Xcloud.id

Blog

  • Menelisik Sumber Kayu Gelondongan di Lampung, Benarkah dari Banjir?

    Menelisik Sumber Kayu Gelondongan di Lampung, Benarkah dari Banjir?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kini sedang menelisik sumber kayu gelondongan yang terbawa saat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjelaskan soal temuan kayu di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. TTemuan itu menjadi viral lantaran pada gelondongan kayu itu terdapat tulisan atau label Kemenhut lengkap dengan barcode-nya.

    Direktur luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Ditjen PHL Kemenhut, Ade Mukadi menegaskan bahwa kayu tersebut tidak berkaitan dengan bencana banjir di Sumatra.

    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera. Polda Lampung dan Balai PHL Lampung [Kemenhut] sudah mengecek keberadaan kayu terdampar,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Dia menjelaskan, kayu yang terdampar di pesisir pantai itu berasal dari kecelakaan kapal tagboot milik PT Minas Pagai Lumber di Mentawai. Kecelakaan itu terjadi akibat mesin kapal mati setelah terkena badai pada (6/7/2025).

    “Mesin tagboot mati dan terkena badai sejak 6 November 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tagboot tersebut,” imbuh Ade.

    Ade menjelaskan, kapal tersebut memiliki izin oleh Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

    Bicara soal barcode pada kayu, Kemenhut menyatakan bahwa hal itu merupakan penanda sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang telah dicek untuk mencegah pembalakan liar.

    “Barcode di kayu adalah penanda SVLK yang  dicek keabsahan/asal usul sumber kayu,” pungkasnya.

    Asal Usul dan Jenis Kayu Gelondongan

    Dittipidter Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan jenis kayu yang terseret banjir saat bencana Sumatra berasal dari pohon karet, ketapang hingga durian.

    “Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli. Jenis kayu dominan: karet, ketapang, durian, dan lainnya,” ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

    Dia menambahkan kayu gelondongan itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya, kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut dengan alat berat, kayu hasil longsor, hingga kayu hasil pengangkutan.

    Adapun, jenis kayu yang telah diidentifikasi ini berasal dari TKP Daerah Aliran Sungai (DAS) di Garoga, Tapanuli Selatan.

    “Posko sudah didirikan 3 km dari TKP DAS Garoga. Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” pungkasnya.

    Sebelumnya, kayu gelondongan telah ditemukan setelah banjir di wilayah Sumatra. Temuan itu membuat publik marah lantaran kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin. 

    Kayu Gelondongan ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapi tanpa ranting-ranting. Kayu ini juga dinilai memperparah bencana banjir di Sumatra.

    Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk

    Bareskrim Periksi PT TBS

    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memeriksa perusahaan PT TBS sebagai bagian dari pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Perusahaan tersebut diduga melakukan pembukaan lahan di kawasan hulu Sungai Garoga.

    Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menyebut PT TBS merupakan perusahaan yang berlokasi di hulu Sungai Garoga dan terindikasi melakukan land clearing.

    “Kegiatan penyelidikan oleh tim akan dilanjutkan dengan pemeriksaan salah satu perusahaan yang berada di hulu sungai Garoga yang terindikasi adanya kegiatan landclearing oleh perusahan PT TBS tersebut,” ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

    Selain memeriksa PT TBS, polisi juga akan menginventarisasi kayu yang ditemukan di pesisir Sumatra Barat setelah banjir besar yang melanda kawasan tersebut. Inventarisasi diperlukan untuk menelusuri pola aliran kayu dan kemungkinan adanya aktivitas ilegal di hulu sungai.

    Satu tim penyelidik juga bakal dikerahkan ke sepanjang hulu Sungai Tamiang, Aceh, untuk menelusuri dugaan pembalakan liar. “Proses penyidikan akan difokuskan pada kegiatan ilegal logging yang terjadi di sepanjang hulu sungai Tamiang, Aceh,” kata Irhamni.

    Dari temuan awal, Bareskrim mengidentifikasi bahwa kayu yang terseret banjir di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Sumatra Utara, berasal dari berbagai jenis seperti pohon karet, ketapang, hingga durian.

    Kayu-kayu tersebut terbagi dalam beberapa kategori, antara lain kayu hasil gergajian, kayu yang tercabut oleh alat berat, kayu akibat longsor, serta kayu yang diangkut secara manual.

    Di hulu Sungai Tamiang, polisi juga menemukan indikasi pembukaan lahan dan praktik pembalakan liar. Kayu hasil kegiatan ilegal itu disebut dipindahkan dengan cara ditumpuk di bantaran sungai sebelum dihanyutkan saat air pasang.

    Bareskrim juga menemukan bahwa sebagian besar aktivitas penebangan di kawasan hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang, dilakukan tanpa izin.

  • Mendag Buka Suara soal Temuan BPK Dugaan Kebocoran Impor Baja

    Mendag Buka Suara soal Temuan BPK Dugaan Kebocoran Impor Baja

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara perihal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait persetujuan impor, khususnya komoditas besi, baja, dan turunannya.

