Blog

Kasus Dilimpahkan ke PN Jakarta Pusat, Nadiem Siap Ungkap Fakta Krusial

Jakarta: Tim Penasihat Hukum Nadiem Anwar Makarim menyambut baik pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langkah ini menandai fase penting dalam proses hukum, sekaligus membuka ruang yang semakin jelas untuk membuktikan bahwa Nadiem tidak bersalah.

Kebijakan pemilihan Chromebook justru menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp1,2 triliun, sekaligus berhasil mengatasi masalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

Pada momentum Hari Anti Korupsi Sedunia ini, Kuasa hukum eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Dodi S Abdulkadir juga menyampaikan bahwa setelah cukup lama memilih untuk menahan diri, Nadiem Makarim pada waktunya akan menyampaikan langsung kepada publik berbagai fakta penting yang selama ini belum terungkap terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

“Banyak hal krusial yang akan disampaikan Nadiem secara jujur dan menjawab berbagai pertanyaan publik secara langsung. Namun tidak pada hari ini, karena perhatian dan
empati kita sepatutnya tercurah kepada saudara-saudara kita di Sumatera yang sedang
menghadapi bencana,” ungkap Dodi di Jakarta, 9 Desember 2025.

Sementara itu, Ari Yusuf Amir mengajak masyarakat Indonesia untuk mengawal proses persidangan ini dengan objektif, serta memastikan bahwa peradilan berjalan seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang terus menyuarakan
kebenaran. Semoga keadilan benar-benar dapat ditegakkan,” tutupnya.

Kejagung menetapkan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook beberapa waktu lalu. Nadiem sempat menggugat praperadilan status hukum itu, namun, ditolak.

Kasus itu naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei 2025. Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.

Proyek ini diduga memaksakan spesifikasi operating system chrome atau chromebook. Padahal, hasil uji coba pada 2019 menunjukkan penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif sebagai sarana pembelajaran lantaran penggunaannya berbasis internet, sedangkan belum seluruh wilayah terkoneksi kekuatan internet yang sama.

Diduga, ada pemufakatan jahat berupa mengarahkan tim teknis yang baru agar membuat kajian teknis pengadaan peralatan TIK diunggulkan untuk menggunakan spesifikasi chromebook. Kemendikbudristek menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp6,3 triliun.

Jakarta: Tim Penasihat Hukum Nadiem Anwar Makarim menyambut baik pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langkah ini menandai fase penting dalam proses hukum, sekaligus membuka ruang yang semakin jelas untuk membuktikan bahwa Nadiem tidak bersalah.

Kebijakan pemilihan Chromebook justru menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp1,2 triliun, sekaligus berhasil mengatasi masalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

Pada momentum Hari Anti Korupsi Sedunia ini, Kuasa hukum eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Dodi S Abdulkadir juga menyampaikan bahwa setelah cukup lama memilih untuk menahan diri, Nadiem Makarim pada waktunya akan menyampaikan langsung kepada publik berbagai fakta penting yang selama ini belum terungkap terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

“Banyak hal krusial yang akan disampaikan Nadiem secara jujur dan menjawab berbagai pertanyaan publik secara langsung. Namun tidak pada hari ini, karena perhatian dan
empati kita sepatutnya tercurah kepada saudara-saudara kita di Sumatera yang sedang
menghadapi bencana,” ungkap Dodi di Jakarta, 9 Desember 2025.

Sementara itu, Ari Yusuf Amir mengajak masyarakat Indonesia untuk mengawal proses persidangan ini dengan objektif, serta memastikan bahwa peradilan berjalan seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang terus menyuarakan
kebenaran. Semoga keadilan benar-benar dapat ditegakkan,” tutupnya.

Kejagung menetapkan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook beberapa waktu lalu. Nadiem sempat menggugat praperadilan status hukum itu, namun, ditolak.

Kasus itu naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei 2025. Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.

Proyek ini diduga memaksakan spesifikasi operating system chrome atau chromebook. Padahal, hasil uji coba pada 2019 menunjukkan penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif sebagai sarana pembelajaran lantaran penggunaannya berbasis internet, sedangkan belum seluruh wilayah terkoneksi kekuatan internet yang sama.

