Xcloud.id

Blog

  • Beri Hiburan untuk Anak-anak di Padang, Komeng: Aku Ingin Mereka Kuat

    Beri Hiburan untuk Anak-anak di Padang, Komeng: Aku Ingin Mereka Kuat

    Jakarta, Beritasatu.com – Komedian sekaligus anggota DPD Alfiansyah Bustami atau Komeng menyambangi wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Padang, Sumatera Barat, untuk melihat kondisi korban sekaligus memberikan dukungan.

    Dalam kunjungannya bersama relawan Palang Merah Indonesia (PMI), Komeng berupaya menghibur masyarakat, terutama anak-anak yang kini tinggal di pengungsian dalam rangkaian giat tanggap darurat bencana.

    Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram miliknya, Komeng mendatangi sejumlah kecamatan di Kota Padang. Ia turut membantu penyaluran air bersih bagi warga yang kesulitan akses akibat bencana.

    “Ketika air bersih mengalir, harapan pun ikut mengalir. Mari kita jaga dan memastikan setiap warga mendapat hak atas air yang layak,” kata Komeng, Selasa (9/12/2025).

    Tidak hanya menyalurkan air bersih, Komeng turut membantu warga memasak bagi para pengungsi. Seperti ciri khasnya, Komeng tetap menyelipkan candaan yang membuat suasana dapur umum menjadi lebih hangat.

    Kehadirannya rupanya menjadi hiburan tersendiri bagi para pengungsi yang sedang berjuang melewati masa sulit.

    Komeng juga melakukan psikososial support program (PSP) untuk membantu memulihkan trauma pada anak-anak di pengungsian. Dalam kesempatan itu, ia membagikan hadiah dan mencoba menularkan semangat agar anak-anak tetap kuat menghadapi musibah.

    “Saya sempat memberikan layanan PSP yang diharapkan bisa memulihkan trauma anak-anak. Saya juga bagi-bagi hadiah agar mereka tetap kuat,” ujarnya.

    Melihat langsung dampak bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera, Komeng mengaku sangat prihatin.

    “Walaupun rumah-rumah tidak hancur, tetapi lumpurnya tinggi sekali. Bahkan, di dalam rumah penuh lumpur. Saya sangat prihatin melihat kondisi ini, dan berharap semuanya bisa lekas pulih,” tutupnya.

  • Arum Sabil Dominasi Musda Pramuka Jatim, Siap Bawa Perubahan Fokus Pengembangan Skill

    Arum Sabil Dominasi Musda Pramuka Jatim, Siap Bawa Perubahan Fokus Pengembangan Skill

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Musyawarah Daerah (Musda) Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jawa Timur 2025 resmi dimulai di Surabaya, 9-11 Desember 2025, dengan agenda utama pemilihan ketua periode 2025-2030.

    Muhammad Arum Sabil, yang juga sebagai Ketua DPD HKTI Jatim dan petahana, muncul sebagai kandidat kuat untuk menjabat periode kedua.

    ​Arum Sabil mengungkapkan, peluang pemilihan dilakukan secara aklamasi atau musyawarah mufakat sangat besar. Hal ini menyusul dukungan masif yang telah ia kantongi.

    ​”Saat ini saya sendiri dari 38 kwarcab itu sudah 32 rekomendasi yang diberikan kepada saya,” ujar Arum Sabil usai pembukaan Musda Gerakan Pramuka Jatim 2025 di Mercure Grand Mirama Surabaya, Selasa (9/12/2025).

    Sesuai AD/ART, kandidat hanya membutuhkan minimal 12 dukungan (30 persen) untuk maju.

    ​Menyikapi periode mendatang, Arum menyatakan siap membawa perubahan, terutama dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat yang menuntut lebih dari sekadar kemampuan akademis.

    ​Ia berencana meningkatkan program-program terkait pengembangan skill bagi anggota Pramuka, sesuai dengan minat dan passion mereka. “Skill apa itu yang akan ditanamkan pada adik-adik kita, ya sesuai dengan kompetensinya. Contoh, kalau mereka ahli di bidang otomotif kita dorong, kalau ahli di elektronik kita dorong,” katanya.