    Hal itu tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2025 BPK, yang mencakup temuan sepanjang 2022 sampai dengan semester I/2024.

    Budi berujar bahwa seluruh aktivitas impor mesti mengacu kepada regulasi yang telah ditetapkan, sembari bakal mengecek lebih lanjut perihal rekomendasi BPK.

    “Semua harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nanti masalah selisih itu kita coba lihat lagi, ya, salahnya di mana,” kata Budi saat ditemui wartawan usai acara Jakarta Modest Summit di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Menurutnya, Kemendag telah mempunyai aturan yang jelas perihal proses impor baja maupun komoditas lainnya. Oleh karena itu, aktivitas yang berlangsung mesti mengacu kepada aturan tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam perizinan berusaha di bidang impor. Salah satu temuan yang signifikan adalah potensi kebocoran impor besi, baja dan turunannya yang mencapai Rp894,94 miliar.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK penerbitan persetujuan impor (PI) komoditas besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tidak berdasar pada pertimbangan teknis (pertek) Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    BPK menemukan adanya jumlah kode HS pada dokumen PI lebih banyak dari jumlah kode HS pada pertek sehingga alokasi impor pada dokumen PI lebih besar dari alokasi impor sesuai pertek.

    “Akibatnya, terdapat realisasi impor yang tidak didukung pertek sebesar 83,61 ribu TNE dengan nilai kepabeanan sebesar Rp894,94 miliar,” bunyi temuan BPK yang dikutip Bisnis, Selasa (9/12/2025).

    Untuk itu, BPK merekomendasikan mendag untuk memberikan pembinaan kepada tim pemroses dan untuk selanjutnya lebih cermat dalam memeriksa dokumen persyaratan dan alokasi impor berdasarkan pertek.

  • Telanjur Viral Ribuan Kayu Gelondongan Berstiker Kemenhut Dikaitkan Banjir Sumatera, Direktur Bantah

    Telanjur Viral Ribuan Kayu Gelondongan Berstiker Kemenhut Dikaitkan Banjir Sumatera, Direktur Bantah

    GELORA.CO  – Keberadaan ribuan kayu gelondongan dengan stiker Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang ditemukan Polda Lampung di Pesisir Barat, Lampung, menjadi sorotan luas setelah viral di media sosial.

    Kayu-kayu gelondongan itu berstiker kuning dengan barcode bertuliskan PT Minas Pagai Lumbar (MPL) serta ada kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia”. 

    Banyak yang mengaitkan ribuan kayu gelondongan ini dibawa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Diduga, ribuan kayu gelondongan itu berasal dari praktik illegal logging, yang belakangan membuat Kemenhut dan Kementerian Lingkungan Hidup menyegel sejumlah kegiatan usaha.

    Dugaan ini mencuat karena saat banjir bandang dan longsor melanda sumatera, banyak ditemukan kayu-kayu gelondongan serupa. 

    Benarkah kayu-kayu ini berasal dari praktik ilegal logging? 

    Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Ade Mukadi, mengatakan bahwa ribuan kubik gelondongan kayu itu berasal dari sebuah tugboat yang rusak milik PT MPL.

    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera,” kata Ade Mukadi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    “Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” imbuhnya.

    Ade menjelaskan, mesin kapal yang mengangkut kayu itu mati karena badai pada 6 November 2025. Kendala itu membuat banyak potongan kayu dengan stiker kementerian hanyut.

    “Mesin tugboat mati dan terkena badai sejak 6 November 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tugboat tersebut,” kata dia.

    Ade Mukadi menambahkan bahwa berdasarkan penanda Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dicek keabsahan/asal-usul sumber kayu (traceability system untuk mencegah illegal logging), kayu tersebut berasal dari PT MPL.

    Menurut dia, perusahaan itu sudah mengantongi izin Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

    “Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” ujarnya.

    Akan Dirilis Hari ini

    Hari ini, Rabu (10/12/2025), Polda Lampung akan sampaikan hasil penyelidikan kasus kayu di Kabupaten Pesisir Barat. 

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hasil penyelidikan terhadap kasus kayu gelondongan yang ditemukan di Kabupaten Pesisir Barat. 

    “Tadi dari pihak Kemenhut dan juga dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung datang ke Mapolda Lampung,” kata Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun di Mapolda Lampung, Selasa (9/10/2025). 

    Ia pun meminta awak media untuk bersabar karena nantinya akan ada penyampaian yang lebih jelas dari Kapolda Lampung. 

    “Agar lebih akurat, besok (hari ini-red) akan disampaikan oleh pimpinan yang akan menjelaskan dua tempat kejadian perkara yang di laut dan daerah TNBBS,” ujarnya. 

    Yuni menjelaskan, pihaknya juga akan menjelaskan terkait adanya lebel dari Kemenhut.

    Sebelumnya, Kombes Yuni Iswandari juga mengungkapkan adanya insiden kapal yang membawa kayu-kayu gelondongan terdampar.

    Menurutnya, kapal yang membawa 4.800 kubik kayu itu berangkat dari Sumatera Barat pada 2 November 2025.