Diduga, ada pemufakatan jahat berupa mengarahkan tim teknis yang baru agar membuat kajian teknis pengadaan peralatan TIK diunggulkan untuk menggunakan spesifikasi chromebook. Kemendikbudristek menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp6,3 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

10/12/2025 09:03
Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Naik Demi Kejar Target Swasembada

Lebih lanjut, Tri menjelaskan, dari total anggaran Rp 210,4 triliun tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk Produksi sebesar Rp 162,4 triliun.

Pemanfaatannya antara lain untuk Subsidi pupuk sebanyak 8,8 juta ton senilai Rp 46,9 triliun, Lumbung pangan senilai Rp 23,7 triliun, termasuk pencetakan sawah dan optimalisasi lahan seluas 550 ribu hektare.

Selanjutnya, Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra-panen tanaman pangan sebanyak 42,3 ribu unit, Pembangunan 15 bendungan, jaringan irigasi seluas 212 ribu hektare, serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air (SDA) senilai Rp 19,1 triliun.

Lalu, untuk pengembangan kawasan padi seluas 2,6 juta hektare, bantuan benih dan indukan sebanyak 137,6 juta ekor, Program Kampung Nelayan Merah Putih sebanyak 250 kampung dengan anggaran Rp 5,5 triliun, serta pergaraman nasional seluas 1.000 hektare senilai Rp 1,2 triliun. Terakhir, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 50,7 triliun.

10/12/2025 09:00
Pahami Mutasi Kendaraan ke Jakarta dan Nikmati Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak

Setelah berkas mutasi keluar diterbitkan, pemilik dapat melanjutkan proses mutasi masuk di Jakarta dengan langkah-langkah berikut:

Mengunjungi Samsat sesuai domisili pemilik.
Menyerahkan berkas mutasi keluar beserta dokumen administrasi kendaraan.
Melakukan cek fisik ulang jika diperlukan.
Memproses penerbitan STNK baru dan pelat nomor Jakarta (TNKB).
Melunasi biaya administrasi sesuai peraturan.

Manfaat Melakukan Mutasi Kendaraan

Mutasi kendaraan memberikan sejumlah keuntungan bagi pemilik, antara lain:

Data kendaraan tercatat sesuai domisili terbaru
Mempermudah pembayaran pajak di wilayah tempat tinggal
Menjamin ketertiban administrasi kendaraan

Fasilitas Pembebasan Sanksi PKB dan BBNKB

Sebagai dukungan bagi masyarakat yang sedang menata ulang administrasi kendaraannya, termasuk yang mengurus mutasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan fasilitas pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025. Melalui fasilitas ini, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak, sementara sanksi keterlambatan akan dihapus secara otomatis oleh sistem, tanpa perlu mengajukan permohonan.

Program ini berlaku mulai 10 November 2025 hingga 31 Desember 2025, sehingga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa beban tambahan. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan layanan perpajakan yang lebih mudah, efektif, dan berpihak kepada warga.

Dengan memahami prosedur mutasi dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan, proses pemindahan domisili kendaraan dapat dijalankan secara lebih efisien dan bebas hambatan.

(*)

10/12/2025 09:00
Politik-Hukum Terkini: DPR Tunda RUU ASN hingga Banjir Sumatera

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum mewarnai 24 jam pemberitaan di Beritasatu.com sejak Selasa (9/12/2025) hingga Rabu (10/12/2025) pagi.

Beberapa isu yang menarik perhatian pembaca, di antaranya yaitu DPR yang menunda pembahasan revisi revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), hingga laporan hambatan penanganan banjir di Sumatera.

5 Isu Politik-Hukum Terkini

Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com yang dapat Anda ketahui:

1. DPR Tunda Pembahasan Revisi UU ASN

Komisi II DPR memastikan tidak akan terburu-buru membahas revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, saat ini fokus utama ada pada pengkajian mendalam mengenai nasib pegawai honorer, PPPK, dan pelaksanaan sistem meritokrasi.

“Kami tidak ingin terlalu cepat membahas RUU ASN,” ujar Rifqinizamy.

DPR meminta Badan Keahlian DPR menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang, sementara Kemenpan RB turut melakukan pendalaman materi. Selama proses revisi berjalan, DPR dan pemerintah sepakat melarang perekrutan honorer baru demi mencegah munculnya beban berulang.

“Kita harus memberikan sanksi kepada pejabat yang melakukan pengangkatan terhadap honorer,” tegasnya.

