatif sudah membaik, listrik belum menyala 24 jam. Masih padam bergantian,” cetus dia.

    Sementara itu, data dari internal PLN justru memperkuat keluhan warga.

    Manager PT PLN UP3 Lhokseumawe, Husni, mengonfirmasi bahwa pasokan listrik di wilayah kerjanya meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara sebenarnya baru mencapai 65 persen.

    “Kita terus berusaha mempercepat perbaikan. Namun beberapa tiang dan trafo kita tumbang dan rusak saat banjir dan longsor,” tegas dia

  • DKI mulai uji coba sistem satu arah di Jalan Lebak Bulus II dan III

    DKI mulai uji coba sistem satu arah di Jalan Lebak Bulus II dan III

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai menerapkan uji coba pengaturan sistem satu arah (SSA) di Jalan Lebak Bulus II dan III, Jakarta Selatan, pada Selasa untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan tersebut.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan uji coba itu dilakukan pada pukul 06.00-10.00 WIB, dan berlaku Senin-Jumat, kecuali hari libur, dan akan berlangsung hingga 16 Desember 2025.

    Dia merinci lalu lintas di Jalan Lebak Bulus II satu arah dari segmen Jalan Lebak Bulus IV sampai dengan simpang Haji Nasin.

    Kemudian, lalu lintas di Jalan Lebak Bulus III, mulai dari simpang Jalan Fatmawati sampai dengan simpang Jalan Lebak Bulus IV yang semula dua arah menjadi satu arah dari timur ke barat.

    Selanjutnya, lalu lintas di Jalan Lebak Bulus II, mulai dari simpang Jalan Lebak Bulus V sampai dengan Jalan Lebak Bulus I satu arah dari timur ke barat.

    Sementara itu, lalu lintas di Jalan Lebak Bulus IV dari arah utara/selatan dua arah. Begitu juga dengan lalu lintas di Jalan Lebak Bulus III dari arah timur/barat.

    Berikutnya, lalu lintas dari Jalan Lebak Bulus II menuju Jalan Lebak Bulus III dapat melalui Jalan RS Fatmawati, kemudian putar balik di depan One Belpark-Jalan Lebak Bulus III.

    “Diimbau kepada para pengguna jalan agar dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan,” imbau Syafrin.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HAKORDIA 2025, DPRD Surabaya Ajak Aksi Nyata Berantas Korupsi di Layanan Birokrasi

    HAKORDIA 2025, DPRD Surabaya Ajak Aksi Nyata Berantas Korupsi di Layanan Birokrasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengajak seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat menjadikan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 sebagai momentum memperkuat integritas dalam kehidupan sehari-hari.

    Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi harus hadir dalam bentuk tindakan nyata, terutama dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

    “Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti sebagai jargon, tetapi harus benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupan nyata,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Selasa (9/12/2025).

    Cak Yebe menyampaikan penerapan nilai antikorupsi harus berjalan konsisten di seluruh lapisan birokrasi, mulai dari level pimpinan hingga petugas pelaksana di lapangan. Menurut dia, kualitas layanan publik sangat ditentukan oleh sikap dan integritas aparatur yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

    “Khususnya dalam layanan birokrasi Pemkot Surabaya, integritas harus dijaga dari pimpinan hingga pelaksana di lapangan,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cak Yebe juga mengingatkan aparatur pemerintahan agar memiliki keberanian moral untuk menolak suap dan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Menurut dia, kebiasaan menjaga kejujuran sebagai fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang dipercaya publik.

    “Kita harus berani menolak suap dan gratifikasi, membiasakan rasa malu, serta mempertimbangkan harga diri dan masa depan diri maupun keluarga,” tutur Cak Yebe.

    Cak Yebe menyebut praktik penyimpangan keuangan dan penyalahgunaan wewenang akan membawa dampak jangka panjang bagi pelaku maupun institusi. Selain ancaman hukum, kata dia, hilangnya martabat dan runtuhnya kepercayaan publik menjadi risiko yang tidak terhindarkan.

    “Jika perilaku itu terus dibiarkan, cepat atau lambat akan menghancurkan masa depan dan kehormatan pribadi serta keluarga,” kata dia.