    Namun, kapal kehilangan kendali dan terdampar akibat cuaca ekstrem.

    Selain itu, tali pengikat kapal disebut ikut terlilit dan memperparah situasi.

    “Cuaca saat itu sangat ekstrem. Ada tali kapal yang terlilit, sehingga mengakibatkan tongkang terdampar,” kata Yuni, Jumat (5/12/2025) lalu.

    Desakan Akademisi

    Sementara itu, Akademisi Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) Fathoni meminta aparat penegak hukum atau polisi untuk menindak tegas pelaku ilegal logging. 

    “Kami mendorong aparatur penegak hukum supaya menindak tegas para pelaku-pelaku illegal logging,” kata dosen Hukum Lingkungan, FH Unila, Fathoni. 

    Ia mengatakan, kawasan itu kalau dalam hukum tata negara merupakan hutan lindung dan kawasan budidaya. 

    “Hutan kawasan lindung itu sama sekali tidak boleh diambil karena itu paru-paru dunia. Apalagi kalau yang TNBBS itu wilayah yang disebut UNESCO sebagai Common Heritage Mankind atau warisan untuk masyarakat dunia,” imbuh Fathoni. 

    Menurutnya, bukan hanya masyarakat Indonesia yang wajib melindungi, tapi juga diawasi oleh dunia internasional.

    Fathoni mengatakan, efek kerusakan hutan yang ditimbulkan dari pembalakan liar di Kabupaten Pesisir Barat juga besar.

    “Kalau polisi melakukan penangkapan terhadap pihak di sana itu sudah benar. Memang itu sudah tugasnya polisi melakukan penindakan, tugas aparatur seperti itu,” tutur Fathoni.

    Makanya, kata dia, akademisi mendorong aparatur penegak hukum supaya menindak tegas para pelaku illegal logging tersebut. 

    “Pelaku terancam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dengan ancaman pidana 8 tahun penjara,” tuturnya. 

    Ia mengatakan, perusak hutan merupakan pelanggaran di hukum.

    “Pelanggaran itu merupakan kategori atau kualifikasinya kejahatan pidana yang harus menunggu laporan. Bukan delik aduan, akan tetapi itu delik biasa dan bisa langsung ditindak,” tambah Fathoni.

    Menurutnya, polisi juga bisa langsung bertindak, meskipun harus menyesuaikan dan yang utama adalah pihak pengawasan harus melakukan tupoksinya.

    Dia menduga ada yang lalai dalam melakukan pengawasan.

    “Warga juga boleh berpartisipasi dalam hal penegakan hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut. Dan polisi harus melakukan penindakan ilegal logging tanpa pandang bulu, pungkasnya

  • VP Sekretaris SKK Migas Meninggal saat Bersepeda, Pramono Anung Buka Suara

    VP Sekretaris SKK Migas Meninggal saat Bersepeda, Pramono Anung Buka Suara

    Liputan6.com, Jakarta – Vice President (VP) Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Hudi Sananjoyo Suryodipuro meninggal dunia saat bersepeda di depan Halte TransJakarta Karet, Sudirman. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung buka suara.

    Dia mengaku tak ingin menyalahkan pihak manapun atas kejadian tersebut. Dia juga mengaku telah memanggil petinggi TransJakarta.

    “Jadi kalau yang sepeda, saya tidak mau menyalakan siapapun. Tetapi kejadian, tadi kebetulan saya panggil Dirut TransJakarta,” ungkap Pramono, ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Dia mengakui diri sebagai pesepeda di Ibu Kota. Menurut dia, waktu bersepeda di jalan utama DKI Jakarta telah dibatasi, dan saat kejadian waktu bersepeda disebut sudah selesai. Dia menduga almarhum Hudi kelelahan saat mengendarai sepedanya sehingga menabrak bagian belakang bus TransJakarta.

    “Karena saya pesepeda, teman-teman tidak tahu. Dan ini sebenarnya sudah jam selesai. Bagi para pesepeda itu jam 6.30, jam 6.20 itu sebenarnya sudah selesai. Ini kejadian 6.20, mungkin almarhum capek menabrak dari belakang bis,” jelas dia.

    “Jadi saya tidak mau menyalakan siapapun. Tapi kejadian yang sebenarnya itu. Persoalannya sebenarnya bukan di jalur sepeda. Persoalannya adalah ya ini kan sudah bukan jam bersepeda sebenarnya,” Pramono menambahkan.

    Kronologi Kejadian

    Sebelumnya,  Vice President Sekretaris SKK Migas Hudi Dananjoyo Suryodipuro meninggal dunia setelah menghantam bodi belakang bus TransJakarta yang sedang berhenti melayani penumpang. Insiden itu terjadi di depan Halte TransJakarta Karet Sudirman, Selasa, 9 Desember 2025.

    Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani menerangkan, insiden terjadi sekitar pukul 06.20 WIB. Saat itu korban tengah mengayuh sepeda dari arah selatan menuju utara. Setibanya di lokasi, terjadilah kecelakaan.