Rifqinizamy juga mengungkapkan kemungkinan PPPK tetap berstatus pegawai paruh waktu sebagai bagian dari penguatan meritokrasi ASN.

2. Mendagri Berhentikan Sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengonfirmasi pemberhentian sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan. Sanksi diberikan karena Mirwan bepergian ke luar negeri untuk beribadah umrah tanpa izin, padahal wilayahnya sedang mengalami banjir dan longsor.

“Yang bersangkutan ke luar negeri melaksanakan ibadah umrah tanggal 2 Desember 2025, tanpa ada surat izin,” kata Tito.

Mirwan sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah pusat dan masyarakat melalui unggahan di media sosial.

3. Rapat Pleno Tetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU

Rapat pleno PBNU kelompok Sultan di Hotel Sultan menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai penjabat ketua umum PBNU. Keputusan ini disampaikan Rais Syuriyah PBNU, Prof M Nuh.

“Penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU, beliau KH Zulfa Mustofa,” ujar M Nuh.

Zulfa Mustofa menegaskan dirinya tidak ingin terseret dalam konflik masa lalu dan mengajak seluruh pengurus kembali bersatu. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar juga menyampaikan apresiasi kepada KH Yahya Cholil Staquf atas pengabdiannya selama empat tahun terakhir.

4. Kendala Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

DPR merespons laporan hambatan penanganan banjir di Sumatera, terutama keterbatasan alat evakuasi serta medan yang sulit dijangkau. Pemerintah disebut segera memaksimalkan sumber daya dalam negeri, termasuk mempertimbangkan tawaran bantuan internasional.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mendorong pemerintah pusat agar proaktif dalam menerima bantuan luar negeri untuk mempercepat pemulihan.

“Saya mengobrol dengan teman-teman PU, Basarnas bahwa ini tidak mudah untuk ditangani sendiri,” ujar Lasarus di kompleks DPR/MPR, Jakarta.

Ia menilai pemerintah tidak perlu ragu untuk berkolaborasi dengan komunitas internasional, mengingat bencana yang terjadi berskala besar.

Selain peralatan evakuasi yang minim, DPR juga menyoroti kondisi geografis yang menyulitkan tim penyelamat. Banyak akses utama terputus sehingga kendaraan berat tidak bisa menjangkau sejumlah titik terdampak.

Saat ini, proses evakuasi masih bergantung pada kendaraan pribadi.

5. Heboh OTT Lampung Tengah, KPK Belum Dapat Informasi

Kabar adanya OTT terhadap pejabat Kabupaten Lampung Tengah mencuat sejak Senin (8/12/2025) malam. Namun, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku belum menerima informasi resmi terkait dugaan operasi tersebut.

“Oh, belum terinformasi, pimpinan masih sibuk di Yogyakarta,” ujar Setyo dalam peringatan Hakordia 2025.

Setyo juga membantah ramainya polisi di Gedung KPK berkaitan dengan OTT. Menurutnya, keberadaan aparat biasanya terkait pengamanan aksi penyampaian aspirasi.

Hingga saat ini, KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai status hukum atau kebenaran penangkapan tersebut.

10/12/2025 08:58
4 Tahapan yang Dialami Organ Tubuh Saat Berhubungan Intim

JAKARTA – Hubungan intim yang dilakukan pasangan suami istri bukan hanya tentang kenikmatan. Namun, kegiatan itu juga melibatkan serangkaian biologis yang kompleks pada tubuh.

“Jika Anda berhubungan seks, Anda harus masuk ke zona di mana otak Anda tidak dalam keadaan overdrive,” kata konsultan dokter kandungan dan ginekolog, Dr. Leila Frodsham, dikutip dari The Guardian, pada Selasa, 9 Desember 2025.

Tubuh memberikan reaksi selama berhubungan intim. Secara umum, siklus respons seksual terbagi menjadi empat tahap utama, yakni stimulasi, gairah (plateau), orgasme, dan relaksasi (resolusi).

1. Tahap stimulasi atau arousal

Pada tahap ini biasanya dimulai dalam hitungan detik, setelah adanya rangsangan fisik maupun emosional. Pada pria, penis di tahap ini mulai mengalami ereksi.

Sedangkan pada wanita, vagina mulai menghasilkan pelumasan dan organ genital mengalami pembengkakan ringan. Keduanya juga dapat merasakan detak jantung, tekanan darah, dan frekuensi napas yang semakin meningkat.