    ​Arum menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari para pembina, yaitu dengan menyajikan pembinaan yang segar dan memanfaatkan media sosial serta dunia digital agar agenda Pramuka mudah diterima generasi muda, khususnya dalam mempersiapkan ‘Indonesia Emas 2045’.

    ​Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, yang turut hadir, memuji peran strategis Pramuka Jatim dalam lima tahun terakhir, terutama dalam pembinaan karakter dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

    ​Emil menyebut banyak program inisiatif Pramuka Jatim, seperti gerakan menanam mangrove dan penanganan bencana, yang berhasil disinergikan dengan program Pemprov Jatim.

    ​”Saya menilai kinerja Kwarda Pramuka Jatim lima tahun terakhir sangat baik. Tidak salah banyak pihak yang bersemangat untuk terjadinya musyawarah mufakat,” pungkas Emil. [tok/ian]

  • Respons Menohok Ferry Irwandi usai Disindir DPR Soal Bantuan Rp10 M

    Respons Menohok Ferry Irwandi usai Disindir DPR Soal Bantuan Rp10 M

    Jakarta: Ferry Irwandi berikan tanggapan menohok usai mendapat sindiran “Si Paling Kerja” dari anggota DPR RI Endipat Wijaya. Sindiran ini diberikan setelah Ferry mengumpulkan donasi Rp10 miliar untuk korban bencana di Sumatra.
     
    Di Instagram pribadinya, konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project itu membuka sesi tanya jawab. Seorang netizen lalu meminta tanggapannya perihal pernyataan “penyaluran 10M berasa di paling kerja”.
     
    Ferry Irwandi lantas menjawab dengan permintaan maaf kepada para korban bencana Sumatra, karena ia merasa belum bisa membantu secara cukup. Ia pun berharap dapat membantu lebih banyak lagi.
     
    “Gue malah ngerasa kurang euy, beneran. I wish I can do more. Maaf ya teman-teman, sekali lagi minta maaf,” tulis Ferry di Instagram story, dikutip Selasa, 9 Desember 2025.

    Unggahan Instagram story Ferry Irwandi.
     

    Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), anggota DPR RI Endipat Wijaya meminta Menkomdigi Meutya Hafid supaya lebih masif menyebarluaskan kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana ini.
     
    “Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini, informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” ujar Endipat Wijaya.
     
    Ia kemudian menyindir pihak-pihak, yang menyalurkan bantuan untuk bencana Sumatra, merasa menjadi “Si Paling Kerja”. Meskipun tidak menyebut nama Ferry Irwandi, jumlah donasi sebesar Rp10 miliar itu disebut secara jelas.
     
    “Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada,” kata Endipat Wijaya.
     
    “Orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu,” tambahnya.

     

    Jakarta: Ferry Irwandi berikan tanggapan menohok usai mendapat sindiran “Si Paling Kerja” dari anggota DPR RI Endipat Wijaya. Sindiran ini diberikan setelah Ferry mengumpulkan donasi Rp10 miliar untuk korban bencana di Sumatra.
     
    Di Instagram pribadinya, konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project itu membuka sesi tanya jawab. Seorang netizen lalu meminta tanggapannya perihal pernyataan “penyaluran 10M berasa di paling kerja”.
     
    Ferry Irwandi lantas menjawab dengan permintaan maaf kepada para korban bencana Sumatra, karena ia merasa belum bisa membantu secara cukup. Ia pun berharap dapat membantu lebih banyak lagi.
     
    “Gue malah ngerasa kurang euy, beneran. I wish I can do more. Maaf ya teman-teman, sekali lagi minta maaf,” tulis Ferry di Instagram story, dikutip Selasa, 9 Desember 2025.
     

    Unggahan Instagram story Ferry Irwandi.
     

     
    Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), anggota DPR RI Endipat Wijaya meminta Menkomdigi Meutya Hafid supaya lebih masif menyebarluaskan kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana ini.
     
    “Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini, informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” ujar Endipat Wijaya.
     