    “Diduga menabrak bodi belakang Kendaraan Bus Listrik Transjakarta yang dikemudikan oleh BS yang pada saat itu sedang berhenti untuk pelayanan naik turun penumpang,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa.

  • One UI 8.5 Beta Resmi Melenggang, 3 Model Galaxy S25 Masuk Daftar

    One UI 8.5 Beta Resmi Melenggang, 3 Model Galaxy S25 Masuk Daftar

    Samsung bersiap memperkenalkan update antarmuka One UI 8.5. Bocoran versi awal ini menunjukkan adanya fitur baru mampu membantu pengguna menghindari iklan berlebihan dari aplikasi.

    Informasi ini terungkap dari bocoran versi awal OneUI 8.5 menunjukkan adanya opsi tambahan di menu Device Care. Samsung menemai fitur baru One UI 8.5 ini adalah “Block apps with excessive ads”.

    Dijelaskan, fitur ini akan memblokir iklan ditingkat sistem memantau aplikasi apa saja yang mengirim notifikasi promosi. Pengguna bisa menempatkan aplikasi menggangu ke mode deep sleep atau memblokir notifikasi iklan secara otomatis.

    Fitur ini menawarkan dua mode, yaitu:

    Mode Basic blocking: mode ini yang memblokir aplikasi yang sudah dikenal sebagai pengirim iklan berlebihan.
    Mode Intelligence blocking: mode ini yang mengandalkan analisis berbasis perangkat (on device) untuk mendeteksi notifikasi yang dikategorikan sebagai iklan, kemudian memblokirnya secara dinamis.

    Kehadiran fitur ini menjadi jawaban berbagai keluhan pengguna HP Samsung sering mendapatkan notifikasi promosi dari aplikasi gratis. Banyak game kasual memakai pola serupa untuk menarik pengguna agar kembali bermain.

    Samsung sebenarnya sudah menyediakan opsi blokir notifikasi per aplikasi. Namun, pengaturannya bergantung pada izin pengembang. Fitur di Device Care ini akan memberi kendali lebih besar karena bekerja di tingkat sistem.

    Aplikasi yang masuk ke deep sleep tidak akan rutin aktif di latar belakang untuk mengirim iklan, sehingga berpotensi memperpanjang daya tahan baterai dan menjaga stabilitas kinerja perangkat.

    Kabarnya, uji coba publik pertama OneUI 8.5 akan segera diluncurkan mulai 8 Desember di beberapa wilayah tertentu, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, Korea, dan Jerman.

    Jika fitur ini diadopsi luas, langkah Samsung ini bisa memengaruhi cara pengembang mendesain aplikasi berbasis iklan.

  • Duit Puluhan Juta Raib, Ruko Lenyap Tersapu Banjir

    Duit Puluhan Juta Raib, Ruko Lenyap Tersapu Banjir

    Kabupaten Agam –

    Kenael Joris kehilangan harta bendanya usai banjir bandang (galodo) yang menerjang Jorong Pasak Kayu Sawah Laweh, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Rumah tempat tinggalnya porak-poranda, nyaris tak bersisa.

    Pria berusia 29 tahun itu juga kehilangan ruko tempatnya berusaha sebagai agen BRILink. Bangunan ruko miliknya itu sudah lenyap tersapu galodo, mengisakan fondasi saja.

    Kamis sore, 27 November 2025, Joris sedang berada di ruko yang berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya, saat banjir bandang tiba-tiba datang menerjang. Air bah dengan ketinggian sekitar 20 meter ‘berlari’ menuju ke arah ruko membuatnya menyelamatkan diri bersama keponakan perempuannya.

    Bagian ruang tamu rumah Kenael Joris (29) tersapu galodo meninggalkan potret pernikahan di dinding yang terekspos keluar, Senin (8/12/2025). Foto: Mei Amelia/detikcom

    Pada Senin, 8 Desember 2025, saat ditemui detikcom, Joris tengah mengais sisa-sisa harta bendanya dari dalam rumahnya. Ia hanya bisa menyelamatkan kompor gas yang kemudian dia masukkan ke dalam mobil putih miliknya yang bertumpuk di atas kayu, tepat di samping rumahnya.

    “Nggak ada yang bisa diambil, cuma kompor gas satu saja. Yang lain sudah tak ada, entah dijarah atau tersapu banjir,” kata dia.

    Sehari-hari, Joris mencari nafkah dengan menjadi agen BRILink dan pulsa di rukonya. Tapi kini, satu-satunya mata pencahariannya itu juga lenyap.

    Uang puluhan juta di dalam ruko miliknya ikut tersapu banjir. Bangunannya pun lenyap, hanya meninggalkan jejak fondasi.

    “Ruko yang awal pertama hancur, cuma tinggal fondasi. Uang cash sekitar Rp 80 jutaan, sama hal-hal lain seperti voucher dan lain-lain, lenyap semua,” katanya.

    Banjir bandang juga menyeret motor Honda PCX yang baru dibelinya sekitar tiga bulan lalu, juga lenyap. Joris sudah ke sana ke mari mencari motor kesayangannya itu, namun entah di mana rimbanya.