2. Tahap gairah atau plateau

Pada tahap ini keadaan baik pria maupun wanita semakin intens. Para pria akan merasakan ereksi penuh dan testis tertarik ke arah skrotum.

Wanita akan mengalami aliran darah meningkat ke arah panggul, dinding vagina menebal, dan klitoris menjadi lebih sensitif. Pria dan wanita juga akan merasakan otot mulai menegang dan kulit yang bisa tampak memerah.

3. Tahap orgasme

Tahap ini merupakan puncak respons seksual dan biasanya berlangsung dengan singkat. Pada pria terjadi ejakulasi disertai kontraksi ritmis, sedangkan pada wanita kontraksi ritmis terjadi pada dinding vagina dan rahim.

4. Tahap relaksasi atau resolusi

Pada tahap terakhir ini, tubuh pria dan wanita akan kembali pada kondisi normal. Penis kembali pada kondisi tidak ereksi, dan muncul periode refrakter, atau tidak bisa langsung mengalami orgasme lagi.

Sementara pada wanita, organ reproduksinya kembali ke posisi semula dan sebagian dapat mengalami orgasme berulang jika stimulasi masih terus berlanjut.

10/12/2025 08:57
Kemudahan Urus SIM, STNK, BPKB Cs untuk Korban Banjir Sumatera dan Aceh

Jakarta –

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberikan kemudahan pengurusan dokumen lalu lintas, di antaranya Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bagi korban banjir di wilayah Sumatera dan Aceh.

“Polri memberikan perhatian khusus untuk kebutuhan masyarakat terkait dokumen SBST (SIM, BPKB, STNK, TNKB),” kata Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa dikutip dari Antara.

Agus memastikan layanan dokumen lalu lintas di wilayah terdampak akan disesuaikan dengan kondisi lapangan agar masyarakat dapat mengurus dokumen tanpa hambatan administratif.

Beberapa pendekatan layanan khusus yang diterapkan Korlantas, yaitu penempatan unit layanan bergerak di posko pengungsian dan wilayah sulit dijangkau.

Lalu, penyesuaian jadwal dan prioritas layanan demi percepatan pemulihan administrasi warga. Kemudian, pemanfaatan database digital untuk mengurangi persyaratan dokumen fisik.

Terakhir, kolaborasi dengan jajaran kewilayahan untuk memastikan pelayanan aman dan terkoordinasi.

Untuk mempercepat pemulihan administrasi warga, Agus selaku Kakorlantas telah memerintahkan jajaran registrasi dan identifikasi (regident) di tingkat Polda dan Polres untuk menyusun prosedur pelayanan darurat yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

Lalu, memberikan prioritas layanan bagi korban bencana tanpa mengabaikan ketertiban administrasi. Kemudian, berkoordinasi dengan pemda, BNPB, dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat pendataan.

Terakhir, menjaga kehadiran polisi lalu lintas (polantas) di lapangan agar distribusi bantuan dan mobilitas warga tetap lancar.

“Polri berkomitmen mendampingi masyarakat di seluruh tahapan pemulihan. Layanan SBST akan terus disiapkan agar kebutuhan administratif warga dapat dipenuhi dengan cepat dan aman,” katanya.

Dia juga mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk segera menghubungi Satpas, Samsat atau Kantor Regident terdekat apabila membutuhkan pengurusan ulang dokumen.

(riar/din)

10/12/2025 08:54
Prabowo Terima Bintang Kehormatan Tertinggi dari Presiden Pakistan

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto menerima anugerah penghargaan Nishan-e-Pakistan dari Presiden Pakistan Asif Ali Zardari. Penghargaan ini diberikan kepada Prabowo yang dinilai berjasa besar dan memiliki kontribusi luar biasa dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Dikutip Biro Sekretariat Presiden, penganugerahan itu diberikan dalam prosesi upacara di Ruang Iqbal, Aiwan-e-Sadr, Selasa (9/12).

Dalam prosesi upacara tersebut, Presiden Asif Ali Zardari didampingi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz menyematkan langsung bintang kehormatan tertinggi Nishan-e-Pakistan kepada Prabowo.

Nishan-e-Pakistan merupakan penghargaan tertinggi dalam Order of Pakistan yang didirikan pada 19 Maret 1957. Penghargaan ini diberikan kepada warga Pakistan maupun tokoh asing yang telah memberikan jasa istimewa (services of highest distinction) dan kontribusi penting di tingkat nasional maupun internasional.