    Sejalan dengan fungsi pengawasan DPRD Surabaya, Cak Yebe mengatakan legislatif terus mendorong perbaikan tata kelola birokrasi agar transparan dan akuntabel. Dia menilai penguatan sistem pelayanan dan pengawasan penting seiring besarnya anggaran daerah yang dikelola pemerintah kota.

    “DPRD menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar dia.

    Mengacu tema HAKORDIA 2025, Satukan Aksi, Basmi Korupsi!, Cak Yebe menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi merupakan kerja bersama lintas sektor dan lintas generasi. Dia menyebutkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam gerakan tersebut.

    “Satukan aksi berarti menyatukan langkah, komitmen, dan energi seluruh elemen untuk berbuat nyata sesuai peran masing-masing,” ucap Cak Yebe.

    Dia menambahkan, gerakan antikorupsi dapat dimulai dari langkah paling sederhana di lingkungan terdekat. Dia memandang keluarga sebagai ruang awal menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab.

    “Mulailah dari diri sendiri dan keluarga untuk membangun kebiasaan hidup jujur dan bertanggung jawab, karena itulah fondasi masyarakat yang bersih dari korupsi,” pungkas Cak Yebe.[asg/ted]

  • Isi Garasi Anggota DPR yang Bilang ‘Sok Paling Aceh’ dan ‘Cuma Nyumbang Rp 10 M’

    Isi Garasi Anggota DPR yang Bilang ‘Sok Paling Aceh’ dan ‘Cuma Nyumbang Rp 10 M’

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya sedang menjadi sorotan usai menyinggung bantuan relawan bencana alam yang melanda Aceh dan Sumatera. Menilik sisi lain dari Endipat, apa saja koleksi isi garasinya?

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Endipat terakhir kali melaporkan hartanya pada 26 Maret 2025. Jumlah kekayaannya tembus Rp 14.355.375.506 (Rp 14,3 miliaran).

    Khusus isi garasinya, Endipat memiliki nilai sebesar Rp 2.596.000.000 (Rp 2,5 miliaran). Kendaraan bermotor yang dikoleksinya, antara lain:

    1. SUV Premium GWM Tank 500 HEV tahun 2024, taksiran harga Rp 1.196.000.000
    2. Honda CR-V Tahun 2019, taksiran harga Rp 400 juta
    3. Toyota Alphard tahun 2021, taksiran harga Rp 1.000.000.000

    Semua kendaraan itu diperoleh atas hasil sendiri. Tidak ada daftar kendaraan lain yang dilaporkan Endipat.

    Sindir Bantuan Cuma Rp 10 M Viral

    Pernyataan itu dilontarkan Endipat saat rapat Komisi I DPR dengan Menteri Komdigi Meutya Hafid membahas isu strategis nasional, termasuk penanganan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Potongan klipnya menyebar di media sosial.

    Endipat menyoroti peran Komdigi dalam komunikasi digital. Ia mengkritik narasi di media sosial yang menurutnya merugikan citra pemerintah.

    “Fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” kata Endipat.

    “Ada orang yang cuma datang sekali, seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana. Yang sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada, dan memang sudah hebat,” sambungnya.

    Endipat sempat membahas relawan yang melakukan donasi Rp 10 miliar tapi viral. Padahal menurutnya pemerintah sudah memberikan triliunan.

    “Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.

    (riar/din)

  • Azhar Arsyad Diperintahkan Maju di Dapil 3 Sulsel pada Pileg 2029

    Azhar Arsyad Diperintahkan Maju di Dapil 3 Sulsel pada Pileg 2029

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut bahwa Azhar Arsyad telah ditugaskan resmi oleh DPP untuk maju sebagai calon legislatif di Daerah Pemilihan Sulsel 3.

    Hal ini diungkapkan Cucun saat ditemui di sela-sela kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Sulsel periode 2026-2031 di Hotel Aryaduta, Makassar, Senin (8/12/2025).

    “Bukan arahan, bahkan ini sudah perintah dari DPP untuk beliau maju di Sulsel 3. Langsung saya umumkan sekarang,” tegas Cucun kepada awak media.