    Kenael Joris menyelamatkan kompor gas yang tersisa di rumahnya usai tersapu banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Agam. (dok. Istimewa)

    “Kendaraan yang hilang motor PCX baru saja tiga bulan saya beli cash, sudah nyari sekeliling semua itu belum ketemu,” katanya.

    Satu-satunya hartanya yang tersisa adalah mobil minibus berkelir putih. Itu pun kuncinya entah di mana.

    “Kuncinya nggak tahu di mana, untungnya masih dibuka bagasinya,” katanya.

    Perjuangan Selamatkan Istri

    Hujan turun dengan deras dan air bah yang menerjang rumahnya membuatnya diliputi rasa cemas. Ia teringat, istrinya yang sedang hamil sedang berada di rumah bersama kedua mertuanya.

    Meski kondisi masih banjir, Jopris akhirnya nekat memberanikan diri mencari istri dan mertuanya. Ia mencoba berenang ke arah rumahnya, sambil berharap istrinya masih selamat.

    “Setengah jam setelah itu saya balik lagi ke sini, nyari istri saya. Masih (banjir) saya renangi saja, saya turun lagi (ke rumah),” ujarnya.

    Perjuangan Joris mengarungi banjir demi menyelamatkan istri yang hamil di Agam. (Foto: dok. Istimewa)

    Galodo membuat aliran listrik putus seketika. Di tengah kegelapan, Kenael Joris mencari istri dan mertuanya tanpa arah.

    “Waktu saya masuk itu sudah gelap, saya cari-cari nggak ada pedoman. Cuma saya lihat ada mobil ini, saya lurus, saya cari-cari mana tahu terbenam di lumpur,” jelasnya.

    Beberapa saat kemudian Kenael mendengar suara istrinya meminta tolong. Ia mencari-cari asal suara itu hingga akhirnya menemukan istrinya bersama kedua mertuanya.

    “Isti saya dan mertua itu berpelukan bertiga, mereka tertumpuk kayu,” imbuhnya.

    Istri dan kedua mertua Kenael ditemukan terhimpit kayu-kayu di dekat mobil putih di depan rumah mertuanya yang hilang tersapu galodo. Kaki Kenael kesakitan hingga malam itu ia hanya bisa menyelamatkan istrinya.

    “Cuma yang bisa saya bawa keluar malam itu cuma istri, mertua saya tertutup kayu. Karena malam itu kaki saya sakit,” ungkapnya.

    Kaki Ibu Mertua Diamputasi

    Kedua mertua Kenael baru bisa diselamatkan keesokan paginya setelah banjir mulai surut. Meski ditemukan dalam kondisi selamat, namun kaki ibu mertuanya terpaksa harus diamputasi dan ayah mertuanya mengalami patah tulang.

    “Mertua perempuan kakinya diamputasi, yang laki-laki patah di bagian kaki. Kalau istri saya juga bagian kaki. Soalnya terjepit di posisi dekat mobil itu,” katanya.

    Halaman 2 dari 3

    (mea/dhn)

  • Korban Penipuan Bos WO Ayu Puspita Bukan cuma Pengantin, Ada Vendor Tak Dibayar

    Korban Penipuan Bos WO Ayu Puspita Bukan cuma Pengantin, Ada Vendor Tak Dibayar

    GELORA.CO  – Polisi masih mendalami kasus penipuan yang dilakukan bos wedding organizer (WO) Ayu Puspita. Bukan hanya pengantin, korban juga disebut berasal dari kalangan vendor.

    “Tidak hanya katering, tapi ada beberapa item dari perlengkapan resepsi itu yang tidak terpenuhi oleh pelaku,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Erick, dikutip Rabu (10/12/2025).

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Sukahar mengatakan peralatan tersebut tidak disediakan untuk resepsi pernikahan korban. Padahal, korban sudah membayar biaya sewa.

    Onkoseno menambahkan, Ayu juga melakukan penipuan kepada vendor. Ada vendor yang melapor belum dibayar oleh Ayu.

    “Nah itu termasuk juga ada, tadi ada dari salah satu vendor juga yang melaporkan belum dibayar juga. Itu ada susulan. Jadi, selain korban ini, selain konsumen, juga ada juga dari pihak vendor,” ujar dia.

    Diketahui, polisi menetapkan Ayu Puspita sebagai tersangka kasus penipuan. Selain Ayu, polisi juga menetapkan empat orang lain sebagai tersangka.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebutkan saat ini Ayu dan satu tersangka lain berinisial D telah ditahan di Polres Metro Jakarta Utara.

    “Benar tersangka A dan D ditahan di Jakut,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

    Sementara tiga tersangka lainnya ditangani oleh Polda Metro Jaya.