Penganugerahan kepada Prabowo mencerminkan pengakuan Pemerintah Pakistan terhadap peran strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik serta komitmen Prabowo dalam memperkuat hubungan kerja sama pertahanan, ekonomi, dan solidaritas dunia Islam.

Upacara penganugerahan ini turut dihadiri oleh para menteri dan anggota parlemen Pakistan, serta para duta besar negara-negara sahabat.

Beberapa pemimpin negara penerima penghargaan ini antara lain Raja Jordan, Abdullah II bin Hussein, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah.

(eva/dek)

10/12/2025 08:48
Jokowi Akan Tunjukan Semua Ijazah Aslinya di Pengadilan

Jokowi Akan Tunjukan Semua Ijazah Aslinya di Pengadilan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, ijazah asli kelulusannya dari sekolah dasar hingga Universitas Gadjah Mada (UGM) akan ditunjukkannya di pengadilan.
Menurutnya, pengadilan merupakan forum yang paling tepat untuk membuktikan keaslian ijazahnya.
Hal tersebut
Jokowi
sampaikan dalam wawancara eksklusif
Program Khusus Kompas TV
di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12/2025) malam.
“Ya, itu (pengadilan) forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya dan saya bawa,” ujar Jokowi dikutip dari
Kompas TV
, Selasa (9/12/2025) malam.
Jokowi menegaskan, persoalan
ijazah palsu
yang dibawanya ke ranah hukum diharapkan jadi pembelajaran untuk tidak mudah menuduh seseorang.
“Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang,” ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, kasus serupa bisa saja terjadi ke orang lain jika dirinya tidak membawanya ke ranah hukum.
“Ya kan bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain. Bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya dengan tuduhan asal-asalan,” ujar Jokowi.
Pada masa-masa ekstrem seperti ini, Jokowi menilai bahwa semua pihak seharusnya berkonsentrasi terhadap hal-hal yang besar.
“Untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrem, menghadapi masa-masa perubahan karena
artificial intelligence
, karena
humanoid robotic
,” ujar Jokowi.
“Jangan malah kita, energi besar kita, kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan,” ujar Jokowi.
Di samping itu, Jokowi sendiri menunggu pembuktian dari pihak-pihak yang kerap menyebut ijazah kelulusannya palsu.
“Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu diamati lah. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan,” ujar Jokowi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2025 08:47
Olahraga Ekstrem Punya Risiko Tinggi, Dokter Soroti Gampangnya Dapat Surat Sehat

Jakarta –

Dua pelari meninggal dunia diduga serangan jantung saat mengikuti ajang Siksorogo Lawu Ultra 2025. Insiden tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai keamanan olahraga ekstrem dan kesiapan fisik peserta sebelum mengikuti lomba.

Spesialis kedokteran olahraga dr Andhika Raspati, SpKO, menilai kasus ini menjadi pengingat pentingnya pemeriksaan kesehatan yang memadai sebelum peserta mengikuti kegiatan fisik berat.

“Ya peserta harus tahu fisiknya tuh gimana, sehat apa enggak gitu,” ucapnya dalam tayangan detikSore, Selasa (9/12/2025).

Ia juga menyoroti penerbitan surat keterangan sehat yang selama ini dijadikan syarat lomba lari, termasuk event kota hingga trail run. Menurutnya, surat sehat seringkali hanya menjadi formalitas dan tidak mencerminkan kondisi fisik peserta yang sebenarnya.

@detikhealth_official Trail Run memang bukan ajang biasa. Kejadian ini merupakan pengingat agar kita selalu aware sama tubuh kita kalau mau ikut event lari khususnya Trail Run. Simak penjelasan Dokter @Andhika Raspati untuk tips yang perlu lo siapin untuk ikut Trail Run berikut ya😉 #siksorogolawuultra #trailrunning #pelarikonten #kalcer #olahraga #detikhealth ♬ suara asli – detikHealth

“Jadi di beberapa event-event kayak termasuk kota, trail apapun itu ya. Itu tuh bisa dibilang ada tuh persyaratannya melampirkan surat sehat. Dan dengan adanya keterangan sehat dari dokter. Seolah-olah oh orangnya aman buat lari,” ucapnya.