    Ia kemudian menyindir pihak-pihak, yang menyalurkan bantuan untuk bencana Sumatra, merasa menjadi “Si Paling Kerja”. Meskipun tidak menyebut nama Ferry Irwandi, jumlah donasi sebesar Rp10 miliar itu disebut secara jelas.
     
    “Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada,” kata Endipat Wijaya.
     
    “Orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu,” tambahnya.

     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Bea Keluar Emas Jadi Instrumen Strategis Perkuat Hilirisasi Nasional

    Bea Keluar Emas Jadi Instrumen Strategis Perkuat Hilirisasi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai bahwa penerapan bea keluar emas merupakan instrumen fiskal yang krusial untuk memperkuat struktur industri nasional. Pungutan itu sekaligus memastikan agenda hilirisasi berjalan sesuai arah kebijakan.

    Ia menegaskan Indonesia tidak boleh lagi mengekspor emas dalam bentuk mentah maupun setengah jadi tanpa memberikan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

    “Kami harus memastikan Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah. Hilirisasi emas adalah agenda jangka panjang untuk memperkuat sektor industri dan keuangan nasional,” kata Misbakhun dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

    Misbakhun menjelaskan bahwa kebijakan bea keluar akan mendorong pelaku usaha memindahkan proses pemurnian serta pengolahan emas ke dalam negeri.

    Dengan adanya disinsentif terhadap ekspor produk setengah jadi, rantai nilai emas diharapkan dapat terbangun lebih menyeluruh, mulai dari penambangan hingga produksi emas batangan dan perhiasan berstandar internasional.

    “Integrasi tersebut penting untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global yang selama ini didominasi negara-negara pemurni,” tuturnya.

    Misbakhun menambahkan bahwa hilirisasi emas juga perlu dibarengi dengan penguatan ekosistem keuangan berbasis komoditas. Pembentukan bank emas disebutnya sebagai elemen penting untuk meningkatkan likuiditas pasar domestik sekaligus memperkuat cadangan devisa.

    “Emas memiliki fungsi ganda sebagai komoditas dan instrumen keuangan. Dengan menjaga pasokan emas di dalam negeri, ruang penguatan pasar keuangan akan semakin luas,” ujarnya.

    Dari aspek regulasi, Misbakhun meminta pemerintah memastikan aturan teknis terkait bea keluar disusun dengan jelas, konsisten, dan berlandaskan tata kelola yang akuntabel.

    Kepastian regulasi, menurut dia, menjadi faktor penting bagi industri untuk memperluas kapasitas pemurnian serta berinvestasi pada fasilitas pengolahan.

    Ia juga menyoroti urgensi pengawasan yang ketat dalam perdagangan emas. Misbakhun menyebut berbagai potensi penyimpangan, mulai dari under-invoicing, manipulasi kadar, hingga penyelundupan, harus diantisipasi agar kebijakan ini berjalan efektif.

    “Pengawasan yang terukur dan berbasis data adalah syarat mutlak. Kelemahan pengawasan akan langsung menggerus manfaat kebijakan,” tegasnya.

    Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan rencana tarif bea keluar emas sebesar 7,5% hingga 15% yang akan berlaku mulai 2026. Ekspor hanya diizinkan untuk emas dengan kadar minimum 99% dan harus melalui verifikasi laporan surveyor.

    Kebijakan ini diproyeksikan dapat menambah penerimaan negara sekitar Rp 3 triliun per tahun serta memperkuat pasokan emas bagi industri dan sektor keuangan domestik, sebagai bagian dari strategi hilirisasi mineral nasional.

  • 47 Miliar dan USD 421 Ribu Disita dari Kasus Korupsi Pelabuhan Probolinggo

    47 Miliar dan USD 421 Ribu Disita dari Kasus Korupsi Pelabuhan Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menggebrak. Dalam pengusutan kasus dugaan korupsi jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Probolinggo, Kejati Jatim menyita uang fantastis: Rp47,2 miliar dan USD 421 ribu dari PT Delta Artha Bahari Nusantara (PT DABN). Penyitaan dilakukan pada Selasa (9/12/2025) dan langsung dipublikasikan dalam momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

    Dalam konferensi pers di Aula Sasana Adhyaksa, Kajati Jatim Agus Sahat ST, S.H., M.H. mengungkapkan tumpukan uang sitaan yang dipamerkan di hadapan awak media sebagai barang bukti. Temuan itu, tegasnya, merupakan hasil pendalaman kasus korupsi yang diduga dilakukan dalam rentang waktu delapan tahun, sejak 2017 hingga 2025.