    “Tiga tersangka lainnya digelar di Wassidik Polda Metro Jaya untuk proses penanganannya, karena tiga tersangka lainnya TKP di luar Jakut,” ucap Budi

  • Puluhan Tukang Tambal Ban Jadi Penyebab Terhambatnya Revitalisasi Trotoar di Cilincing Megapolitan 10 Desember 2025

    Puluhan Tukang Tambal Ban Jadi Penyebab Terhambatnya Revitalisasi Trotoar di Cilincing Megapolitan 10 Desember 2025

    Puluhan Tukang Tambal Ban Jadi Penyebab Terhambatnya Revitalisasi Trotoar di Cilincing
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Puluhan tukang tambal ban menghiasi pemandangan trotoar di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Cilincing, Jakarta Utara, setiap harinya.
    Trotoar yang seharusnya ramai dilintasi pejalan kaki, kini wajahnya sudah tak lagi terlihat jelas.
    Fasilitas pejalan kaki itu justru dipenuhi lapak-lapak
    tukang tambal ban
    kontainer yang masing-masing hanya berjarak 200 – 500 meter.
    Peralatan tukang tambal ban seperti mesin kompresor, pelek kontainer, dan ban bekas truk, nangkring di atas trotoar seolah merenggut hak para pejalan kaki selama bertahun-tahun.
    Tak hanya tukang tambal ban, warung-warung milik warga juga tak segan mengambil area trotoar untuk melebarkan lapaknya.
    Bangku dan meja warung kopi itu berada persis di atas trotoar sehingga fasilitas publik itu tak lagi bisa dilintasi pejalan kaki.
    Paving-paving blok di atas trotoar juga sudah mulai rusak, bahkan sebagian hilang dan hanya menyisakan tanah serta pasir di atasnya.
    Mirisnya, kontur trotoar di lokasi ini banyak yang tak rata dan berlubang sehingga tidak aman untuk dilintasi para pejalan kaki.
    Padahal, Jalan Syech Nawawi Al-Bantani merupakan lokasi yang aktivitas lalu lintasnya tinggi dan didominasi kendaraan berat yang berlalu lalang dari Pelabuhan Tanjung Priok.
    Jadi, seharusnya fasilitas trotoar di lokasi ini tersedia secara maksimal sebagai pemenuhan hak para pejalan kaki.
    Rusaknya trotoar dan dipenuhi oleh puluhan tukang tambal ban kontainer, membuat fasilitas publik ini sulit dilalui para pejalan kaki.
    Salah satunya pejalan kaki bernama Nurul (34) yang terpaksa harus jalan di bawah trotoar ketika melintas di lokasi tersebut.
    “Sebenarnya sangat disayangkan ya trotoar di sini diduduki tempat tambal ban, kita kadang jalan kaki susah, alhasil kita jalan di pinggir jalan mana sampingnya itu kendaraan-kendaraan berat,” tutur Nurul.
    Nurul takut jika berjalan di atas trotoar dirinya justru jatuh karena kontur tanah yang tak rata dan paving bloknya banyak yang rusak.
    Oleh sebab itu, ia berharap agar trotoar di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani bisa segera direvitalisasi dalam waktu cepat supaya para pejalan kaki kembali merasa aman ketika melintas di jalan yang penuh kendaraan berat itu.
    Pejalan kaki lain bernama Rafa (27) juga memiliki harapan yang sama agar trotoar itu bisa direvitalisasi.
    “Harapannya pengin diperbaiki aja lah, mungkin si tukang tambal ban bisa dipindah ke belakang trotoar supaya enggak menutupi atau bagaimana caranya, apa disediakan tempat khusus terserah deh yang penting trotoarnya bisa lebih mulus,” jelas Rafa.
    Pasalnya, Rafa menyadari keberadaan tukang tambal ban di lokasi ini sangat dibutuhkan para sopir truk.
    Oleh sebab itu, meski merasa terganggu, ia berusaha memahami kondisi itu selama ini.
    Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara, Darwin Ali, menyebut ada beberapa kendala yang membuat
    revitalisasi trotoar
    di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani terhambat selama ini.
    Salah satunya adalah karena trotoar masih diduduki oleh puluhan tukang tambal ban kontainer selama bertahun-tahun.
    “Kendala utama dari penataan trotoar di wilayah tersebut adalah adanya okupansi trotoar oleh oknum-oknum yang mengganggu fungsi trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki,” jelas Darwin.
    Darwin bilang, penataan trotoar bisa dilakukan apabila pelanggaran yang terjadi di atasnya sudah ditertibkan terlebih dahulu.