    Ia menekankan bahwa PKB menyiapkan strategi jangka panjang untuk menambah perolehan kursi pada pemilu mendatang.

    “Kami ini sudah terbiasa melakukan kerja-kerja politik, bukan politik dadakan,” Cucun menuturkan.

    “Kami punya struktur yang kuat, soliditas, dan spirit kader yang tumbuh dari proses kaderisasi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan, Azhar Arsyad, tampil blak-blakan menunjukkan kedekatan politiknya dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

    Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Sulsel periode 2026-2031 di Hotel Aryaduta, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Senin (8/12/2025).

    Dalam sambutannya, Azhar mengibaratkan perjalanan PKB di Sulsel sebagai kapal phinisi yang berlayar di tengah ombak besar menuju dermaga tujuan.

    “Saya bilang bahwa PKB ini ibarat pelaut yang melaut ini adalah Phinisi yang berlayar di tengah samudera menuju dermaganya,” ujar Azhar.

    “Tentu ada badai gelombang yang dihadapi. Ada yang menyerah, itulah dinamikanya,” tambahnya.

  • Bupati Aceh Selatan Mirwan Minta Maaf Seusai Umrah Saat Bencana

    Bupati Aceh Selatan Mirwan Minta Maaf Seusai Umrah Saat Bencana

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah kepergiannya ke luar negeri untuk menjalankan ibadah umrah tanpa izin. Ia umrah saat wilayah Aceh Selatan masih berada dalam kondisi darurat banjir dan longsor. Ia mengakui tindakannya tersebut memicu kekecewaan serta keresahan masyarakat.

    Permintaan maaf itu diunggah melalui akun Instagram resminya, @h.mirwan_ms_official.

    “Saya menyampaikan permohonan maaf, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta seluruh masyarakat, khususnya warga Aceh Selatan,” tulisnya pada Selasa (9/12/2025).

    Mirwan juga menyadari, keputusannya meninggalkan daerah untuk urusan pribadi saat bencana berlangsung telah mengganggu stabilitas dan penanganan darurat. Ia menegaskan tetap bertanggung jawab terhadap proses penanganan bencana di Aceh Selatan.

    “Tetap kerja keras untuk pemulihan kepercayaan publik dan memastikan kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang,” ujarnya.

    Diketahui, pada 2 Desember 2025, Mirwan berangkat umrah bersama istrinya. Kepergiannya menuai kritik karena wilayah Aceh Selatan masih berstatus tanggap darurat. Situasi memanas setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 5 Desember 2025 menegaskan tidak pernah memberikan izin kepada Mirwan untuk berangkat umrah selama masa darurat bencana.

    Selain itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra juga menjatuhkan sanksi dengan memberhentikan Mirwan MS dari jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

  • Ayu Puspita Janji Kembalikan Uang Klien Ratusan Juta, Tapi Di Rekening Tinggal Rp463 Ribu

    Ayu Puspita Janji Kembalikan Uang Klien Ratusan Juta, Tapi Di Rekening Tinggal Rp463 Ribu

    GELORA.CO  – Ayu Puspita pemilik wedding organizer (WO) telah diamankan beserta empat orang lain yakni manajer serta karyawan.

    Ia ditangkap terkait kasus penggelapan uang klien wedding organizer (WO) di Jakarta Timur yang dilaporkan sejak Minggu (7/12/2025).

    Usaha WO yang dijalankan Ayu Puspita bertugas mengatur seluruh rangkaian pernikahan, mulai dari perencanaan, koordinasi dengan vendor, hingga memastikan kelancaran acara.

    Namun, Ayu Puspita diduga menggunakan uang klien untuk kepentingan pribadi.

    Kasus penipuan terungkap setelah salah satu klien menggungah video pernikahan tanpa katering meski sudah melakukan pembayaran ke WO.

    Setelah video viral, korban lain muncul dan menggeruduk rumah Ayu Puspita di Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur.

    Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz, menjelaskan para korban telah melakukan pembayaran tapi fasilitas yang dijanjikan di hari pernikahan tidak tersedia.