    Dibawah payung Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-1294/M.5/Fd.1/06/2025, penyidik Pidsus telah bekerja agresif: 25 saksi diperiksa, dua ahli dimintai keterangan, dan sejumlah lokasi penting digeledah, termasuk Kantor KSOP Probolinggo, kantor PT DABN di Probolinggo dan Gresik, serta PT PJU.

    Hasilnya cukup mencengangkan. Penyidik memblokir dan menyita 13 rekening yang diduga terkait PT DABN. “Dari lima bank, kami menyita Rp33,96 miliar dan USD 8.046. Selain itu ada enam deposito di dua bank lain bernilai Rp13,3 miliar dan USD 413.000. Totalnya mencapai Rp47.268.120.399 dan USD 421.046,” ungkap Kajati Jatim.

    Ia menegaskan, sementara BPKP masih menghitung kerugian negara, langkah penyitaan ini dilakukan untuk mengamankan potensi kerugian negara dan memastikan aliran dana mencurigakan tidak kembali digelapkan.

    “Ini bukan sekadar penyitaan. Ini adalah langkah tegas untuk menutup ruang korupsi dalam pengelolaan aset publik. Penyidikan akan kami tuntaskan secara profesional, berbasis bukti, dan tanpa kompromi,” tegasnya.

    Kejati Jatim menegaskan, penanganan perkara ini menunjukkan komitmen penuh institusi dalam membersihkan praktik korupsi di sektor kepelabuhanan, yang selama ini rawan penyimpangan. Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum tidak hanya sebatas penetapan tersangka, tetapi juga pemulihan kerugian negara dalam jumlah besar.

    Kasus ini diprediksi akan menjadi salah satu pengungkapan korupsi terbesar di sektor maritim Jawa Timur sepanjang 2025. (ada/ian)

  • Tiga korban kebakaran ruko di Jakpus berhasil teridentifikasi

    Tiga korban kebakaran ruko di Jakpus berhasil teridentifikasi

    Jakarta (ANTARA) – Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, berhasil mengidentifikasi tiga korban kebakaran Rumah Toko (Ruko) Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa.

    “Dari sidang rekonsiliasi malam ini, kami berhasil mengidentifikasi tiga jenazah,” kata Kepala RS Polri Kramat Jati Brigjen Polisi Prima Heru Yulihartono di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

    Karodokpol Pusdokkes Polri Brigjen Nyoman Eddy Purnama Wirawan mengungkapkan, tiga korban telah berhasil teridentifikasi setelah dilakukan sidang rekonsiliasi bersama tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

    Identitas tiga korban yang teridentifikasi, antara lain:

    1. Rufaidha Lathiifunnisa (22), dikenali dari sidik jari, catatan medis dan properti pribadi

    2. Novia Nurwana (28), teridentifikasi melalui sidik jari, pemeriksaan gigi, data medis dan properti

    3. Yoga Valdier Yaseer (28), dipastikan identitasnya berdasarkan sidik jari, pemeriksaan gigi, data medis dan properti.

    Menurut Prima, proses rekonsiliasi dilakukan secara ilmiah dan berlapis untuk memastikan keakuratan identitas setiap korban.

    Hingga malam ini, RS Polri telah menerima 22 kantong jenazah hasil evakuasi dari lokasi kebakaran.

    Dari jumlah tersebut, 11 kantong telah diperiksa oleh tim DVI yang melibatkan Biro Dokpol Pusdokkes Polri, Labfor Dokkes, Bidokes Polda Metro Jaya, Iden Polda Metro Jaya serta ahli forensik FKUI-RSCM dan Odontologi Universitas Indonesia (UI).

    Hingga saat ini, sebanyak 22 kantong jenazah korban kebakaran Ruko Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, tiba di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa sore.