    Jika tak dilakukan penertiban maka proses penataan trotoar yang dilakukan akan sulit berjalan efektif.
    Oleh karena itu, Darwin meminta agar dinas berwenang segera melakukan penertiban.
    “Terkait hal tersebut, dirasa perlunya dilakukan penertiban oleh aparat yang berwenang seperti Satpol PP, Dishub, pihak kecamatan, dan kelurahan setempat,” jelas dia.
    Kegiatan penertiban penting dilakukan setidaknya untuk mengembalikan fungsi trotoar agar bisa dimanfaatkan para pejalan kaki dalam waktu cepat.
    Selain keberadaan tukang tambal ban, anggaran juga menjadi kendala penataan atau revitalisasi trotoar di kawasan ini.
    “Kemudian, untuk hal lain yang menjadi perhatian adalah penyaluran anggaran pembangunan revitalisasi trotoar,” kata Darwin.
    Darwin bilang, kebanyakan anggaran diprioritaskan untuk merevitalisasi trotoar-trotoar di lokasi vital seperti dekat fasilitas pendidikan, bisnis atau perkantoran, stasiun, terminal, dan halte angkutan umum.
    Meski begitu, Darwin berjanji ke depannya akan merevitalisasi trotoar itu menjadi lebih layak untuk dilalui para pejalan kaki.
    Kasatpol PP Kecamatan Cilincing, Roslely Tambunan, berjanji penertiban trotoar di lokasi itu akan segera dilakukan dan menjadi prioritas.
    “Ini menjadi prioritas saya untuk melakukan penindakan di lokasi,” jelas Lely.
    Tapi, sebelum melakukan penertiban, ia akan berkoordinasi dulu dengan pihak kelurahan.
    Sebab, ia harus mencari tahu apakah sebelum dirinya dipindah tugaskan ke kawasan Cilincing, trotoar itu sudah pernah ditertibkan atau belum.
    Jika memang belum pernah ditertibkan maka Lely akan segera menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran di atas trotoar itu.
    “Akan kami tindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran di lokasi,” jelas dia.
    Salah satu tukang tambal ban kontainer bernama Napitupulu (28) mengaku, menolak untuk ditertibkan karena ia menilai usahanya itu dibutuhkan para sopir truk.
    “Enggak pernah ditertibin selama ini aman, soalnya kalau kita ditertibin yang susah juga orang Dishubnya, kalau truk bannya bocor berhenti di tengah jalan enggak ada tukang tambal ban ya kan repot bikin macet,” jelas dia.
    Napitulu juga mengaku, kiosnya berada di belakang trotoar, hanya saja perlengkapan usahanya seperti pelek dan ban bekas memang ditaruh di atas sebagian trotoar karena kiosnya yang kecil.
    Ia juga membantah, bahwa beroperasinya tukang tambal ban di atas trotoar membuat Jalan Syech Nawawi Al-Bantani sering mengalami kemacetan.
    “Enggak setuju lah, tergantung kan kita membantu juga, kalau enggak kita tambal dan mobil itu enggak bisa jalan malah bikin tambah macet juga,” sambung dia.
    Pengamat Tata Kota M Azis Muslim menilai, penertiban trotoar di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani tetap harus dilakukan.
    Azis menegaskan, sudah seharusnya trotoar di jalan ini bisa kembali dimanfaatkan oleh para pejalan kaki.
    “Ini kan tentu menjadi suatu keprihatinan karena trotoar itu kan diperuntukkan untuk pejalan kaki sehingga kalau pun ada trotoar dimanfaatkan untuk tukang tambal ban dan lain sebagainya, maka hak-
    hak pejalan kaki
    sudah dirampas,” tutur dia.
    Dengan begitu, penegakan hukum bagi para pelanggar yang mengubah fungsi trotoar penting untuk dilakukan pemerintah.
    Jika tak dilakukan penegakan hukum yang ketat maka keberadaan tukang tambal ban di trotoar menjadi bukti bahwa terjadi kurangnya penataan ruang publik yang efektif.
    Padahal persoalan trotoar ini menjadi hal vital untuk diperhatikan jika Jakarta ingin menjadi kota global di masa mendatang nantinya.
    Tak hanya melakukan penertiban, pemerintah setempat juga diminta menyediakan tempat khusus untuk para tukang tambal ban kontainer.
    “Saya rasa inisiatif untuk menyediakan tempat khusus bagi aktivitas tukang ban tadi sangat bagus dalam upaya melakukan penataan ruang publik di situ dan ini juga akan mengembalikan trotoar sebagai hak-hak pejalan kaki,” jelas Azis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tarif 9 Ruas Tol Trans Jawa Diskon saat Nataru, Cek Jadwal dan Besarannya!