    “WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan resepsi, kemudian pada hari H tidak terlaksana sesuai kesepakatan. Salah satu contoh, makanan yang harusnya dihadirkan saat pesta tidak datang,” ungkapnya, dikutip dari WartaKotalive.com.

    Ia belum dapat mengungkap jumlah korban penggelapan beserta kerugiannya karena masih proses penyelidikan.

    “Kerugian masih dihitung, karena banyak korban-korban baru,” lanjutnya.

    Klien Ayu pun menggeruduk ke rumahnya, namun Ayu Puspita mengaku tidak punya tabungan berupa emas dan uang untuk mengembalikan uang klien.

    Bahkan saldo di rekeningnya hanya Rp463 ribu yang tidak sebanding dengan kerugian para korban.

    Ketua RT setempat, Azli, menyatakan Ayu Puspita dikenal tertutup bahkan warga tak mengetahui bisnis WO miliknya.

    Selama tinggal di lingkungannya, Ayu Puspita belum menyerahkan KTP.

    “Kalau melihat sehari-hari, hari Sabtu, Jumat wah itu ramai sekali di rumahnya tuh. Ada tujuh juru masaknya, belum mobil-mobil angkutan untuk acara mendukung usaha catering,” katanya.

    Pengakuan Ayu Puspita

    Ayu Puspita mengaku, menggunakan uang klien untuk membeli rumah serta jalan-jalan ke luar negeri.

    Ia berjanji, akan mengembalikan uang klien setelah rumahnya terjual.

    “Cuma saya ada KPR (kredit pemilikan rumah), cuma memang kan di situ, memang di situ saya DP-nya (uang muka) lumayan besar. Nah, itu saya lagi berusaha untuk saya jual. Itu asetnya nanti bisa untuk refund inilah, salah satu usaha saya,” bebernya.

    Manajemen keuangan WO milik Ayu Puspita berantakan karena uang dari klien baru digunakan untuk menutup kekurangan klien lain.

    “Makanya itu kemarin benar-benar yang waktu bermasalah, yang masalah katering itu, itu memang baru sekali, untuk masalah katering. Sebelumnya, kami  tidak pernah untuk kekurangan katering, malah lebih,” imbuhnya.

    Kata Korban

    Salah satu korban bernama Samuel, menceritakan pernikahannya yang digelar di Gedung Pelindo, Jakarta Utara pada Sabtu (6/12/2025) berantakan karena katering tidak datang.

    Para tamu kecewa, sehingga pulang lebih awal dan keluarga harus mengeluarkan uang untuk pesan makanan online.

    Ia dan istri syok di panggung karena telah membayar uang katering sebesar Rp82 juta.

    Korban lain bahkan ada yang tertipu Rp100 juta yang hendak digunakan untuk menikahkan anaknya.

    “WO Ayu Puspita lo jahat banget! ada orang yang harus nabung tahunan demi wujudkan wedding dream mereka, banyak yang pingsan sampai masuk RS karena kalian tipu,” ucap salah satu korban

  • Tabrak Bus TransJ yang Sedang Berhenti di Halte, Pesepeda Tewas

    Tabrak Bus TransJ yang Sedang Berhenti di Halte, Pesepeda Tewas

    Jakarta –

    Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda dengan bus TransJakarta (TransJ) terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Halte Karet Sudirman, Jakarta Pusat (Jakpus). Pesepeda bernama Budi Suryodipuro (48) tewas dalam kecelakaan itu.

    “Korban mengalami luka pada bagian kepala, meninggal dunia di TKP (tempat kejadian perkara),” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani, Selasa (9/12/2025).

    Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 06.20 WIB pagi tadi. Kecelakaan berawal ketika korban melaju dari arah selatan menuju utara di Jalan Jenderal Sudirman.

    “Sesampainya di TKP, tepatnya depan Halte TransJakarta Karet Sudirman, diduga menabrak bodi belakang kendaraan bus listrik TransJakarta NRKB B-7058-SGX,” jelasnya.

    Saat itu, jelas Ojo, bus TransJakarta sedang berhenti di halte untuk pelayanan naik-turun penumpang. Korban meninggal dunia seketika.