    Kantong-kantong jenazah tersebut dibawa menggunakan ambulans dan tiba di RS Polri Kramat Jati sejak pukul 15.15 WIB.

    Kantong jenazah itu langsung dibawa ke Gedung Instalasi Forensik RS Polri untuk proses identifikasi sebagai proses pengungkapan identitas korban.

    Adapun korban tewas akibat kebakaran di Ruko Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa siang bertambah menjadi 22 orang.

    “Sampai pukul 17.00 WIB data korban, sudah 22 orang meninggal dunia,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta.

    Menurut dia, dari jumlah tersebut tujuh orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 lainnya merupakan perempuan.

    Susatyo mengatakan bahwa ke-22 korban meninggal dunia sudah dibawa ke RS Polri, Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi.

    Sebelumnya, Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat (Polres Jakpus) menduga kebakaran pada Rumah Toko (Ruko) Terra Drone Kemayoran, akibat baterai drone mainan terbakar di lantai satu.

    “Pada sekitar pukul 12.30 WIB memang ada baterai di lantai satu yang terbakar,” kata Susatyo.

    Menurut dia, karyawan sudah sempat berupaya memadamkan api, namun api kemudian cepat menyebar karena di lantai itu merupakan salah satu gudang penyimpanan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Tetapkan Ayu Puspita Sebagai Tersangka Kasus Penipuan Wedding Organizer

    Polisi Tetapkan Ayu Puspita Sebagai Tersangka Kasus Penipuan Wedding Organizer

    JAKARTA – Ayu Puspita, pemilik wedding organizer (WO) yang dilaporkan atas dugaan penipuan, menjadi tersangkan.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Bhudi Hermanto mengatakan, Ayu Puspita dan Dimas Haryo Puspo telah ditahan di Polres Jakarta Utara (Jakut). Kedua tersangka dijerat Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP.

    “Benar tersangka A dan D ditahan di Jakut,” kata Bhudi saat dikonfirmasi media, Selasa 9 Desember 2025.

    Terpisah, tiga orang lainnya Hendra Everyanto, Budi Daya Putra dan Reifa Rostyalina yang juga terlibat dalam kasus tersebut, saat ini ditangani Polda Metro Jaya. Polisi akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukkan langkah berikutnya.

    “Dan tiga lainnya digelar di Wasidik Polda Metro Jaya. Karena 3 orang lainnya, TKP ada di luar Jakut (Jakarta Utara),” ujar Budi.

    Selaras dengan hal itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno menegaskan, Ayu kini resmi ditahan di Polres Metro Jakarta Utara.

    “Untuk yang Ayu sudah tersangka dan saat ini kita tahan di Polres,” ujarnya.

    Onkoseno menjelaskan proses penyidikan masih berjalan. Empat orang terlapor masih terus didalami. Polisi juga melanjutkan pemeriksaan para korban yang sebelumnya sudah melapor.

    “Untuk yang lainnya masih dalam pemeriksaan, termasuk juga masih memeriksa korban-korban yang kemarin melaporkan pengaduan kepada kami,” ucap dia.

    Sebelumnya, data di Polres Metro Jakarta Utara mencatat sudah 87 orang melapor. Mereka mengaku tertipu setelah membayar penuh biaya pernikahan, namun saat hari H, layanan WO tak muncul atau tidak sesuai perjanjian.

    Laporan paling awal diterima pada Sabtu 6 Desember 2025, salah satunya dibuat oleh korban berinisial SOG.

    Dalam laporannya, SOG ingin melangsungkan pernikahan menggunakan “Wedding Organizer” (WO) PT Ayu Puspita Sejahtera dan telah melunasi biaya resepsi Rp 82.740.000 ke rekening yang sudah disepakati.

    Namun, ketika resepsi berlangsung pihak WO tidak menyiapkan fasilitas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

    “Mereka juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut,” katanya

    Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata korban dari penipuan WO pernikahan ini cukup banyak dan sejauh ini sudah 87 orang yang membuat laporan di Polres Metro Jakut.