    Tarif 9 Ruas Tol Trans Jawa Diskon saat Nataru, Cek Jadwal dan Besarannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menggulirkan paket ekonomi berupa diskon tarif tol sebesar 10% hingga 20% selama periode Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Paket ekonomi ini diberikan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional.

    Mengutip informasi yang dibagikan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, setidaknya terdapat sembilan ruas Jalan Tol Trans Jawa yang akan memberlakukan diskon tarif pada periode Libur Nataru kali ini.

    “Untuk meringankan mobilitas masyarakat, BPJT bersama badan usaha jalan tol menghadirkan diskon tarif tol 10–20% di beberapa ruas selama periode Nataru 2025/2026,” jelas manajemen BPJT dalam akun Instagram resminya @pupr_bpjt, dikutip Rabu (10/12/2025).

    Adapun, pemberian diskon tarif tersebut berlaku untuk semua golongan kendaraan yang melakukan perjalanan jarak jauh menerus di waktu-waktu tertentu.

    Dalam informasi yang dilampirkan, diskon tarif akan berlaku pada 23 Desember – 25 Desember 2025 serta 31 Desember 2025.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti juga mengatakan bahwa diskon tarif tersebut juga diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat pengguna jalan tol.

    “Secara umum, pemberlakuan potongan tarif diterapkan untuk tarif terjauh atau barrier to barrier dengan metode pembayaran uang elektronik. diskon tarif tol tidak berlaku apabila saldo tidak cukup atau tidak terdeteksi asal tujuan kendaraan,” jelas Diana.

    Secara terperinci, berikut daftar sembilan ruas Tol Trans Jawa yang akan mengimplementasikan diskon tarif 10% – 20% saat Nataru:

    Daftar diskon tarif Tol Trans Jawa saat Nataru 2025/2026:

    1. Tol Jakarta – Cikampek (diskon 20%)

    2. Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated (diskon 20%)

    3. Jalan Tol Cikampek – Palimanan (diskon 20%)

    4. Jalan Tol Palimanan – Kanci (diskon 20%)

    5. Jalan Tol Kanci – Pejagan (diskon 10%)

    6. Jalan Tol Pejagan – Pemalang (diskon 10%)

    7. Jalan Tol Pemalang – Batang (diskon 10%)

    8. Jalan Tol Batang – Semarang (diskon 20%)

    9. Jalan Tol Semarang ABC (diskon 20%)

  • Tindak Tegas Tambang Ilegal, Pengamat: Kunci Restorasi Iklim Investasi

    Tindak Tegas Tambang Ilegal, Pengamat: Kunci Restorasi Iklim Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Upaya penertiban aktivitas tambang ilegal menjadi sia-sia tanpa penegakan hukum yang tegas dan transparan. 

    Penertiban tambang ilegal dipercaya akan menjadi katalis signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penerimaan negara, dan memulihkan tata kelola lingkungan.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bhaktiar mengatakan pendekatan yang tepat dalam menangani kompleksitas tambang ilegal dapat mengubah masalah menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan.

    Menurutnya, untuk mengatasi aktivitas tambang ilegal, khususnya berskala besar, penindakan dan penegakan hukum mutlak diperlukan. Apalagi, lanjutnya, aktivitas ini diduga erat melibatkan korporasi dan yang dibekingi oleh elit atau oknum aparat.

    “Problem penegakan hukum inilah yang dari dulu tidak berjalan baik sehingga sampai saat ini tambang ilegal masih marak,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/12/2025).

    Untuk itu, Bisman berharap, syarat mutlak keberhasilan pemberantasan aktivitas tambang ilegal adalah adanya  komitmen kuat dari pucuk pimpinan, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.

    “Tanpa ada kehendak kuat dari Presiden, sulit diberantas karena melibatkan jaringan dan backing oknum-oknum besar,” tegas Bisman.

    Hanya saja, di tengah penegakan hukum saat ini belum ideal, Bisman melihat adanya sinyal positif. Sebut saja seperti beberapa aktivitas tambang ilegal yang sedang diproses hukum dan upaya pemerintah satuan tugas pemberantasan tambang ilegal.

    “Kita berharap ini serius. Sebab jika tambang ilegal ini bisa diberantas, maka akan sangat positif. Penerimaan negara akan naik signifikan, masalah dampak lingkungan bisa dicegah,” imbuhnya.

    Menyoal sanksi hukum, Bisman berpendapat bahwa pendekatan ideal harus menggabungkan aspek pidana dan perdata. Yang terpening, menurutnya, dengan pemberantasan, kegiatan tambang yang legal bisa lebih berkembang, serta mencegah masalah sosial dan gangguan keamanan

    “Tambang ilegal pada dasarnya adalah tindak pidana, jadi proses pidana perlu dilakukan untuk efek jera dan agar stop tidak meluas,” jelasnya.

    Namun, proses perdata juga dinilai sangat diperlukan, khususnya untuk memastikan pemulihan lingkungan hidup yang rusak dan penuntutan ganti rugi.

    Di sisi lain, karena isu tambang ilegal bersifat kompleks dan telah berlangsung lama, ada celah strategis untuk mengonversi sebagian aktivitas ilegal tersebut menjadi kekuatan ekonomi formal.

    Bisman menambahkan untuk pengelolaan tambang ilegal skala kecil, pemerintah dapat mendorongnya menjadi legal. Menurutnya, tambang ilegal dalam skala kecil banyak dilakukan oleh masyarakat karena desakan ekonomi, karena memang ada kesempatan, serta karena lokasi ada di sekitar mereka. 

    “Untuk tambang ilegal yang skala kecil ini, bisa dilakukan penertiban dan jika dari aspek lingkungan layak serta masyarakat memenuhi persyaratan, bisa saja dilegalkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11/2025). Pertemuan yang berlangsung pada libur akhir pekan ini berlangsung sejak siang hingga malam dan membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung pada Minggu (23/11/2025) tersebut membahas hasil kerja serta rencana tindak lanjut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. 

    “Pertemuan bersama Presiden Prabowo membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penertiban tambang ilegal, termasuk konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran yang merugikan negara dan rakyat,” tulisnya dalam akun tersebut.