    “Korban kemudian dibawa ke RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) serta ver (visum et repertum) luar jenazah dimintakan,” pungkasnya.

    (rdh/jbr)

  • Polisi ungkap kasus kekerasan terhadap anak usia empat tahun di Jaktim

    Polisi ungkap kasus kekerasan terhadap anak usia empat tahun di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Polisi mengungkap kasus ibu kandung dan ayah tiri yang melakukan kekerasan fisik terhadap seorang anak berusia empat tahun hingga sulit membuka mulut di kawasan Makasar, Jakarta Timur (Jaktim).

    “Ada dugaan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dan atau penganiayaan, dan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh kedua orang tua, yang mana ibu kandung dan ayah tiri hingga anaknya sulit membuka mulut,” kata Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur AKP Sri Yatmini di Jakarta, Selasa.

    Anak laki-laki berusia empat tahun tersebut masih menjalani pemulihan intensif setelah mengalami kekerasan berulang hingga mengalami luka di sekujur tubuhnya.

    Sang anak juga sulit membuka mulut karena kedua giginya lepas dan area wajahnya mengalami pukulan keras.

    “Anak korban mengalami luka serius, bahkan dua giginya lepas hingga membuat anak kesulitan membuka mulut. Ada banyak bekas baret dan memar di sekujur tubuh akibat sendok dan sikat cucian pakaian,” jelas Sri.

    Kekerasan itu berlangsung sejak November 2025 hingga Kamis (4/12). Warga sekitar yang curiga melihat banyak luka di tubuhnya itu kemudian melapor, dan kasus itu pun terungkap.

    “Peran serta warga sekitar sangat membantu sehingga perkara ini terungkap cepat dan tepat,” ujar Sri.

    Kedua pelaku yang berinisial NR (ibu kandung) dan TSI (ayah tiri) itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Hasil penyelidikan menunjukkan kekerasan dilakukan karena pelaku ayah tiri diduga cemburu terhadap perhatian sang istri kepada anaknya.

    Anak tersebut bukan anak kandung TSI, sehingga ia meluapkan kecemburuannya dengan melakukan penganiayaan.

    Kekerasan itu dilakukan dengan menggunakan sendok dan sikat cuci pakaian sehingga meninggalkan luka-luka tajam dan memar di tubuh korban.

    “Cara pelaku melakukan kekerasan tersebut menggunakan sendok dan sikat cuci pakaian. Itu menyebabkan banyak luka baret di sekujur tubuh,” ucap Sri.

    Sang ibu NR yang saat ini sedang mengandung justru ikut melakukan kekerasan dan tidak melindungi anak kandungnya.

    Korban kini telah mendapatkan perawatan kesehatan, pendampingan psikolog, dan ditempatkan di rumah aman untuk menjamin keselamatannya.

    Kedua tersangka dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 170 KUHP terkait pengeroyokan.

    “Karena dilakukan oleh orang yang memiliki relasi kuasa, ancaman hukuman dapat diperberat sepertiga. Mereka terancam hukuman hingga tujuh tahun penjara serta denda Rp72 juta,” tegas Sri.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Masa Tanggap Darurat Banjir Sumbar Diperpanjang hingga 22 Desember

    Masa Tanggap Darurat Banjir Sumbar Diperpanjang hingga 22 Desember

    Padang, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana hidrometeorologi banjir bandang dan longsor hingga 22 Desember 2025. Keputusan tersebut diumumkan Gubernur Sumbar Mahyeldi seusai menggelar rapat koordinasi di Kota Padang, Senin (8/12/2025).

    “Setelah kita adakan rapat hari ini, maka kita putuskan untuk perpanjangan masa tanggap darurat sampai dengan 22 Desember 2025,” ujar Mahyeldi.

    Sebelumnya, Pemprov Sumbar telah menetapkan masa tanggap darurat sejak 25 November hingga 8 Desember 2025. Keputusan awal ini diambil menyusul hampir seluruh kabupaten dan kota di Ranah Minang terdampak banjir besar serta tanah longsor akibat cuaca ekstrem.