  • KH Zulfa Mustafa Resmi Jadi Pj Ketum PBNU Gantikan Gus Yahya

    KH Zulfa Mustafa Resmi Jadi Pj Ketum PBNU Gantikan Gus Yahya

    GELORA.CO – KH Zulfa Mustofa ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggantikan Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dalam Rapat Pleno yang digelar di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Penetapan KH Zulfa, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum PBNU, dilakukan melalui musyawarah alim ulama yang hadir dan diketok palu langsung oleh Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU), KH Miftachul Akhyar.

    “Yaitu penetapan Pj Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini yaitu yang mulia beliau KH Zulfa Mustafa, oleh karena itu beliau akan memimpin PBNU ini sebagai Pj Ketum,” kata Rais Syuriyah PBNU, H. Prof Mohammad Nuh.

    KH Zulfa akan menjalankan tugasnya sebagai Pj Ketum PBNU hingga Muktamar PBNU yang dijadwalkan pada 2026.

    “Muktamar yang insyaallah akan dilaksanakan 2026, mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun karena Rais Aam yang mulia tidak pernah menggariskan bahwa Muktamar yang ada di Lampung tahun lalu itu sebenarnya sudah mundur satu tahun karena COVID-19,” ujar Nuh.

    Sebagai informasi, PBNU menggelar rapat pleno secara tertutup di Hotel Sultan, dengan agenda membahas status final Ketum PBNU dan rencana pelaksanaan Muktamar PBNU.

    Pantauan di lokasi, rapat pleno dipimpin oleh Rais Aam KH. Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam KH. Anwar Iskandar, dan Wakil Rais Aam KH. Afifuddin Muhajir. Hadir pula Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa, serta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

  • Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP

    Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP

    Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut jajaran di satuan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tingkat daerah masih pasif.
    Tito menilai mereka belum aktif mengajak dan mendatangi warga di daerah untuk membuat
    KTP
    .
    “Saat ini saya masih lihatnya, masih banyak bersifat pasif.
    Dukcapil
    -dukcapil daerah masih bersifat pasif,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait penguatan tata kelola
    data kependudukan
    serta keamanan digital yang digelar di Kawasan Jakarta Barat, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
    “(Dukcapil daerah) nunggu, nunggu orang datang untuk buat KTP. Nunggu orang datang untuk mendaftarkan,” ucap dia lagi.
    Tito memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat Indonesia saat ini mencapai 286 juta orang.
    Hingga saat ini, sudah ada 97 persen di antaranya memiliki kartu identitas atau KTP.
    Namun, sekitar tiga persen sisanya masih belum terdata identitasnya.
    “Sudah 97 persen yang terdata. Saya bilang, 3 persen lagi gimana nih? Enggak usah tiga persen, 2 persen saja dari 286 juta itu, itu lebih kurang 5,6 juta orang. Artinya belum terdata,” ungkap Tito.
    Mantan Kapolri ini merasa tidak puas dengan angka tersebut.
    Tito ingin jajaran Dukcapil di daerah bekerja lebih agresif untuk mendata dan memberikan identitas kepada warga negara Indonesia yang belum punya KTP.
    ”
    I want more aggressive
    . Saya ingin agak lebih agresif untuk mengidentifikasi warga negara atau non-warga negara yang tinggal di Indonesia untuk mendaftar,” tuturnya.
    Jajaran Dukcapil harus lebih giat lagi untuk menjaring masyarakat yang terisolasi ataupun masyarakat yang termarjinalkan, termasuk gelandangan di jalanan.

    Tito mengatakan, konstitusi di Indonesia telah mengamanatkan agar negara menjaga serta memelihara semua warga miskin di Tanah Air.
    Ia merasa sedih jika ada warga negara atau gelandangan yang tidak memiliki kartu identitas.
    “Artinya apa? Kita harus agresif untuk mendatangi mereka. Saya mendapat banyak masukan bahwa yang tidak punya rumah, mereka tidak punya kartu identitas. Ini harus kita carikan solusi supaya mereka memiliki identitas, kartu identitas,” ungkap Tito.
    “Ada yang menyampaikan tadi Pak Teguh, ‘Pak, kita harus punya alamatnya’. Ya, bicara sama Kemensos gimana cara carikan alamatnya mereka,” sambung dia lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imigrasi Surabaya Luncurkan Platform SINERGI, Perkuat Pengawasan Orang Asing di Kawasan Industri Mojokerto

    Imigrasi Surabaya Luncurkan Platform SINERGI, Perkuat Pengawasan Orang Asing di Kawasan Industri Mojokerto

    Surabaya (beritajatim.com) — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya kembali melakukan terobosan penting untuk memperkuat pengawasan orang asing di wilayah kerjanya.