“Padahal nih, with all respect dengan teman-teman sejawat ya. Tapi sering kali kalau kita misalnya ke fasilitas kesehatan, dateng minta surat sehat cuma ditimbang sama ditensi,” katanya lagi.

Ia menegaskan pemeriksaan bagi peserta lomba olahraga tidak bisa disamakan dengan pemeriksaan singkat untuk kebutuhan umum. Pemeriksaan elektrokardiogram (EKG) seharusnya dilakukan sebagai pemeriksaan dasar untuk menilai fungsi dan irama jantung peserta.

“Artinya orang bikin surat keterangan sehat. buat ngelamar jadi misalnya kasir toko cupang lah gitu ya. Itu sama dengan orang yang mau lari ultra,” ucapnya.

dr Andhika berharap dengan adanya insiden seperti itu dapat mendorong perbaikan sistem surat sehat dan standar pemeriksaan medis, termasuk peningkatan kompetensi dokter umum yang sering menerbitkannya.

Menurutnya, langkah ini penting untuk menekan risiko kejadian henti jantung mendadak pada event-event olahraga berat.

“Ya tapi tadi. Padahal kalau kita bicara kita mau olahraga tuh. Apalagi yang challenging. Yang bener-bener emang berat ya. Let say tadi lah trail apa segala macam ultra. Ya enggak bisa standar kan pemeriksaannya,” sambungnya lagi.

Halaman 2 dari 2

(suc/up)

Lagi-lagi Kolaps saat Lari

13 Konten

Anjuran ‘listen to your body’ saat lari tak selalu gampang diterapkan. Ego untuk ‘push the limit’ dan mendapatkan progres tertentu sesuai target, dapat mengaburkan batas-batas kemampuan fisik. Risiko jantung kolaps mengintai para pelari.

Konten Selanjutnya

Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

10/12/2025 08:33
Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum PBNU Versi Sultan

Jakarta, Beritasatu.com – KH Zulfa Mustofa resmi ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) versi kelompok yang dikenal sebagai “kelompok Sultan”. Penetapan ini memunculkan kembali isu dualisme kepemimpinan di tubuh PBNU, sebab hingga saat ini Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya masih menjabat ketua umum PBNU berdasarkan hasil Muktamar ke-34.

Penunjukan Zulfa Mustofa dilakukan dalam rapat pleno yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2025) malam. Rapat tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan senior Nahdlatul Ulama, seperti M Nuh, Khofifah Indar Parawansa, Nasaruddin Umar, dan Saifullah Yusuf.

Kehadiran para tokoh tersebut mempertegas bahwa keputusan ini bukan sekadar manuver politik internal, tetapi langkah yang diklaim untuk menjaga keberlangsungan organisasi.

Rais Syuriyah PBNU, M Nuh menyampaikan keputusan itu di hadapan para pengurus yang hadir. Ia menegaskan, penetapan Zulfa Mustofa dilakukan sebagai upaya menjaga kesinambungan roda organisasi sampai Muktamar ke-35 terlaksana.

“KH Zulfa Mustofa akan menjalankan tugas sebagai penjabat ketua umum PBNU terhitung mulai hari ini hingga Muktamar ke-35 diselenggarakan,” ujar M Nuh.

Pada sisi lain, KH Zulfa Mustofa menyatakan kesiapannya mengemban tugas tersebut. Ia menegaskan akan bekerja secara sungguh-sungguh dan mengutamakan kepentingan jam’iyah NU.

Zulfa juga menekankan, dirinya tidak ingin terseret ke dalam konflik masa lalu dan berharap seluruh warga NU dapat kembali mengedepankan persatuan.

“Saya tidak ingin terlibat dalam konflik lama. Mari kita kembali bersatu dan fokus membesarkan NU,” kata Zulfa Mustofa.

Keputusan ini semakin menyoroti adanya dualisme kepemimpinan di tubuh PBNU. Sementara kelompok Sultan menetapkan Pj Ketum baru, Gus Yahya masih menjalankan roda organisasi di Gedung PBNU, Jakarta, sesuai mandat Muktamar ke-34.

Ia sebelumnya menilai upaya pemberhentian dirinya tidak sah, karena tidak melalui mekanisme muktamar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Dengan dinamika terbaru ini, arah konsolidasi PBNU menjelang Muktamar ke-35 diprediksi menjadi sorotan utama, terutama terkait legitimasi kepemimpinan dan penyatuan kembali struktur organisasi.

10/12/2025 08:31