    Inovasi terbaru yang diperkenalkan adalah Platform SINERGI, sebuah sistem digital terpadu yang dirancang untuk memodernisasi pola pemantauan orang asing, khususnya di kawasan industri Kabupaten Mojokerto.

    Platform ini digagas oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Dodi Gunawan Ciptadi, sebagai solusi atas kebutuhan pengawasan yang semakin kompleks di lapangan.

    “Sasaran utama platform ini ada dua: meningkatkan kualitas pengawasan orang asing dan TKA di kawasan Ngoro Industri Persada (NIP), serta memperkuat kolaborasi TIMPORA sebagai garda terdepan pengawasan keimigrasian di daerah,” ujar Dodi, alumni Akademi Imigrasi angkatan ke-9 tersebut.

    Tantangan Pengawasan di Kawasan Industri Raksasa NIP Mojokerto

    NIP merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Timur, dengan luas 600 hektare dan dihuni 143 perusahaan. Lebih dari 600 Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja dan tinggal di area tersebut.

    Besarnya skala industri ini membuat tingkat kerawanan pengawasan juga tinggi. Lokasinya yang jauh dari Kantor Imigrasi Surabaya di Sedati, Sidoarjo, kerap membuat respons lapangan terlambat dan pemantauan berkelanjutan sulit dioptimalkan.

    Dodi menjelaskan bahwa selama ini pengawasan di NIP menghadapi sejumlah persoalan klasik. Di antaranya:

    Pertukaran data antarinstansi TIMPORA belum terintegrasi, sehingga respons kerap terlambat.

    Kepatuhan wajib lapor perusahaan masih rendah, mempersulit pemantauan keberadaan serta dokumen orang asing.

    Minimnya edukasi dan konsultasi, membuat perusahaan berpotensi melakukan pelanggaran administratif.

    Koordinasi agenda pengawasan masih manual, sehingga tindakan tidak sinkron.

    Monitoring pasca-operasi tidak optimal, menyebabkan tindak lanjut kasus terabaikan.

    Pelaporan kasus tidak transparan, hanya diketahui oleh sebagian kecil pihak.

    “Ini bukan lagi persoalan teknis. Akumulasi masalah tersebut dapat menjadi ancaman keamanan, mengganggu ketertiban masyarakat, dan menurunkan potensi penerimaan negara akibat pelanggaran yang tidak terdeteksi,” tegas Dodi.

    Platform SINERGI: Transformasi Digital Pengawasan Keimigrasian

    Menjawab tantangan tersebut, Platform SINERGI hadir sebagai sistem manajemen pengawasan terpadu yang menghubungkan data, strategi, hingga pelaksanaan di lapangan.

    Dengan sistem ini, koordinasi lintas-instansi dapat dilakukan secara real-time, transparan, dan presisi. Tidak ada lagi kendala pelaporan tertutup atau birokrasi yang memperlambat tindakan.

    “Platform SINERGI memastikan setiap pergerakan, keberadaan, hingga aktivitas orang asing dapat dipantau secara transparan, terukur, dan bertanggung jawab,” jelas Dodi yang pernah berdinas di KJRI Johor Bahru, Malaysia.

    Melalui teknologi digital adaptif ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menegaskan komitmennya untuk memperkuat keamanan dan ketertiban, sekaligus memimpin perubahan dalam pengawasan keimigrasian modern.

    Dengan hadirnya Platform SINERGI, pengawasan orang asing di kawasan industri—khususnya NIP Mojokerto—diharapkan berjalan lebih efektif, kolaboratif, dan sesuai standar keamanan nasional. (ted)